Post on 23-Nov-2021
transcript
2479
JEA
Jurnal Eksplorasi Akuntansi
Vol. 2, No 1, Seri E, Februari 2020, Hal 2479-2493
ISSN : 2656-3649 (Online) http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/21
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat)
Meisy Hendri1, Erinos NR2
1Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang 2Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang
*Korespondensi: meisyhendri10@gmail.com
Abstract: This study aims to empirically pirove the influence of the quality of human resources,
the implementation of regional management information systems (SIMDA) and the application of
government accounting standards to the quality of local government financial reports. This
research is causative research. The population in this study was 39 Regional Organizations
(OPD) of West Sumatra Province. The sample in this study used the Total Sampling method. The
type of data used in this study is primary data. Data collection techniques using a questionnaire
consisting of 3 respondents in each OPD so that the questionnaire distributed was 117
questionaires. The analytical method used is Multiple Regression Analysis using SPSS version
20.00. The results showed: the quality of human resources, implementation of regional
management information systems and the application of government accounting standards have
a positive effect on the quality of local government financial reports.
Keywords: Quality of Human Resources; Implementation of Regional Management Information
Systems (SIMDA); Application of government Accounting Standards
How to cite (APA 6th style):
Hendri, Meisy & NR, Erinos (2020). Pengaruh Kuaitas Sumber Daya Manusia, Implementasi
Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi,
2(1), Seri E, 2479-2493.
PENDAHULUAN
Pemerintah sebaiknya bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan sebagai alat
pengendalian kerja, evaluasi kerja, pertanggungjawaban kerja dan pengambilan keputusan dalam
bekerja. Pemerintah perlu sekali membuat laporan keuangan yang berkualitas, supaya pemakai
laporan keuangan dapat memahami informasi yang terdapat dalam laporan keuanhgan tersebut.
Laporan keuangan pemerintah yang tidak baik akan menimbulkan implikasi yang tidak baik,
contohnya saja dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana publik dan
kualitas keputusan akan menjadi negatif (Alfiani, 2017).
2480
Kualitas adalah kesesuaian berbasisis dengan standar dan diukur berbasis kadar
ketidaksesuaiannya serta dapat dilakukan melalui pemeriksaan suatu laporan keuangan
merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan seperti swasta, publik dituntut untuk
bisa membuat laporan keuangan secara formal seperti laporan realisasi anggaran, operasional,
saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, dan CALK, Laporan keuangan yang
disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan jelas dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 yang dimana harus mencakup empat karakteristik yaitu rellevan, andal,
dapat dibandiingkan, dan dapat dipahami.
Informasi yang dibutuhkan oleh institusi publik atas pelaporan keuangan pemerintah
daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi
keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran. Tidak hanya itu, laporan keuangan
pemerintah daerah juga harus berkualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat di
pahami oleh penggunanya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memiliki dampak
ekonomis dan subtansial dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaporan keuangan pemerintah
daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan
bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai
mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta
informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015).
