Pedoman
SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik–PendidikanVokasi–PendidikanProfesi–PendidikanJarakJauh
KementerianRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi
DirektoratJenderalPembelajarandanKemahasiswaan
DirektoratPenjaminanMutu2018
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
2
Pedoman
SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik–PendidikanVokasi–PendidikanProfesi–PendidikanJarakJauh
Disusunoleh:
KementerianRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi
DirektoratJenderalPembelajarandanKemahasiswaan
DirektoratPenjaminanMutu
2018
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
3
CatatanPenggunaan
Tidak ada bagian dari buku ini yang dapat direproduksi atau disimpandalambentuk apa pun,
misalnya dengan cara fotokopi, pemindaian (scanning), maupun cara lain, kecuali dengan izin
dariDirektoratPenjaminanMutu,Kemenristekdikti.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik–PendidikanVokasi–PendidikanProfesi–PendidikanJarakJauh
HakCipta:©2018padaDirektoratPenjaminanMutu
DilindungiUndang-Undang
Diterbitkanoleh: DirektoratPenjaminanMutu
DirektoratJenderalPembelajarandanKemahasiswaan
KementerianRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi
ISBN:………………………
Disklaimer:BukuinimerupakanbukuPedomanSistemPenjaminanMutuInternalyangdisiapkan
Pemerintahdalamrangka implementasiSistemPenjaminanMutu Internal (SPMI)diperguruan
tinggi.Bukupedoman inidisusundanditelaaholehTimPengembangSistemPenjaminanMutu
InternaldibawahkoordinasiDirektoratPenjaminanMutu,DirektoratJenderalPembelajarandan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Buku ini merupakan
‘pedoman hidup’ yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan
perkembangan pendidikan tinggi. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat
meningkatkanmutudanmanfaatbukuini.
EdisiKedua,Cetakanke-1:2018
DisusundenganhurufCalibri,12pt
MILIKNEGARA
TIDAKDIPERDAGANGKAN
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
4
KataSambutanDirekturJenderalPembelajarandanKemahasiswaan
Prof.IntanAhmad,Ph.D
Sejak otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi
untukmengelolasendirilembaganyadiintroduksikandidalamPasal50
ayat (6) UU Sisdiknas UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
PendidikanNasional,pengembanganBudayaMutudiPerguruanTinggimenjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu
PendidikanTinggi(SPMDikti).
SPMDiktitersebutdikokohkanolehUUNo.12Tahun2012tentang
PendidikanTinggi (UUDikti),denganmengaturnyadidalamsatubabtersendiri, yaituBab III
UUDikti.Pasal53dalamBabIIIUUDiktitersebutmengaturbahwaSPMDiktiterdiriatas:
a.SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)yangdikembangkanolehPerguruanTinggi;dan
b.SistemPenjaminanMutuEksternal(SPME)yangdilakukanmelaluiakreditasi.
Selanjutnya, dalam Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, diatur bahwa SPM Dikti didasarkan pada
PangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti).
MengingatsetiapPerguruanTinggimemilikikekhasan,baikdaricita-citapendiri,bentuk, jenis
dan program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya, maka
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswasan, Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi tidak menetapkan kebijakan satu model implementasi SPMI untuk semua
PerguruanTinggi,melainkanmemberikaninspirasitentangimplementasihal-halesensialdalam
SPMIyangdiwajibkanolehperaturanperundang-undangan.
Untukmemandu implementasiSPMIDikti tersebut,dipandangperludiberikanPedomanSPMI
yang dilengkapi dengan Pedoman SPMI untuk Jenis PendidikanAkademik, PendidikanVokasi,
dan Pendidikan Profesi. Selain itu, karena terdapatmodus pendidikan jarak jauh, baik pada
pendidikan akademik, vokasi, maupun profesi, maka dipandang perlu untuk memberikan
PedomanSPMIuntukPendidikanJarakJauh.
DenganpengaturanSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)didalamUUDikti,
semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan
corakyangpalingsesuaidengankekhasanPerguruanTinggisebagaimanadikemukakandiatas,
sehinggadapatdikembangkanBudayaMutudiperguruantinggi.
Untuk memfasilitasi pengembangan Budaya Mutu perguruan tinggi di Indonesia, saya
menyambut baik danmemberi penghargaan yang tinggi kepadaDirektorat PenjaminanMutu
besertaTimPengembangSPMIyangmenggagaspenulisandanpenerbitanBukuPedomanSPMI
dalamPendidikanAkademik,Vokasi,Profesi,danPendidikanJarakJauh.
Jakarta,Januari2018
DirekturJenderalPembelajarandanKemahasiswaan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
5
KataPengantarDirekturPenjaminanMutu
Prof.Dr.ArisJunaedi
Edisi Pertama Buku Pedoman untuk implementasi Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) telah diterbitkan pada tahun 2009
berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi
danpembaharuanperaturanperundang-undangandibidangpendidikan
tinggi, antara lain UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
(UUDikti),PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangStandarNa-
sional PendidikanTinggi(SNDikti), danPermenristekdikti No.62Tahun2016TentangSPM
Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menerbitkan Edisi Kedua Buku
Pedomantersebut.
MengacupadaBukuPedomanSPMDiktitersebut,padatahun2017iniDirektoratPenjaminan
MutumenerbitkanBukuPedomanSistemPenjaminanMutu Internal (SPMI),yangdilengkapidengan Pedoman SPMI untuk Jenis Pendidikan Akademik, Jenis Pendidikan Vokasi, dan Jenis
PendidikanProfesi.Selain itu,buku ini jugamemuatSPMIuntukmoduspembelajaranmelalui
pendidikanjarakjauhdalamketigajenispendidikantersebut.
Penerbitan Buku Pedoman ini, bertujuan agar implementasi SPMI di Perguruan Tinggi dapat
dilakukansesuaidenganmandatjenispendidikanyangdiberikankepadaPerguruanTinggiyang
bersangkutan. Sedangkan penerbitan Buku Pedoman ini bagi pendidikan jarak jauh bertujuan
agar implementasi modus pembelajaran jarak jauh dalam jenis pendidikan akademik, vokasi,
atauprofesidilakukansesuaidengankaraktermoduspembelajarantersebut.Dengandemikian,
pada gilirannya implementasi SPMI di Perguruan Tinggi akan mampu mencapai dan
mengembangkanBudayaMutusecaraefektifdanefisien.
KamisampaikanterimakasihkepadaTimPengembangSPMIDirektoratPenjaminanMutu,serta
para nara sumber yang telah membantu penyusunan Buku Pedoman ini. Kritik, saran, dan
masukankamiharapkangunapenyempurnaanbukuini.
KamiberharapbahwabukuinidigunakanolehsetiapPerguruanTinggisebagaiinspirasitentang
pengembangan SPMI, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu diPerguruanTinggiIndonesiauntukmenciptakandayasaingsecaraglobal.
Jakarta,Januari2018
DirekturPenjaminanMutu
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
6
DaftarIsihalaman
JudulBuku 2
CatatanPenggunaan 3
KataSambutanDirekturJenderalPembelajarandanKemahasiswaan 4
KataPengantarDirekturPenjaminanMutu 5
DaftarIsi 6
BabI Pendahuluan 8
BabII SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti) 12
A. DasarHukum 12
B. Pengertian,Tujuan,danFungsiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi 15
C. StrukturdanMekanismeSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi 15
D. PembagianTugasImplementasiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi 21
BabIII SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI) 24
A.PengertianSistemPenjaminanMutuInternal 24
B.PrinsipSistemPenjaminanMutuInternal 25
C.TujuandanFungsiSistemPenjaminanMutuInternal 26
D.DokumenSistemPenjaminanMutuInternal 26
E. ImplementasiSistemPenjaminanMutuInternal 31
BabIV SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik 43
A. GambaranUmumPendidikanAkademik 43
B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik 43
C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik 62
D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan
Akademik 66
E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan
Akademik 71
F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik 74
BabV SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanVokasi 79
A. GambaranUmumPendidikanVokasi 79
B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 79
C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 109
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
7
D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 111
E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan
Vokasi 114
F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi 117
BabVI SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanProfesi 122
A. GambaranUmumPendidikanProfesi 122
B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 123
C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 144
D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 151
E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan
Profesi 159
F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi 163
BabVII SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauh 167
A. GambaranUmumPendidikanJarakJauh 167
B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 170
C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 175
D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 178
E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 180
F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ 182
BABVIIIPenutup 185
Lampiran 186
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
8
BabIPendahuluanSebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat
besar,terbuktidaricorakperaturanperundang-undanganbidangpendidikantinggipadamasa
tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau
kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib
diterapkanolehsetiapperguruan tinggidi Indonesia.Demikianpulakeberadaanujiannegara,
legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah,model statuta, danmasih banyak lagi yangmerupakan
buktibesarnyakendaliPemerintah.
Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran
Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor
pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan
tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi
sebagaipenyelenggarapendidikantinggimemilikiotonomiperguruantinggi.
Otonomiperguruantinggisebagaipenyelenggarapendidikantinggitersebuttelahdikokohkandi
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan
kebijakandanmemilikiotonomidalammengelolapendidikandi lembaganya.Penjelasanpasal
tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah
kemandirianperguruantinggiuntukmengelolasendirilembaganya.
Sejaktahun2003tersebut,kurikulumnasionalataukurikuluminti, legalisasi ijazahPTS,model
statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai
dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi
harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan
mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun
penyelenggaraanpendidikantinggidikendalikanolehPemerintah,memangterjadikegamangan
perguruantinggiuntukmelakukanpenjaminanmutusecaraotonomataumandiri.Olehkarena
itu,pada tahun2003Direktorat JenderalPendidikanTinggi (DitjenDikti)menginisiasi gagasan
penjaminanmutu di dalamperguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri.
Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman PenjaminanMutu
(Quality Assurance) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebutdilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang
pendidikantinggi,sepertikurikulum,pembelajaran,suasanaakademik,kemahasiswaan,sumber
dayamanusia,penelitian,pengabdiankepadamasyarakat,danlain-lain.
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut
didiseminasikan kepadaperguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun2007.Diseminasi
tersebutbertujuanagar setiapperguruan tinggimenyadari bahwa tanggung jawabatasmutu
penyelenggaraanpendidikantinggidiperguruantinggitersebuttidaklagisepenuhnyaditangan
Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
9
tersebutjugabertujuanmemberiinspirasipadasetiapperguruantinggitentangapa,mengapa,
siapa,dimana,bilamana,danbagaimanamelaksanakanpenjaminanmutudiperguruantinggi.
Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan PenjaminanMutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat
dalam sejumlah buku tersebut, Ditjen Dikti melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut
merekomendasikan agar Ditjen Dikti mendesain ulang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
denganmengintegrasikan PenjaminanMutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem
yangdisebut SistemPenjaminanMutuPerguruan Tinggi, yang terdiri atas SistemPenjaminan
Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu
EksternalatauakreditasiyangdilaksanakanolehBAN-PT,danPangkalanDataPerguruanTinggi
baikpadaperguruantinggimaupunpadaDitjenDikti.
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku
berjudul SistemPenjaminanMutuPerguruan Tinggi pada tahun2008 yangdibuat dalamdua
bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut,
diterbitkan buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi pada
tahun2010.
Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan otonomi perguruan tinggidengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa
Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusatpenyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalamUUDikti tersebut diatur
bahwa otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidangnonakademik.
Dengandemikian,sesuaidenganotonomiperguruantinggisebagaimanadiuraikandiatas,maka
kebijakan dan implementasi Sistem PenjaminanMutu Internal (SPMI) yangmerupakan suatu
sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri)
yangditetapkanolehperguruan tinggi sendiri. Pemerintah (dhi.Direktorat PenjaminanMutu,
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi) bertugas memberikan inspirasi tentang pilar dan praktek baik SPMI di
perguruantinggi.
Bab III UU Dikti tersebut mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam
sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggimenjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI),SistemPenjaminanMutuEksternal(SPME)atauakreditasi,danPangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti).
Dengan pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah undang-undang, yaitu UU Dikti, maka setiap
perguruan tinggi berkewajiban mengimplementasikan SPMI sebagai salah satu sub sistem
dalamSPMDikti.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
10
UU Dikti melakukan perubahan terhadap struktur pendidikan tinggi di Indonesia menjadi
sebagaiberikut:
Gambar1.StrukturPendidikanTinggiberdasarkanUUDikti
Dalam rangkamenyesuaikan sistem penjaminanmutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan
strukturpendidikantinggididalamUUDiktitersebut,makapadabulanAgustus2014Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), telah
menerbitkanBukuPedomanSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi.
Pada bulan Oktober 2014 terjadi pergantian pemerintahan, yang diikuti dengan perubahan
struktur pemerintahan, khususnyaDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi di dalamKemdikbud
digabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologimenjadi Kementerian Riset, Teknologi,
danPendidikan Tinggi,makapadabulan Januari 2017diterbitkan Edisi KeduaBukuPedoman
SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi.
AgarSistemPenjaminanMutuInternaldalamSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggidapat
diimplementasikan sesuai dengan karakter dari setiap jenis pendidikan tinggi, program
pendidikan, serta sesuai dengan salah satu modus pendidikan, yaitu pendidikan jarak jauh,
sebagaimana diatur dalam UU Dikti, maka Direktorat Penjaminan Mutu memandang perlu
menerbitkan Buku Pedoman Sistem PenjaminanMutu Internal yang berisi SPM Dikti, SPMI
pada umumnya, SPMI untuk masing-masing jenis pendidikan, dan SPMI untuk modus
pendidikanjarakjauh.
Adapun Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut ditulis dengan susunan
sebagaimanadiuraikandibawahini.
Apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan SPM Dikti untuk
mewujudkanBudayaMutuberdasarkanUUDiktidituangkandalamBabIIBukuinidenganjudul
SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti).Bagiandaribukutersebut,khususnyatentangSistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)padaumumnya,dimuatdalamBabIIIdengan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
11
tujuan agar pengguna Buku ini memperoleh pemahaman yang utuh tentang SPMI, sebelum
secara khusus memahami SPMI untuk Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan
Profesi,danmodusPendidikanJarakJauhyangsecaraberurutandimuatdalamBabIV,V,VIdan
VII.
Secararingkas,BukuPedomanSPMIinidisusundengansistematikasebagaiberikut:
BabI :Pendahuluan
BabII :SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)
BabIII :SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)
BabIV :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademik
BabV :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanVokasi
BabVI :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanProfesi
BabVII :SistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauh
BabVIII :Penutup
Lampiran.
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
12
BabIISistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)Bab ini memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai
sebuahsistemyangdisebutSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti),yangterdiri
atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan
MutuEksternal(SPME)atauAkreditasi,danPangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti).
A. DasarHukum
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini
adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu
pendidikantinggisebagaimanadikemukakandibawahini.
1. TugasdanwewenangMenteri (Menteriyangmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidangpendidikan)
DidalamPasal7ayat(3)hurufcUUDiktiditetapkanbahwatugasdanwewenangMenteri
atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi peningkatan penjaminan mutu,relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi
secaraberkelanjutan.
2. SistemPenjaminanMutu
DidalampembahasanRancanganUUDiktidiDewanPerwakilanRakyat,disepakatibahwa
ruhdariUUDiktiadalahpenjaminanmutupendidikantinggi.Halinikemudiandiwujudkan
dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri,
yaituBabIIIUUDiktiberjudulPenjaminanMutuyangterdiriatas5(lima)bagiansebagai
berikut.
a. BagianKesatu :SistemPenjaminanMutu
b. BagianKedua :StandarPendidikanTinggi(StandarDikti)
c. BagianKetiga :Akreditasi
d. BagianKeempat :PangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti)
e. BagianKelima :LembagaLayananPendidikanTinggi(L2Dikti)
Dengan demikian berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu
meliputi5 (lima)hal,yaituSistemPenjaminanMutuyangdalamBuku inidisebutSistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Sistem
PenjaminanMutuEksternal(SPME)atauAkreditasi,PDDikti,danL2Dikti.
3. SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti)
a. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan
tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan
potensinyadanmenghasilkanilmupengetahuandan/atauteknologiyangbergunabagi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
13
masyarakat,bangsa,dannegara.Untukmendapatkanpendidikantinggiyangbermutu
tersebut,PemerintahmenyelenggarakanSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi(SPMDikti).
b. DidalamPasal52UUDiktidinyatakanbahwaSPMDiktiditetapkanolehMenteridan
merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara
berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan,pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan),pengendalian (pelaksanaan), danpeningkatan(PPEPP)StandarPendidikanTinggi(StandarDikti).
Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi(SPMDikti).
c. Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam
Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi(SPMDikti),SPMDiktiterdiriatas:
1) SistemPenjaminanMutuinternal(SPMI)yangdilaksanakanolehperguruantinggi;
2) SistemPenjaminanMutuEksternal (SPME) yangdilakukanmelalui akreditasioleh
BAN-PTatauLembagaAkreditasiMandiri(LAM);dan
3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruantinggidanKemenristekdikti,sebagaisumberdatadaninformasiimplementasiSPMI
danSPME.
4. StandarPendidikanTinggi(StandarDikti)
DidalamPasal54UUDikti,diaturhal-halsebagaiberikut.
a. StandarDiktiterdiriatas:
1) StandarNasionalPendidikanTinggi(SNDikti)yangditetapkanolehMenteriterdiri
atas:
a) StandarNasionalPendidikan;ditambahdengan
b) StandarPenelitian,dan
c) StandarPengabdianKepadaMasyarakat;serta
2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi denganmengacupadaStandarNasionalPendidikanTinggiterdiriatas:
a) StandarDalamBidangAkademik;dan
b) StandarDalamBidangNonakademik;
yangmelampauiSNDikti.
b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan
mengumumkanhasilevaluasidanpenilaianStandarDiktikepadaMasyarakat.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
14
Berdasarkan amanat Pasal 52 UU Dikti, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44
Tahun2015TentangStandarNasionalPendidikanTinggi(SNDikti).
5. SistemPenjaminanMutuEksternal(SPME)atauakreditasi
DidalamPasal55UUDiktidinyatakanbahwa:
a. Akreditasimerupakankegiatanpenilaiansesuaidengankriteriayangtelahditetapkan
berdasarkanSNDikti;
b. Akreditasidilakukanuntukmenentukankelayakan:
1) Programstudi;dan
2) Perguruantinggi;
atasdasarkriteriayangmengacupadaSNDikti.
c. PemerintahmembentukBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi(BAN-PT)untuk:
1) mengembangkansistemakreditasi;dan
2) melakukanakreditasiperguruantinggi.
d. Pemerintah atau masyarakat membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untukmelakukanakreditasiprogramstudi.
Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau akreditasi telah ditetapkan dalam
Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi, serta Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu
PendidikanTinggi(SPMDikti).
Untuk melaksanakan kedua Permenristekdikti tersebut BAN PT telah menerbitkan
PeraturanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi(Perban)No.2Tahun2017Tentang
SistemAkreditasiNasionalPendidikanTinggi(SANDikti).
6. PangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti)
Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data
penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secaranasional.PDDiktiberfungsisebagaisumberdatadaninformasibagi:
a. LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi
sesuaidengankewenanganmasing-masing;
b.Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan,
danevaluasisertapembinaandankoordinasiprogramstudidanperguruantinggi;dan
c.Masyarakat,untukmengetahuikinerjaprogramstudidanperguruantinggi.
PD Dikti dikembangkan dan dikelola oleh Kemenristekdikti atau dikelola oleh lembaga
yangditunjukolehKemenristekdikti.
Perguruan tinggiwajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan
tinggiuntukdisimpandalamPDDikti,sertamemastikankebenarandanketepatannya.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
15
KetentuanlebihlanjuttentangPDDiktiiniselainditetapkandalamPermenristekdiktiNo.
62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), juga
diatursecarakhususdalamPermenristekdiktiNo.61Tahun2016TentangPangkalanData
PendidikanTinggi(PDDikti).
7. LembagaLayananPendidikanTinggi(L2Dikti)
Pasal57UUDiktimengaturL2Diktisebagaiberikut:
a. L2 Dikti yang dibentukMenterimerupakan satuan kerja Pemerintah diwilayah yang
berfungsimembantupeningkatanmutupenyelenggaraanpendidikantinggi;
b. Menterimenetapkan tugas dan fungsi L2 Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara
berkalamengevaluasikinerjaL2Dikti.
B. Pengertian,Tujuan,danFungsiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi
1. PengertianSPMDikti
Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan
berkelanjutan. Adapun mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antarapenyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti danStandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruantinggi.
2. TujuanSPMDikti
MenjaminpemenuhanStandarDiktisecarasistemikdanberkelanjutan,sehinggatumbuh
danberkembangBudayaMutudisetiapperguruantinggidiIndonesia.
3. FungsiSPMDikti
Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk
mewujudkanpendidikantinggiyangbermutu.
4. BudayaMutuPolaPikir,PolaSikap,danPolaPerilakuberdasarkanStandarDiktiyangdilaksanakanolehsemuapemangkukepentingan(internalstakeholders)diperguruantinggi.
C. StrukturdanMekanismeSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi
StrukturdanMekanismeSPMDikti yangditetapkandalamPermenristekdiktiNo.62Tahun
2016tentangSPMDiktisebagaiberikut:
1. StrukturSPMDikti
SPMDiktitersusundalamsuatustrukturyangterdiriatas:
a. SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap
perguruantinggisecaraotonomataumandiriuntukmengendalikandanmeningkatkan
mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI
direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap
perguruantinggi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
16
b. SPME, yaitu kegiatan penilaianmelalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk
menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan,
dievaluasi,dilaksanakan,dikendalikan,dandikembangkanolehBAN-PTdan/atauLAM
melaluiakreditasisesuaidengankewenanganmasing-masing;dan
c. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi
seluruhperguruantinggidiIndonesiayangterintegrasisecaranasional.Data,informasi
pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan
tinggidalamPDDikti.
Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan
Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang
Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi
SPMDikti dengan struktur seperti di atas harusmampumenjamin pemenuhan StandarDiktidiperguruantinggisecarasistemikdanberkelanjutan.
AdapunStandarDiktiterdiriatas:
a. SN Dikti1 yang ditetapkan dalam Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat
kriteriaminimalsistempendidikandiIndonesia,terdiriatas:
1) StandarNasionalPendidikan;
2) StandarNasionalPenelitian2;dan
3) StandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat3.
b. StandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruantinggiyangharusmelampauiSNDiktimeliputi:
1) StandarPendidikanTinggibidangakademik;dan
2) StandarPendidikanTinggibidangnonakademik.
BerdasarkanUUDikti danPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,maka
dapatdikemukakanbahwaSNDiktibersifatwajibdanminimal,sedangkanStandarDiktiyangditetapkansetiapperguruantinggibersifatwajibdanmelampauiSNDikti.
Pelampauan SNDikti dapat dilakukan secarakuantitatif, yaitumelebihi jumlah SNDiktisebagaimana ditetapkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, maupun secara
kualitatif,yaitumelebihisubstansi/isiSNDikti.
Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkansetiapperguruantinggidapatdilihatpadaGambar2.
1SNDiktimenurutPermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti,StandarNasionalPendidikanTinggi
disusundandikembangkanolehBadanStandarNasionalPendidikanTinggidanditetapkandalamPeraturan
Menteri.
2DidalamUUDiktidisebutsebagaiStandarPenelitian,tanpakata‘Nasional’.
3Id.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
17
Gambar2.StrukturStandarDiktidanPelampauanSNDikti
ProgramstudiatauperguruantinggiyangmemenuhiSNDiktimenurutPermenristekdikti
No. 32 Tahun2016TentangAkreditasi ProgramStudi danPerguruanTinggi dinyatakan
memenuhiperingkat terakreditasibaik, sedangkanProgramStudiatauPerguruanTinggi
yangmampumelampauiSNDiktiakandinyatakanterakreditasibaiksekaliatauunggul,sebagaimanaditetapkanolehBAN-PTatauLAM.
DidalamPermenristekdiktiNo.32Tahun2016tersebut,jugadiaturbahwamutuprogram
studiatauperguruantinggiselaindiukurdaripemenuhansetiapStandarDikti,haruspuladiukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Dikti untukmencapai tujuan pendidikan
tinggi.
2. MekanismeSPMDikti
a. MekanismeSPMI
Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan
SPMImelaluisikluskegiatanyangdisingkatsebagaiPPEPP,yaituterdiriatas:
1) Penetapan(P)StandarDikti,yaitukegiatanpenetapanstandaryangterdiriatasSNDiktidanStandarDiktiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi;
2) Pelaksanaan(P)StandarDikti,yaitukegiatanpemenuhanstandaryangterdiriatas
SNDiktidanStandarDiktiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi;
3) Evaluasi (E)pelaksanaanStandarDikti,yaitukegiatanpembandinganantara luaran
kegiatanpemenuhanstandardenganstandaryangterdiriatasSNDiktidanStandar
Diktiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi;
4) Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebabstandar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh
perguruantinggiyangtidaktercapaiuntukdilakukantindakankoreksi;dan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
18
5) Peningkatkan(P)StandarDikti,yaitukegiatanperbaikanstandaryangterdiriatasSNDiktidanStandarDiktiagar lebih tinggidaripadastandaryangterdiriatasSNDikti
danStandarDiktiyangtelahditetapkan.
SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN
(Rektor,Ketua,atauDirektur)setelahterlebihdahuludisetujuisenatPTN.Dipihaklain,
SPMIdiPerguruanTinggiSwasta(PTS)disusunolehpemimpinPTSbeserta jajarannya
untuk ditetapkan dalam peraturan Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan,
persyarikatan,dll)setelahterlebihdahuludisetujuisenatPTS.
SetelahsatuataubeberapasiklusSPMIdiimplementasikanolehperguruantinggi,SPMI
sebagaisuatusistemsecarautuhperludievaluasidankemudiandikembangkansecara
berkelanjutanolehperguruantinggiyangbersangkutan.
Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi
kepada:
1) LembagaAkreditasiMandiri (LAM) untukmeminta Akreditasi Program Studi (APS)
danmemperolehstatusakreditasidanperingkatterakreditasiprogramstudi;atau
2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi
Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat
terakreditasiperguruantinggi.
Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh APS dan/atau APT serta status
akreditasidanperingkatterakreditasiprogramstudidan/atauperguruantinggi,dapat
dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal LAM yang melakukan APS suatu program studi belum terbentuk, maka
akreditasiprogramstuditersebutdilakukanolehBAN-PT.
b. MekanismeSPMEatauAkreditasi
Perguruan tinggi mengajukan permintaan APS ulang4 kepada LAM atau APT kepada
BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan
statusakreditasidanperingkatterakreditasi.
BerdasarkanPasal45ayat (2)PermenristekdiktiNo.32Tahun2016TentangAPSdan
APT,akreditasiulangolehLAMatauBAN-PTdijalankanmelaluitahapEPPyangterdiriatas:
1) Evaluasi (E) data dan informasi, yaitu LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi
kecukupanatasdatadaninformasiprogramstudidan/atauperguruantinggidengan
menggunakan data dan informasi pada PDDikti dan yang disampaikan oleh
perguruantinggimelaluiinstrumenakreditasi;
4Pasal97hurufaUUDiktimenyatakanbahwapadasaatUUinimulaiberlaku,izinpendirianperguruantinggidan
izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku. Oleh karenanya,
berdasarkanPasal33ayat(3)UUDikti,perguruantinggidanprogramstuditersebutdinyatakanterakreditasi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
19
2) Penetapan(P)statusakreditasidanperingkatterakreditasi,yaitudenganmengolah
danmenganalisisdatadaninformasidariperguruantinggipemohonakreditasi,LAM
dan/atauBAN-PTmenetapkanstatusakreditasidanperingkatterakreditasiProgram
Studidan/atauPerguruanTinggi;
3) Pemantauan dan Evaluasi (P) status akreditasi dan peringkat terakreditasi, yaituLAMdan/atauBAN-PTmelakukanpemantauandanevaluasiataspemenuhansyarat
status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan
tinggiyangtelahditetapkan,berdasarkandatadaninformasidari:
a) PDDikti;b) Faktahasilasesmenlapang;
c) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;dan/atau
d) DirektoratJenderalPembelajarandanKemahasiswaan.
Status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan
tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi
dan/atauperguruantinggiterbuktitidaklagimemenuhisyaratstatusakreditasidan
peringkatterakreditasi.
c. PengelolaanPDDikti
TujuanPDDikti sebagaimanaditetapkandalamPermenristekdiktiNo.61Tahun2016
TentangPangkalanDataPendidikanTinggi(PDDikti)antaralain:
1) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu
InternalyangdilakukanolehPerguruanTinggi;
2) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran Sistem Penjaminan Mutu
Eksternal atau akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh
BAN-PTdan/atauLAM.
PerguruantinggiwajibmelaporkandatadaninformasipemenuhanStandarDiktisecara
berkalakepadaKemenristekdiktimelaluiPDDikti.Selanjutnya,sesuaidenganPasal54
ayat(6)UUDikti,datadaninformasipemenuhanStandarDiktitersebutakandievaluasi
melaluiSPMEatauakreditasi.
Untukmemfasilitasiprosespelaporantersebut,terdapat:
1) PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiapperguruantinggi;dan
2) PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Pusat Data danInformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pusdatin IptekDikti),Kemenristekdikti.
Perguruan tinggiharusmengelolaPDDikti yangmemiliki strukturdatadan informasi
yang identikdenganstrukturdatadan informasipadaPDDiktiyang tingkatNasional.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
20
Data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD
Diktitingkatnasional.
Selanjutnya,datadaninformasipadaPDDiktitingkatperguruantinggidigunakanoleh
perguruan tinggiuntukmengimplementasikanSPMIbaikdiprogramstudimaupundi
perguruantinggi.Sementaraitu,datadaninformasipadaPDDiktitingkatnasionalakan
digunakanoleh LAMatauBAN-PTuntukmengimplementasikan SPMEatau akreditasi
programstudiatauakreditasiperguruantinggi.
Menurut Pasal 10 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi (PD Dikti), perguruan tinggi harus menyampaikan laporan
penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PD Dikti secara berkala pada semester ganjil,semester genap, dan semester antara. Isi laporan terdiri atas data dan informasi
tentang:
1. Pembelajaran;
2. Penelitian;dan
3. Pengabdiankepadamasyarakat.
Laporantentangdatadaninformasitentangpembelajaranpalingsedikitterdiriatas:
1) rencana studi, paling lambat 2 (dua) bulan sejak perkuliahan dimulai untuksemesterganjildansemestergenap;dan
2) hasilstudipalinglambat2(dua)bulansetelahperkuliahanselesaiuntuksemester
ganjildansemestergenap.
Adapun laporan rencanastudidanhasil studisemesterantarapaling lambat1 (satu)
bulansetelahperkuliahanselesai.
Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran,
ketepatan,dankemutakhirandatapenyelenggaraanpendidikantinggiyangdilaporkan
kePDDikti.
Perguruan Tinggi yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi ke PD Dikti secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan, dan/atau
memasukkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak valid dikenai sanksi
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
SecaraskematikmekanismeSPMDiktidapatdilihatpadaGambar3diberikutini.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
21
Gambar3.MekanismeSPMDikti
D. PembagianTugasImplementasiSistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi
Institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga yang terlibat dalam implementasi SPM Dikti
adalah:
1. Perguruantinggi;
2. DirektoratPenjaminanMutu–DitjenPembelajarandanKemahasiswaan;
3. BAN-PT;
4. LAM;dan
5. PusatDatadanInformasiIptekDikti(PusdatinIptekDikti),Kemenristekdikti;
6. BadanStandarNasionalPendidikanTinggi(BSNDikti).
Adapun tugas masing-masing dalam mengimplementasikan SPM Dikti dapat diuraikan
sebagaiberikut:
1. PerguruanTinggibertugasmenerapkanPPEPPStandarDiktimelalui implementasiSPMI,
yaitu Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi pelaksanaan Standar
Dikti, Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, dan Peningkatan Standar Dikti secara
berkelanjutan.Kemudian luaranSPMIdimintakanakreditasikepadaLAMdan/atauBAN-
PT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi
dan/atauperguruantinggi.
PerguruantinggimengimplementasikanSPMIdenganmelakukankegiatan:
a. menetapkanpengelolaanSPMI,denganmemilihsalahsatumodelsebagaiberikut:
1) membentukUnit/LembagaPenjaminanMutuuntukmengimplementasikanSPMI;2) mengintegrasikanimplementasiSPMIpadamanajemenperguruantinggi;atau
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
22
3) kombinasi antaramodelpertamadanmodel kedua (setelahSPMImenjadibudaya
mutu, unit/lembaga penjaminan mutu dihapuskan dan SPMI terintegrasi dalam
manajemenperguruantinggi);
b. menyusundokumenyangdiperlukanuntukmengimplementasikanSPMIdiPerguruan
Tinggiyangbersangkutan;
c. membentukdanmengelolaPDDiktitingkatperguruantinggi;dan
d. mengimplementasikan SPMI dengan melibatkan semua pemangku kepentingan
(internalstakeholders)didalamperguruantinggiyangbersangkutan.
2. DirektoratPenjaminanMutu-DitjenBelmawabertugasmelaksanakan:
a. penyiapanperumusankebijakan;
b. fasilitasi;
c. pengawasandanpengendalian;dan
d. pemantauan,evaluasi,danpelaporan;
dibidangpenjaminanmutu.
3. LAMbertugas:
a. mengevaluasi data dan informasi program studi di perguruan tinggi yang disimpan
dalamPDDiktitingkatnasional;
b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi penyelenggara program studi jika diperlukan
untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti
dalamsuatuprogramstudiyangdisimpandalamPDDiktitingkatnasionaldengandata
daninformasiyangterdapatdiPDDiktitingkatperguruantinggi;dan
c. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di perguruan
tinggi;
4. BAN-PTbertugas:
a. mengevaluasi data dan informasi perguruan tinggi yang disimpan dalam PD Dikti
tingkatnasional;
b. melakukan visitasi ke perguruan tinggi jika diperlukan untuk memeriksa kesesuaian
data dan informasi tentang pemenuhan Standar Dikti yang disimpan dalam PD Dikti
tingkatnasionaldengandatadaninformasiyangterdapatdiPDDiktitingkatperguruan
tinggi;dan
c. menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi, dan
programstudiyangakreditasinyabelumdilakukanLAM;
5. BSNDiktibertugas:
a. Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Rapermen) tentangSNDiktiuntukdisahkanolehMenterisebagaiPeraturanMenteri
Riset,Teknologi,danPendidikanTinggitentangSNDikti;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
23
b. MengembangkanSNDiktisesuaidenganperkembanganilmudanteknologi.
Koordinasi pelaksanaan tugas antar institusi, satuan kerja, badan, dan lembaga dalam
mengimplementasikanSPMDikti,dapatdilihatdalamGambar4.
Gambar4.KoordinasiImplementasiSPMDikti
AdapunprosesimplementasiSPMDiktidapatdilihatpadaGambar5sebagaiberikut:
Gambar5.ProsesImplementasiSPMDikti
Keterangan:
• SNDikti :StandarNasionalPendidikanTinggi
• KKNI :KerangkaKualifikasiNasionalIndonesia
• AQRF :ASEANQualificationReferenceFramework• BSNDikti :BadanStandarNasionalPendidikanTinggi
• BAN-PT :BadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi
• SPMI :SistemPenjaminanMutuInternal
• SPME :SistemPenjaminanMutuEksternal
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
24
BabIII
SistemPenjaminanMutuInternal(SPMI)A. PengertianSistemPenjaminanMutuInternal
SebagaimanaditetapkandalamPasal53UUDikti,SPMDiktiterdiriatasSPMIdanSPMEatau
akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap
perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan
penyelenggaraanpendidikantinggisecaraberencanadanberkelanjutan.
Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapatmengembangkan sendiri SPMI antara lain
sesuaidengan latarbelakang sejarah,nilaidasar yangmenjiwaipendirianperguruan tinggi
itu,jumlahprogramstudidansumberdayaperguruantinggitersebuttanpacampurtangan
pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah
tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di
perguruantinggilokal.
SekalipunsetiapperguruantinggidapatmengembangkanSPMIsecaraotonomataumandiri,
namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di
dalamPasal52ayat (2)UUDiktidisebutkanbahwapenjaminanmutudilakukan melalui5
(lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi(pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), danPeningkatan StandarDikti.Hal ini berartibahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan
merupakanintidariSPMIdisetiapperguruantinggi.
Sesuai dengan istilah ‘internal’ di dalamSPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan
secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap
pelaksanaanStandarDiktidalamSPMIdisuatuperguruantinggitidakdapatdilakukanoleh
lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang
kredibel.PihakeksternaldapatdilibatkanbukandalamSPMImelainkandalamSPME,yaitu
melaluiprosesakreditasi.AkreditasiperguruantinggidilaksanakanolehBAN-PT,sedangkan
akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta
akreditasi ke lembaga internasional seperti ABET untuk rumpun ilmu teknik. Pembahasan
lebihlanjutmengenailimalangkahdidalamSPMIterdapatdidalamBagianEBabini.
Limalangkahutama,yaituPPEPP,didalamSPMIsuatuperguruantinggimerupakanproses
implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus
digunakandi dalamSPMI setiapperguruan tinggi adalah StandarDikti yang terdiri atas SN
DiktiyangditetapkanolehMenteri,danStandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruan
tinggidenganmengacupadaSNDikti.
SNDiktimerupakansatuanstandaryangmeliputiStandarNasionalPendidikanditambah
denganStandarNasionalPenelitian,danStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat.Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas
sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yangmelampaui SN
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
25
Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam
PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti.Perlumenjadiperhatianbahwatidak
semua SN Dikti dimuat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, karena terdapat
berbagaiSNDiktiyangtersebardiberbagaiperaturanlain,antaralainSNDiktitentangratio
dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam
PermenristekdiktiNo.100Tahun2016TentangPendirian,Perubahan,PembubaranPTN,dan
Pendirian,Perubahan,danPencabutanIzinPTS.PembahasanmengenaiStandarDiktisecara
rinci,antaralainmengenaitatacaraperumusanstandar,dibahaspadaBagianEBabini.
Sebagaimanadiuraikandiatas,SPMDiktiyangterdiriatasSPMIdanSPMEharusdidasarkanPDDikti.HaliniberartibahwadatadaninformasiyangdigunakanuntukSPMIharusidentik
dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari
kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar
Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan.
Dengandemikian,setiapperguruantinggiharusmembentukPDDiktiyangmenyimpandata
dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur
ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.
SekaligusdapatpuladigunakanolehLAMatauBAN-PTuntukmelakukanakreditasi.
B.PrinsipSistemPenjaminanMutuInternal
Berdasarkan uraian di bagian A Bab ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan
PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDiktidapatdirangkumsebagaiberikut:
1. OtonomSPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap
perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen,
Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut,
SekolahTinggi,Polyteknik,Akademi,AkademiKomunitas).
2. TerstandarSPMImenggunakanStandarDiktiyangterdiriatasSNDiktiyangditetapkanolehMenteri
danStandarDiktiyangditetapkanolehsetiapperguruantinggi.
3. AkurasiSPMImenggunakandatadaninformasiyangakuratpadaPDDikti.
4. TerencanadanBerkelanjutanSPMIdiimplementasikandenganmenggunakan5 (lima) langkahpenjaminanmutu,yaitu
PPEPPStandarDiktiyangmembentuksuatusiklus.
5. TerdokumentasiSetiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan
didokumentasikansecarasistematis.
Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya
implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap
perguruantinggi.DemikianpulatentangkeberadaanunitkerjaSPMIuntukmengelolaSPMI,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
26
menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan
keharusan,melainkanyangmenjadikeharusanadalahkeberadaanSPMIdisetiapperguruan
tinggi. Uraian rinci mengenai model pelembagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca
padaBagianEBabini.
C. TujuandanFungsiSistemPenjaminanMutuInternal
1. TujuanSPMI
SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan
berkelanjutan,sehinggatumbuhdanberkembangbudayamutu.Dengandemikian,SPMI
sebagai salah satu sub sistemdari SPMDikti, bertujuanmeningkatkanmutupendidikan
tinggi secara sistemik dan berkelanjutanmelalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh
danberkembangbudayamutu.
Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah
mengimplementasikanSPMIdenganbaikdanbenar,danluarannyadimintakanakreditasi
(SPME).
SeberapajauhperguruantinggimelampauiSNDiktiyangditunjukkandenganpenetapan
StandarDiktiyangditetapkanperguruantinggitersebutmerupakanperwujudandaridua
tujuanlaindariSPMI,yaituuntuk:
a. pencapaianvisidanpelaksanaanmisiperguruantinggitersebut,dan
b pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi
tersebut.
2.FungsiSPMI
SPMDiktiberfungsimengendalikanpenyelenggaraanpendidikantinggiolehperguruan
tinggiuntukmewujudkanpendidikantinggiyangbermutu.
Dariuraiandiatas,dapatdikemukakanbahwafungsiSPMI,sebagaisalahsatusubsistem
dariSPMDikti,adalah:
a. menumbuhkandanmengembanganbudayamutuperguruantinggi;
b. mewujudkanvisidanmelaksanakanmisiperguruantinggi;
c. saranauntukmemperolehstatusakreditasidanperingkatterakreditasiprogramstudi
danperguruantinggi;dan
d. memenuhikebutuhanpemangkukepentinganperguruantinggi.
D.DokumenSistemPenjaminanMutuInternal
DokumenSPMIberbedadengandokumenlainnyayanglazimdimilikiperguruantinggiseperti
Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun
berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk
dokumenSPMIdarisuatuperguruantinggi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
27
Hubunganyangdimaksudadalahbahwakeduadokumenyangdisebutterakhirmemuatpula
sejumlahstandaryangharusmenjadipedomanuntukmenetapkanStandarDiktidalamSPMI
perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi,
dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di
dalamstatuta terdapatketentuan tentang tatakelolaperguruan tinggi yangharusmenjadi
pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan
pelaksanaan,danmeningkatkanStandarPengelolaandalamSPMI.
Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah
peraturandasarPengelolaanPerguruanTinggiyangdigunakansebagailandasanpenyusunan
peraturandanproseduroperasionaldiPerguruanTinggi.Padadasarnyastatutamemuatdua
kelompokketentuanberikut.
1. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai
standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma
PerguruanTinggi;
2. Kelompokketentuantentangtatakelolaperguruantinggiyangdigunakansebagaistandar
tatakelolapenyelenggaraanperguruantinggi.
AdapunmenurutPasal5ayat(1)hurufcangka2junctoPasal23danPasal25hurufbangka
1hurufa)PeraturanPemerintahNomor4Tahun2014TentangPenyelenggaraanPendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana
jangkamenengahperguruantinggiuntukrentangwaktu5(lima)tahun.
Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun Rencana
Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap
lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan
demikian, di dalamRenstra akanditemukan sejumlah sasaranperguruan tinggi yangharus
dicapai. Sementara itu, padaDokumenSPMIdimuat 5 (lima) langkahdalammelaksanakan
SPMI,yaituPPEPP.
DibawahiniakandijelaskansecarasingkatdokumenSPMI.
MenurutPasal8ayat(4)hurufbPermenristekdiktiNo.62Tahun2016,DokumenSPMIterdiri
atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI(StandarDikti),danDokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI.
1. DokumenKebijakanSPMI
Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana
perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam
penyelenggaraanpendidikantinggisehinggaterwujudbudayamutupadaperguruantinggi
tersebut.
DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggipalingsedikitberisi:
a. VisidanMisiPerguruanTinggi;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
28
b. LatarBelakangdanTujuanSPMIPerguruanTinggi;
c. GarisBesarKebijakanSPMIPerguruanTinggiantaralain:
1) AsasdanPrinsipSPMIPerguruanTinggi;
2) TujuandanStrategiSPMIPerguruanTinggi;
3) Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik atau
bidangpendidikan,penelitian,danpengabdiankepadamasyarakat);
4) ManajemenSPMIPerguruanTinggi,yaituPPEPP;
5) Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam
manajemen);dan
6) JumlahdannamaStandarSPMI(StandarDikti)PerguruanTinggi;
d. InformasiDokumenSPMIlain,yaituDokumenManualSPMI,DokumenStandarSPMI(StandarDikti),danDokumenFormulirSPMI;
e. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggilain,antaralainStatuta,danRenstra.
DokumenKebijakanSPMIdisusundanditetapkandenganKeputusanPemimpinPerguruan
Tinggi Negeri setelah disetujui Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta,
Dokumen Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara setelah
disetujuiSenatPerguruanTinggi.
DokumenKebijakanSPMIbermanfaatuntuk:
a. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang
konsep,struktur,mekanisme,danpengorganisasianSPMIdiPerguruanTinggi;
b. menjadi dasar dalam penyusunan DokumenManual SPMI, Dokumen Standar dalam
SPMI,danDokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI.
2. DokumenManualSPMI
DokumenManualSPMIadalahdokumenberisipetunjukteknistentangcara,langkah,atau
prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab
dalam implementasiSPMIdiperguruan tinggi,baikpada tingkatunitpengelolaprogram
studimaupunpadatingkatperguruantinggi.
DokumenManual SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan
Tinggimemuat5(lima)macamManualSPMIsesuaitahapdalamSPMI,yaitu:
a. ManualSPMIuntukPenetapansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);
b. ManualSPMIuntukPelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);
c. ManualSPMIuntukEvaluasiPelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);
d. Manual SPMI untukPengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (StandarDikti);
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
29
e. ManualSPMIuntukPeningkatansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti);
Padadasarnya,untuksetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)harusada5(lima)Manual
SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP setiap Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa
StandardalamSPMI(StandarDikti)memilikikesamaanataukeserupaan,sehinggaManual
SPMInyajugasamaatauserupa.UntukbeberapaStandardalamSPMI(StandarDikti)yang
samaatauserupatersebutcukupdibuat1(satu)DokumenManualSPMIsaja.
DokumenManualSPMIPerguruanTinggiuntuksetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)
palingsedikitmemuat:
a) TujuanManual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI (StandarDikti);
b) Ruang Lingkup Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk 1 (satu) Standar dalam SPMI(StandarDikti):
a. ManualPenetapan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);
b. ManualPelaksanaan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);
c. ManualEvaluasiPelaksanaan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);
d. ManualPengendalianPelaksanaan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);
e. ManualPeningkatan1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);
c) Macampekerjaan yang harus dilakukan dalamPPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI(StandarDikti);
d) PihakyangharusmelakukanpekerjaantersebutdalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);
e) BagaimanapekerjaantersebutharusdilakukandalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);
f) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalamSPMI(StandarDikti);
g) Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekamimplementasiManualSPMIdalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti);dan
h) Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikanManualSPMIdalamPPEPP1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti).
DokumenManualSPMIPerguruanTinggibermanfaatuntuk:
a. memanduparapejabatstrukturaldan/atauunitSPMIdiPerguruanTinggi,dosen,serta
tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di Perguruan
Tinggi;
b. memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat
dipenuhidanditingkatkansecaraberkelanjutan.
DokumenManualSPMIatauManualMutudibeberapaperguruan tinggidapatmemuat
Prosedur Mutu (Quality Procedure) atau bahkan Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
30
(Quality Policy). Kebijakan SPMI yang dimuat dalamDokumenManual SPMI antara lain
ditemukan dalam Quality Assurance Handbook University of Oxford, Quality AssuranceManualUniversityofLondon,QualityAssuranceManualChineseUniversityofHongKong.
3. DokumenStandardalamSPMI(StandarDikti)
Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria,
ukuran,patokan,atauspesifikasidari setiapkegiatanpenyelenggaraanpendidikan tinggi
suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi danmisinya, sehingga terwujud budaya
mutudiperguruantinggitersebut.
Dokumen1(satu)StandardalamSPMI(StandarDikti)palingsedikitberisi:
a. Definisi istilah, yaitu istilah khas yangdigunakandalamStandardalamSPMI (Standar
Dikti)agartidakmenimbulkanmultitafsir;
b. Rasionale StandardalamSPMI (StandarDikti), yaitu alasanpenetapanStandardalam
SPMI(StandarDikti)tersebut;
c. Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur
Audience,Behavior,Competence,danDegree(ABCD);
d. Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan
bagaimanamencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti);
e. Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/
dicapai,bagaimanamengukur/mencapai,dantargetpencapaian;
f. PihakyangterlibatdalampemenuhanStandardalamSPMI(StandarDikti);dan
g. Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan
StandardalamSPMI(StandarDikti)lain.
DokumenStandardalamSPMI(StandarDikti)bermanfaatsebagai:
a. saranakendaliuntukmencapaivisi,misi,dantujuanperguruantinggi;
b. indikatoryangmenunjukkantingkatmutuperguruantinggi;
c. tolokukuryangharusdicapaidalampenyelenggaraanpendidikantinggiolehpemangku
kepentinganinternalperguruantinggi;
d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan buktikepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan
pendidikantinggidenganmenggunakanstandar.
4. DokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI
DokumenFormuliradalahnaskah tertulisyangberisi kumpulan formuliryangdigunakan
dalammengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk
mencatat/merekamhalatauinformasiataukegiatantertentuketikaStandardalamSPMI
(StandarDikti)diimplementasikan.
Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
31
formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI
(StandarDikti)sesuaidenganperuntukansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti).
Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki formulir
sebagaialatuntukmengendalikanpelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)
danmencatat/merekamhasilimplementasisetiapStandardalamSPMI(StandarDikti).
DokumenFormulirSPMIbermanfaatantaralainsebagai:
a. saranauntukmencatat/merekamimplementasiisisetiapStandardalamSPMI(Standar
Dikti);
b. sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap
StandardalamSPMI(StandarDikti);
c. bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI
(StandarDikti)secaraperiodik.
Terdapat berbagaimacam formulir dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda
sesuaidenganmacamStandarDikti,namundapatdipastikanbahwasetiapStandardalam
SPMI(StandarDikti)membutuhkanpalingsedikitsatuformulir.
E. ImplementasiSistemPenjaminanMutuInternal
MenurutPasal3ayat (2)PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti,SPMIdi
suatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan
dikembangkanolehperguruantinggi.
Perencanaan,pelaksanaan, evaluasi danpengendalian, sertapengembanganSPMIdi suatu
perguruantinggi,dapatdigambarkansepertiterlihatdalamGambar6.
Gambar6.ImplementasiSPMI
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
32
Dengandemikian,implementasiSPMIadalahtindakanmenerapkanSPMIdiperguruantinggi
dimulaidari:
1. PerencanaanSPMIMenyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam
BagianDdariBabini,yaituDokumenKebijakanSPMI,DokumenManualSPMI,DokumenStandardalamSPMI(StandarDikti),danDokumenFormuliryangdigunakandalamSPMI;
2. PelaksanaanSPMIMenerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam
perencanaansebagaimanadimaksudpadaangka1;
3. EvaluasidanPengendalianSPMIMelakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai
kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk
dilakukantindakankoreksiatauperbaikan;dan
4. PengembanganSPMIMeningkatkanSPMIsebagaisuatusistem(kaizen),yaitumeliputiperbaikanrencanaSPMI
dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada
angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan
tinggi.
Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam
SPMI(StandarDikti)yangdapattersusundalamsebuahDokumenStandarSPMI,makatanpa
mengurangifungsipentingdaridokumenSPMIlain,yaituKebijakanSPMI,ManualSPMI,dan
Formulir SPMI, uraian di bawah ini memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar
dalamSPMI(StandarDikti).
ImplementasiStandardalamSPMI(StandarDikti)terdiriatassebuahsiklusyangmencakup
Penetapan,Pelaksanaan,Evaluasipelaksanaan,Pengendalianpelaksanaan,danPeningkatan
(PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dilihat dalam Gambar 7 sebagai
berikut:
Gambar7.SiklusSPMI
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
33
1. PenetapanStandarDikti
Standaradalahpernyataandalambentukkalimatyangberisisesuatuyangdicitakanatau
diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau
dapatberupaperintahuntukmelakukansesuatu.DidalamSPMI,standaryangdimaksud
adalahStandardalamSPMI(StandarDikti),yangterdiriatasstandaryangditetapkanoleh
Pemerintah, yaituStandarNasionalDikti (SNDikti), dan standar yangharusditetapkansendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan olehperguruan tinggi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi wajib melampaui SN
Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga
merupakankekhasandariperguruantinggiyangbersangkutan.Artinya,perguruantinggi
wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi
sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi
daripadaSNDikti.
Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri,perguruantinggidapatmengikutilangkahberikutini:
a. menyiapkandanmempelajariberbagaibahan,antaralain:
• Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang
PendidikanTinggi,berbagaiPermenristekdiktiyangmengaturPendidikanTinggi);
• Tatanilaiataunilaidasaryangdianutperguruantinggi;
• Visi,misi,dantujuanperguruantinggidan/atauunitpengelolaprogramstudi;
• HasilanalisisSWOT(strengths,weaknesses,opportunities,threats)perguruantinggidan/atauunitpengelolaprogramstudi;dan
• Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau need assessment terhadappenggunalulusan.
b. melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untukmemperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang
narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang
memahamiKebijakanNasionalSPMDikti;
c. menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan
internaldaneksternalperguruantinggisebagaiwahanauntukmendapatkanberbagai
saran,ide,atauinformasiyangdapatdigunakandalammerumuskanStandarDiktiyang
ditetapkanperguruantinggisendiri;
d. merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat
menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience(subyek),Behaviour(predikat),Competence(obyek),danDegree(keterangan);
e. melakukanuji publikhasil perumusanStandarDikti yangditetapkanperguruan tinggi
sendirikepadaparapemangkukepentinganinternaldaneksternal,untukmendapatkan
saranperbaikanatasStandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiritersebut;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
34
f. melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang
ditetapkanperguruantinggisendiri,denganmemperhatikanhasilujipublik;
g. menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai
denganmekanismeyangdiaturdalamStatutaPerguruanTinggiyangbersangkutan.
PerumusanStandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri,sesuailangkahdiatas
dapatdilakukanoleh:
a. Tim ad hoc yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
untukmenyusunSPMI, yangdapatberanggotakanpejabat strukturaldan/ataudosen
yangbukanpejabatstruktural;atau
b. Lembaga/kantor/unitkhususpenjaminanmutuperguruantinggi(jikaada),yangdapat
bertindaksebagaikoordinatorataufasilitatorperumusanStandarDiktiyangditetapkan
perguruantinggisendiri.
Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar
Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan
ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual
Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian
PelaksanaanStandar,danManualPeningkatanStandar,dapatdihimpunmenjadisebuah
BukuManualSPMI.