Sayangnya sejumlah publikasi riset menunjukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah
masih enggan untuk memanfaatkan website resmi pemda untuk memberikan informasi
pengelolaan anggaran dan keuangan daerah kepada publik. Misalnya penelitian Agustin (2014)
menemukan bahwa belum seluruh pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat memanfaatkan
menu transparansi pengelolaan anggaran (TPA) dalam website resmi pemerinta daerah untuk
mempublikasikan secara lengkap dan konsisten jenis dokumen-dokumen terkait dengan
penggunaan anggaran. Meskipun sebagian besar website Kabupaten di Sumatera Barat telah
terdapat menu khusus/link bernama TPA (transparansi pengelolaan anggaran) untuk
mendownload informasi atau dokumen keuangan dan kinerja tetapi menu khusus dan link
tersebut terkadang kosong, tidak memuat secara lengkap, dan tidak dipublikasikan secara
konsisten setiap tahunnya,
Sejumlah riset terdahulu telah mencoba mengidentifikasi factor-faktor yang
mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini penting mengingat riset Agustin dan Arza
(2019) menemukan anomali antara akuntabilitas dan transparansi publik terkait dengan
manajemen pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas publik telah meningkat dalam 7 tahun
terakhir (2012-2019), dimana seluruh pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat
mempublikasikan pada website resmi maupun media massa setiap opini WTP dari BPK atas
LKPD. Namun perilaku serupa tidak terjadi dalam konteks transparansi publik, dimana hampir
setengah dari 19 pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat yang bersedia
mengungkapkan secara terbatas dokumen-dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah (hanya
5-7 dokumen dari total 12 dokumen). Riset Halmawati dan Nova (2014) pada SKPD di
Kabupaten Sijunjung menemukan bahwa Peran internal audit berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, komitmen karyawan serta
pemahaman akuntansi justru tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor
berikutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu Sumber
Daya Manusia (Indriasari, 2008; Dewi, 2015; dan Gumelar, 2017). Emilda (2014) mengatakan
bahwa SDM merupakan kunci atau patokan dari keberhasilan sebuah sesuatu perusahan, suatu
peurasahaan memiliki nilai yang baik disebabkan oleh kemampuan, pengetahuann, dan
2481
keterampilan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
suatu perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik.
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SDM memiliki pengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan oleh Indriasari (2008) yang menemukan bahwa bukti empiris
bahwasanya kualitas SDM dikota Palembang dan Ogan Ilir tidak berpengaruh signifikan
terhadap keteranndalan laporan keuagan Pemerintah Daerah. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) sejalan dengan penelitian Gumelar (2017).
Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah faktor
Impelementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Abidin, 2018; Waskito, 2014; Ulfiati,
2017; dan Alfian, 2015). Untuk mewujudkan sebuah pengelolaan keuangan daerah yang cepat,
aman, tepat, dan akurat, pemerintah daerah memderlukan sebuah sistem apllikasi dalam
pembuatan laporan keuangan, dan aplikasi ini sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas
laporan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuanganh Daerah (SIMDA)
sebuah sistem berbasis dengan aplikasi teknologi yang telah dikembangkan untuk mendukung
tercapainya sebuah akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah baik ditingkat pelaporan (SKPKD)
ataupun ditingkat akuntansi (SKPD) (Alfiani, 2017).
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh
Abidin (2018) menjelaskan bagaimana Implementasi SIMDA berpengaruh sangat positif
terhadap bagaimana kualitas dari laporan keuangan daerah, artinya apabila pengaruh
Implementasi SIMDA semakin membaik maka kualitas laporan keuangan tersebut akan semakin
meningkat dan baik, hal ini senada dengan penelitian Waskito (2014), dan Ulfiati (2017).
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfian (2015). Rendahnya kualitas laporan
keuangan Pemerintah Daerah juga dipengaruhi oleh faktor penyusunan laporan keuangan yang
belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah (Nugraheni, 2008; Kusumah,
2012; Sako, 2018; dan Fikri, 2016). Menurut Zeyn (2011) dalam Adhi (2017).
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh dilakukan Nugraheni (2008) melihat
bahwa penerapan SAP tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Begitu juga dengan pienelitian yang dilakukan oleh Kusumah (2012) menunjukkan bahwa hasil
penelitiain penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Sako (2018) berbeda dengan Fikri (2016) dalam
penelitianya menemukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Banyaknya kasus tentang kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
masih menjadi isu atau berita hangat yang perlu dikaji lebih dalam lagi. Dibuktikan saja dengan
masih minimnya Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masihi relatif sedikit.
Hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK RI September 2017
adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap
dua auditor BPK. Melihat berbagai tanggapan dari sejumlah pihak di Sumbar, termasuk
mempertanyakan opini WTP yang baru saja diterima oleh Pemprov Sumhbar.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu terkait dengan pemberian predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sumbar juga mendapatkan WTP di tengah adanya dugaan
penyimpangan 30 item dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 dengan
2482
temuan mencapai Rp 45 minliar. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitash Andalas, Feri
Amsari menilai WTP yang diperoleh Pemprov Sumbar sekarang ini patut dicurigai. Kecurigaan
terhadap WTP yang didapatkan Pemprov Sumbar tersebut, diduga sekitar Rp 45 miliar dana
menyimpang dari 30 item temuan pada LPKD. Menurut Feri penyimpangan dana Rp 45 miliar
tersebut harus diusut karena hal tersebut merupakan indikasi yang salah dengan status WTP yang
diterima Pemprov Sumbar. (www.harianhaluan.com).
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang masih belum konsisten memotivasi
peneliti untuk meneliti kembali mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah pada intansi
pemerintah. Peneliti melakukan penelitian ini juga untuk mengetahui sejauh mana kualitas
laporan keuangan yang di hasilkan oleh Organisasi Pemeritah Daerah Sumbar. Maka dari itu
saya penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia,
Impelementasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), dan Peneraipan Standar Akuntansi
Pemerintah terhadap Kualiitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada
Organisai Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat)”.
REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Stewardship Theory
Grand theory yang mendasari penelitian ini merupakan bagian dari agency theory yaitu
stewardship theory. Donaldson dan Davis (1991) dalam Anton (2010) Stewardship
menggambarkan bagaimana bentuk bahwasanya tidak adaa situasi manajemen tergesa-gesa
dalam tujuan-tujuan individu melainkan untuk kepentingan bersama. Tercapainya kesuksesan
dalam sebuah organisasi pemerintah itu bisa ditingkatkan dengan maksimalisasikan utilitais
principals dan manajemen. Awal berkembangannya akuntainsi organisasi disektor publik untuk
memenuhi kebutuhan informasi antaralain stewards dengan principals. Akuntansi sebagai
penggerak serta diikuti berbagai perubahaman yang semakin komplleks, adanya spesialissi
dalam akuntansi juga ada perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku principals
sangat sulitatau payah melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. (Haliah, 2012 dalam
Wahida 2015).
Hubungan teori stewardship dsisini adalah menjelaskan bagaimana eksistensi pemerintah
daerah sebagaimana lembaga atau wahana yang bisa dipercayai dalam mewadahi keluhan
masyarakat, dan juga memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan mahmpu
mempertanggunggjawabkan keuangan yang diamanahkan dan ekonomi terpenuhi serta
kesejahteraan publik tersebut dapat tercapai secar maksimal, untuk melakksanakan
pertanggungjawabtersebut maka stewards (manajer dan auditor internal) sangat perlu untuk
mengatur semua kemampuannya dalam mengefektifkan pengendalian interenal agar dapat
menghasislkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Wahida, 2015).
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a. Pengertian Laporan Keuangan
Mardiasmo (2009) adalah kepatuhan dalam pengelolaan, akuntabilitas, pelaporannya,
perencanaa, informasi, kelangsungan sebuah organisasinya, dan hubungan masyarakat. Laporan
keuangan pemerintah yang sebaik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 harus
mencakup empat karakteristik yaitu releva, andal, dapat diibandingkan, dan dapat dipahaminya.
2483
b. Kualitas Laporan Keuangan Laporan keuanga di katakan berkualitas jika informasi yang disajikan harus disusun secara baik,
benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Defitri (2016) kualitas laporan keuangan
pemerintah daerahm merupakan kemampuannya informasi yang dapat dipahami dan memenuhi
kebutuuhan pemakai didalam mengaambil keputusan.
c. Kualitas Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan terpenting dalam instansi dan berguna dalam meningkatkan
SDM, dalam meningkatkan kualitas tersebut harus ada pembinaan sumber daya manusia bertujun
agar tenaga kerja bisa disiplin. Widodo (2001) dalam Galuh (2012) menjelaskan sumber daya
manusia merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberiikan
kepadanya dengan bekal penndidikan agar terciptanya hal yang positif.
d. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Sistem informasi merupakan unsur yang berkaitan lalu digunakan untuk mengambil keputusan
dengan sangat tepat sekali untuk sebagaimana dalam mancapai tujuan tertentu. Menurut Hall
(2007) mengatakan suatu prosesis dan pemakai melakukan tindakan yang dapat dilakukan atau
tidak dilakukan, dapat berkenan dengan akuuntansi. Sijstem informasi ini sangat besar efeknya
terhadap kinerja invidu. Mengelola informasi sangat dibutuhkan, khususnya dalam
pemerintahan, apabila informasi yang di lakukan dikerjakan dengan sebaiknya maka dapat
meningkatkan kualitas laporan keuaangan pemerointah daerah.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat diterapkan di pemerintahan, yaitu pusaat,
daerah, dan satuannya organisasi dilingkungan pemerintahan pusat.
b. Komponen Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
berbasis kas menuju akrual memuat 12 lampiran yaitu:
1. Penyajian Laporan Keuangan
2. Laporan Realilasi Anggaran Berbasis Kas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Akuntansi Persediaan
6. Akuntansi Investasi
7. Akuntansi Aset tetap
8. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan.
9. Akuntansi Kewajiban
10. Koreksi Kesalahan
11. Laporan Keuangan Konsolidasian
12. Laporan Operasional
2484
Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah
Kualitas laporan keuangan melihat sejauhmaana laporan tersebut yangdisajikan untuk melihat
informasiyang baiik dan merupakan laporan yang berterstriuktur mengenai pelaporan posisi
keuangan dan transaksi yang dilakukan dengan mempertanggungjawabkan suatu entitas laporan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, tentunya harus memiliki sumber daya manusia
yang berkualitas dan baik, baikpun dari segi keahlian, atau yang lainya. Penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Abidin (2018) menyatakan bahwa yang kualitas sumber dayi manusia
berpengaruh positif terhadap kualitasisasi laporan keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan
penelitian Gumelar (2017) dan Ulfiati (2017). Berbeda dengan Indriasari (2008.
H1: Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah
Hubungan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dengan Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Grande (2011) Sisitem informasnsi akuntansi aplkasi teknologi informasi dan sistem
yang dirancanng membantu untuk pengelolaan dan pengendalian topiok yang terkait dengan
bidang ekonolmi keuangan perusahaan. Sejalan dengan penelitian Salehi (2010) Sistem
informasi akuntansi akan meningkatkan kinerja individu dalam menghasilkan laporan yang
berkualitas. Kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dievaluasikan
dengan empat atribut akurasi, ftepat waktu waktu, kelengkapan, dan konsistensi. Ole (2014)
aplikasi SIMDA keuangan dapat menghasilkan informasi yang labih baik dibandingkan data
manual.
Hasil penelitian Tagela (2014) dan Mohamad (2014) menemukan bahwa aplikasi SIMDA
berpengaruh positif. Penelitan terdahulu yang dilakukan oleh Abidin (2018) sistem informasi
manajemen daerah berpengaruh positif, sejalan dengan penelitian Ulfiati (2017) dan Ole (2014).
Berbeda dengan Alfian (2015).
H2: Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah
Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah
Penerapan Standar Akuntansi dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap Kualitas
Laporan Keuanga yang berhasil menciptakan sebuah laporan yang berkualitas, bermutu dan
dmemberikan informasi lengkap. Nordiwan dalam Permana (2011) menyatakan dengani
pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah daerah diterapkan dilingkungan pemerintah, baik
di pemerinthah pusat dan departemen maupun. Dari uraian disimpulkan bahwa penerapan SAP
ini diyakini akain berdampak pada pemningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.
Penelitin terdahulu yang dilakukan oleh Abidin (2018) menyatakan bahwa penerapan
standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah, sejalan dengan penelitian Adhi (2013), Ulfiati (2017) dan Gumelar (2017). Berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2016).
H3: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
2485
KERANGKA KONSEPTUAL
Untuk memudahkan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja
maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:
Gambar 1
Kerangka Konseptual
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini tergolong penelitian kausalitas, penelitian kausalitas bertujuan untuk
mengetahu bagaimani hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Populasi dan Sampel
Populasi adalah semua elemen yang dapat digunakan dengan membuat kesimpulan. Populasi
pada penelitian ini adalah 39 OPD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Dinas,
Badan, Sekretariat dan Inspektorat. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan
teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.
Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data digunakan primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner berupa suatu
pernyataan yang diberikan kepada responden untuk diisi berdasarkan pendoapat masing-masing.
Dari data responden diatas, maka peneliti akkan mengajukan 3 buah kuesioner kepada 39 OPD
Provinsi Sumatera Barat. Sehingga total kuesioner yang akan disebarkan adalah sejumlah 117
kuesioner.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Descriptive Statistics
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Y 102 29 55 44.54 6.042
x1 102 21 45 33.27 4.187
x2 102 10 27 23.07 2.163
x3 102 25 70 54.75 7.585
Valid N (listwise) 102
2486
Tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) kualitas laporan keuangan
pemerintah sebagai variabel dependen sebesar 44.54 dengan standar deviasi sebesar 6.042. Nilai
maksimum dan minimum kualitas laporan keuangan pemerintah adalah 55 dan 29. Variabel
independen pertama dalam penelitian ini adalah kualitas sumber daya manusia memiliki nilai
rata-rata sebesar 33.27 dengan standar deviasi 4.187. Nilai maksimum dan minimum pada ini
variabel kualitas sumber daya manusia adalah 45 dan 21. Variabel independen yang kedua
adalah implementasi sistem informasi manajemen daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 23.07
dengan standar deviasi 2.163. Nilai maksimum dan minimum variabel implementasi sistem
informasi manajemen daerah adalah sebesar 27 dan 10. Selanjutnya variabel independen yang
ketiga adalah penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki nilai rata-rata sebesar 54.75 dan
standar deviasi 7.585. Nilai maksimum dan minimum variabel penerapan standar akuantansi
pemerintah adalah sebesar 70 dan 25. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini
beragam dan bervariasi dikarenakan standar deviasi yang dimiliki oleh semua variabel besar dari
0.
Tabel 2. Uji F
Hasil uji pada tabel diperoleh nilai F = 10,225 dengan nilai signifikansi sebesar P value =
0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang
digunakan dianggap layak uji dan ketiga variabel mampu menjelaskan kinerja manajerial pada
OPD Provinsi Sumatera Barat.
Tabel 3. Uji Adjusted R2
Dari tampilan output SPSS model summary pada tabel di atas besarnya Adjusted R
Square adalah 0,216 Hal ini mengindikasi bahwa kontribusi variabel kualitas sumber daya
manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan penerapan standar akuntansi
pemerintah sebesar 21,6%, sedangkan sisanya sebesar 78,4% di tentukan oleh faktor lain di luar
model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.
ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 885.321 3 295.107 10.255 .000b
Residual 2820.090 98 28.776
Total 3705.412 101
a. Dependent Variable: total_y
b. Predictors: (Constant), total_x3, total_x2, total_x1
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .489a .239 .216 5.36437
a. Predictors: (Constant), total_x3, total_x2, total_x1
b. Dependent Variable: total_y
2487
Tabel 3. Analisis Model Persamaan
Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dianalisis model persamaan sebagai berikut:
Y = 18.229 + 0,474 + 0,041 + 0,176 + e
Keterangan:
Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
a = Konstanta
X1 = Kualitas sumber daya manusia
X2 = Implementasi sistem informasi manajemen daerah
X3 = Penerapan standar akuntansi pemerintah
Y = Standar error
Hipotesis 1
Penelitian ini dapat membuktikan kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh signifikan
positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis
pertama (H1) diterima.
Hipotesis 2
Penelitian ini dapat membuktikan implementasi sistem informasi manajemen daerah (X2)
berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan
demikian hipotesis kedua (H2) ditolak.
Hipotesis 3
Penelitian ini dapat membuktikan penerapan standar akuntansi pemerintah (X3) berpengaruh
signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan demikian
hipotesis pertama (H3) diterima.