2. PelaksanaanStandarDikti
Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti
yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh
tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi
subyek atau audience (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar
dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-
masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua
Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi
rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yangmemperlihatkan subyek yang harus
melaksanakannya:
• Standar Isi Pembelajaran: ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS)
mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah
pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa subyek yang harus
melaksanakanstandartersebutadalahdosen;
• StandarRekrutmendanSeleksiDosen:‘Rektormembuatrencanarekrutasidanseleksi
calondosenpadasetiapawaltahunanggaran,berdasarkankebutuhanyangdiusulkan
olehDekan’,menunjukkanbahwasubyekyangharusmelaksanakanstandarituadalah
RektordanDekan.
Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya
bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini.
Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
35
dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab
memantau,mengevaluasidanbilaperlumengambil tindakankoreksiuntukmemastikan
bahwaisistandartersebutdilaksanakanataudipenuhi.
Dengandemikian,pelaksanaanisiStandardalamSPMI(StandarDikti)menjaditugasdari
setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan
pejabat struktural, dosen, tenagakependidikanyangbukandosen,dan jugamahasiswa,
sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanyamenjadi tugas dan
tanggungjawabLembagaatauKantorPenjaminanMutu.AgarsemuaStandardalamSPMI
(StandarDikti)dapatdilaksanakan,diperlukanManualPelaksanaanStandardalamSPMI
(Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan
manuallainnya.
3. EvaluasiPelaksanaanStandarDikti
Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat
struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan
mutujikaada,untukmenilaiapakahisiberbagaiStandardalamSPMI(StandarDikti)telah
dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara
pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi
pelaksanaan standar lazimdikaitkan dengan tindakanmemantau (monitoring), sehinggadapatdisingkatmenjadi‘monev’.
Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesaidilakukan, yangdisebut juga sebagai summativeevaluation. Evaluasi seperti ini bersifatkomprehensifdanutuh,sehinggabukanhanyahasil(output)yangdinilaimelainkan juga
dampakatau (outcomes) dari sebuahproses atau kegiatan.Monitoring adalahpenilaianpula,tetapidilakukanketikakegiatanyangdinilaiitumasihberjalan,ataudisebutsebagaiformativeevaluation.5
Baiksummativemaupunformativeevaluationbertujuan:
a. memastikanStandardalamSPMI(StandarDikti)telahdilaksanakansebagaimanatelah
ditetapkan;
b. mengantisipasi dan/ataumengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam
pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan
pencapaianisiStandardalamSPMI(StandarDikti)tersebut;dan
c. jikatidakditemukankekeliruanataukekurangan,makatujuanevaluasiataumonitoring
adalahmempertahankanpelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti) yang telah
berlangsung.
5 Selain formative dan summative evaluation, dikenal juga diagnostic evaluation, yaitu evaluasi yang bertujuanmengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil
langkahyangdiperlukanuntukmengatasikelemahanataukendalatersebut.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
36
Formativeevaluationdansummativeevaluationadalahkegiatanaudit(auditing),yangjikadilakukanolehpihak internaldalamsuatuperguruantinggidisebutAuditMutu Internal(AMI). Sedangkan summative evaluation yang dilakukan oleh pihak eksternal disebutakreditasi(accreditation).
DalampelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),evaluasidilakukanpertama-tama
oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian,
untukmenjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan denganAuditMutu Internalyang lazimdilakukanolehparaauditor internal yangdapatberadadibawahkoordinasiLembaga atau Kantor Penjaminan Mutu yang terdapat pada perguruan tinggi
bersangkutan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau
tindakankoreksi,sebaliknyajikabaikmakapraktikbaiktersebutdapatdipertahankandan
ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruantinggitersebutdapatmemintapihakeksternaluntukmelakukanakreditasiatauSPME.
Obyekyangdievaluasidapatberupa:
a. prosesataukegiatanpelaksanaanisisuatustandar;
b. prosedurataumekanismepelaksanaanisistandar;
c. hasilatauoutputdaripelaksanaanisistandar;dan
d. dampakatauoutcomesdaripelaksanaanisistandar.
Keempat aspek ini dinilai dengan tolokukur isi darimasing-masing StandardalamSPMI
(StandarDikti).OlehkarenacakupanisiStandarDiktiberbagaimacamsesuaidenganluas
lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan
frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh,
evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam
seminggu,sedangkanpemantauannyadilakukansetiaphari.Namun,evaluasipelaksanaan
Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan
semesteranatausetahunsekali.
Untukdapatmengevaluasi, diperlukan ketersediaanbahan, data, informasi, keterangan,
dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir
catatan/rekamanpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),formulirpemantauan,
danpenjelasandaripihakpelaksanaStandarDikti.Pedomanrincitentangsiapa,bilamana,
bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti
dirumuskandidalamManualEvaluasiyangterhimpundalamBukuManualSPMI.
Hasil summative evaluation maupun formative evaluation berupa berbagai temuan(findings) harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti,
sebagaimanadiuraikandibawahini.
4. PengendalianPelaksanaaanStandarDikti
Pengendalianpelaksanaan StandardalamSPMI (StandarDikti)merupakan tindak lanjut
atasberbagaitemuan(findings)yangdiperolehdariTahapEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti). Jika temuan (findings)menunjukkanbahwapelaksanaan isi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
37
StandardalamSPMI (StandarDikti) telah sesuaidenganapayang telahdicantumkandi
dalamStandardalamSPMI(StandarDikti),makalangkahpengendaliannyaberupaupaya
agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (findings)menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk
memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat
terpenuhi.
Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan
yangkhususmembahashasilevaluasihinggapenjatuhantindakankoreksitertentu,antara
lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau
pemeriksaanmendalam,danpenjatuhansanksiringan,sedang,hinggaberat.
Setiapbentuktindakankoreksiyangdiambilatastemuan(findings),perludicatatdidalam
formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harusmelakukan
tindakankoreksi, alasanpenjatuhan tindakankoreksi, pihak yangmenjatuhkan tindakan
koreksi,durasiwaktutindakankoreksiharusdilakukan,sertaketerangantentangapakah
tindakankoreksitersebuttelahdilaksanakanatautidakdilaksanakan.Pencatatanlangkahtindakankoreksi atas temuan (findings)merupakan salah satu luaranSPMIyangakandiperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkatterakreditasi.
Petunjukmengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar
Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan
StandarDikti.Manual ini sepertimanual lainnyadapatdihimpundidalamBukuManual
SPMI.
Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak
tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak
memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (findings)menunjukkanperlutindakankoreksi,makainformasiituharusdisampaikankepemimpin
unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk
ditindaklanjuti.
5. PeningkatanStandarDikti
PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)adalahkegiatanperguruantinggiuntuk
menaikkanataumeninggikan isi StandardalamSPMI (StandarDikti).Kegiatan ini sering
disebut kaizen atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukanapabila Standar dalamSPMI (StandarDikti) telahmelalui keempat tahap siklus SPMIdi
atas,yaituPenetapan,Pelaksanaan,Evaluasipelaksanaan,danpengendalianpelaksanaan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukmeningkatkanmutuperguruantinggisesuaiperkembangankebutuhanmasyarakat,
kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku
kepentinganinternaldan/ataueksternalperguruantinggi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
38
IsiStandardalamSPMI (StandarDikti)yangdapatditingkatkanadalahunsurBehaviour,Competence,Degree,ataukombinasiketiganya.Contoh,semula isisuatuStandardalam
SPMI(StandarDikti)adalah‘Setiapsemesterdosenwajibmenyusunsilabusmatakuliahyangdiasuhnya’, kemudiansetelahstandar inidicapai selamadua tahunberturut-turut,
dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanan standar tersebut setiap semester, diketahui
bahwamayoritas atau bahkan semua dosen telahmemenuhi isi standar itu. Kemudian,
aspek Competence dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi ‘Setiapsemester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya denganmencantumkan capaian pembelajaranmata kuliah dan harus selaras dengan capaianpembelajaran program studi’. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek Degree,sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan
mencantumkan tenggatwaktu, yaitu ‘Paling lambat satubulan sebelumawal semesterberjalan,setiapdosenharustelahselesaimenyusunsilabusmatakuliahyangdiasuhnyadan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaranrencanastudi’.
KaizensetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)dapatdilakukansecarabersamaanatau
serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan
mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi
masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan
setiaptahun,tetapikaizenisiStandarKebersihandapatdilakukansetiaptahunatausetiap
semester.
DisarankanagarkaizenatasisiStandardalamSPMI(StandarDikti)dilakukanbukanoleh
perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga atau Kantor
Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan,
sebelummelakukan kaizen Standar dalam SPMI (StandarDikti), perguruan tinggi dapat
melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah
melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau
dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapanStandar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)dalamsiklusPPEPPsepertidiuraikandiatasdimulaikembali.
6. ModelOrganisasidanKelembagaanSistemPenjaminanMutuInternal
ImplementasiSPMIdisuatuperguruantinggidilakukanbaikpadatingkatperguruantinggi
(Universitas, Institut,SekolahTinggi,Polyteknik,Akademi,AkademiKomunitas),maupun
pada tingkat fakultas (jika ada) dan tingkat unit pengelola program studi (Jurusan,Departemen,Bagian,jikaada).
Mengenai pengertian ‘program studi’, perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU Dikti
programstudibukanmerupakanunitorganisasi.HalinidiaturdalamPasal1angka17UUDiktiyangmenyatakan bahwaProgramStudiadalahkesatuan kegiatan pendidikan danpembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu
jenispendidikanakademik,pendidikanprofesi,dan/ataupendidikanvokasi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
39
Selanjutnya,dalamPasal33ayat (4)UUDiktidiaturbahwaProgramStudidikelolaoleh
suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun yangdimaksud unit pengelola sebagai unit organisasi dalam praktik adalah jurusan,
departeman,bagian,atausekolah.
Berdasarkan ketentuan di atas, tingkat implementasi SPMI menurut bentuk perguruan
tinggidapatdilihatpadaGambar8berikutini.
Gambar8.TingkatImplementasiSPMI
Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam
mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan
mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki
perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi,
kemampuansumberdaya, jumlahprogramstudi, jumlahmahasiswadsb.,sehinggatidak
tepat jikasebuahperguruantinggimenirumodelorganisasidankelembagaanSPMIdari
perguruantinggilain.
Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh
perguruantinggidalammengimplementasiSPMI,yakni:
a. MembentukunitkhususSPMI;
b. MengintegrasikanimplementasiSPMIkedalammanajemenperguruantinggi;atauc. Mengombinasikanmodeladanb.
a. MembentukunitkhususSPMIUnit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi
memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini
memiliki strukturorganisasi,mekanismekerja,personaliadananggaran.Pada tingkat
yanglebihrendah(misalfakultas),dapatdibentukjugaunitSPMIyanglebihkecilyang
secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi.
PengelolaunitSPMItidakbolehdirangkapolehpemangkujabatanstrukturallain.
Pada tingkat perguruan tinggi unit SPMI dapat ditempatkan di bawahWakil Rektor/
WakilKetua/WakilDirekturataulangsungdibawahkoordinasiRektor/Ketua/Direktur.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
40
Sedangkan pada tingkat Fakultas (jika ada) unit SPMI dapat ditempatkan di bawah
WakilDekan atau langsungdi bawah koordinasiDekan.Unit SPMI yangditempatkan
langsungdibawahpemimpinperguruantinggiakanmemberikankemudahandalamhal
SPMItelahditerapkanpadasegalaaspekdiperguruantinggiyangbersangkutan.
• KekuatanPertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI
yangtepat,karenaunitSPMIyangterpisahdariberbagai jabatanstruktural secara
teoretikmaupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yangmelekat
pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaanmonitoring & evaluation(termasukAuditMutuInternal)secaraobyektif.Kedua,keberadaanunitSPMIdapat
dipandangsebagai caraperguruan tinggi tersebutmelaksanakansalah satuprinsip
darigooduniversitygovernance,yaituakuntabilitas.Ketiga,unitSPMIyangdibentuk
secaraindependendanakuntabelakanmembuatnyamenjadikuatdandiseganioleh
berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit
SPMItersebut.
• KelemahanPertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif
besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki SDM yang
cukup,memilikistudentbodyyangkecil,memilikisedikitprogramstudi,dansumber
dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada
perguruan tinggi yang relatif kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat
memperbesarstrukturorganisasiperguruantinggidanmemperpanjangmatarantai
birokrasi,sehinggapotensialmembebaniperguruantinggi tersebut.Ketiga,apabila
unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas
atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi
implementasiSPMIrendah.Halinidisebabkanfakultasatauunitpengelolaprogram
studiyangmerasaberadapadaposisi lebihtinggiatausederajatdenganunitSPMI
akancenderungmengabaikansarandan/ataurekomendasidariunitSPMI.
b. MengintegrasikanImplementasiSPMIkedalamManajemenPerguruanTinggiPada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya
Rektor/Ketua/Direktur,Dekan,KetuaJurusan,KepalaBiro,KepalaLaboratorium.Dalam
model ini, koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat perguruan tinggi langsung
dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi di tingkat
Fakultas atau Jurusan/Departeman/Bagian/Sekolah dilakukan oleh masing-masing
pemimpinunittersebutdandikoordinasikanlangsungolehpemimpinperguruantinggi.
• KekuatanPertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan
dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang
relatif sedikit.Denganmelekatkan tugasmengimplementasikanSPMIpada jabatan
struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga
tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
41
membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan
model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak
memperpanjangmatarantaibirokrasi.Kedua,melaluicaraini,setiapdosen,tenaga
kependidikan,mahasiswa,bahkan jugaparapejabat struktural relatif akanmerasa
lebih nyamandalambekerjamewujudkanbudayamutu sebab tidak adaperasaan
dipaksadandiawasiolehpengawas.
• KelemahanPertama,model ini dapatmengganggu efektivitas, obyektivitas, dan akuntabilitas,
karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang
kinerjanyajustruakandiukurdalamSPMIdapatdianggapkurangetis.Implementasi
SPMIdenganmodel inidiragukanefektivitasnyakarenamodel iniamattergantung
pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat
mengakibatkan implementasiSPMIberlangsung tidakserentak,berbeda-beda,dan
dengankecepatantidaksamaapabilatidakadakoordinasidaripemimpinperguruan
tinggi.
c. Mengombinasikanmodeladanb.Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan
tujuantertentusebagaiberikut:
1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah task forceatautimadhocdengantugaspokokmenyusunDokumenSPMI,setelahitudibentuk
unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI (lihat Gambar 6).
ModelinidapatdiadopsijikajumlahSDMpadaperguruantinggiitumasihterbatas,
sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus
melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi
dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukanmonitoring danevaluasi, maka model task force ini dipandang kurang efektif. Dalam keadaan
tersebut, kemudian dipandang perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan taskforceataumengubahpersonaliataskforcemenjadipengelolaunitSPMI.
2) Kedua,perguruan tinggimembentukunit SPMIdi tingkatperguruan tinggidengan
tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis,
efektif, danmenimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal
sehinggamulai timbulkesadaranmutu,danpadagilirannyaterciptabudayamutu.
Kemudian, setelah budayamutumulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan
fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua
tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti
implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas
danwewenangnyamasing-masingharusmelanjutkan implementasiSPMIdibawah
koordinasilangsungpemimpinperguruantinggi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
42
3) Ketiga,perguruantinggimengorganisasikanimplementasiSPMIdenganmembentuk
unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di
perguruantinggi.Namun,padatingkatunitkerjasepertifakultastidakdibentukunit
SPMIyanglebihkecil,tetapiimplementasiSPMImerupakantugaspejabatstruktural
sepertiDekan,WakilDekan,KetuaJurusan,SekretarisJurusan,KepalaLaboratorium,
dsb. Sedangkan unit SPMI di tingkat perguruan tinggi bertugas memonitor,
mengevaluasi,danmengauditpelaksanaanSPMIdisemuaunitkerja.
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
43
BabIVSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanAkademikA. GambaranUmumPendidikanAkademik
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenispendidikan,yaitupendidikanakademik,pendidikanvokasidanpendidikanprofesi.
Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Dikti, pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi
program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan danpengembangancabangIlmuPengetahuandanTeknologi.
Jenispendidikanakademikdapatdiselenggarakanmelalui3(tiga)programpendidikan,yaitu
programsarjana,programmagister,danprogramdoktor.
BerdasarkanPasal18,Pasal19,danPasal20UUDikti, kemampuan lulusanmasing-masing
programpendidikantersebutdapatdiuraikansebagaiberikut:
1. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusanpendidikanmenengahatausederajat,sehinggamampumengamalkan ilmupengetahuan
danteknologimelaluipenalaranilmiah;
2. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusanprogram sarjana atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan
ilmupengetahuandan/atauteknologimelaluipenalarandanpenelitianilmiah;
3. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusanprogrammagisteratausederajat, sehinggamampumenemukan,menciptakan,dan/atau
memberikankontribusikepadapengembangan,sertapengamalanIlmuPengetahuandan
Teknologimelaluipenalarandanpenelitianilmiah.
Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan akademik, yangmeliputi Program Sarjana,
Program Magister, dan Program Doktor, dimandatkan kepada perguruan tinggi yang
berbentuk Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi. Namun, apabila memenuhi syarat
Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan Program Diploma Tiga,Program Diploma Empat (Sarjana Terapan), ProgramMagister Terapan, Program DoktorTerapan,ProgramProfesidan/atauProgramSpesialis.
B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
Secaraumum,diatastelahdikemukakanapa,mengapa,bagaimana,siapa/pihakmana,dan
bilamanapenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti).Didalambagianiniakandiuraikan
tentangmacam dan tahap penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) khusus untuk
PendidikanAkademik.
1. MacamStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademikBerbagaimacam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat
diklasifikasikansesuaidenganstrukturStandardalamSPMI(StandarDikti)padaumumnya
sebagaiberikut:
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
44
a. SNDiktiuntukPendidikanAkademik
SNDikti telahditetapkandi dalamPermenristekdiktiNo. 44 Tahun2015Tentang SN
Dikti, sehinggaketikamenetapkanSNDiktiuntukPendidikanAkademik,maka semua
SNDiktiyangrelevandenganPendidikanAkademikdalamPermenristekdikti tersebut
merupakanstandarminimumdanwajibditetapkansebagaiSNDiktiuntukPendidikanAkademikdiperguruantinggiyangbersangkutan.
SNDiktiuntukPendidikanAkademikmemilikistrukturyangsamadenganstrukturSN
Diktipadaumumnya,sebagaiberikut:
1) KelompokStandarNasionalPendidikanyangterdiriatas:
a) Standarkompetensilulusan;
b) Standarisipembelajaran;c) Standarprosespembelajaran;d) Standarpenilaianpembelajaran;e) Standardosendantenagakependidikan;f) Standarsaranadanprasaranapembelajaran;g) Standarpengelolaanpembelajaran;danh) Standarpembiayaanpembelajaran.
2) KelompokStandarNasionalPenelitianyangterdiriatas:
a) Standarhasilpenelitian;b) Standarisipenelitian;c) Standarprosespenelitian;d) Standarpenilaianpenelitian;e) Standarpeneliti;f) Standarsaranadanprasaranapenelitian;g) Standarpengelolaanpenelitian;danh) Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian.
3) KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatyangterdiriatas:
a) StandarhasilPKM;
b) StandarisiPKM;
c) StandarprosesPKM;
d) StandarpenilaianPKM;
e) StandarpelaksanaPKM;
f) StandarsaranadanprasaranaPKM;
g) StandarpengelolaanPKM;dan
h) StandarpendanaandanpembiayaanPKM.
b. StandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggiuntukPendidikanAkademik
BerdasarkanPasal54ayat(4)UUDikti,StandarDiktiuntukPendidikanAkademikyang
ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang wajib danmelampauiSNDiktiuntukPendidikanAkademik.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
45
Pengertian ‘melampaui’ dimaksudkanbahwamacam dan jumlah StandarDikti untukPendidikan Akademik yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dapat berupa
standaryangmelebihisubstansi/isiSNDikti,ataudapatberupastandaryangmelebihi
jumlah SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan Akademik yang
diselenggarakanolehsuatuperguruantinggi.
Penentuan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang
ditetapkansendiriolehperguruantinggidijabarkanberdasarkanvisiperguruantinggiyang bersangkutan, karena visi perguruan tinggimerupakan tolok ukur utama untuk
menentukan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang
ditetapkanolehperguruantinggi.Semakinjauhvisiperguruantinggiyangditetapkan,maka semakin beragam substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan
Akademikyangditetapkanolehperguruantinggi.
Sehubungandenganitu,kepemilikanvisiperguruantinggiolehsuatuperguruantinggi
merupakan persyaratan mutlak, selain karena akan memberikan arah ke mana
perguruan tinggiakandikembangkan, jugaberfungsi sebagai tolokukurutamadalam
menetapkan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Akademik yang
ditetapkanolehperguruantinggi.
MenurutPasal54ayat(4)UUDikti,strukturStandarDiktiyangditetapkansendirioleh
perguruan tinggi terdiri atas Kelompok Standar Bidang Akademik dan KelompokStandarBidangNonAkademik.
a. KelompokStandarBidangAkademikuntukPendidikanAkademikantaralaindapatterdiriatas:
1) Standar pendidikan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau
jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan
dalamSNDikti;
2) Standar penelitian untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau
jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian
dalamSNDikti;
3) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Akademik yang
substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar
NasionalPengabdianKepadaMasyarakatdalamSNDikti;
b. Kelompok StandarBidangNonAkademik untukPendidikanAkademikantara laindapatterdiriatas:
1) Standar pengelolaan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau
jumlahnyamelampauiStandarPengelolaandalamSNDikti;
2) Standar keuangan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau
jumlahnyamelampauiStandarPendanaandanPembiayaandalamSNDikti;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
46
3) Standar ketenagaan untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi dan/atau
jumlahnyamelampauiStandarDosendanTenagaKependidikandalamSNDikti;
4) Standar sarana prasarana untuk Pendidikan Akademik yang substansi/isi
dan/ataujumlahnyamelampauiStandarSaranadanPrasaranadalamSNDikti;
5) Standar kemahasiswaan untuk Pendidikan Akademik yangmelampaui SN Dikti
karenatidakadadidalamSNDikti;
6) StandarkerjasamauntukPendidikanAkademikyangmelampauiSNDiktikarena
tidakadadidalamSNDikti;dan
7) Standar lain yang diturunkan dari visi perguruan tinggi untuk PendidikanAkademikyangmelampauiSNDiktikarenatidakadadidalamSNDikti.
BaikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehPerguruanTinggisendiriuntuk
PendidikanAkademikdapatditurunkanmenjadisatuataulebihStandarTurunan.
2. TahapPenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademik
Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat
dilakukandengancarasebagaiberikut:
a.KetersediaanDokumenKebijakanSPMIuntukPendidikanAkademik
Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan
mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan
terlebih dahulu Kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat sebagai
Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi
Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI
perguruantinggiakanditemukanpulamacamdanjumlahStandardalamSPMI(Standar
Dikti)yangakandipenuhimelaluiimplementasiSPMIperguruantinggitersebut.
b. KetersediaanDokumenManualSPMIuntukPendidikanAkademik
SetelahVisi Perguruan Tinggi danmacam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar
Dikti) untuk Pendidikan Akademik diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka
penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Akademik harus
dilakukan berdasarkanManual Penetapan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk
PendidikanAkademikyangmerupakansalahsatumanualdariDokumenManualSPMI,yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual
Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Pengendalian
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual Peningkatan Standar
dalamSPMI(StandarDikti).
BerdasarkanuraiantentangManualSPMIdidalamBabIIIdiatas,makakhusustentang
penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, harus
dilakukanpalingsedikitkegiatansebagaiberikut(terdapatdidalamManualSPMI):
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
47
1) MacampekerjaanyangharusdilakukandalamPenetapan (PPertamadari siklusPPEPP)StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
a) MembentukTimPerumusStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademik,yangterdiriatas:
(1) Pimpinanperguruantinggi;
(2) Pimpinanfakultas(jikaada);
(3) Pimpinanunitpengelolaprogramstudi;dan
(4) dosen.
Jika perguruan tinggimemiliki unit khusus SPMI,maka unit tersebut yang akan
mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanAkademik;
b) Mengambil Visi perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen
KebijakanSPMIperguruantinggiyangbersangkutan;
c) MengambilnamaStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam
DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;
d) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik;
e) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Akademik, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior,Competence,Degree)atauKPI(KeyPerformanceIndicators)ataubentuklainyangdipandangpalingcocok;
f) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
AkademikberdasarkanVisiPerguruanTinggi,namaStandardalamSPMI(Standar
Dikti)untukPendidikanAkademikyangditetapkanperguruantinggisendiri,dan
hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;
g) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
pendidikanAkademikkepadapemangkukepentinganinternal(dosendantenaga
kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja
danduniaindustri,alumni,danpihaklainyangdipandangperlu);
h) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik
rancanganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;
i) MemintapersetujuanSenatPerguruanTinggi,danBadanPenyelenggara(khusus
untukPTS)atasStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
48
j) Menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau meminta
KeputusanBadanPenyelenggarauntukPTS;
2) Pihakyangharusmelakukanpekerjaantersebut
a) Pekerjaanangka1) huruf adilakukanolehPemimpinPerguruanTinggi (Rektor/
Ketua/Direktur);
b) Pekerjaanangka1)hurufb)sampaidenganhurufh)dilakukanolehTimPerumus
atauunitSPMI;
c) Pekerjaan angka 1) huruf i) dan huruf j) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan
Tinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
3) Carapekerjaantersebutharusdilakukan
a) Pekerjaanangka1)hurufadilakukandengancaramemintausulancalonanggota
Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit terkait di dalam
perguruantinggi,ataudiusulkanolehPemimpinUnitSPMI(jikaada),untukdipilih
danditetapkanolehPemimpinPerguruanTinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
b) Pekerjaan angka 1) huruf b), huruf c) dan huruf d) dilakukan dengan caramembacadanmengkaji (jikaperludiselenggarakanFGDdi antaraTimPerumus
atauUnitSPMI)DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan,
danperaturanperundang-undanganpendidikan tinggi yang relevan, antara lain
UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015,
PermenristekdiktiNo.32Tahun2016,PermenristekdiktiNo.62Tahun2016,dan
PermenristekdiktiNo.100Tahun2016;
c) Pekerjaan angka 1) huruf e) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat
untukmenyepakati di antara Tim Perumus atau di dalamUnit SPMImengenai
bentukrumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;
d) Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-
kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan
sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;
e) Pekerjaanangka1)hurufg)dilakukandengancaramenyelenggarakanlokakarya
untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanAkademik;
f) Pekerjaanangka1)hurufh)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatTim
PerumusataurapatunitSPMIuntukmemasukkanhasilujipublikatasrancangan
sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik;
g) Pekerjaan angka 1) huruf i) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi
meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untukmenyelenggarakan Rapat
PlenoSenatPerguruanTinggi,denganacarakhususyaitupemberianpersetujuan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
49
atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik;
h) Pekerjaanangka1)huruf j)dilakukandengancaraPemimpinPTNmenggunakan
hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan
TentangDokumenSPMIuntukPendidikanAkademik.UntukPTS,PemimpinPTS
menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan
penerbitanSuratKeputusanBadanPenyelenggaraTentangDokumenSPMIuntuk
PendidikanAkademik.
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikinimerupakanisi
dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat)
DokumenSPMIlainyangharusditetapkanberdasarkanPermenristekdiktiNo.62
Tahun2016TentangSPMDikti.
4) Bilamanapekerjaantersebutharusdilakukan
Berbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum
penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun.
Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 tersedia,maka implementasi SPMImasuk pada tahap Pelaksanaan (P
KeduadarisiklusPPEPP)SPMI,yaituPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanAkademik.
Jika digambarkandenganmatriksmakaPenetapanStandardalamSPMI (StandarDikti)UntukPendidikanAkademiksebagaiberikut:
PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademik
SNDikti StandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri
Macam Tahap Macam Tahap
KelompokStandarNasionalPendidikan
1. KetersediaanDokumen
KebijakanSPMIuntuk
PendidikanAkademik;
2. KetersediaanDokumen
ManualSPMI
(KhususnyaManual
PenetapanStandar)
untukPendidikan
Akademik,yangberisi:
a. Macampekerjaan
yangharus
dilakukan;
b. Pihakyangharusmelakukan
pekerjaantsb;
c. Carapekerjaan
dilakukan;
d. Bilamanapekerjaan
harusdilakukan;
KelompokStandarBidangAkademik
1. KetersediaanDokumen
KebijakanSPMIuntuk
PendidikanAkademik;
2. KetersediaanDokumen
ManualSPMI(Khususnya
ManualPenetapan
Standar)untukPendidikan
Akademik,yangberisi:
a. Macampekerjaan
yangharusdilakukan;
b. Pihakyangharusmelakukanpekerjaan
tsb;
c. Carapekerjaan
dilakukan;
d. Bilamanapekerjaan
harusdilakukan;
KelompokStandarNasionalPenelitian
KelompokStandarBidangnonAkademik
KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
50
3. ContohPenetapanStandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanAkademik
a. ContohPenetapanSNDiktiUntukPendidikanAkademik(BidangPendidikan)
a) StandarKompetensiLulusan(SKL)untukPendidikanAkademik
StandarKompetensiLulusanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasikemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakandalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk
pengembanganstandarlaindibidangTridharmaPerguruanTinggi.
BerdasarkanpengertianStandarKompetensiLulusantersebut,SKLdapatditurunkan
menjadisejumlahStandarTurunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisi
standarnya,yaitu:
a) StandarSikapuntukPendidikanAkademik;
b) StandarPengetahuanuntukPendidikanAkademik;
c) StandarKeterampilanuntukPendidikanAkademik;
d) StandarPengalamanKerjaMahasiswauntukPendidikanAkademik.
Standar Sikap dan Standar Keterampilan Umum sudah ditetapkan dalam
PermenristekdiktiNo.44Tahun2015.SedangkanStandarPengetahuandanStandarKeterampilan Khusus harus disusun oleh forum program studi sejenis atau nama
lainyangsetara,atauolehpengelolaprogramstudidalamhalbelummemilikiforum
programstudisejenis,untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.
Uraianmasing-masingstandartersebutsebagaiberikut:
1) StandarSikapadalahkriteriatentangperilakubenardanberbudayasebagaihasildariinternalisasidanaktualisasinilaidannormayangtercermindalamkehidupan
spiritual dan sosialmelalui proses pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015Tentang
SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila
diperlukanStandarSikapdapatditambaholehPerguruanTinggi).
StandarSikapuntuksetiaplulusanpendidikanakademiktelahditetapkandalam
LampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:
a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral,danetika;
c) berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,
bernegara,dankemajuanperadabanberdasarkanPancasila;
d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalismesertarasatanggungjawabpadanegaradanbangsa;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
51
e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
sertapendapatatautemuanorisinaloranglain;
f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakatdanlingkungan;
g) taathukumdandisiplindalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara;
h) menginternalisasinilai,norma,danetikaakademik;
i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secaramandiri;dan
j) menginternalisasisemangatkemandirian,kejuangan,dankewirausahaan.
2) StandarPengetahuanadalahkriteriaminimaltentangpenguasaankonsep,teori,
metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang
dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, dandiaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja
mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permen-
ristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti).
3) Standar Keterampilan adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan
unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau
instrumen yang diperolehmelalui pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44
Tahun2015TentangSNDikti),yangmeliputi:
a) Standar Keterampilan Umum adalah kriteria minimal tentang kemampuan
kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangkamenjamin
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat programdan jenis pendidikan
tinggi(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015
TentangSNDikti, tetapikarenaSNDiktimerupakanstandarminimum,maka
apabiladiperlukanStandarSikapdapatditambaholehPerguruanTinggi).
Standar Keterampilan Umum untuk Pendidikan Akademik yang
diselenggarakan melalui Program Sarjana, Program Magister dan ProgramDoktor sebagaimana telahditetapkandalam LampiranPermenristekdiktiNo.
44Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:
STANDARKETERAMPILANUMUM
ProgramSarjana ProgramMagister ProgramDoktora.mampumenerapkan
pemikiranlogis,kritis,
sistematis,daninovatif
dalamkonteks
pengembanganatau
implementasiilmu
pengetahuandan
teknologiyang
memperhatikandan
a.mampumengembangkan
pemikiranlogis,kritis,
sistematis,dankreatif
melaluipenelitianilmiah,
penciptaandesainatau
karyasenidalambidang
ilmupengetahuandan
teknologiyang
memperhatikandan
a.mampumenemukanatau
mengembangkan
teori/konsepsi/gagasan
ilmiahbaru,memberikan
kontribusipada
pengembanganserta
pengamalanilmu
pengetahuandan/atau
teknologiyang
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
52
menerapkannilai
humaniorayangsesuai
denganbidang
keahliannya;
menerapkannilai
humaniorasesuaidengan
bidangkeahliannya,
menyusunkonsepsi
ilmiahdanhasilkajian
berdasarkankaidah,tata
cara,danetikailmiah
dalambentuktesisatau
bentuklainyangsetara,
dandiunggahdalam
lamanperguruantinggi,
sertamakalahyangtelah
diterbitkandijurnal
ilmiahterakreditasiatau
diterimadijurnal
internasional;
memperhatikandan
menerapkannilai
humanioradibidang
keahliannya,dengan
menghasilkanpenelitian
ilmiahberdasarkan
metodologiilmiah,
pemikiranlogis,kritis,
sistematis,dankreatif;
b.mampumenunjukkan
kinerjamandiri,
bermutu,danterukur;
b.mampumelakukan
validasiakademikatau
kajiansesuaibidang
keahliannyadalam
menyelesaikanmasalah
dimasyarakatatau
industriyangrelevan
melaluipengembangan
pengetahuandan
keahliannya;
b.mampumenyusun
penelitianinterdisiplin,
multidisiplinatau
transdisiplin,termasuk
kajianteoritisdan/atau
eksperimenpadabidang
keilmuan,teknologi,seni
daninovasiyang
dituangkandalambentuk
disertasi,danmakalahyang
telahditerbitkandijurnal
internasionalbereputasi;
c.mampumengkaji
implikasi
pengembanganatau
implementasiilmu
pengetahuan
teknologiyang
memperhatikandan
menerapkannilai
humaniorasesuai
dengankeahliannya
berdasarkankaidah,
tatacaradanetika
ilmiahdalamrangka
menghasilkansolusi,
gagasan,desainatau
kritikseni,menyusun
deskripsisaintifik
hasilkajiannyadalam
bentukskripsiatau
laporantugasakhir,
danmengunggahnya
dalamlaman
c.mampumenyusunide,
hasilpemikiran,dan
argumensaintifiksecara
bertanggungjawabdan
berdasarkanetika
akademik,serta
mengkomunikasikannya
melaluimediakepada
masyarakatakademik
danmasyarakatluas;
c.mampumemilihpenelitian
yangtepatguna,terkini,
termaju,danmemberikan
kemaslahatanpadaumat
manusiamelalui
pendekataninterdisiplin,
multidisiplin,atau
transdisiplin,dalamrangka
mengembangkandan/atau
menghasilkanpenyelesaian
masalahdibidang
keilmuan,teknologi,seni,
ataukemasyarakatan,
berdasarkanhasilkajian
tentangketersediaan
sumberdayainternal
maupuneksternal;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
53
perguruantinggi;
d.menyusundeskripsi
saintifikhasilkajian
tersebutdiatasdalam
bentukskripsiatau
laporantugasakhir,dan
mengunggahnyadalam
lamanperguruantinggi;
d.mampumengidentifikasi
bidangkeilmuanyang
menjadiobyek
penelitiannyadan
memposisikankedalam
suatupetapenelitian
yangdikembangkan
melaluipendekatan
interdisiplinatau
multidisiplin;
d.mampumengembangkan
petajalanpenelitian
denganpendekatan
interdisiplin,multidisiplin,
atautransdisiplin,
berdasarkankajiantentang
sasaranpokokpenelitian
dankonstelasinyapada
sasaranyanglebihluas;
e.mampumengambil
keputusansecaratepat
dalamkonteks
penyelesaianmasalahdi
bidangkeahliannya,
berdasarkanhasil
analisisinformasidan
data;
e.mampumengambil
keputusandalamkonteks
menyelesaikanmasalah
pengembanganilmu
pengetahuandan
teknologiyang
memperhatikandan
menerapkannilai
humanioraberdasarkan
kajiananalisisatau
eksperimentalterhadap
informasidandata;
e.mampumenyusunargumen
dansolusikeilmuan,
teknologiatauseni
berdasarkanpandangan
kritisatasfakta,konsep,
prinsip,atauteoriyang
dapat
dipertanggungjawabkan
secarailmiahdanetika
akademik,serta
mengkomunikasikannya
melaluimediamassaatau
langsungkepada
masyarakat;
f.mampumemeliharadan
mengembang-kan
jaringankerjadengan
pembimbing,kolega,
sejawatbaikdidalam
maupundiluar
lembaganya;
f.mampumengelola,
mengembangkandan
memeliharajaringan
kerjadengankolega,
sejawatdidalamlembaga
dankomunitaspenelitian
yanglebihluas;
f.mampumenunjukkan
kepemimpinanakademik
dalampengelolaan
,pengembangandan
pembinaansumberdaya
sertaorganisasiyang
beradadibawahtanggung
jawabnya;
g.mampubertanggung-
jawabataspencapaian
hasilkerjakelompok
danmelakukansupervisi
danevaluasiterhadap
penyelesaianpekerjaan
g.mampumeningkatkan
kapasitaspembelajaran
secaramandiri;dan
g.mampumengelola,
termasukmenyimpan,
mengaudit,mengaman-kan,
danmenemukankembali
datadaninformasihasil
penelitianyangberada
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
54
yangditugaskankepada
pekerjayangberadadi
bawahtanggung-
jawabnya;
dibawahtanggung
jawabnya;dan
h.mampumelakukan
prosesevaluasidiri
terhadapkelompok
kerjayangberada
dibawahtanggung
jawabnya,danmampu
mengelola
pembelajaransecara
mandiri;dan
h.mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan,dan
menemukankembali
datahasilpenelitian
dalamrangkamenjamin
kesahihandanmencegah
plagiasi.
h.mampumengembangkan
danmemeliharahubungan
kolegialdankesejawatandi
dalamlingkungansendiri
ataumelaluijaringan
kerjasamadengan
komunitaspenelitidiluar
lembaga.
i.mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan,dan
menemukankembali
datauntukmenjamin
kesahihandan
mencegahplagiasi.
b) Standar Keterampilan Khusus adalah kriteria minimal tentang kemampuan
kerja yangwajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmudalamprodi,
yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses
pembelajaran,pengalamankerjamahasiswa,penelitiandan/ataupengabdian
kepadamasyarakat.
Standarketerampilankhususinidisusunolehforumprogramstudisejenisatau
namalainyangsetara,ataupengelolaprogramstudidalamhaltidakmemiliki
forumprogramstudisejenis,untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.
c) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang
pengalamanyangharusdimilikimahasiswadalamkegiatandibidangtertentu
padajangkawaktutertentu,antaralainmelaluipelatihankerja,kerjapraktik,
praktikkerjalapanganataukegiatanlainyangsejenis.
b) StandarIsiuntukPendidikanAkademik
Standar Isiadalahkriteriaminimal tentangtingkatkedalamandankeluasanmateri
pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam
bahankajianyangdiwujudkandalambentukmatakuliah.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
55
No Tingkatkedalamandankeluasanmateripembelajaranpada:
Penguasaanyangharusdimilikipalingsedikitadalah:
a. ProgramSarjana Menguasaikonsepteoritisbidangpengetahuan
danketerampilantertentusecaraumumdan
konsepteoritisbagiankhususdalambidang
pengetahuandanketerampilantersebutsecara
mendalam;
b. ProgramMagister Menguasaiteoridanteoriaplikasibidang
pengetahuantertentu
c. ProgramDoktor Menguasaifilosofikeilmuanbidang
pengetahuandanketerampilantertentu
c) StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanAkademik
Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan
pembelajaranpadaprogramstudi,yangdilakukansecarainteraktifantaradosendan
mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek
bengkelatauprakteklapangan.
Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai
metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk
pembelajaran.
Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus
disesuaikan dengan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan prosespembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswauntukmencapaicapaianpembelajaranlulusan.
Dengan demikian terdapat beberapa Standar Turunan dari Standar ProsesPembelajaransebagaiberikut:
a) Standar Karakteristik Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang
karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik,kontekstual,tematik,efektif,kolaboratifdanberpusatpadamahasiswa.
Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan
mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan
mengutamakanpendekatanilmiah.
Karenaituprosespembelajaranharusdisesuaikandengantuntutankemampuan
menyelesaikan masalah, mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas,
kepribadian dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian
dalammencaridanmenemukankebenaran.
Dalam proses pembelajaran, selainmelalui perkuliahan, juga dilakukanmelalui
responsi,seminar,praktikum,praktekstudio,praktekbengkel,prakteklapangan,
diskusi, simulasi, studi kasus, yang perlu ditetapkan standarnya sesuai dengan
karakteristikjenispendidikanakademik.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
56
b) StandarPerencanaanProsesPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangRPS
(Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh
dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu
pengetahuandan/atauteknologidalampendidikanakademik.
c) Standar Beban Belajar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kegiatan
belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester
(sks)yangharusditempuholehmahasiswaperminggupersemester.
DalamPasal15PermenristekdiktiNo.44Tahun2015,bebanbelajarmahasiswa
dinyatakandalambesaran sks. Pengertian ini berlakuumumuntuk semua jenis
danprogrampendidikan,sebagaiberikut:
(1) Program Sarjana, masa dan beban belajar penyelenggaraan program
tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah
menyelesaikan pendidikan menengah, dengan beban belajar mahasiswa
palingsedikit144(seratusempatpuluhempat)sks;
(2) Program Magister, masa dan beban belajar penyelenggaraan program
tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah
menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan,
denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks;
(3) ProgramDoktor,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogramtersebut
dapatditempuhpalinglama7(tujuh)tahunakademiksetelahmenyelesaikan
program magister, program magister terapan, atau program spesialis,
denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit42(empatpuluhdua)sks.
Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk
pembelajaransebagaiberikut:
No BebanBelajar1skspada: BentukKegiatanBelajar
1. Bebanbelajardalamkuliah,responsi
dantutorial
a. Kegiatantatapmuka50memitper
minggupersemester
b. Kegiatanpenugasanterstruktur60menit
perminggupersemester
c. Kegiatanbelajarmandiri60menitper
minggupersemester
2. Bebanbelajardalamseminaratau
bentuklainyangsejenis
a. Kegiatantatapmuka100menitper
minggupersemester
b. Kegiatanbelajarmandiri70menitper
minggupersemester
3. Bebanbelajardalampraktikum,
praktekstudio,praktekbengkel,
prakteklapangan,penelitian,
pengabdiankepadamasyarakat
170menitperminggupersemester
4. Bebanbelajardalamsistemblok,
modul,ataubentuklain
ditetapkansesuaidengankebutuhandalam
memenuhicapaianpembelajaran
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
57
d) Standar Rencana Pembelajaran Semester untuk Pendidikan Akademik adalahkriteriaminimaltentangrencanapembelajaranyangpalingsedikitmemuattentang:
(1) Namaprogramstudi,namadankodematakuliah, semester, sks,namadosen
pengampu;
(2) Capaianpembelajaranlulusandarimatakuliah;
(3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhicapaianpembelajaranlulusan;
(4) Bahankajianuntukmencapaikemampuanyangditetapkan;
(5) Metodepembelajaran;
(6) Waktuyangdisediakanuntukmencapaikemampuanyangtelahditetapkan;
(7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harusdikerjakanolehmahasiswaselamasatusemester;
(8) Kriteria,indikatordanbobotpenilaian;dan(9) Daftarreferensiyangdigunakan.
e) StandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanAkademik
StandarPenilaianPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangprinsip,teknikdan
instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil
belajarsertakelulusanmahasiswadalamrangkapemenuhancapaianpembelajaran
lulusan.
Pada umumnya standar penilaian pembelajaran berlaku untuk semua jenis
pendidikan,termasukpendidikanakademik,denganrinciansebagaiberikut:
(a) MahasiswaProgramSarjanadinyatakanlulusapabilatelahmenempuhseluruh
bebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaianpembelajaranlulusanyang
ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih
besaratausamadengan2,00(duakomanolnol);
(b) Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dinyatakan lulus apabilatelahmenempuh seluruhbebanbelajar yangditetapkandanmemiliki capaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks
PrestasiKumulatif(IPK)lebihbesaratausamadengan3,00(tigakomanolnol).
Mahasiswa Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangatmemuaskan,ataupujiandengankriteria:
(1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam)
sampaidengan3,00(tigakomanolnol);
(2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabilamencapai IndeksPrestasiKumulatif (IPK)3,01 (tigakomanolsatu)sampai
dengan3,50(tigakomalimanol);atau
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
58
(3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
IndeksPrestasiKumulatif(IPK)lebihdari3,50(tigakomanol).
Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dapat diberikan predikatmemuaskan,sangatmemuaskan,danpujiandengankriteria:
1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila
mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai
dengan3,50(tigakomalimanol);
2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabilamencapaiIndeksPrestasiKumulatif(IPK)3,51(tigakomalimasatu)sampai
dengan3,75(tigakomatujuhlima);atau
3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai
indeksprestasikumulatif(IPK)lebihdari3,75(tigakomatujuhlima).
Menurut Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (4) UU Dikti
lulusan Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, secaraberurutanberhakmenggunakangelarsarjana,magister,dandoktor.
f) StandarDosendanTenagaKependidikanuntukPendidikanAkademik
StandarDosendanTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasi
dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan
pendidikandalamrangkapemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
StandarTurunandariStandarDosensebagaiberikut:(a) StandarKualifikasiAkademikDosenadalahkriteriaminimaltentangpendidikan
palingrendahyangharusdipenuhiolehseorangdosendandibuktikandengan
ijazah,denganrinciansbb:
No KualifikasiAkademikDosenpada:
Kualifikasiyangpalingsedikitharusdimiliki
1. ProgramSarjana Dosenlulusanmagisteryangrelevandengan
prodi,ataudosenbersertifikatprofesiyang
relevandenganprogramstudidan
berkualifikasipalingrendahsetaradengan
jenjang8(delapan)KKNI
2. ProgramMagister. Dosenlulusandoktoryangrelevandengan
prodi,ataudosenbersertifikatprofesiyang
relevandenganprogramstudidan
berkualifikasisetaradenganjenjang9
(sembilan)KKNI
3. ProgramDoktor. Dosenlulusandoktoryangrelevandengan
programstudi,ataudosenbersertifikat
profesiyangrelevandenganprogramstudi
danberkualifikasisetaradenganjenjang9
(sembilan)KKNI
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
59
(b) Standar Kompetensi Dosen adalah kiteria minimal kemampuan dosen sesuai
dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan
dengansertifikatpendidikdan/atausertifikatprofesi.
(c) StandarBebanKerjaDosenadalahkriteriaminimaltentangpenghitungantugas
pokok danwaktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti
No.100Tahun2016palingsedikit40jamperminggu.
Penghitunganbebankerjadosentetapdidasarkanantaralainpada:
1)kegiatanpokokdosenmencakup:
a. perencanaan,pelaksanaan,danpengendalianprosespembelajaran;
b. pelaksanaanevaluasihasilpembelajaran;
c. pembimbingandanpelatihan;
d. penelitian;dane. pengabdiankepadamasyarakat;
2)kegiatandalambentukpelaksanaantugastambahan;dan
3) kegiatanpenunjang.
Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur
dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya
desain/seni/bentuklainyangsetarapalingbanyak10(sepuluh)mahasiswa.
(d) Standar Jumlah Dosen Tetap adalah kriteria minimal tentang perbandingan
jumlahdosentetapdandosentidaktetap,jumlahdosenyangditugaskansecara
penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap progam
studi.
Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh
persen)darijumlahseluruhdosen.
StandarTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasiakademik
yangwajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan
fungsiyangbersangkutan.
Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua
jenis pendidikan, seperti yang tercantumdalamPasal 30 PermenristekdiktiNo. 44
Tahun2015TentangSNDikti,bahwatenagakependidikanwajibmemilikikualifikasi
akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan
ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi
akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau
sederajat.
g) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranuntukPendidikanAkademik
Standarsaranadanprasaranapembelajaranadalahkriteriaminimaltentangsarana
danprasaranasesuaidengankebutuhanisidanprosespembelajarandalamrangka
pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
60
Dasarpenetapanstandarsaranadanprasaranapembelajaran,baikjumlah,jenisdan
spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan
karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin
terselenggaranyaprosespembelajarandanpelayananadministrasiakademik.
Standarsaranadanprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:
(a) Standar lahan adalah kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh
penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara
ekologisnyamandansehatuntukmenunjangprosespembelajaran;
(b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan
bentukperguruantinggi;
(c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang
memenuhipersyaratankeselamatan,kesehatan,kenyamanandankeamanan;
(d) Standarruangkelas;
(e) Standarperpustakaan;
(f) Standarlaboratorium;
(g) Standarstudio;
(h) Standarbengkelkerja;
(i) Standarunitproduksi;
(j) Standarsaranaolahraga;
(k) Standarruanguntukberkesenian;
(l) Standarruangunitkegiatanmahasiswa;
(m) Standarruangpimpinanperguruantinggi;
(n) Standarruangdosen;
(o) Standarruangtatausaha;
(p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan
komunikasisuaradandata;
Standarprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:
(a) Standarperabot;
(b) Standarperalatanpendidikan;
(c) Standarmediapendidikan;
(d) Standarbuku;
(e) Standarteknologiinformasidankomunikasi
(f) Standarinstrumeneksperimen
(g) Standarsaranaolahraga
(h) Standarsaranaberkesenian
(i) Standarbahanhabispakai
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
61
(j) Standarsaranapemeliharaan,keselamatandankeamanan.
Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalahkriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam
bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di
lingkungankampus,toilet.
h) StandarPengelolaanPembelajaranuntukPendidikanAkademik
Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pembelajaranpadatingkatprogramstudi.
Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada
pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses
pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan
prasaranayangtelahditetapkansebelumnya.
i) StandarPembiayaanPembelajaranuntukPendidikanAkademik
StandarPembiayaanPembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
Standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku untuk semua jenis pendidikan,
termasukuntukpendidikanakademik.
StandarturunanuntukStandarPembiayaanPembelajaranterdiriatas:
(a) StandarBiayaInvestasiadalahkriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggi
yangdigunakanuntukpengadaansaranadanprasarana,pengembangandosen,
dantenagakependidikan.
(b) Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional adalah kriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggiuntuksetiapmahasiswapertahunyang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
dosen,biaya tenagakependidikan,biayabahanoperasionalpembelajarandan
biayaoperasionaltidaklangsung.
Sebagaicontoh,penetapanstandarsatuanbiayaoperasionalpendidikantinggi
bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri
denganmempertimbangkan:
(a) jenisprogramstudi;
(b) tingkatakreditasiperguruantinggidanprodi,dan(c) indekskemahalanwilayah.
b. ContohPenetapansuatuStandarDiktiyangditetapkanolehPerguruanTinggisendiriuntukPendidikanAkademik(BidangPendidikan)
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
62
Standar Tenaga Kependidikan dapat diturunkanmenjadi sejumlah Standar Turunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisistandarnya:
a) standarrekrutasi;
b) standarmasapercobaan;
c) standarperjanjiankerja;
d) standarpenilaianprestasikerja;
e) standarpromosi,standarmutasi,standardemosi;
f) standarwaktukerja;
g) standarkerjalemburdancuti;
h) standarpenghasilandanpenghargaan;
i) standarjaminansosialdanKesejahteraan;
j) standarpengembangandanpembinaan;
k) standarKeselamatan&KesehatanKerja;
l) standardisiplin;
m) standarperjalanandinas;
n) standarpengakhiranhubungankerja.
c. Contoh Perumusan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik
SebagaimanadikemukakandalamBab III di atas, StandardalamSPMI (StandarDikti)
untukPendidikanAkademikdapatmenggunakanbentukrumusanyangsesuaidengan
pilihanperguruantinggiyangbersangkutan.
Salah satu bentuk rumusan Standar SPMI (Standar Dikti) yang dapat dipilih adalah
menggunakan bentuk ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Jika bentukrumusan ini yangdipilih,makaharusdigunakankatakerja yangdapatdiukur, antara
lainmenetapkan,membuat,menyusun,merancang,danhindarikatakerjayangtidakdapatdiukur,antaralainmemahami,merasakan.
Contoh rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
dalambentukABCD,sebagaiberikut:
Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenanganmasing-masing
(A) harusmelakukan rekrutasi, pembinaan,danpengembangandosen tetap (B)agartercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada
tahun2018(D).
C.PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Akademik merupakan kegiatan Pelaksanaan dari siklus PPEPP StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
63
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan
kegiatan Perguruan Tinggi setelah Perguruan Tinggi tersebut berhasilmenetapkan Standar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Pemimpin Perguruan Tinggi
(Rektor/Ketua/Direktur) beserta jajarannya harusmengupayakan agar Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktersebutdapatdilaksanakan.
1.LangkahPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
Langkah yang perlu lakukan dalam tahap pelaksanaan sebuah Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, adalah mengikuti prosedur sebagaimana
diuraikandidalamDokumenManualPelaksanaanSPMIyang jugaharusditetapkanoleh
setiap perguruan tinggi. Perlu dikemukakan bahwamasing-masing Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik memiliki karakteristik tersendiri, sehingga
penerapannyatidakdapatdigeneralisasiuntuksemuaStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanAkademik.
Langkah-langkah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk
melaksanakan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
diuraikansepertiberikut:
a) Persiapan Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik
Ketika sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik akan
diberlakukan, biasanya diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau
administratif,sesuaiisiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
yangtelahditetapkan.
b) SosialisasiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
LangkahstrategisberikutnyaadalahmenyosialisasikanisiStandardalamSPMI(Standar
Dikti) untuk Pendidikan Akademik kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang
berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktersebut.
c) Penyiapan Dokumen Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikanAkademik
UntukmelaksanakanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademik
yang telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan
kebutuhanuntukmencatat/merekampelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untuk PendidikanAkademik,misalnya untuk pelaksanan Standar Kompetensi Lulusan
diperlukandokumenRencanaPembelajaran Semester (RPS), untukmemantaubahan
kajianyangdisajikandidalamkegiatan tatapmukadiperlukandokumenBeritaAcara
Perkuliahan.
d) PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
64
Setelahsemuadokumenyangdiperlukantelahtersedia,barulahStandardalamSPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilaksanakan atau dilaksanakan dengan
menggunakanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktersebut
sebagaitolokukurpencapaianpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanAkademik.
Pada saat akan dilaksanakan, Pemimpin perguruan tinggi dapat memanfaatkan
kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik di perguruan tinggi kepada pemangku
kepentinganinternaldaneksternal.