PEMBAHASAN
Penelitiaan ini melihatkan bahwasanya variabel kuailitas sumber daya manusia, implementasi
sistem informasi manajemen daerah, dan penperapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh
signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, secara total adalah
21,6% sedangkan sisanya secara lebih besar dipengaruhi oleh faktor lain, sedangkan menurut
Gruilford (1956) hasil yang berada didalam angka 20-40% dinyatakan rendah.
Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Hasil analisis statistik dalam penelitian ini diteimukan bahwa hipoteosis pertama (H1)
diteriuma dan disimpulkan bahwasanya kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 18.229 6.734 2.707 .008
total_x1 .474 .155 .327 3.059 .003
total_x2 .041 .231 .015 .175 .861
total_x3 .176 .085 .221 2.065 .042
a. Dependent Variable: total_y
2488
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
Pengaruh variabel sedang terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini diduga
karena sebagian pegawai pada OPD Provinsi Sumatera Barat masih kurang kompeten di bidang
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, sebaiknya pemerintah diharapkan untuk
melakukan evaluasi bagi penjabat yang tidak sesuai dengan kemampuan atas jabatan yang
dipegangnya saat ini dan juga melakukan pendidikan diklat agar pemahaman untuk menyusun
laporan keuangan semakin baik untuk kedepanya.
Kualitas laporan dikatakan meningkat apabila laporan tersebut dapat didukung oleh
aparatur pemerintaanh yang memahami bagaiaman akuntansi pemerintah itu sendiri. Struktiur
Organisasi Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi berkewajiban melakukan pencacata
atas transaksi pendapatan, asset dan selain kas, oleh karena itu setiap bagian sutu dalam
pemrintahan harus diisi oleh sumber daya mausia yang memliliki kometensi dalam mmahami
akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan dan memiliki informasi yang berkualitas (Wahyuno, 2004).
Sumber daya manusia faktor utama dan penggerak roda organisasi yang dimana
bertuujuan agar laporan terbuat dengan bik dan benar dan juga merupakan elemen organisasi
yang sangat pentingbnya. sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mukngkin agar dapat
memberikan hubungan yang baik dalam pencapaian tujuan organisasi. Apablila dalam organiasi
setiap individu bekerja dengan baik, dan memberikan kontribusi yang terbaik mereka terhadap
organisasi, makaka kinerja organiasi secara keseluruhan akan baaik (Mahmudi, 2007). Penelitian
ini sejalan dengan (Abidin & Afifudin, 2018), (Adhi & Suhardjo, 2013), (Kiranayanti & Erawati,
2016), (Gumelar, 2017) dan (Ulfiati, 2017).
Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak
dan disimpulkan bahwa impleentasi sistem informasi maajemen daerh tidak berpengaruh
terhadap bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD Provinsi Sumatera Barat.
Pengaruh variabel sangat rendah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diduga
karena kurangnya kemampuan pegawai dalam mengelola sistem informasi, hal tersebut tentunya
akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemmerintah daerah yang akan dihasilkan,
seharuisnya pemerintah memberikan pembiinaan kepada pegawai agar dapat meningkatkan
pemahaman dalam menggunakan simda dan mempeirbaiki sistem dokumen data.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi manajemen
daerah, pemerintah daerah wajib dan memanfaatkan kemajuan teknologisi informasi didalami
meningkatkan kemampuan dan dapat menglola keuangan dan meniingkatkan kinerja dan
menghasilkan laporan keuakngan pemerintah daerah yang berkualitas. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azzindani & Pituringsih, 2019) tidak sejalan dengan
(Abidin & Afifudin, 2018).