Selainberbentukdeklarasi,sosialisasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya
penyampaiandalamrapatpimpinan,dosen,pegawai,mahasiswa,dll.Upayasosialisasi
juga dapat ditempuhmelalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk
lainnya. Dapat pula dilakukan dengan menyebarkan lewat media massa seperti
majalah, koran, radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll.
SosialisasimerupakanlangkahpentinguntukkeberhasilanpelaksanaanStandardalam
SPMI (StandarDikti) untukPendidikanAkademik,mengingat tujuan sosialisasi adalah
untuk memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik, sehinggamenjadidikenal, dipahami, dihayati oleh semuapihak yangakan
melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
tersebut.Olehkarenaitu,sosialisasiharusdilakukansecaraperiodikdanberkelanjutan.
2. KekhasanPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik pada
ProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktorsebagaiprogrampendidikandi
dalam jenis Pendidikan Akademik dapat berbeda karena perbedaan karakter masing-
masingStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangberlakupada
masing-masingprogrampendidikantersebut.
Contoh tentang kekhasan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikanAkademik)padaProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktor.
a)StandarKompetensiLulusanuntukPendidikanAkademik
UntukpelaksanaanStandarKompetensi Lulusan (SKL), sebagaimanaditetapkanpada
PermenristekdiktiNo.44Tahun2015 tentangSNDikti,harusmemperhatikanadanya
perbedaan di masing-masing program pendidikan dan jenis pendidikan tinggi,
khususnyamengenai Standar Pengetahuan sebagai bagian dari Standar KompetensiLulusan sebagaimanatelahdikemukakandidalamBagian tentangPenetapanStandar
KompetensiLulusandiatas.
b)StandarIsiPembelajaranuntukPendidikanAkademik
Pelaksanaan Standar IsiPembelajaran,padapendidikanakademikProgramMagister
dan Program Doktor, harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
65
pembelajaran di kedua program tersebut, yaituwajibmemanfaatkan hasil penelitian
danhasilpengabdiankepadamasyarakat.
c)StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanAkademik
Menurut Pasal 14 ayat (2) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
pelaksanaan StandarProsesPembelajaran yangdilakukanmelalui kegiatankurikuler,
wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik
mata kuliah, untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangkaian pemenuhan
capaian pembelajaran. Setiapmata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan
daribeberapametodepembelajarandandiwadahidalamsuatubentukpembelajaran.
BentukpembelajaransebagaimanadisebutdalamPermenristekdiktiNo.44Tahun2015
tentangSNDiktidapatberupakuliah,responsidantutorial,seminar,praktikum,praktik
studio,praktikbengkel,ataupraktiklapangan.
Metode pembelajaran berbasis proyek ataumetode pembelajaran berbasismasalah,
mungkinlebihseringdipilihuntukjenisPendidikanAkademikpadaProgramMagisterdan Program Doktor. Sementara, pada Program Sarjana penggunaan metode
pembelajaransepertisimulasidandiskusikelompoklebihdikedepankan,agarcapaian
pembelajaran tercapai secara efektif. Bentuk pembelajaran seperti seminar sering
diterapkan pada ProgramMagister dan Program Doktor, sementara untuk ProgramSarjana lebih seringmenerapkan bentuk pembelajaran yang berupa kuliah, responsi
dantutorial, sertapraktikum. Namun, tetapharusdiperhatikanuntuksemua jenjang
pendidikan, bahwa sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN
Dikti, karakteristik proses pembelajaran itu terdiri atas sifat yang interaktif, holistik,
integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
mahasiswa.
d) PelaksanaanStandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanAkademik
MenurutPasal23ayat(3)PermenristekdiktiNo.44Tahun2015tentangSNDikti,pada
penilaian hasil proses pembelajaran Program Doktor wajib menyertakan tim penilai
eksternaldariperguruantinggiyangberbeda.SementarauntukProgramSarjanadanProgramMagister tidak terdapat syarat tersebut. Standar minimal seperti ini harus
diperhatikanketikaStandartersebutakandiimplementasikan.
Hallainadalahtentangkelulusan,padaPasal25PermenristekdiktiNo.44Tahun2015
tentangSNDikti telahditetapkanbahwakriteriaminimaluntukkelulusanmahasiswa
Program Sarjana, apabila mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar yang
ditetapkandanmemilikicapaianpembelajaranlulusanyangditargetkanpadaprogram
studidengan IndeksPrestasiKumulatif (IPK) lebihbesaratau samadengan2,00 (dua
komanolnol). Sementara,untukmahasiswaProgramMagisterdanProgramDoktorkriteriaminimal kelulusandengan IPK lebihbesar atau samadengan3,00 (tiga koma
nolnol).
e)PelaksanaanStandarDosenpadaPendidikanAkademik
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
66
UntukPelaksanaan StandarDosen, hal yang perlu diperhatikan padamasing-masing
ProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktor,sebagaimanaditetapkanbaik
pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti maupun pada
Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
PerguruanTinggiNegeri,danPendirian,Perubahan,Pencabutan IzinPerguruanTinggi
Swasta,bahwadosenpalingsedikitharusberjumlahenamoranguntuksatuProgram
Studi. Kualifikasi dosen tersebut paling rendah berijazah magister, atau yang setara
untukProgramSarjana,berijazahdoktoratauyangsetarauntukProgramMagisterdan
ProgramDoktor.
Selain itu, ditegaskan pula bahwa dua dosen pada Program Doktor harus memiliki
jabatanakademikprofesordalambidangilmupengetahuandanteknologiyangsesuai
denganProgramStudi.
Perlu jugadiperhatikanmengenainisbahdosendanmahasiswa, yaitu1 (satu)dosen
berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa pada program studi
kelompok ilmu sosial dan 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh)
mahasiswapadaprogramstudikelompokilmualam.
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) perlu didukung oleh sumber daya yang
memadai. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) perlu dimuat dalam Rencana
Strategis (lima tahun), Rencana Kerja dan Anggaran (tahunan), baik di aras universitas,
fakultas(jikaada),maupununitpengelolaprogramstudi(jurusan,departemen,bagian).
D.EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
SecaraumumdapatdikemukakanbahwaEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(Standar
Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)bertujuanuntukpengendaliandanpeningkatanmutu.Prosesevaluasidisini
tidakdimaksudkanuntukmencarikesalahan,apalagikesalahanseseorang,melainkanuntuk
menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus
menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai
denganisiStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkan.
EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)dilakukanterhadapsemuastandar,
baikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggisendiri.
1.Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik
a)Prosedur evaluasi diawali denganmenetapkan siapa yang bertugas untukmelakukan
evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi
Diagnostik,EvaluasiFormatif,danEvaluasiSumatif.
Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Akademik diterapkan, dengan tujuan untukmengetahui hambatan
dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
67
perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanAkademikdapatdilakukan,sehinggapenerapansetiapStandardalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikdapatberlangsungdenganbaik.
EvaluasiFormatifdilakukanpadasaatsetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanAkademikditerapkan,terutamauntukmengoptimalkanpenerapanstandar
tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Akademik sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanAkademikyangtelahditetapkan.
Evaluasi Sumatif dilakukanpada saatpenerapan setiapStandardalamSPMI (Standar
Dikti) untuk Pendidikan Akademik sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan
perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua
pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanAkademiktersebutberpartisipasiaktifdalamkegiatanevaluasiini.
b)Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik menggunakan formulir atau
instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap
ketercapaianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikdilakukan
secaraperiodik,misalnyaharian,mingguan,bulanan,semesteran,atautahunansesuai
denganisiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.
c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan,atausejenisnyadaripenyelenggaraanpendidikanyangtidaksesuaidengan
isi StandardalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanAkademik. Timevaluasi juga
harus mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja,
formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademikyangtelahdilaksanakan.
2.Pihak-Pihak yang dapatmenjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti)PendidikanAkademik
Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri,
dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk
untukmaksudtersebut,misalnyauntukpelaksanaanpemantauan (monev),olehAtasan,
misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui
kegiatanAuditMutuInternal(AMI).
Evaluasimelalui kegiatanAuditMutu Internal diperlukan untukmenjamin akuntabilitas,
obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar
Dikti) untuk pendidikan Akademik. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (2)
PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti yangmengaturbahwaEvaluasi
Pelaksanaan Standar Dikti dilakukanmelalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal
adalah kegiatan yang independen,obyektif, terencana secara sistemik, danberdasarkan
serangkaianbukti.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
68
Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk
melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian
Pelaksanaan Standar dalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanAkademik yang telah
selesaidilakukandenganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian
pelaksanaanAMIdenganperaturanyang berlaku,mengevaluasiefektifitasAMI sebagai
sebuahsistem,danmengidentifikasipeluangperbaikansistemAMI.
ContohpelaksanaanAMIsebagaiberikut:
a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan
Akademik;
b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan
pimpinan unit) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanAkademik;
c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanAkademikkepadapimpinanperguruantinggi.
Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara
terpisahantarapimpinanunit,dosen,mahasiswa,tenagakependidikan,penggunalulusan,
danpihaklainterkait.
Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan
kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat
dicapaisecaraefisiendanefektif,melalui:
a. Pemeriksaankehandalansistempengelolaandana;
b. Pemeriksaanefisiensidanpemanfaatansumberdaya;
c. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk
memastikanketaatanterhadapkebijakan,rencana,danprosedur.
PraktikbaikAMIdijalankanmelaluibeberapalanglah,yaitu:
a. Menyiapkanformuliryangberisiaspekyangakandiauditdalamauditkecukupanatau
deskevaluationuntukdigunakanolehauditoratauatasan;
b. Menyusun daftar temuan (findings) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan
atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor
atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan
tersebutdisampaikankepadateraudit(pimpinanperguruantinggidanpimpinanunit);
c. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh
teraudit terhadap temuan. Teraudit dapatmelakukan klarifikasi, pertanyaanmaupun
sanggahanterhadaptemuantersebut.Tindaklanjutyangtelahdisetujuidisusundalam
laporan audit disertai kesepakatanwaktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor
atauatasanbersamateraudit.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
69
2. Kekhasan Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanAkademik
EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)padaProgramSarjana,Program
Magister, dan Program Doktor dapat berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu
terletakpadakaraktermasing-masingStandardalamSPMI(StandarDikti).
Berikutadalahbeberapacontohuraiantentangperbedaantersebut.
a) EvaluasiPelaksanaanStandarKompetensiLulusandanEvaluasiPelaksanaanStandarIsiPembelajaran,misalnya,karenalamaprosespembelajaranmasing-masingProgram
Sarjana,ProgramMagister,danProgramDoktortidaksama,makaperiodeevaluasidi
antaraketigaprogrampendidikantersebutjugatidaksama.
Pada Program Sarjana, evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dapat dilakukan
palingcepatempattahunsekali,tetapiuntukProgamMagisterdapatdilakukansetiapduatahunsekali,danpadaProgramDoktorsetiaptigatahunsekali.
Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti, masa dan beban
belajarpenyelenggaraanProgramSarjanaadalahpalinglama7(tujuh)tahunakademik
denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit144sks.UntukProgramMagisterpaling
lama4(empat)tahunakademikdenganbebanbelajarmahasiswaminimal36sks;dan
untuk program doktor paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar
mahasiswaminimal42sks
b) EvaluasiPelaksanaanStandarDosendanTenagaKependidikanpadaProgramSarjana,
ProgramMagister, dan Program Doktor, selain harus berdasarkan isi Standar dalam
SPMI (StandarDikti) yang telahditetapkan, jugaharusberdasarkanPermenristekdikti
No.44Tahun2015tentangSNDiktidanPermenristekdiktiNo100Tahun2016tentang
Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan,PencabutanIzinPerguruanTinggiSwasta.
Dalam evaluasi tersebut agar diperhatikan apakah jumlah dosen yang membina
masing-masing program studi sudah adaminimal 6 (enam) dosen dengan kualifikasi
akademik paling rendah lulusan ProgramMagister atau ProgramMagister Terapan
yang relevan dengan program studi untuk dosen Program Sarjana. Untuk dosenProgramMagisterharusberkualifikasiakademiklulusanProgramDoktordanProgramDoktorTerapanyangrelevandenganprogramstudi.Sementara,untukdosenProgramDoktor harus berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor atau Doktor Terapanyang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat
profesiyangrelevandenganprogramstudidanberkualifikasisetaradenganjenjang9
(sembilan)KKNI.
Sebagai tambahan, ketika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar DosenpadaProgram Doktor, juga perlu diperhatikan persyaratan terhadap dosen tersebutketikabertindaksebagaipembimbing. SesuaidenganPermenristekdiktiNo.44Tahun
2015 tentang SN Dikti, dosen pada Program Doktor dalam hal sebagai pembimbing
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
70
utama,dipersyaratkanagardalamwaktu5(lima)tahunterakhirdosentersebutharus
telah menghasilkan atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnalnasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi, atau telah
menghasilkan1(satu)karyadalambentuk lainyangdiakuiolehkelompokpakaryang
ditetapkan senat perguruan tinggi. Sementara untuk pembimbing utama ProgramMagister dan Program Sarjana, tidak terdapat ketentuan persyaratan tambahan
sepertiyangdisebutkanuntukProgramDoktor.
c) EvaluasiPelaksanaanStandarPenilaianPembelajaran
PadaStandarPenilaianPembelajaran,telahdisebutkanpadaPermenristekdiktiNo.44
Tahun 2015 tentang SN Dikti, bahwa mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulusapabilatelahmenempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaian
pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). Sementara
untukmahasiswaProgramMagisterdanProgramDoktordinyatakanlulusapabilatelah
menempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaianpembelajaran
lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
lebihbesaratausamadengan3,00(tigakomanolnol).Terkaithaltersebut,padasaatmelakukanEvaluasiPelaksanaanStandarPenilaianPembelajaran,hendaknyacapaianpembelajaran yang ditargetkanmenjadi tolok ukur dalammengevaluasi pelaksanaan
StandarPenilaianPembelajaran.
Rumusancapaianpembelajaranyangmerupakanpernyataankriteriaminimaltentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan dan keterampilan
berbedauntukProgramSarjana,ProgramMagister,danProgramDoktor.Olehsebabitu, ketika melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran perlu
diperhatikan perbedaan tersebut. Misalnya untuk rumusan keterampilan umum
Program Sarjana, disebutkan bahwa harusmampumenyusun deskripsi saintifik dari
suatuhasilkajiandalambentukskripsiataulaporantugasakhir,danmengunggahnyadalamlamanperguruntinggi.SedangkanuntukrumusanketrampilanumumProgramMagisterharusmampumenyusunkonsepsiilmiahdanhasilkajiandalambentuktesisatau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, sertamakalahyang telahditerbitkandi jurnal ilmiah terakreditasiatauditerimadi jurnalinternasional. SementarauntukProgramDoktor,harusmampumenyusunpenelitian
interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau
eksperimenpadabidangkeilmuan,teknologi,senidaninovasiyangdituangkandalam
bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasionalbereputasi.
Pada perguruan tinggi yang memiliki program studi cukup banyak, tahap Evaluasi
Pelaksanaan Standar Dikti sering dilakukan secara berjenjang. Misalnya untuk kegiatan
pemantauan, karena jenis evaluasi ini dilakukan pada saat sebuah standar sedang
dilaksanakan,makaTimEvaluasiyangdiberitugasdapatberasaldariunitpengelolaprogram
studi bersangkutan. Sementara untuk pelaksanaan evaluasi yang bersifat sumatif melalui
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
71
AuditMutu Internal dapat dilakukan oleh unit penjaminanmutu yang ada di fakultas (jika
ada)atauperguruantinggi.
Hal yang dikemukakan di atas merupakan salah satu model evaluasi pelaksanaan Standar
dalam SPMI (Standar Dikti), sedangkan model evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) yang paling cocok di suatu perguruan tinggi, diserahkan kepada situasi,
kondisi,dankemampuansumberdayasetiapperguruantinggiuntukmenetapkannyasebagai
kebijakanevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti).
E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
SecaraumumdapatdikemukakanbahwadalamSPMI langkahsetelahEvaluasiPelaksanaan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan Pengendalian
PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik. DariEvaluasi
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik terdapat 4
(empat)kemungkinankesimpulan,yaitu:
1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan AkademikmencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangtelahditetapkan;
2. PelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademikmelampaui
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangtelahditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik belum
mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah
ditetapkan;
4. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikmenyimpang
dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah
ditetapkan;
PadaTabel1ditunjukkanlangkahpengendalianyangperludilakukanyangbergantungpada
hasilEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.
Tabel 1 Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasilEvaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik.
No PelaksanaanStandarDikti PengendalianStandarDikti
1MencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanAkademik
Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian
danberupayameningkatkanStandardalamSPMI
(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
2MelampauiStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanAkademik
Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan
danberupaya lebihmeningkatkanStandardalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
3BelummencapaiStandardalamSPMI(Standar
Dikti)untukPendidikanAkademik
Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi
pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanAkademikdapatdicapai
4 MenyimpangdariStandardalamSPMI Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
72
(StandarDikti)untukPendidikanAkademik pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Akademik agar pelaksanaan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Akademik kembali pada Standar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik.
DidalampernyataanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik,salah
satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar, atau unsurAudience jika digunakanbentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dengan
ABCD.Dengandemikian,pihakyangharusmengendalikanpelaksanaanStandardalamSPMI
(Standar Dikti) adalah pihak yang mengelola pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk Pendidikan Akademik. Sebagai contoh, apabila Standar Proses Pembelajaran
menyatakanbahwa: “Dosenharusmelaksanakanperkuliahanberbentuk tatapmukapaling
sedikit16(enambelas)kalidalamsatusemestertermasukkegiatanpenilaian”,makapihak
yangharusmelakukanlangkahpengendalianapabiladarihasilevaluasipelaksanaanstandar
tersebut ditemukan ada dosen yang hanyamelaksanakan kegiatan perkuliahan berbentuk
tatapmukasebanyak10(sepuluh)kali,adalahpihakyangmengeloladosen,misalnyaKetua
Jurusan,ataupihaklainyangsesuaidengantatakeloladiperguruantinggitersebut.
Pengendalian pelaksanaan Standar dalamSPMI (StandarDikti) untuk PendidikanAkademik
merupakanbagianpentingdidalamSPMIyangdapatmenjaminbahwaStandardalamSPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun
sepintasnampakbahwaPengendalianpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
Pendidikan Akademik merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi
pelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik,sebenarnyadi
dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.
Hal ini terlihatdidalamTabel1,yaitupadakasuske tiga.SeandainyasuatuStandardalam
SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanAkademik belum tercapai,makaperlu ada tindakan
koreksi pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik agar
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikdapatdicapai.Untukitu,di
dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademiktidakcukupdilaksanakanhanyadiakhirdarisuatukegiatanpelaksanaanstandar,
namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama
kegiatanberlangsunginilebihtepatdisebutpemantauanataumonitoring.Kembalikecontoh
kegiatanperkuliahandosendiatas,pemantauanperludilakukansepanjangsemester, tidak
hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila diperlukan, dapat dilakukan
sebelumsemesterberakhir.
Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang
didasarkanatashasilevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),padaTabel2
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
73
diberikanbeberapa contoh.Pada tabel tersebut, StandardalamSPMI (StandarDikti) yang
dijadikancontohadalahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.
Tabel 2. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanAkademik.
NoDalamhalStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkanadalah
DalamhalhasilevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(Standar
Dikti)
LangkahpengendalianpelaksanaanStandardalamSPMI
(StandarDikti)
1 Pimpinanunitpengelola
programstudipadaProgram
Sarjanaharusmenjamin
bahwamasabelajar
mahasiswapalinglama7
(tujuh)tahun.
Terdapatsejumlah
mahasiswayangdalam7
(tujuh)tahunbelumlulus
dariprogramstuditersebut
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
padaProgramSarjanaharus
melakukanevaluasiterhadapprestasi
mahasiswasetiapsemesteruntuk
mencegahterjadinyamahasiswa
putus/gencatstudi
2 Pimpinanunitpengelola
programstudipadaProgram
Magisterharusmenjamin
bahwadosendiprogram
studitersebutberkualifikasi
akademiklulusanProgram
Doktoryangrelevandengan
programstudiatau
bersertifikatprofesiyang
relevandenganprogram
studi,danberkualifikasi
akademiksetaradengan
jenjang9(sembilan)KKNI
Terdapatsejumlahdosendi
programstuditersebutyang
belummemenuhiStandar
dalamSPMI(StandarDikti)
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
harusmengupayakanagarseluruh
dosenpadaprogramstuditersebut
memenuhistandar,misalnyadengan
studilanjut,dengansertifikasiprofesi,
dan/ataudenganpenyetaraanke
jenjang9(sembilan)KKNI
3 Pimpinanunitpengelola
programstudipadaProgram
Doktorharusmenjamin
bahwapalingsedikit2(dua)
dosentetapdiprogramstudi
tersebutadalahprofesor
Ternyatajumlahprofesordi
programstuditersebut
hanya1(satu)orang
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
harusmengupayakanpengangkatan
dosentetapprofesordan/atau
peningkatanjabatanakademikdosen
tetapyangbelumprofesorkeprofesor
4 Didalamkurikulumprogram
studipadaProgramSarjana,
pimpinanunitpengelola
programstudiharus
menjaminbahwapenelitian
mahasiswamengarahpada
pemenuhancapaian
pembelajarandan
dinyatakandalambesaran
skstertentu
Ternyatabahwapenelitian
yangdilakukanmahasiswa
tidakmempunyaibesaran
sks
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
harusmeninjaukembalikurikulum
programstuditersebutdengan
memasukkanpenelitianmahasiswa
yangdinyatakandalambesaransks
tertentu
5 Pimpinankelembagaan
penelitiandiperguruan
tinggiharusmemfasilitasi
Ternyatabahwaterdapat
sejumlahpenelitiantidak
didiseminasikan
Pimpinankelembagaanpenelitian
harusmelaksanakandiseminasiuntuk
seluruhpenelitianyangdilaksanakan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
74
diseminasipenelitianyang
dilaksanakanolehdosendan
mahasiswa
olehdosendanmahasiswa
6 Pimpinanperguruantinggi
harusmelakukananalisis
kebutuhanyangmenyangkut
jumlah,jenis,danspesifikasi
saranadanprasarana
penelitiandiperguruan
tinggitersebut
Ternyatabahwadi
perguruantinggitersebut
analisiskebutuhanterkait
spesifikasisaranadan
prasaranapenelitiantidak
dipenuhi
Pimpinanperguruantinggiharus
melakukananalisiskebutuhanterkait
spesifikasisaranadanprasarana
penelitian
7 Pimpinankelembagaan
pengelolaanpengabdian
kepadamasyarakat(PkM)
harusmelakukan
pemantauandanevaluasi
pelaksanaanPkMdi
perguruantinggitersebut
Ternyatabahwabeberapa
kegiatanPkMdiperguruan
tinggitersebuttidak
dipantau
Pimpinankelembagaanpengelolaan
PkMmencaripenyebabtidak
terpantaunyabeberapakegiatanPkM,
sertamengambillangkahstrategisagar
seluruhkegiatanPkMdipantaudan
dievaluasi
F.PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
PeningkatanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademik,baikProgram
Sarjana,ProgramMagistermaupunProgramDoktormerupakantahapPterakhirdarisiklus
PPEPPdidalamSPMI. Tahap iniditempuhsetelah suatuprogram,unitpengelolaprogram
studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasilmelaksanakan 4 (empat) tahap siklus
SPMIsebelumnya,yaituPenetapan,Pelaksanaan,Evaluasi,danPengendalianStandardalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik,hinggaakhirnyamampumemenuhiStandar
dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.
PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktidakmungkin
dilakukan jika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu belum
melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dievaluasi pelaksanaannya, tetapi
tidakditingkatkanisiatauluaslingkupnya,makamutuperguruantinggitersebuttidakakan
mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademikitumasihdapatditingkatkan.
Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik merupakan
kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanAkademik.PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untuk Pendidikan Akademik tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu
berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh
perkembangan di dalammasyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
tuntutandaripemangkukepentinganeksternalyangmenginginkanlayananpendidikanyang
lebihbaik. Sebagaicontoh,kemajuanteknologipembelajaran,perkembangansumberatau
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
75
bahan ajar, atau peningkatan kesejahteraan sosial dapat merupakan dorongan bagi
perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Akademik melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan
bukanhanyaPelaksanaan,EvaluasiPelaksanaanataupunPengendalianPelaksanaanStandar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik, melainkan terutama isi Standar
dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikitusendiri.
Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat
dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar
Dikti) untuk Pendidikan Akademik dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda
tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademik. Sebagai contoh, kaizen isi Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam
capaianpembelajaranlulusan(CPL)tidakmungkindilakukansetiaptahunkarenadiperlukan
paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelahmenghasilkan lulusandari programpendidikan
tersebut, untukdapatmengevaluasi danmenilai ketercapaian StandarKompetensi Lulusan
tersebut.Sebaliknya,kaizenisiStandarKebersihandapatdilakukansetiapbulanatausetiapsemester.
1.ProsedurPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
a) Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik harus
dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanAkademiktertentu,sepertidalamkeempattahapPPEPPsebelumnya.Perlu
diperhatikanbahwaagar tidak terjadikaizen secarasporadisuntukbeberapaStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademiktertentudenganAudienceyangsama, sebaiknya kaizen terhadap seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanAkademikdilakukansecarakelembagaan,yaitupemimpinperguruantinggi
(Rektor/Ketua/Direktur)harusmengoordinasikankegiatanpeningkatanStandardalam
SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik ini. Dapat pula koordinasi kaizenStandar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik dilakukan oleh Unit
PenjaminanMutupadaperguruan tinggi yangbersangkutan (jikaada), atauolehTim
Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang
secarakhususdibentukolehpemimpinperguruantinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
b) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmempelajarilaporan
hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
yangmenunjukkanbahwasuatuStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan
Akademik telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak
terkait untukmengevaluasi isi Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk Pendidikan
Akademiktersebut;
c) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar
Dikti)untukPendidikanAkademikyangakanditingkatkan.UnitPenjaminanMutu(jika
ada) atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan benchmarking, karena
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
76
benchmarkingmerupakancaramengetahui seberapa jauhperguruan tinggi lain telah
melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang
akanditingkatkan;
d) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmelakukanrevisi isi
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang akan
ditingkatkan, sehinggamenjadi Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk Pendidikan
Akademik yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk
PendidikanAkademiksebelumnya.
2. HasilPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
HasilpeningkatanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanAkademikdapat
berupa:
a) Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang baru
untukmenggantikan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanAkademik
sebelumnya,misalnyapeningkatanDegreedanCompetencesuatuStandardalamSPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik. Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan
ProgramSarjanayangperluditingkatkankarenahasilevaluasidalambeberapa tahun
terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau
melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasilbenchmarkingmenunjukkanbahwa IPK
perguruantinggilainsudahmelebihiIPK=2,00danpermintaanpenggunalulusanjuga
menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi
mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Sarjanamenjadi lebih
tinggidari2,00;
b) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru yang belum
pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
AkademikinisangatmungkindiperlukanperguruantinggikarenaSNDiktimerupakan
standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang
lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi denganmerumuskan
Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sebagai contoh upaya
Kemenristekdiktiuntukmeningkatkanjumlahdankualitaspublikasidosenataululusan
ProgramMagisterdanProgramDoktorditingkatnasionalmaupuninternasional,akan
memerlukan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik baru
mengenaiStandarHasilPenelitianyangbelumpernahadadisuatuperguruantinggi.
c) StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikbaruyangmenambah
jumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikyangtelahada
sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Akademikbaru inidiperlukanuntukmelengkapimacamStandardalamSPMI(Standar
Dikti)untukPendidikanAkademikyangtelahditetapkan,atauuntukmenyesuaikandan
memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh,
penambahan dan penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
77
informasi dalam proses pembelajaran dan administrasi, sehingga diperlukan Standar
Sarana yang baru dalam proses pembelajaran dan administrasi berbasis teknologi
informasi.
3.ContohPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademik
Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian
Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek Audience standar tidakditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian
Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah Behaviour, Competence, Degree, ataukombinasiketiganya.Contoh:semulaisiStandarPenilaianPembelajaranadalah:
“Dosenpengasuhmatakuliah(A)harusmelaksanakanpenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa (B)denganmateripenilaianyangmampumengukurcapaianpembelajaranmatakuliah(C),palingsedikitpadaperempat,tengahdanakhirsemester(D)”.
Setelah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik tersebut
dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi
setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen)
memenuhiaspekdegree(D)StandarPenilaianPembelajarantersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koresi (pengendalian)
oleh pemimpin unit pengelola program studi atau fakultas (jika ada), sehingga dapat
langsungdilakukanpeningkatanaspekCompetence,sebagaiberikut:
“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajarmahasiswakepadaTimVerifikasiSoalJurusan(B)agaradakesesuaianmateripenilaiandengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelummelaksanakan penilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa(D)”.
Ilustrasi tersebutmenggambarkanbahwasemulayangdievaluasidanperluditingkatkan
hanya unsur Degree (D) yaitu “tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”,tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur
Competence (C) berupa “kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaranmatakuliah”. Dalamhal inikesesuaianpenilaianhasilbelajardengankompetensimata
kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan
melewatitahapverifikasiolehTimkhusus.Dengandemikianterjadiperbaikancaraatau
rencanakerjauntukmencapaiIsiStandarPenilananPembelajaran.
Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat
diadopsi oleh dosen (Audience) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan ujipublikuntukmenampungmasukan,kritik,dansarandaripimpinan,dosen,bilaperludari
tenagakependidikan.
Berdasarkanmasukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran
disempurnakan,danmasukkeTahapPenetapanStandaryangmerupakanPpertamadari
siklusPPEPPsuatustandar.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
78
Kegiatan pada tahap ini dilakukan olehUnit PenjaminanMutu atau Tim (jika ada) atau
olehpejabat terkait dengan tugasmelanjutkanpembahasan, perumusan, sosialisasi dan
penetapanStandarPenilaianPembelajaran yangbaru.Denganadanya rumusanStandar
Penliaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penliaian
Pembelajaranyanglama,siklusPPEPPakandimulaikembalidaritahapPenetapanStandar
dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanAkademikbaru.
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
79
BabVSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanVokasiA.GambaranUmumPendidikanVokasi
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenispendidikan,yaitupendidikanakademik,pendidikanvokasidanpendidikanprofesi.
Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Dikti, pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi
program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan
tertentusampaiprogramsarjanaterapan.
Jenispendidikanvokasidapatdiselenggarakanmelalui6 (enam)programpendidikan, yaitu
program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, program diplomaempat(sarjanaterapan),programmagisterterapan,danprogramdoktorterapan.
BerdasarkanPasal21,Pasal22,danPasal23UUDikti, kemampuan lulusanmasing-masing
programpendidikantersebutdapatdiuraikansebagaiberikut:
1. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan
pendidikanmenengahatausederajatuntukmengembangkanketerampilandanpenalaran
dalampenerapanIlmuPengetahuandan/atauTeknologi;
2. ProgramMagisterTerapanmerupakankelanjutanpendidikanvokasiyangdiperuntukkan
bagilulusanprogramsarjanaterapanatausederajatuntukmampumengembangkandan
mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan
penelitianilmiah;
3. ProgramDoktor Terapanmerupakan kelanjutanbagi lulusanprogrammagister terapan
atausederajatuntukmampumenemukan,menciptakan,dan/ataumemberikankontribusi
bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
melaluipenalarandanpenelitianilmiah;
Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan vokasi, yang meliputi Program Diploma,
ProgramMagister Terapan, dan ProgramDoktor Terapan, dimandatkan kepada perguruan
tinggi yang berbentuk Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas. Namun, apabila
memenuhisyaratUniversitas,InstitutdanSekolahTinggidapatmenyelenggarakanProgramDiploma Tiga, Program Diploma Empat (Sarjana Terapan), Program Magister Terapan,ProgramDoktorTerapan.
Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama denganmasyarakat profesi dan organisasi
profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat
kompetensiprofesinya.
B.PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
Secaraumum,diatastelahdikemukakanapa,mengapa,bagaimana,siapa/pihakmana,dan
bilamanapenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti).Didalambagianiniakandiuraikan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
80
tentangmacam dan tahap penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) khusus untuk
PendidikanVokasi.
1.MacamStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiBerbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat
diklasifikasikansesuaidenganstrukturStandardalamSPMI(StandarDikti)padaumumnya
sebagaiberikut:
a.SNDiktiuntukPendidikanVokasi
SNDikti telahditetapkandidalamPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSN
Dikti, sehinggaketikamenetapkanSNDiktiuntukPendidikanVokasi,makasemuaSN
Dikti yang relevan dengan Pendidikan Vokasi dalam Permenristekdikti tersebut
merupakanstandarminimumdanwajibditetapkansebagaiSNDiktiuntukPendidikanVokasidiperguruantinggiyangbersangkutan.
SNDiktiuntukPendidikanVokasimemilikistrukturyangsamadenganstrukturSNDikti
padaumumnya,sebagaiberikut:
1)KelompokStandarNasionalPendidikanyangterdiriatas:
a) Standarkompetensilulusan;
b) Standarisipembelajaran;
c) Standarprosespembelajaran;
d) Standarpenilaianpembelajaran;
e) Standardosendantenagakependidikan;f) Standarsaranadanprasaranapembelajaran;
g) Standarpengelolaanpembelajaran;dan
h) Standarpembiayaanpembelajaran;
2)KelompokStandarNasionalPenelitianyangterdiriatas:
a) Standarhasilpenelitian;b) Standarisipenelitian;c) Standarprosespenelitian;d) Standarpenilaianpenelitian;e) Standarpeneliti;f) Standarsaranadanprasaranapenelitian;g) Standarpengelolaanpenelitian;danh) Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian;
3)KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatyangterdiriatas:
a) StandarhasilPKM;
b) StandarisiPKM;
c) StandarprosesPKM;
d) StandarpenilaianPKM;
e) StandarpelaksanaPKM;
f) StandarsaranadanprasaranaPKM;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
81
g) StandarpengelolaanPKM;dan
h) StandarpendanaandanpembiayaanPKM.
b. StandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggiuntukPendidikanVokasi
Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang
ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang wajib danmelampauiSNDiktiuntukPendidikanvokasi.
Pengertian ‘melampaui’ dimaksudkan bahwamacamdan jumlah StandarDikti untuk
PendidikanVokasiyangditetapkansendiriolehperguruantinggidapatberupastandar
yang isinyamelebihi substansi/isi SNDikti, ataudapatberupa standar yangmelebihi
jumlah SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan vokasi yang
diselenggarakanolehperguruantinggi.
Penentuan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yangditetapkansendiriolehperguruantinggidijabarkanberdasarkanvisiperguruantinggiyang bersangkutan, karena visi perguruan tinggimerupakan tolok ukur utama untuk
menentukan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang
ditetapkanolehperguruantinggi.Semakinjauhvisiperguruantinggiyangditetapkan,makasemakinberagamsubstansi/isidanjumlahStandarDiktiuntukPendidikanVokasi
yangditetapkanolehperguruantinggi.
Sehubungandenganitu,kepemilikanvisiperguruantinggiolehsuatuperguruantinggi
merupakan persyaratan mutlak, selain karena akan memberikan arah ke mana
perguruan tinggiakandikembangkan, jugaberfungsi sebagai tolokukurutamadalam
menetapkan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti utnuk Pendidikan Vokasi yang
ditetapkanolehperguruantinggi.
MenurutPasal54ayat(4)UUDikti,strukturStandarDiktiyangditetapkansendirioleh
perguruan tinggi terdiri atas Kelompok Standar Bidang Akademik dan KelompokStandarBidangNonAkademik.
a.KelompokStandarBidangAkademikuntukPendidikanVokasiantaralaindapatterdiriatas:
1)Standar pendidikan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan
dalamSNDikti;
2)Standar penelitian untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau
jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian
dalamSNDikti;
3)Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Vokasi yang
substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar
NasionalPengabdianKepadaMasyarakatdalamSNDikti;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
82
b.Kelompok Standar Bidang Non Akademik untuk Pendidikan Vokasi antara laindapatterdiriatas:
1) Standar pengelolaan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnyamelampauiStandarPengelolaandalamSNDikti;
2) Standar keuangan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau
jumlahnyamelampauiStandarPendanaandanPembiayaandalamSNDikti;
3) Standar ketenagaan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnyamelampauiStandarDosendanTenagaKependidikandalamSNDikti;
4) Standar sarana prasarana untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/ataujumlahnyamelampauiStandarSaranadanPrasaranadalamSNDikti;
5) Standar kemahasiswaan untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti
karenatidakadadidalamSNDikti;
6) Standar kerjasama untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena
tidakadadidalamSNDikti;dan
7) StandarlainyangditurunkandarivisiperguruantinggiuntukPendidikanVokasiyangmelampauiSNDiktikarenatidakadadidalamSNDikti.
BaikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehPerguruanTinggisendiriuntuk
PendidikanVokasidapatditurunkanmenjadisatuataulebihStandarTurunan.
2.TahapPenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanVokasi
PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanVokasidapatdilakukan
dengancarasebagaiberikut:
a.KetersediaanDokumenKebijakanSPMIuntukPendidikanVokasi
Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan
mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan
terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat dalam
Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi
Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI
perguruantinggiakanditemukanpulamacamdanjumlahStandardalamSPMI(Standar
Dikti)yangakandiimplementasikanmelaluiSPMI.
b. KetersediaanDokumenManualSPMIuntukPendidikanVokasi
SetelahVisi Perguruan Tinggi danmacam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar
Dikti)diketahui dariDokumenKebijakan SPMI,makapenetapan Standar dalamSPMI
(Standar Dikti) untuk pendidikan vokasi harus dilakukan berdasarkan Manual
PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)yangmerupakansalahsatumanualdari
Dokumen Manual SPMI, yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI
(Standar Dikti), Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti),
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
83
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual
PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti).
BerdasarkanuraiantentangManualSPMIdidalamBabIIIdiatas,makakhusustentang
penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, harus
dilakukanpalingsedikitkegiatansebagaiberikut(terdapatdidalamManualSPMI):
1)MacampekerjaanyangharusdilakukandalamPenetapan (PPertamadari siklusPPEPP)StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
a)Menghubungidanmelakukankerjasamadengan:
• Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait
dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil
darimereka;
• Duniausaha ataudunia industri terkait denganpendidikan vokasi yang akan
diselenggarakan,sertamemintawakildarimereka;
b)MembentukTimPerumusStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan
Vokasi,yangterdiriatas:
• Pimpinanperguruantinggi;
• Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi
profesiterkaitdenganpendidikanvokasiyangakandiselenggarakan;
• Wakil dari dunia usaha atau dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi
yangakandiselenggarakan;
• Pimpinanfakultas(jikaada);
• Pimpinanunitpengelolaprogramstudi;dan
• dosen.
Jika perguruan tinggimemiliki unit khusus SPMI,maka unit tersebut yang akan
mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanVokasi;
c) Mengambil Visi Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen
KebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;
d)Mengambil nama Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri
sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi
yangbersangkutan;
e)Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan
denganpenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;
f) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Vokasi, antara lain dalam bentuk ABCD (Audience, Behavior,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
84
Competence,Degree)atauKPI(KeyPerformanceIndicators)ataubentuklainyangdipandangpalingcocok;
g) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan Visi
Perguruan Tinggi, nama StandarDikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri,
danhasilkajianperaturanperundang-undanganyangrelevandenganpenetapan
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;
h)Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kepada
pemangkukepentinganinternal(dosendantenagakependidikan),danpemangku
kepentinganeksternal (pemerintah,dunia kerjadandunia industri, alumni, dan
pihaklainyangdipandangperlu);
i) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik
rancanganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;
j) MemintapersetujuanSenatPerguruanTinggi,danBadanPenyelenggara(khusus
untukPTS)atasStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;
k) MenetapkanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidalam
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau Keputusan Badan
PenyelenggarauntukPTS;
2)Pihakyangharusmelakukanpekerjaantersebut
a)Pekerjaan angka 1) huruf a dan huruf b) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan
Tinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
b) Pekerjaanangka1)hurufc)sampaidenganhurufi)dilakukanolehTimPerumus
atau unit SPMI (dapat melibatkan Wakil dari Kementerian, Kementerian lain,
LPNK,dan/atauorganisasiprofesidan/atauwakilduniausahadanduniaindustri
terkaitdenganpendidikanvokasiyangakandiselenggarakan);
c) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
(Rektor/Ketua/Direktur);
d) Pekerjaanangka1)hurufk)dilakukanolehPemimpinPTNatauKetuaPengurus
BadanPenyelenggara;
3)Carapekerjaantersebutharusdilakukan
a)Pekerjaanangka1)hurufadilakukandengancaramelakukanpertemuandengan
pihak Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta
dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akan
diselenggarakan;
b)Pekerjaanangka1)hurufbdilakukandengancaramemintausulan:
• wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi
terkaitdenganpendidikanvokasiyangakandiselenggarakan;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
85
• wakil dari dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi
yangakandiselenggarakan;
• calonanggotaTimPerumus(jikamenggunakanTimPerumus)dariunitterkait
di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit SPMI (jika
memilikiunitSPMI);
untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/
Direktur);
c) Pekerjaan angka 1) huruf c), huruf d) dan huruf e) dilakukan dengan cara
membacadanmengkaji (jikaperludiselenggarakanFGDdiantaraTimPerumus
atauUnitSPMI)DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan,
danperaturanperundang-undanganpendidikan tinggi yang relevan, antara lain
UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015,
PermenristekdiktiNo.32Tahun2016,PermenristekdiktiNo.62Tahun2016,dan
PermenristekdiktiNo.100Tahun2016;
d)Pekerjaan angka 1) huruf f) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat
untukmenyepakati di antara Tim Perumus atau di dalamUnit SPMImengenai
bentukrumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;
e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-
kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan
sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;
f) Pekerjaanangka1)hurufh)dilakukandengancaramenyelenggarakanlokakarya
untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanVokasi;
g) Pekerjaanangka1)huruf i)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatTim
PerumusataurapatunitSPMIuntukmemasukkanhasilujipublikatasrancangan
sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi;
h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi
meminta kepadaKetua Senat Perguruan Tinggi untukmenyelenggarakanRapat
PlenoSenatPerguruanTinggi,denganacarakhususyaitupemberianpersetujuan
atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Vokasi;
i) Pekerjaanangka1)hurufk)dilakukandengancaraPemimpinPTNmenggunakan
hasilpertimbanganSenatPerguruanTinggiuntukmenetapkanSuratKeputusan
Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Vokasi. Untuk PTS, Pemimpin PTS
menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan
penerbitan Surat Keputusan Badan Penyelenggara Tentang Dokumen SPMI
untukPendidikanVokasi.
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini merupakan isi
dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat)
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
86
Dokumen SPMI lain yang harus disusun dan ditetapkan berdasarkan
PermenristekdiktiNo.62Tahun2016TentangSPMDikti.
4) Bilamanapekerjaantersebutharusdilakukan
Berbagai pekerjaandi dalamangka 1) sampai dengan3) harus dilakukan sebelum
penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun.
Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 tersedia,maka implementasi SPMImasuk pada tahap Pelaksanaan (P
KeduadarisiklusPPEPP)SPMI,yaituPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanVokasi.
Jika digambarkandenganmatriksmakaPenetapan Standar dalamSPMI (StandarDikti)UntukPendidikanVokasisebagaiberikut:
StandardalamSPMI(StandarDikti)(SNDiktidanStandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri)
untukPendidikanVokasiSNDikti StandarDiktiyangditetapkanperguruan
tinggisendiriMacam Tahap Macam Tahap
KelompokStandarNasionalPendidikan
1.KetersediaanDokumen
KebijakanSPMIuntuk
PendidikanVokasi;
2.KetersediaanDokumen
ManualSPMI
(KhususnyaManual
PenetapanStandar)
untukPendidikan
Vokasi,yangberisi:
a.Macampekerjaan
yangharus
dilakukan;
b.Pihakyangharus
melakukan
pekerjaantsb;
c.Carapekerjaan
dilakukan;
d.Bilamanapekerjaan
harusdilakukan;
KelompokStandarBidangAkademik
1.KetersediaanDokumen
KebijakanSPMIuntuk
PendidikanVokasi;
2.KetersediaanDokumen
ManualSPMI(Khususnya
ManualPenetapan
Standar)untukPendidikan
Vokasi,yangberisi:
a.Macampekerjaan
yangharusdilakukan;
b.Pihakyangharus
melakukanpekerjaan
tsb;
c.Carapekerjaan
dilakukan;
d.Bilamanapekerjaan
harusdilakukan;
KelompokStandarNasionalPenelitian
KelompokStandarBidangnonAkademik
KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat
a.PenetapanSNDiktiuntukPendidikanVokasi(BidangPendidikan)
1)StandarKompetensiLulusan(SKL)untukPendidikanVokasi
StandarKompetensiLulusanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasikemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakandalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk
pengembanganstandarlaindibidangTridharmaPerguruanTinggi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
87
BerdasarkanpengertianStandarKompetensiLulusantersebut,SKLdapatditurunkan
menjadisejumlahStandarTurunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisi
standarnya,yaitu:
a) StandarSikapuntukPendidikanVokasi;
b) StandarPengetahuanuntukPendidikanVokasi;
c) StandarKeterampilanuntukPendidikanVokasi;
d) StandarPengalamanKerjaMahasiswauntukPendidikanVokasi.
Standar Sikap dan Standar Keterampilam Umum sudah ditetapkan dalam
PermenristekdiktiNo.44Tahun2015.SedangkanStandarPengetahuandanStandarKeterampilanKhususuntukPendidikanVokasiharusdisusunoleh:
• forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola
programstudidalamhalbelummemilikiforumprogramstudisejenis;dan
• wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi,
sertaduniausahadanduniaindustriterkaitdenganpendidikanvokasiyangakan
diselenggarakan;
untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.
Uraianmasing-masingstandartersebutsebagaiberikut:
1)StandarSikapadalahkriteriatentangperilakubenardanberbudayasebagaihasildariinternalisasidanaktualisasinilaidannormayangtercermindalamkehidupan
spiritual dan sosialmelalui proses pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015Tentang
SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila
diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersamaKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi,sertaduniausaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akandiselenggarakan).
Standar Sikap untuk setiap lulusan pendidikan akademik, vokasi, dan profesisebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun
2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:
a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral,danetika;
c) berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,
bernegara,dankemajuanperadabanberdasarkanPancasila;
d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalismesertarasatanggungjawabpadanegaradanbangsa;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
88
e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
sertapendapatatautemuanorisinaloranglain;
f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakatdanlingkungan;
g) taathukumdandisiplindalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara;
h) menginternalisasinilai,norma,danetikaakademik;
i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secaramandiri;dan
j) menginternalisasisemangatkemandirian,kejuangan,dankewirausahaan.
2) StandarPengetahuanadalahkriteriaminimaltentangpenguasaankonsep,teori,
metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang
dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, bersamaKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi,sertaduniausaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akandiselenggarakan, kemudian diaplikasikan melalui penalaran dalam proses
pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian
kepadamasyarakat(PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti).
3) Standar Keterampilan adalah kriteria minimal tentang kemampuanmelakukan
unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau
instrumen yang diperolehmelalui pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenistekdikti No. 44
Tahun2015TentangSNDikti),yangmeliputi:
a) Standar Keterampilan Umum adalah kriteria minimal tentang kemampuan
kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangkamenjamin
kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat programdan jenis pendidikan
tinggi(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015
TentangSNDikti, tetapikarenaSNDiktimerupakanstandarminimum,maka
apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi
bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi,
serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang
akandiselenggarakan).
StandarKeterampilanUmumuntukPendidikanVokasi yangdiselenggarakanmelalui Program Diploma Satu, Program Diploma Dua, Program Diploma
Empat atau Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan
sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44
Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
89
STANDARKETERAMPILANUMUM
ProgramDiplomaSatu ProgramDiplomaDua ProgramDiplomaTiga
a.mampumelaksanakan
serangkaiantugas
spesifikdengan
menggunakanalat,
informasi,danpilihan
prosedurkerjayang
tepatdaribeberapa
pilihanyangbaku;
a.mampumenyelesaikan
pekerjaandengantugas
yangberlingkupluas
dalambidangyang
spesifik,menganalisis
informasisecaraterbatas,
danmemilihmetodeyang
sesuaidaribeberapapilihan
yangbaku;
a.mampumenyelesaikan
pekerjaanberlingkupluas
danmenganalisisdata
denganberagammetode
yangsesuai,baikyang
belummaupunyang
sudahbaku;
b.mampumenunjukkan
kinerjabermutudan
terukurdarihasilkerja
yangsebagian
merupakanhasilkerja
sendirimelalui
pengawasantidak
langsung;
b.mampumenunjukkan
kinerjabermutudan
terukurdarihasilkerjayang
seluruhnyamerupakanhasil
kerjasendiri,tanpa
pengawasan;
b.mampumenunjukkan
kinerjabermutudan
terukur;
c.mampu
memecahkan
masalahpekerjaan
dengansifatdan
konteksyanglazim,
sertadilaksanakan
melaluibimbingan;
c.mampumemecahkan
masalahpekerjaandengan
sifatdankonteksyang
lazim,sertadilaksanakan
danbertanggungjawab
secaramandiriatas
hasilnya;
c.mampumemecahkan
masalahpekerjaan
dengansifatdankonteks
yangsesuaidengan
bidangkeahlian
terapannyadidasarkan
padapemikiranlogis,
inovatif,danbertanggung
jawabatashasilnyasecara
mandiri;
d.mampubekerja
samaberkomunikasi
dengancaradanbahasa
yangsesuaidengan
etikadalamlingkungan
kerjanya;
d.mampumenyusunlaporan
tertulisdalamlingkup
terbatas;
d.mampumenyusun
laporanhasildanproses
kerjasecaraakuratdan
sahihsertamengomuni-
kasikannyasecaraefektif
kepadapihaklainyang
membutuhkan;
e.mampubertanggung-
jawabpadapekerjaan
sendiridandapatdiberi
tanggungjawabatas
mutudankuantitashasil
kerjaoranglainyang
setara;dan
e.mampubekerjasama,
berkomunikasi,mengambil
inisiatifyangdiperlukan
dalamkontekspelaksanaan
pekerjaannya;
e.mampubekerjasama,
berkomunikasi,dan
berinovatifdalam
pekerjaannya;
f.mampumendokumen-
tasikan,menyimpan,
mengamankan,dan
menemukankembali
datauntukmenjamin
kesahihan.
f.mampubertanggung-jawab
padapekerjaansendiridan
dapatdiberitanggung
jawabatasmutudan
kuantitashasilkerjaorang
lain;dan
f.mampubertanggung-
jawabataspencapaian
hasilkerjakelompokdan
melakukansupervisidan
evaluasiterhadap
penyelesaianpekerjaan
yangditugaskankepada
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
90
pekerjayangberadadi
bawahtanggungjawab-
nya;dan
g.mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,mengamankan,
danmenemukankembalidata
untukmenjaminkesahihan.
g.mampumelakukanproses
evaluasidiriterhadap
kelompokkerjayangberada
dibawahtanggung
jawabnya,danmengelola
pengembangankompetensi
kerjasecaramandiri;
h.mampumendokumen-
tasikan,menyimpan,
mengamankan,dan
menemukankembalidata
untukmenjamin
kesahihandanmencegah
plagiasi.
STANDARKETERAMPILANUMUM
ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapana.mampumenerapkanpemikianlogis,kritis,inovatif,bermutu,danterukurdalam
melakukanpekerjaanyangspesifikdibidangkeahliannyasertasesuaidenganstandar
kompetensikerjabidangyangbersangkutan;
b. mampumenunjukkankinerjamandiri,bermutudanterukur;
c.mampumengkajikasuspenerapanilmupengetahuandanteknologiyang
memperhatikandanmenerapkannilaihumaniorasesuaidenganbidangkeahliannya
dalamrangkamenghasilkanprototype,prosedurbaku,desainataukaryaseni,menyusun
hasilkajiannyadalambentukkertaskerja,spesifikasidesain,atauesaiseni,dan
mengunggahnyadalamlamanperguruantinggi;
d.mampumenyusunhasilkajiantersebutdiatasdalambentukkertaskerja,spesifikasi
desain,atauesaiseni,danmengunggahnyadalamlamanperguruantinggi;
e.mampumengambilkeputusansecaratepatberdasarkanprosedurbaku,spesifikasi
desain,persyaratankeselamatandankeamanankerjadalammelakukansupervisidan
evaluasipadapekerjaannya;
f.mampumemeliharadanmengembangkanjaringankerjasamadanhasilkerjasamadi
dalammaupundiluarlembaganya;
g.mampubertanggungjawabataspencapaianhasilkerjakelompokdanmelakukan
supervisidanevaluasiterhadappenyelesaianpekerjaanyangditugaskankepadapekerja
yangberadadibawahtanggungjawabnya;
h.mampumelakukanprosesevaluasidiriterhadapkelompokkerjayangberadadibawah
tanggungjawabnya,danmampumengelolapembelajaransecaramandiri;dan
i.mampumendokumentasikan,menyimpan,mengamankan,danmenemukankembali
datauntukmenjaminkesahihandanmencegahplagiasi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
91
STANDARKETERAMPILANUMUM
ProgramMagisterTerapan ProgramDoktorTerapana.mampumengembangkanpemikiran
logis,kritis,sistematis,dankreatif
dalampenerapanteknologiyang
memperhatikandanmenerapkannilai
humaniorasesuaibidangkeahliannya
dalamrangkamenghasilkanprototipe,
karyadesain,produkseni,atauinovasi
teknologibernilaitambah,menyusun
konsepsiilmiahataukaryaberdasarkan
kaidah,tatacara,danetikailmiahdalam
bentuktesisataubentuklainyang
setara,dandiunggahdalamlaman
perguruantinggi,sertakaryayang
dipresentasikanataudipamerkan;
a.mampumenemukan,menciptakan,dan
memberikankontribusibarupada
pengembangan,pengamalanilmu
pengetahuandan/atauteknologiyang
memperhatikandanmenerapkannilai
humanioradibidangkeahliannya,
denganmenghasilkankaryadesain,
prototipe,atauinovasiteknologi
bernilaitambahataudapatdigunakan
untukpenyelesaianmasalah
berdasarkanpemikiranlogis,kritis,
kreatif,danarif;
b.mampumelakukanvalidasiakademik
ataukajiansesuaibidangkeahliannya
dalammenyelesaikanmasalahdi
masyarakatatauindustriyangrelevan
melaluipengembanganpengetahuan
dankeahliannya;
b.mampumenyusunkonsepsiilmiahdan
hasilkajianatashasilkaryanya
berdasarkankaidah,tatacara,danetika
ilmiahdalambentukdisertasi,dan
makalahyangtelahditerbitkandijurnal
nasionalterakreditasiatauditerimadi
jurnalinternasionalataukaryayang
dipresentasikanataudipamerkandalam
foruminternasional;
c.mampumenyusunide,pemikiran,dan
argumenteknissecarabertanggung
jawabdanberdasarkanetikaakademik,
sertamengkomunikasikannyamelalui
mediakepadamasyarakatakademik
danmasyarakatluas;
c.mampumemilihpenelitianyangtepat
guna,terkini,termaju,danmemberikan
kemaslahatanpadaumat
manusiadenganmengikutsertakan
aspekkeekonomianmelaluipendekatan
interdisiplin,multidisiplin,atau
transdisiplin,dalamrangka
menghasilkanpenyelesaianmasalah
teknologipadaindustriyangrelevan,
atauseni;
d.mampumengidentifikasibidang
keilmuanyangmenjadiobyek
penelitiannyadanmemosisikanke
dalamsuatuskemapenyelesaian
masalahyanglebihmenyeluruhdan
bersifatinterdisiplinataumultidisiplin;
d.mampumengembangkanstrategi
pengembanganteknologiatauseni
denganpendekataninterdisiplin,
multidisiplin,atautransdisiplin,
berdasarkankajiantentangsasaran
pokokpenelitiandankonstelasinya
padasasaranyanglebihluas;
e.mampumengambilkeputusandalam
konteksmenyelesaikanmasalah
penerapaanteknologiyang
memperhatikandanmenerapkannilai
humanioraberdasarkankajian
ekperimentalterhadapinformasidan
data;
e.mampumenyusunargumendansolusi
keilmuan,teknologiatauseni
berdasarkanpandangankritisatasfakta,
konsep,prinsip,atauteoriyangdapat
dipertanggungjawabkansecarailmiah
danetikaakademik,serta
mengkomunikasikannyamelaluimedia
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
92
massaataulangsungkepada
masyarakat;
f.mampumengelola,mengembangkan,
danmeningkatkanmutukerjasama
baikdilembaganyamaupunlembaga
lain,denganmengutamakankualitas
hasildanketepatanwaktu
menyelesaikanpekerjaan;
f.mampumenunjukkankepemimpinan
kepemimpinanakademikdalam
pengelolaan,pengembangandan
pembinaansumberdayasertaorganisasi
yangberadadibawahtanggung
jawabnya;
g.mampumeningkatkankapasitas
pembelajaransecaramandiri;dan
g.mampumengelola,termasuk
menyimpan,mengaudit,mengamankan,
danmenemukankembalidatadan
informasihasilpenelitianyangberada
dibawahtanggungjawabnya;dan
h.mampumendokumentasikan,
menyimpan,mengamankan,dan
menemukankembalidataprototype,
karyadesainatauproduksenidalam
rangkamenjaminkesahihandan
mencegahplagiasi.
h.mampumengembangkandan
memeliharahubungankolegialdan
kesejawatandidalamlingkungansendiri
ataumelaluijaringankerjasamadengan
komunitaspenelitidiluarlembaga.
b)StandarKeterampilanKhususadalahkriteriaminimaltentangkemampuan
kerja yangwajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmudalamprodi,
yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses
pembelajaran,pengalamankerjamahasiswa,penelitiandan/ataupengabdian
kepadamasyarakat.