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah
Hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H3)
diterima dan disimpulkan bahwa peneraipan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif
terhadap kualitas lapokran keuangan pemerinitah pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Hasil
variabel sangat rendah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diduga karena
pegawai hanya menjalankan tugas dan tidak mengerti dengan standar, sebaiknya pegawai
2489
diberikan pemahaman terkait dengan standar akuntansi pemerintah karena standar tersebut
merupakan acuan yang paling penting digunakan oleh pegawai dalam menyusun laporan
keuangan sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang
mengharapkaan akan mengha;silkan sebuah laporan dipertanggungjawaban yang bermut. Sejalan
dengan penelitian Nordiawan (2006) dalam Permana (2011) standar akuntansi pemerintah akan
berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian
ini sejalan dengan (Adhi & Suhardjo, 2013), (Gumelar, 2017) dan (Ulfiati, 2017).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini
dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Hipotesis pertama (H1) diterima dan disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia
memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD
Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh variabel sedang terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, hal ini diduga karena sebagian pegawai pada OPD Provinsi Sumatera
Barat masih kurang kompeten di bidang akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.
2) Hipotesis kedua (H2) ditolak dan disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi
manajemen daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada
OPD Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh variabel sangat rendah terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah, diduga karena kurangnya kemampuan pegawai dalam
mengelola sistem informasi, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah yang akan dihasilkan.
3) Hipotesis ketiga (H3) diterima dan disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi
pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada OPD
Provinsi Sumatera Barat. Hasil variabel sangat rendah terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah, diduga karena pegawai hanya menjalankan tugas dan tidak mengerti
dengan standar.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diberikan saran sebagai berikut
1) Pemerintah diharapkan untuk melakukan evaluasi bagi penjabat yang tidak sesuai dengan
kemampuan atas jabatan yang dipegangnya saat ini dan juga melakukan pendidikan diklat
agar pemahaman untuk menyusun laporan keuangan semakin baik untuk kedepanya.
2) Pemerintah memberikan pembinaan kepada pegawai agar dapat meningkatkan pemahaman dalam
menggunakan simda dan memperbaiki sistem dokumen data. 3) Pegawai harus memahami standar akuntansi pemerintah agar menghasilkan suatu laporan
keuangan yang berkualitas.
4) Peneliti selanjutnya disarankan dapat memperoleh data melalui sumber lain seperti
wawancara dari beberapa responden, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang
sebenarnya dan menghindari pengisian kuesioner yang kurang tepat.
2490
DAFTAR PUSTAKA
Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra. (2019). Potrait of Accountability and Transparency in Local
Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia:
An Anomaly in Digital Era. 4th Padang International Conference on Education,
Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019). Padang. 154-166.
Abidin, Khoirul. M, Affifudin dan Junaidi. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem \Manajemen
Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. E-JRA,.07(10).
Agustin, Henri. (2014). Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website
Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi
Informasi (SNATI). Yogyakarta.
Adhi, Kartika. D dan Suhardjo Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal Stie Semarang, 5 (3).
Alfian, Mohammad. (2015). Faktor faktor yang mempenagruhi Implementasi SIMDA dan
kualitas laporan keuangan SKPD. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 16(1).
Alfiani, Nur dan Atwal Arifin,. 2017. Pengaruh Impelementasi Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah (SIMDA), Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Dukungan
Manajemen Puncak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada
Pemerintah Kabupaten Tegal). Tesis. Universitas Muhammdiyah Surakarta.
Amsari, Feri. “Status WTP Sumbar Patut dicurigai”. https://www.harianhaluan.com, diakses
tanggal 17 Mei 2019.
Anton (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Majalah Ilmiah Informatika. Jurnal
Akuntansi, 1(2).
Azhar, Susanto. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: T. Lingga Jaya.
Azzindani, R., & Pituringsih, E. (2019). Pengaruh Implementasi Simda, Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah Dan Penerapan Sap Terhadap Kualitas Lkpd Lombok Tengah. E-
Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 27, 418–445.
Bastian, I. (2010). Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Defitri, S. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Pemanfaatan TeknologiInformasi
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal akuntansi. Vol.12.No.1.
Dessler, G. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kedelapan. Jakarta:
Pretince Hall.
____________ 2006. Manajemen Sumber daya Manusia, Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT
INDEKS.
Dewi. (2015). Pengaruh Kompetensi dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
terhadap Kualitas Keuangan Daerah pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten
Lawang Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.