Standar keterampilan khusus ini disusun oleh oleh forum prodi sejenis atau
nama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, dan/atau
organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan
pendidikanvokasiyangakandiselenggarakan,untukdikajidanditetapkanoleh
Menristekdikti.
c) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang
pengalamanyangharusdimilikimahasiswadalamkegiatandibidangtertentu
padajangkawaktutertentu,antaralainmelaluipelatihankerja,kerjapraktik,
praktikkerjalapanganataukegiatanlainyangsejenis.
2)StandarIsiuntukPendidikanVokasi
Standar Isiadalahkriteriaminimal tentangtingkatkedalamandankeluasanmateri
pembelajaranyangdirumuskanberdasarkan capaian pembelajaran lulusandalam
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam
bahankajianyangdiwujudkandalambentukmatakuliah.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
93
3)StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanVokasi
Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan
pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan
mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek
bengkelatauprakteklapangan.
Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai
metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk
pembelajaran.
Bentuk pembelajaran, khusus untuk pendidikan vokasi wajib ditambah dengan
bentukpembelajaranberupapenelitian,perancangan,ataupengembangan.Bentuk
pembelajaraninimerupakankegiatanmahasiswadibawahbimbingandosendalam
rangkapengembangansikap,pengetahuan,keterampilan,pengalamanotentik,serta
meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk
pendidikan vokasi masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang berupa
pengabdiankepadamasyarakat.
Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus
disesuaikan dengan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan prosespembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswauntukmencapaicapaianpembelajaranlulusan.
Dengan demikian terdapat beberapa Standar Turunan dari Standar ProsesPembelajaransebagaiberikut:
NoTingkatkedalamandankeluasan
materipembelajaranpada:Penguasaanyangharusdimiliki
palingsedikitadalah:
a. ProgramDiplomaSatu
Menguasaikonsepumum,pengetahuan,dan
keterampilanoperasionallengkap
b. ProgramDiplomaDua Menguasaiprinsipdasarpengetahuandan
keterampilanpadabidangkeahliantertentu
c. ProgramDiplomaTiga
Menguasaikonsepteoritisbidang
pengetahuandanketerampilantertentu
secaraumum;
d. ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapan Menguasaikonsepteoritisbidangpengetahuan
danketerampilantertentusecaraumumdan
konsepteoritisbagiankhususdalambidang
pengetahuandanketerampilantersebutsecara
mendalam;
e. ProgramMagisterTerapan Menguasaiteoridanteoriaplikasibidang
pengetahuantertentu
f. ProgramDoktorTerapan
Menguasaifilosofikeilmuanbidang
pengetahuandanketerampilantertentu.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
94
a) Standar Karakteristik Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang
karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik,kontekstual,tematik,efektif,kolaboratifdanberpusatpadamahasiswa.
Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan
mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan
mengutamakanpendekatanilmiah.
b)StandarPerencanaanProsesPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangRPS
(Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh
dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu
pengetahuandan/atauteknologidalampendidikanvokasi.
c)Standar Beban Belajar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kegiatan
belajarmahasiswayangdinyatakandalambesaransatuankredit semester(sks)
yangharusditempuholehmahasiswaperminggupersemester.
Dalam Pasal 16 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015,masa belajarmahasiswa
dinyatakandalambesaran sks. Pengertian ini berlakuumumuntuk semua jenis
danprogrampendidikan,sebagaiberikut:
(1) ProgramDiplomaSatu,masadanbebanbelajar penyelenggaraanprogram
tersebutdapatditempuhpalinglama2(dua)tahunakademik,denganbeban
belajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks;
(2) ProgramDiplomaDua,masa dan beban belajar penyelenggaraan program
tersebutdapatditempuhpalinglama3(tiga)tahunakademik,denganbeban
belajarmahasiswapalingsedikit72(tujuhpuluhdua)sks;
(3) ProgramDiploma Tiga,masa dan beban belajar penyelenggaraan program
tersebutdapatditempuhpalinglama5(lima)tahunakademik,denganbeban
belajarmahasiswapalingsedikit108(seratusdelapan)sks;
(4) ProgramDiplomaEmpat,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogram
tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan
bebanbelajarmahasiswapalingsedikit144(seratusempatpuluhempat)sks;
(5) Program Magister Terapan, masa dan beban belajar penyelenggaraan
program tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik
denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks;
(6) ProgramDoktorTerapan,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogram
tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan
bebanbelajarmahasiswapalingsedikit42(empatpuluhdua)sks.
Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk
pembelajaransebagaiberikut:
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
95
No BebanBelajar1skspada: BentukKegiatanBelajar
1. Bebanbelajardalamkuliah,responsi
dantutorial
a. Kegiatantatapmuka50memitper
minggupersemester
b. Kegiatanpenugasanterstruktur60
menitperminggupersemester
c. Kegiatanbelajarmandiri60menitper
minggupersemester
2. Bebanbelajardalamseminaratau
bentuklainyangsejenis
a. Kegiatantatapmuka100menitper
minggupersemester
b. Kegiatanbelajarmandiri70menitper
minggupersemester
3. Bebanbelajardalampraktikum,
praktekstudio,praktekbengkel,
prakteklapangan,penelitian,
pengabdiankepadamasyarakat
170menitperminggupersemester
4. Bebanbelajardalamsistemblok,
modul,ataubentuklain
ditetapkansesuaidengankebutuhandalam
memenuhicapaianpembelajaran
4) StandarRencanaPembelajaranSemesteruntukPendidikanVokasiadalahkriteriaminimaltentangrencanapembelajaranyangpalingsedikitmemuattentang:
(1) Namaprogramstudi,namadankodematakuliah, semester, sks,namadosen
pengampu;
(2) Capaianpembelajaranlulusandarimatakuliah;
(3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhicapaianpembelajaranlulusan;
(4) Bahankajianuntukmencapaikemampuanyangditetapkan;
(5) Metodepembelajaran;
(6) Waktuyang disediakanuntukmencapaikemampuanyangtelahditetapkan;
(7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harusdikerjakanolehmahasiswaselamasatusemester;
(8) Kriteria,indikatordanbobotpenilaian;dan(9) Daftarreferensiyangdigunakan.
5)StandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanVokasi
StandarPenilaianPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangprinsip,teknikdan
instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil
belajarsertakelulusanmahasiswadalamrangkapemenuhancapaianpembelajaran
lulusan.
Menurut Pasal 26 UU Dikti lulusan pendidikan vokasi berhakmenggunakan gelar
yangdiberikanolehPerguruanTinggi penyelenggara. Persyaratan luluspendidikan
vokasi, predikat kelulusan dan gelar yang berhak diberikan kepada mahasiswa
apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
96
kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh program studi terkait, dengan Indeks
PrestasiKumulatif(IPK)sebagaiberikut:
6)StandarDosendanTenagaKependidikanuntukPendidikanVokasi
StandarDosendanTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasi
dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan
pendidikandalamrangkapemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
StandarTurunandariStandarDosensebagaiberikut:
(a) StandarKualifikasiAkademikDosenadalahkriteriaminimaltentangpendidikan
palingrendahyangharusdipenuhiolehseorangdosendandibuktikandengan
ijazah,denganrinciansbb:
No Kualifikasi Akademik Dosenpada:
Kualifikasi yang paling sedikit harusdimiliki
1. ProgramDiplomaSatudanDua Dosenlulusanmagisterataumagister
terapanyangrelevandenganprogramstudi
dandapatmenggunakaninstrukturyang
berkualifikasiakademikpalingrendah
lulusandiplomatigayangmemiliki
pengalamanrelevandenganprogramstudi
danpalingrendahsetaradenganjenjang6
(enam)KKNI.
2. ProgramDiplomaTigadanEmpat Dosenlulusanmagisterataumagister
terapanyangrelevandenganprogram
studidandapatmenggunakandosen
bersertifikatprofesiyangrelevandengan
programstudidanberkualifikasipaling
rendahsetaradenganjenjang8(delapan)
KKNI.
No ProgramIPK
minimal
Predikat
GelarMemuaskan
Sangatmemuaskan
Pujian
1. DiplomaSatu 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 AhliPratama
2. DiplomaDua 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 AhliMuda
3. DiplomaTiga 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 AhliMadya
4. SarjanaTerapan 2,00 2,76-3,00 3,01-3,50 >3,50 SarjanaTerapan
5. MagisterTerapan 3,00 3,00-3,50 3,51-3,75 >3,75 MagisterTerapan
6. Doktorterapan 3,00 3,00-3,50 3,51-3,75 >3,75 DoktorTerapan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
97
3. ProgramMagisterTerapan Dosenlulusandoktorataudoktorterapan
yangrelevandenganprogramstudidan
dapatmenggunakandosenbersertifikat
profesiyangrelevandenganprogram
studidanberkualifikasisetaradengan
jenjang9(sembilan)KKNI.
4. ProgramDoktorTerapan Dosenlulusandoktorataudoktorterapan
yangrelevandenganprogramstudi,dan
dapatmenggunakandosenbersertifikat
profesiyangrelevandenganprogramstudi
danberkualifikasisetaradenganjenjang9
(sembilan)KKNI;dansebagaipembimbing
utama,dalamwaktu5(lima)tahun
terakhirtelahmenghasilkanpalingsedikit:
a. 1(satu)karyailmiahpadajurnal
nasionalterakreditasiataujurnal
internasionalyangbereputasi;atau
b. 1(satu)bentuklainyangdiakuioleh
kelompokpakaryangditetapkan
senatperguruantinggi.
(b) Standar Kompetensi Dosen adalah kiteria minimal kemampuan dosen sesuai
dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan
dengansertifikatpendidikdan/atausertifikatprofesi.
(c) StandarBebanKerjaDosenadalahkriteriaminimaltentangpenghitungantugas
pokok danwaktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti
No.100Tahun2016palingsedikit40jamperminggu.
Penghitunganbebankerjadosentetapdidasarkanantaralainpada:
1)kegiatanpokokdosenmencakup:
a. perencanaan,pelaksanaan,danpengendalianprosespembelajaran;
b. pelaksanaanevaluasihasilpembelajaran;
c. pembimbingandanpelatihan;
d. penelitian;dane. pengabdiankepadamasyarakat;
2)kegiatandalambentukpelaksanaantugastambahan;dan
3) kegiatanpenunjang.
(d) Standar Jumlah Dosen Tetap adalah kriteria minimal tentang perbandingan
jumlahdosentetapdandosentidaktetap,jumlahdosenyangditugaskansecara
penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap progarm
studi.
Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh
persen)darijumlahseluruhdosen.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
98
StandarTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasiakademik
yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan
fungsiyangbersangkutan.
Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua
jenispendidikan, seperti yang tercantumdalamPasal 30PermenristekdiktiNo.44
Tahun2015TentangSNDikti,bahwatenagakependidikanwajibmemilikikualifikasi
akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan
ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi
akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau
sederajat.
7) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranuntukPendidikanVokasi
Standarsaranadanprasaranapembelajaranadalahkriteriaminimaltentangsarana
danprasaranasesuaidengankebutuhanisidanprosespembelajarandalamrangka
pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
Dasarpenetapanstandarsaranadanprasaranapembelajaran,baikjumlah,jenisdan
spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan
karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin
terselenggaranyaprosespembelajarandanpelayananadministrasiakademik.
Olehkarena itu,untukpendidikanvokasistandarsaranadanprasaranaditetapkan
sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan
vokasi.
Standarprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:
(a) Standar lahan adalah kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh
penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara
ekologisnyamandansehatuntukmenunjangprosespembelajaran;
(b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan
bentukperguruantinggi;
(c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang
memenuhipersyaratankeselamatan,kesehatan,kenyamanandankeamanan;
(d) Standarruangkelas;
(e) Standarperpustakaan;
(f) Standarlaboratorium;
(g) Standarstudio;
(h) Standarbengkelkerja;
(i) Standarunitproduksi;
(j) Standarsaranaolahraga;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
99
(k) Standarruanguntukberkesenian;
(l) Standarruangunitkegiatanmahasiswa;
(m) Standarruangpimpinanperguruantinggi;
(n) Standarruangdosen;
(o) Standarruangtatausaha;
(p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan
komunikasisuaradandata;
Standarprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:
(a) Standarperabot;
(b) Standarperalatanpendidikan;:
(c) Standarmediapendidikan;
(d) Standarbuku;
(e) Standarteknologiinformasidankomunikasi
(f) Standarinstrumeneksperimen
(g) Standarsaranaolahraga
(h) Standarsaranaberkesenian
(i) Standarbahanhabispakai
(j) Standarsaranapemeliharaan,keselamatandankeamanan.
Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalahkriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam
bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di
lingkungankampus,toilet.
Pendidikan Vokasi harus menyediakan segenap fasilitas prasarana dan sarana
pembelajaran untuk setiap program yang ditawarkan. Penyediaan sarana dan
prasaranapembelajarandapatdilakukandenganprogramkemitraandengandunia
usahadanindustri,ataumasyarakat.
8)StandarPengelolaanPembelajaranuntukPendidikanVokasi
Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pembelajaranpadatingkatprogramstudi.
Pada pendidikan Vokasi, apabila bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri
dalam proses pembelajaran, maka diperlukan pengelolaan secara khusus untuk
mengukurmutufasilitassertarasiojumlahmahasiswadanfasilitasyangdisediakan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
100
Pengelolaan secara khusus ini juga perlu dilakukan dalam evaluasi capaian
pembelajaran, melalui masukan dari mahasiswa, dan mitra agar dapat dilakukan
peningkatanmutuprosesprosespembelajaran.
Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk
pendidikanvokasiharusmengacupadapadastandarkompetensilulusan,standarisi
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga
kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
9)StandarPembiayaanPembelajaranuntukPendidikanVokasi
Standarpembiayaanpembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
StandarsatuanbiayaoperasionalPTNmenjadidasarbagiPendidikanVokasiuntuk
menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Pendidikan Vokasi
tahunandanmenetapkanbiayayangditanggungolehmahasiswa.
Badan penyelenggara Pendidikan Vokasi di PTS wajib mengupayakan pendanaan
pendidikantinggidariberbagaisumberdiluarbiayapendidikanyangdiperolehdari
mahasiswa.
StandarturunanuntukStandarPembiayaanPembelajaranterdiriatas:
(a) StandarBiayaInvestasiadalahkriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggi
yangdigunakanuntukpengadaansaranadanprasarana,pengembangandosen,
dantenagakependidikan.
(b) Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional adalah kriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggiuntuksetiapmahasiswapertahunyang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
dosen,biaya tenagakependidikan,biayabahanoperasionalpembelajarandan
biayaoperasionaltidaklangsung.
Sebagaicontoh,penetapanstandarsatuanbiayaoperasionalpendidikantinggi
bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri
denganmempertimbangkan:
(a) jenisprogramstudi;
(b) tingkatakreditasiperguruantinggidanprodi,dan(c) indekskemahalanwilayah.
Olehkarenaitu,penetapanbesaranstandarbiayaoperasionalbagipendidikan
vokasidiPTNakanberbedadenganjenispendidikanlain.
b.PenetapanStandarPenelitianuntukPendidikanVokasi
Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SNDikti, pengertian dari
Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
101
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan)
standar.
KedelapanstandaryangtermasukdalamStandarNasionalPenelitiansepertitersebut
di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga
untuk pendidikan vokasi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi
PendidikanVokasi.
1)Standarhasilpenelitian
Standarhasilpenelitianmerupakankriteriaminimal tentangmutuhasilpenelitian.
Hasil penelitian pada Pendidikan Vokasi ProgramDiploma empat diarahkan untuk
mengembangkanpenerapan ilmupengetahuandan teknologi, sertameningkatkan
kesejahteraanmasyarakatdandayasaingbangsa.
Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan
danbudayaakademik.
Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran
lulusanPendidikanVokasi,danketentuantentangPendidikanVokasi.
Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak
membahayakankepentinganumumataunasionalwajibdisebarluaskandengancara
diseminarkan,dipublikasikan,dipatenkan,dan/ataucaralainyangdapatdigunakan
untukmenyampaikanhasilpenelitiankepadamasyarakat.
2) Standarisipenelitian
Standarisipenelitianmerupakankriteriaminimaltentangkedalamandankeluasan
materipenelitian.
Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang
berupa inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
yangbermanfaatbagimasyarakat,duniausaha,dan/atauindustri.
3) Standarprosespenelitian
Standar proses penelitianmerupakan kriteriaminimal tentang kegiatan penelitian
yangterdiriatasperencanaan,pelaksanaan,danpelaporan.
Kegiatanpenelitianmerupakankegiatanyangmemenuhikaidahdanmetodeilmiah
secarasistematissesuaidenganotonomikeilmuandanbudayaakademik.
Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan,kenyamanan,sertakeamananpeneliti,masyarakat,danlingkungan
Kegiatan penelitian yang dilakukan olehmahasiswa untukmemenuhi tugas akhir,
skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan
ketentuantentangPendidikanVokasi.
Kegiatanpenelitianyangdilakukanolehmahasiswadinyatakandalambesaransks.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
102
4)Standarpenilaianpenelitian
Standarpenilaianpenelitianmerupakankriteriaminimalpenilaianterhadapproses
danhasilpenelitian.
Penilaian proses dan hasil penelitian harus sesuai dengan prinsip penilaian dan
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses
penelitian.
Penilaianpenelitiandapatdilakukandenganmenggunakanmetodedan instrumen
yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses
sertapencapaiankinerjahasilpenelitian.
Penilaian penelitian yang dilaksanakan olehmahasiswa dalam rangka penyusunan
laporan tugas akhir, skripsi, tesis,atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan
tentangPendidikanVokasi.
Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit
memenuhiunsur:
a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus
meningkatkan mutu penelitiannya obyektif, yang merupakan penilaian
berdasarkankriteriayangbebasdaripengaruhsubyektivitas;
b) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan
kriteriadanproseduryangjelasdandipahamiolehpeneliti;dan
c) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya
dapatdiaksesolehsemuapemangkukepentingan
5)Standarpeneliti
Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk
melaksanakanpenelitian.
Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang
sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan
tingkatkedalamanpenelitian
Kemampuanpenelitiditentukanberdasarkan:
a) kualifikasiakademik;dan
b) hasilpenelitian
Kemampuanpenelitimenentukankewenanganmelaksanakanpenelitian.Pedoman
mengenai kewenanganmelaksanakanpenelitian ditetapkanolehDirektur Jenderal
PenguatanRisetdanPengembangan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
103
6)Standarsaranadanprasaranapenelitian
Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian
dalamrangkamemenuhihasilpenelitian.
Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Pendidikan Vokasi yang
digunakanuntuk:
a) memfasilitasipenelitianpalingsedikitterkaitdenganbidangilmuprogramstudi;
b) prosespembelajaran;dan
c) kegiatanpengabdiankepadamasyarakat.
Saranadanprasaranapenelitianharusmemenuhistandarmutu,keselamatankerja,
kesehatan,kenyamanan,dankeamananpeneliti,masyarakat,danlingkungan.
7) Standarpengelolaanpenelitian
Standar pengelolaan penelitianmerupakan kriteriaminimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
penelitian.
Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan
yangbertugasuntukmengelolapenelitian.
Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuantentangPendidikanVokasi
8)Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian
Standarpendanaandanpembiayaanpenelitianmerupakankriteriaminimalsumber
danmekanismependanaandanpembiayaanpenelitian.
Penyelenggara Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana penelitian internal.
Selain dari anggaran penyelenggara penelitian internal Pendidikan Vokasi,
pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan
lembagalaindidalammaupundiluarnegeri,ataudanadarimasyarakat.
Pendanaanpenelitiandigunakanuntukmembiayai:
a) perencanaanpenelitian;
b) pelaksanaanpenelitian;
c) pengendalianpenelitian;
d) pemantauandanevaluasipenelitian;
e) pelaporanhasilpenelitian;dan
f) diseminasihasilpenelitian.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
104
Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh penyelenggara
PendidikanVokasi
c.PenetapanStandarPengabdianKepadaMasyarakatuntukPendidikanVokasi
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada Standar Nasional
Penelitian,merupakankriteriaminimaltentangsistempengabdiankepadamasyarakat
yangdiberlakukanbagisemuaperguruantinggidiseluruhIndonesia.
1)StandarhasilPKM
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil
pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan
umumdanmencerdaskankehidupanbangsa.
Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah arahan untuk menerapkan,
mengamalkandanmembudayakanIPTEKSkesejahteraanumumdanmencerdaskan
kehidupanbangsa.
Hasilpengabdiankepadamasyarakat(PKM)adalah:
a) penyelesaianmasalahyangdihadapimasyarakatdenganmemanfaatkankeahlian
sivitasakademikayangrelevan;
b) pemanfaatanteknologitepatguna;
c) bahanpengembanganilmupengetahuandanteknologi;atau
d) bahanajarataumodulpelatihanuntukpengayaansumberbelajar.
Hasil penelitian atau pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
yangdapatdimanfaatkanharussesuaidengankebutuhanmasyarakat:
a) hasilpenelitianyangdapatditerapkanlangsungdandibutuhkanolehmasyarakat
pengguna;
b) pengembangan ilmupengetahuandan teknologidalamrangkamemberdayakan
masyarakat;
c) teknologitepatgunayangdapatdimanfaatkandalamrangkameningkatkantaraf
hidupdankesejahteraanmasyarakat;
d) modelpemecahanmasalah,rekayasasosial,dan/ataurekomedasikebijakanyang
dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau
Pemerintah;atau
e) kekayaanintelektual(KI)yangdapatditerapkanlangsungolehmasyarakat,dunia
usaha,dan/atauindustri.
2)StandarisiPKM
Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang
kedalamandankeluasanmateripengabdiankepadamasyarakat.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
105
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada
standarhasilpengabdiankepadamasyarakat.
Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari
hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai
dengankebutuhanmasyarakat
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi, maka kegiatan PKM yang
dilakukan oleh dosen mempunyai peranan yang sangat mendukung dan
mengembangkanindustrinasional,terutamaindustriskalakecildanmenengah.
Melalui kegiatan PKM akan disosialisasikan dan diseminasikan berbagai hasil
penelitiandaninovasi,baikyangberupaproduk,jasa,teknologi,maupunmetodake
masyarakat atau industri calon pengguna. Dengan adanya dukungan hasil- hasil
penelitian yang berkesinambungan yang diaplikasikan dalam pengabdian kepada
masyarakat,maka akanmemperkuat daya saing industri nasional, baik pada skala
lokal,nasionalmaupuninternasional.
3) StandarprosesPKM
Standarprosespengabdiankepadamasyarakatmerupakankriteriaminimaltentang
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,
pelaksanaan,danpelaporankegiatan
KegiatanPKMdapatberupa:
a) pelayanankepadamasyarakat;
b) penerapanilmupengetahuandanteknologisesuaidenganbidangkeahliannya;
c) peningkatankapasitasmasyarakat;atau
d) pemberdayaanmasyarakat
Kegiatanpengabdian kepadamasyarakatwajibmempertimbangkan standarmutu,
keselamatankerja,kesehatan,kenyamanan,sertakeamananpelaksana,masyarakat,
danlingkungan.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai
salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian
pembelajaranlulusandanketentuantentangPendidikanVokasi
Kegiatanpengabdiankepadamasyarakatyangdilakukanolehmahasiswadinyatakan
dalambesaransks.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah,
terukur,danterprogram
4)StandarpenilaianPKM
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentangpenilaianterhadapprosesdanhasilpengabdiankepadamasyarakat.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
106
Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara
terintegrasipalingsedikitmemenuhiunsur:
a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus
meningkatkanmutupengabdiankepadamasyarakat;
b) objektif,yangmerupakanpenilaianberdasarkankriteriapenilaiandanbebasdari
pengaruhsubjektivitas;
c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan
prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada
masyarakat;dan
d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya
dapatdiaksesolehsemuapemangkukepentingan
Kriteriaminimalpenilaianhasilpengabdiankepadamasyarakatmeliputi:
a) tingkatkepuasanmasyarakat;
b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat
sesuaidengansasaranprogram;
c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara
berkelanjutan;
d) terciptanyapengayaansumberbelajardan/ataupembelajaransertapematangan
sivitasakademikasebagaihasilpengembanganilmupengetahuandanteknologi;
atau
e) teratasinyamasalahsosialdanrekomendasikebijakanyangdapatdimanfaatkan
olehpemangkukepentingan
5) StandarpelaksanaPKM
Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
kemampuanpelaksanauntukmelaksanakanpengabdiankepadamasyarakat
Pelaksana pengabdian kepadamasyarakat wajibmemiliki penguasaanmetodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta
tingkatkerumitandankedalamansasarankegiatan.