Emilda, I. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi
Empiris pada SKPD Kabupten Lima Puluh Kota. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Fikri, dkk. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur
dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Jurnal Akuntansi,
12(1).
2491
Galuh, D. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tekonologi Informasi
dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Infromasi Pelaporan Keuangan Daerah
dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel Moderating. Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Grande, E.U., R. P. Estébanez dan C. M. Colomina. (2011). Dampak Sistem Informasi
Akuntansi (SIA) pada Ukuran Kinerja: Bukti Empiris di UKM Spanyol. The
International Journal of Digital Accounting Research.
Gumelar, A. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
(Studi pada SKPD di Kabupaten Kerinci). Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Halmawati & Nova, Wati Sri. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan
dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi
Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung). Jurnal WRA.
2(2), 455-474.
Hall, James A. (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi. 4. Jakarta: Salemba Empat.
Indriasari, D dan Nahartyo E. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,
Pemenfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi,
XXI, Pontianak.
Khirunnisa, E. 2016. Pengaruh Efektifitas Penggunaan, Kepercayaan, Pemanfaatan, dan
Keahlian pada Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA) Terhadap
Kinerja Individu pegawai (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kiranayanti, dkk. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern,
Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Jurnal
Akuntansi Universitas Udayana Vol.16. No.2.
Kusumah, A. A. (2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya).
Jurnal Akuntansi, 12(2).
Mahmudi. 2007. Manajemen Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
________ 2010. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. UPP STIM
YPKN. Yogyakarta.
Mardiasmo, (2002). Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.
_________ (2009). Akuntansi Sektor Publik Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mohamad, H, Laode, R. A. S. U. L. I & Machmud, R. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya
Manusia Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
(SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo). KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis, 2(1).
Novia, Siswita; Arza, Fefri Indra; Agustin, Henri. (2015). Studi Kebutuhan Informasi Pengguna
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota
Padang). Jurnal WRA, 3(1), 529-548.
Nordiwan, D. (2008). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
Nugraheni, P dan Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah terhadap
kualitas laporan keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis, 13(1).
2492
Ole, H. R. (2014). Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas (PPKAD)
Kabupaten Minahasa Tenggara). E-Joernal, 3(2).
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Karakteristik kualitatif laporan keuangan.
Permana, I. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei
Pada Dinas Kota Bandung. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Bahasa.
Rivai, V. (2005). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem
Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya
Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan
Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar).
Jurnal Akuntansi, 4(1).
Sako, U dan Felmi D. L. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten. Gorontalo Jurnal
Akuntansi, 2(1)
Salehi, M, V. Rostami dan Mogadam. A. (2010). Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi dalam
Ekonomi Berkembang: Bukti Empiris Iran. Jurnal Internasional Ekonomi dan Keuangan.
Jurnal Akuntansi. Vol.2.No.2.
Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
Sedarmayanti, (2004). Pengembangan Kepribadian Pegawai. Penerbit Mandar Maju,
Bandung.
Simanjuntak, P. J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga. Penerbit: FEUI, Jakarta.
Soemarso. (2010). Akuntansi Suatu Pengantar. Edisi 5. Cetakan keenam. Jakarta: Rineka Cipta.
Soewardjono. (2005). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Edisi III).
Yogyakarta: BPFE.
Susilawati, R. (2014). Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai
Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi,1(3).
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Umar, H. (2005). Metode Penelitian. Salemba Empat. Jakarta
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Ulfiati, Nur. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas
Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Surakarta.
2493
Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas
Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Konawe Utara. Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar.
Wahyuni, A. 2011. Pengaruh Penggunaan TI, Keahlian Pemekai dan Keterlibatan Pamakai
terhadap Efektifitas Penerapan SIA. Skripsi. Fakultas Ekonomi UniversitasNegeri
Padang.
Wati, K.D Dkk. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. E-Joernal. 2(1).
Waskito, 2014. Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang.
Wursanto. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi.
Zeyn, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap
Akuntabilitas keuangan dengan komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal
Akuntansi Universitas Pasundan.