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan
melaksanakanpengabdiankepadamasyarakat
PendidikanVokasiharusmenetapkanStandarpelaksanaanPKMyangmenyangkut
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan
berdasarkan:
a) kualifikasiakademik;dan
b) hasilpengabdiankepadamasyarakat
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
107
c) Dosen tetap pada programstudiharus mampu memilih sertamenentukan
jeniskegiatanyangsesuaidengankebutuhanmasyarakatdan/ataumitraPKM.
d) Dosen tetap pada program studi harus mampu menyusun anggaran kegiatan
pengabdiankepadamasyarakat.
e) DstsesuaidenganSNDikti.
6) StandarsaranadanprasaranaPKM
Standar sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakatmerupakan kriteria
minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses
pengabdian kepadamasyarakatdalam rangkamemenuhihasil pengabdian kepada
masyarakat.
Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas
PendidikanVokasiyangdigunakanuntuk:
a) memfasilitasipengabdiankepadamasyarakat,palingsedikityangterkaitdengan
penerapanbidang ilmudari program studi yangdikelolaPendidikanVokasi dan
areasasarankegiatan;
b) prosespembelajaran;dan
c) kegiatanpenelitian
7) StandarpengelolaanPKM
Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal
tentangperencanaan,pelaksanaan,pengendalian,pemantauandanevaluasi, serta
pelaporankegiatanpengabdiankepadamasyarakat.
Kelembagaan pengelola PKM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat,
lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang
sejenissesuaidengankebutuhandanketentuanPendidikanVokasi.
Kelembagaanwajibmenyusundanmengembangkan rencanaprogrampengabdian
kepadamasyarakatsesuaidenganrencanastrategispengabdiankepadamasyarakat
PendidikanVokasi;
a) menyusundanmengembangkanperaturan,panduan,dansistempenjaminan
mutuinternalkegiatanpengabdiankepadamasyarakat;
b) memfasilitasipelaksanaankegiatanpengabdiankepadamasyarakat;
c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat;
d) melakukandiseminasihasilpengabdiankepadamasyarakat;
e) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada
masyarakat;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
108
f) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat
yangberprestasi;
g) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada
lembagalainmelaluikerjasama;
h) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
saranadanprasaranapengabdiankepadamasyarakat;dan
i) menyusunlaporankegiatanpengabdianpadamasyarakatyangdikelolanya;
j) melakukan analisis kebutuuhan yangmenyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi
saranadanprasaranapengabdiankepadamasyarakat;dan
k) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada
masyarakat dalammenyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat
palingsedikitmelaluipengkalandatapendidikantinggi.
8) StandarpendanaandanpembiayaanPKM
Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan
kriteriaminimal sumber danmekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian
kepadamasyarakat.
Mekanismependanaandanpembiayaanpengabdiankepadamasyarakatdiaturoleh
pemimpinPendidikanVokasi.
Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada
masyarakat.
Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada
masyarakat.
Selain dari dana internal Pendidikan Vokasi, pendanaan pengabdian kepada
masyarakatdapatbersumberdari pemerintah, kerja samadengan lembaga laindi
dalammaupundiluarnegeri,ataudanadarimasyarakat.
Pendanaan pengabdian kepadamasyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan
untukmembiayai:
a) perencanaanpengabdiankepadamasyarakat;
b) pelaksanaanpengabdiankepadamasyarakat;
c) pengendalianpengabdiankepadamasyarakat;
d) pemantauandanevaluasipengabdiankepadamasyarakat;
e) pelaporanpengabdiankepadamasyarakat;dan
f) diseminasihasilpengabdiankepadamasyarakat.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
109
Danapengelolaanpengabdiankepadamasyarakatdigunakanuntukmembiayai:
a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada
masyarakat;dan
b)peningkatankapasitaspelaksana.
C.PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan
secara bertahap atau sekaligus meliputi seluruh Standar Pendidikan Vokasi. Tahap
PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiditetapkansesuai
budaya ataupun lokalitas serta kekhasan Pendidikan Vokasi di suatu perguruan tinggi.
ApabilapelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidilakukan
secara bertahap, maka Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi
mengenaiPembelajaranharusdidahulukankarenalangsungberkaitandenganmutululusan
sertakepuasanmahasiswa(internalstakeholders).
Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan
implementasi agar SPMI dapat terpenuhi. Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanVokasiberartiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
yangtelahditetapkandijadikandasardalampelaksanaanstandartersebut.Dengandemikian,
akandiperolehkepuasanstakeholderskarenasemuayangdijanjikanperguruantinggi telah
dipenuhi. Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi
dilakukansesuaidengankebijakanSPMIyangtelahditetapkan.
TahapPelaksanaanStandar
No Kegiatan Keterangan
1 Persiapan • Memahami Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah
ditetapkansebelumnya.
• PenetapanPenanggungjawabPelaksanaan setiapStandardalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasimelaluirapatpleno
disetiapunit(misalnyarapatplenopenentuanDosenpengampu
ataupun koordinator masing2 Mata Kuliah dan ataupun
praktikum/bengkel/kuliahlapangan).
• Identifikasi semua sarana-prasarana yang diperlukan untuk
pelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanVokasi.
• Koordinasi dengan seluruh pihak/unit yang terkait dengan
pelaksanaansetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanVokasi.
2 PelaksanaanStandar
PendidikanVokasi
• PenanggungjawabpelaksanaanStandardalamSPMI(Standar
Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melaksanakan seluruh
kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah
ditetapkan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
110
• Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat
pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar
peserta,luarankegiatandancatatanlainyangperlu).
3 RapatplenoUnit
PelaksanaStandar
PendidikanVokasi
• Secararegulardanterjadwalunitmenyelenggarakanrapatpleno
sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksanaan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi
untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala
pelaksanaankegiatanyangmenjaditanggungjawabnya.
• Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk
ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan Standar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dan/atau
stafunitterkait.
4 Evaluasidan
peningkatan
PelaksanaanStandar
PendidikanVokasi
• Seluruhkeputusantentangtindakankorektifyangberkelanjutan
yangdiambilpadarapatplenodiatasharusdicatatagarmenjadi
‘bestpractices’dimasamendatang.
• Kegiatanrapatplenoinimerupakansalahsatukegiatanevaluasi
atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Vokasi yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut
yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
5 Survaiaudience • Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk
Pendidikan Vokasi sangat perlu dilakukan survai melalui
kuesioner terhadap audience atau obyek pelaksanaan StandarPendidikan Vokasi (misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan
pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/klien kegiatan
pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas
semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk
masukandansaranuntukperbaikan.
• Hasil survaiperludianalisisagardapatdiberikanusulperbaikan
pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanVokasidisiklusberikut.
6 Laporandanportofolio • Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Vokasi (misal di akhir semester atau di akhir
tahun kuliah), seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus
membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sesuai dengan isi
danformatlaporanyangtelahditetapkan.
• Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar
Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harusmembuat catatan dengan
format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat
jikadimasamendatangdilakukanpergantianpenanggungjawab
pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanVokasi,sehingga‘bestpractices’pelaksanaanStandardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat
ditingkatkansecaraberkelanjutan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
111
DEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
SecaraumumdapatdikemukakanbahwaEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(Standar
Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)bertujuanuntukpengendaliandanpeningkatanmutu.Prosesevaluasidisini
tidakdimaksudkanuntukmencarikesalahan,apalagikesalahanseseorang,melainkanuntuk
menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus
menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai
denganisiStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkan.
EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)dilakukanterhadapsemuastandar,
baikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggisendiri.
1.Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanVokasi
a)Prosedur evaluasi diawali denganmenetapkan siapa yang bertugas untukmelakukan
evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi
Diagnostik,EvaluasiFormatif,danEvaluasiSumatif.
Evaluasi Diagnostik dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Vokasi diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan
dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut,
perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapatberlangsungdenganbaik.
EvaluasiFormatifdilakukanpadasaatsetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
Pendidikan Vokasi diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar
tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanVokasisesuaidenganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikan
Vokasiyangtelahditetapkan.
Evaluasi Sumatif dilakukanpada saatpenerapan setiapStandardalamSPMI (Standar
Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan
perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua
pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanVokasitersebutberpartisipasiaktifdalamkegiatanevaluasiini.
b)Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam
SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasimenggunakan formulir atau instrumen
evaluasiyangsudahdisiapkansebelumnya.PengukuranterhadapketercapaianStandar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara periodik,
misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
112
c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (findings) berupa penyimpangan, kelalaian,
kesalahan,atausejenisnyadaripenyelenggaraanpendidikanyangtidaksesuaidengan
isiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.Timevaluasijugaharus
mencatatbiladitemukanketidak-lengkapandokumen,sepertiprosedurkerja,formulir,
dsbdarisetiapStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelah
dilaksanakan.
2.Pihak-Pihak yang dapatmenjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti)PendidikanVokasi
EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanVokasidapat
dilakukanolehberbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan
cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk
maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (monev), oleh Atasan,
misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh Tim Auditor Internal, melalui
kegiatanAuditMutuInternal(AMI).
EvaluasimelaluikegiatanAMIdiperlukanuntukmenjaminakuntabilitas,obyektivitas,dan
independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
pendidikanVokasi.HalinisesuaidenganamanatPasal5ayat(2)PermenristekdiktiNo.62
Tahun2016TentangSPMDiktiyangmengaturbahwaEvaluasiPelaksanaanStandarDikti
dilakukanmelaluiAMI. AMImerupakan kegiatan yang independen,obyektif, terencana
secarasistemik,danberdasarkanserangkaianbukti.
Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk
melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah
selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi
yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian
pelaksanaanAMIdenganperaturanyang berlaku,mengevaluasiefektifitasAMI sebagai
sebuahsistem,danmengidentifikasipeluangperbaikansistemAMI.
ContohpelaksanaanAMIsebagaiberikut:
a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan
Vokasi;
b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi teraudit (pimpinan perguruan tinggi dan
pimpinan unit) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanVokasi;
c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanVokasikepadapimpinanperguruantinggi.
Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara
terpisahantarapimpinanunit,dosen,mahasiswa,tenagakependidikan,penggunalulusan,
danpihaklainterkait.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
113
Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan
kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat
dicapaisecaraefisiendanefektif,melalui:
d. Pemeriksaankehandalansistempengelolaandana;
e. Pemeriksaanefisiensidanpemanfaatansumberdaya;
f. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk
memastikanketaatanterhadapkebijakan,rencana,danprosedur.
PraktikbaikAMIdijalankanmelaluibeberapalanglah,yaitu:
a. Menyiapkanformuliryangberisiaspekyangakandiauditdalamauditkecukupanatau
deskevaluationuntukdigunakanolehauditoratauatasan;
b. Menyusuan daftar temuan (findings) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan
ataupenyimpangandariStandardalamSPMI (StandarDikti)untukPendidikanVokasi
yang telahditetapkan. Temuandapatmerupakan ketidaksesuaianmayor atauminor.
Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut
disampaikankepadateraudit(pimpinanperguruantinggidanpimpinanunit);
c. Menyelenggarakan rapat dengan teraudit untuk menentukan tindak lanjut oleh
teraudit terhadap temuan. Teraudit dapatmelakukan klarifikasi, pertanyaanmaupun
sanggahanterhadaptemuantersebut.Tindaklanjutyangtelahdisetujuidisusundalam
laporan audit disertai kesepakatanwaktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor
atauatasanbersamateraudit.
SalahsatupraktekbaikpelaksanaanAMIdisuatuperguruantinggisebagaiberikut:
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
114
E.PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
SecaraumumdapatdikemukakanbahwadalamSPMI langkahsetelahEvaluasiPelaksanaan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan Pengendalian
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Dari Evaluasi
PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiterdapat4(empat)
kemungkinankesimpulan,yaitu:
1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi mencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melampaui
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;
3. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasibelummencapai
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi menyimpang
dariStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangtelahditetapkan;
PadaTabel1ditunjukkanlangkahpengendalianyangperludilakukanyangbergantungpada
hasilEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
Tabel 1 Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasilEvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
No PelaksanaanStandarDikti PengendalianStandarDikti
1MencapaiStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanVokasi.
Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian
danberupayameningkatkanStandardalamSPMI
(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
2MelampauiStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanVokasi
Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan
danberupaya lebihmeningkatkanStandardalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
3BelummencapaiStandardalamSPMI(Standar
Dikti)untukPendidikanVokasi
Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi
pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanVokasiagarStandardalamSPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat
dicapai
4MenyimpangdariStandardalamSPMI
(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi
pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Vokasi agar pelaksanaan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Vokasi kembali pada Standar dalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
DidalampernyataanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi,salahsatu
unsuryangperluadaadalahpelaksanastandar,atauunsurAudience jikadigunakanbentukrumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidenganABCD.Dengandemikian,pihakyangharusmengendalikanpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
115
untuk Pendidikan Vokasi adalah pihak yang mengelola pelaksanaan Standar dalam SPMI(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, apabila Standar Proses
Pembelajaranmenyatakanbahwa:“Dosenharusmelaksanakanperkuliahanberbentuktatap
mukapalingsedikit16(enambelas)kalidalamsatusemestertermasukkegiatanpenilaian”,
maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian apabila dari hasil evaluasi
pelaksanaan standar tersebut ditemukan ada dosen yang hanya melaksanakan kegiatan
perkuliahanberbentuktatapmukasebanyak10(sepuluh)kali,adalahpihakyangmengelola
dosen,misalnyaKetuaJurusan,ataupihaklainyangsesuaidengantatakeloladiperguruan
tinggitersebut.
Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi
merupakanbagianpentingdidalamSPMIyangdapatmenjaminbahwaStandardalamSPMI
(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapattercapaiatauterlampaui.Walaupunsepintas
nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Vokasi merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi
pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sebenarnya di
dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
VokasijugatercakupmaknapencegahanatastidaktercapainyaStandardalamSPMI(Standar
Dikti)untukPendidikanVokasi.
Hal ini terlihatdidalamTabel1,yaitupadakasuske tiga.SeandainyasuatuStandardalam
SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi belum tercapai, maka perlu ada tindakan
koreksipelaksananStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiagarStandar
dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapatdicapai.Untukitu,didalamSPMI,
Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak
cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu
dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan
berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan ataumonitoring atau Evaluasi Diagnostik.Kembali ke contoh kegiatan perkuliahan dosen di atas, pemantauan perlu dilakukan
sepanjang semester, tidak hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila
diperlukan,dapatdilakukansebelumsemesterberakhir.
Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang
didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Vokasi, pada Tabel 2 diberikan beberapa contoh. Pada tabel tersebut, Standar
dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi yang dijadikan contoh adalah Standar
dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
Tabel 2. Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanVokasi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
116
NoDalamhalStandardalamSPMI(StandarDikti)yangtelahditetapkanadalah
DalamhalhasilevaluasipelaksanaanStandardalamSPMI(Standar
Dikti)
LangkahpengendalianpelaksanaanStandardalamSPMI
(StandarDikti)
1 Pimpinanunitpengelola
programstudipadaProgram
DiplomaEmpatharus
menjaminbahwamasa
belajarmahasiswapaling
lama7(tujuh)tahun.
Terdapatsejumlah
mahasiswayangdalam7
(tujuh)tahunbelumlulus
dariProgramDiplomaEmpat
tersebut
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
padaProgramDiplomaEmpatharus
melakukanevaluasiterhadapprestasi
mahasiswasetiapsemesteruntuk
mencegahterjadinyamahasiswa
putus/gencatstudi
2 Pimpinanunitpengelola
programstudipadaProgram
MagisterTerapanharus
menjaminbahwadosendi
programstuditersebut
berkualifikasiakademik
lulusanProgramDoktor
Terapan/yangsetarayang
relevandenganprogram
studiataubersertifikat
profesiyangrelevandengan
programstudi,dan
berkualifikasiakademik
setaradenganjenjang9
(sembilan)KKNI
Terdapatsejumlahdosendi
ProgramMagisterTerapan
tersebutyangbelum
memenuhiStandardalam
SPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanVokasi.
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
harusmengupayakanagarseluruh
dosenpadaProgramMagisterTerapan
tersebutmemenuhistandar,misalnya
denganstudilanjut,dengansertifikasi
profesi,dan/ataudenganpenyetaraan
kejenjang9(sembilan)KKNI
3 Pimpinanunitpengelola
programstudipadaProgram
DoktorTerapanharus
menjaminbahwapaling
sedikit2(dua)dosentetapdi
ProgramDoktorTerapan
tersebutadalahprofesor
Ternyatajumlahprofesordi
ProgramDoktorTerapan
tersebuthanya1(satu)
orang
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
harusmengupayakanpengangkatan
dosentetapprofesordan/atau
peningkatanjabatanakademikdosen
tetapyangbelumprofesorkeprofesor
4 Didalamkurikulumprogram
studipadaProgramDiploma
Empat/SarjanaTerapan,
pimpinanunitpengelola
programstudiharus
menjaminbahwapenelitian
mahasiswamengarahpada
pemenuhancapaian
pembelajarandan
dinyatakandalambesaran
skstertentu
Ternyatabahwapenelitian
yangdilakukanmahasiswa
padaProgramDiploma
Empat/SarjanaTerapan
tidakmempunyaibesaran
sks
Pimpinanunitpengelolaprogramstudi
harusmeninjaukembalikurikulum
programstuditersebutdengan
memasukkanpenelitianmahasiswa
yangdinyatakandalambesaransks
tertentu
5 Pimpinankelembagaan
penelitiandiperguruan
tinggiharusmemfasilitasi
diseminasipenelitianyang
dilaksanakanolehdosendan
Ternyatabahwaterdapat
sejumlahpenelitiantidak
didiseminasikan
Pimpinankelembagaanpenelitian
harusmelaksanakandiseminasiuntuk
seluruhpenelitianyangdilaksanakan
olehdosendanmahasiswa
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
117
mahasiswa
6 Pimpinanperguruantinggi
harusmelakukananalisis
kebutuhanyangmenyangkut
jumlah,jenis,danspesifikasi
saranadanprasarana
penelitiandiperguruan
tinggitersebut
Ternyatabahwadi
perguruantinggitersebut
analisiskebutuhanterkait
spesifikasisaranadan
prasaranapenelitiantidak
dipenuhi
Pimpinanperguruantinggiharus
melakukananalisiskebutuhanterkait
spesifikasisaranadanprasarana
penelitian
7 Pimpinankelembagaan
pengelolaanpengabdian
kepadamasyarakat(PkM)
harusmelakukan
pemantauandanevaluasi
pelaksanaanPkMdi
perguruantinggitersebut
Ternyatabahwabeberapa
kegiatanPkMdiperguruan
tinggitersebuttidak
dipantau
Pimpinankelembagaanpengelolaan
PkMmencaripenyebabtidak
terpantaunyabeberapakegiatanPkM,
sertamengambillangkahstrategisagar
seluruhkegiatanPkMdipantaudan
dievaluasi
SikluspelaksanaanSPMIditetapkansesuaiperiodePelaksanaan(PkeduadariPPEPP)setiap
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi,sehinggamemungkinkanuntuk
mengidentifikasi akarmasalahyangakandigunakanuntukmelakukan langkahpeningkatan
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasitersebut.Denganpertimbangan
masastudipadaPendidikanVokasi,makasiklusuntukmelakukanEvaluasiSumatifmelalui
F.PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, baik Program
Diploma,ProgramMagisterTerapanmaupunProgramDoktorTerapanmerupakan tahapP
terakhirdari siklusPPEPPdidalamSPMI. Tahap iniditempuh setelah suatuprogram,unit
pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4
(empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan
PengendalianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi,hinggaakhirnya
mampumemenuhiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.
Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak mungkin
dilakukanjikaStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiitubelummelalui
tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi
terlebihdahulu,sekalipunperguruantinggitelahmelaksanakanStandardalamSPMI(Standar
Dikti)untukPendidikanVokasi itu. Sebaliknya, setelahsuatuStandardalamSPMI (Standar
Dikti)untukPendidikanVokasidievaluasipelaksanaannya, tetapi tidakditingkatkan isi atau
luas lingkupnya,makamutu perguruan tinggi tersebut tidak akanmengalami peningkatan,
padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu masih dapat
ditingkatkan.
Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan
kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untuk Pendidikan Vokasi tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
118
berkelanjutan (kaizen) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh
perkembangan di dalammasyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
tuntutandaripemangkukepentinganeksternalyangmenginginkanlayananpendidikanyang
lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran pendidikan Vokasi, dan
perkembangansumberataubahanajarpendidikanVokasidapatmerupakandoronganbagi
perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanVokasimelalui SPMI. Perlu dikemukakanbahwa yangharusditingkatkanbukan
hanyaPelaksanaan,EvaluasiPelaksanaanataupunPengendalianPelaksanaanStandardalam
SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi,melainkan terutama isi Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanVokasiitusendiri.
PeningkatanisiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasidapatdilakukan
secara serentakatau secaraparsial.PeningkatanStandardalamSPMI (StandarDikti)untuk
Pendidikan Vokasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada
masing-masingStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi.Sebagaicontoh,
kaizenisiStandarKompetensiLulusanyangdinyatakandalamcapaianpembelajaranlulusan
(CPL)untukProgramDiplomaSatudapatdilakukansetiaptahun,sedangkanuntukProgram
Diploma Empat/Sarjana Terapan diperlukan paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelah
menghasilkan lulusan dari program pendidikan tersebut untuk dapat mengevaluasi dan
menilai ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan tersebut. Sebaliknya, kaizen isi StandarKebersihandapatdilakukansetiapbulanatausetiapsemester.
1.ProsedurPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
a) Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus
dilakukan oleh Pelaku (Audience) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Vokasi tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu
diperhatikanbahwaagar tidak terjadikaizen secarasporadisuntukbeberapaStandardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tertentu denganAudience yangsama, sebaiknya kaizen terhadap seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
Pendidikan Vokasi dilakukan secara kelembagaan, yaitu pemimpin perguruan tinggi
(Rektor/Ketua/Direktur)harusmengoordinasikankegiatanpeningkatanStandardalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiini.DapatpulakoordinasikaizenStandardalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan olehUnit Penjaminan
Mutupadaperguruantinggiyangbersangkutan(jikaada),atauolehTimPeningkatan
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang secara khusus
dibentukolehpemimpinperguruantinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
b) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmempelajarilaporan
hasil Pengendalian StandardalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanVokasi yang
menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Vokasitelahterpenuhi,denganmengundangpejabatstrukturaldanparapihakterkait
untukmengevaluasi isi Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi
tersebut;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
119
c) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar
Dikti)untukPendidikanVokasiyangakanditingkatkan.UnitPenjaminanMutu(jikaada)
atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan benchmarking, karena
benchmarkingmerupakancaramengetahui seberapa jauhperguruan tinggi lain telah
melaksanakanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangakan
ditingkatkan;
d) UnitPenjaminanMutu(jikaada)atauTimyangdibentuktersebutmelakukanrevisi isi
Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi yang akan ditingkatkan,
sehinggamenjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang
baruyanglebihtinggidariStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
sebelumnya.
2. HasilPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat
berupa:
a) RumusanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasiyangbaruuntuk
menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi
sebelumnya,misalnyapeningkatanDegreedanCompetencesuatuStandardalamSPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan
ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapanyangperluditingkatkankarenahasilevaluasi
dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah
memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasil benchmarkingmenunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00 dan
permintaanpenggunalulusanjugamenghendakimutululusanyanglebihbaik.Untuk
itu, pemimpinperguruan tinggimengkoordinasikan kegiatanpeningkatan IPK Lulusan
ProgramDiplomaEmpat/SarjanaTerapanmenjadilebihtinggidari2,00;
b) StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasibaruyangbelumpernah
ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini
sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar
minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan,
penelitian, pengabdian kepadamasyarakat dan kegiatanpenunjang lainnya, sehingga
wajibdilampauioleh setiapperguruan tinggidenganmerumuskanStandarDikti yang
ditetapkanolehperguruantinggisendiri.SebagaicontohupayaKemenristekdiktiuntuk
meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen atau lulusan Program Magister
(termasukProgramMagisterTerapan)danProgramDoktor(termasukProgramDoktor
Terapan) di tingkat nasionalmaupun internasional, akanmemerlukan Standar dalam
SPMI (StandarDikti)untukPendidikanVokasibarumengenaiStandarHasilPenelitian
yangbelumpernahadadisuatuperguruantinggi.
c) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru yang menambah
jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ada
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
120
sebelumnya.PenambahanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
baruinidiperlukanuntukmelengkapimacamStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanVokasiyangtelahditetapkan,atauuntukmenyesuaikandanmemanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penambahan dan
penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi mutakhir, sehingga
diperlukan Standar Sarana yang baru dalam proses pembelajaran berbasis teknologi
mutakhirtersebut.
3.ContohPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasi
Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian
Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek Audience standar tidakditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian
Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah Behaviour, Competence, Degree, ataukombinasiketiganya.Contoh:semulaisiStandarPenilaianPembelajaranadalah:
“Dosenpengasuhmatakuliah(A)harusmelaksanakanpenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa (B)denganmateripenilaianyangmampumengukurcapaianpembelajaranmatakuliah(C),palingsedikitpadaperempat,tengahdanakhirsemester(D)”.
Setelah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut
dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi
setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen)
memenuhiaspekdegree(D)StandarPenilaianPembelajarantersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koresi (pengendalian)
oleh pemimpin unit pengelola program studi, sehingga dapat langsung dilakukan
peningkatanaspekCompetence,sebagaiberikut:
“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajarmahasiswakepadaTimVerifikasiSoalJurusan(B)agaradakesesuaianmateripenilaiandengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelummelaksanakan penilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa(D)”.
Ilustrasi tersebutmenggambarkanbahwasemulayangdievaluasidanperluditingkatkan
hanya unsur Degree (D) yaitu “tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”,tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur
Competence (C) berupa “kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaranmatakuliah”. Dalamhal inikesesuaianpenilaianhasilbelajardengankompetensimata
kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan
melewatitahapverifikasiolehTimkhusus.Dengandemikianterjadiperbaikancaraatau
rencanakerjauntukmencapaiIsiStandarPenilananPembelajaran.
Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat
diadopsi oleh dosen (Audience) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan ujipublikuntukmenampungmasukan,kritik,dansarandaripimpinan,dosen,bilaperludari
tenagakependidikan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
121
Berdasarkanmasukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran
disempurnakan,danmasukkeTahapPenetapanStandaryangmerupakanPpertamadari
siklusPPEPPsuatustandar.
Kegiatan pada tahap ini dilakukan olehUnit PenjaminanMutu atau Tim (jika ada) atau
olehpejabat terkait dengan tugasmelanjutkanpembahasan, perumusan, sosialisasi dan
penetapanStandarPenilaianPembelajaran yangbaru.Denganadanya rumusanStandar
Penliaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penliaian
Pembelajaranyanglama,siklusPPEPPakandimulaikembalidaritahapPenetapanStandar
dalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanVokasibaru.
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
122
BabVISistemPenjaminanMutuInternalPendidikanProfesiA. GambaranUmumPendidikanProfesi
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) jenis
pendidikan,yaitupendidikanakademik,pendidikanvokasidanpendidikanprofesi.
Yangdimaksuddengan jenispendidikanprofesimenurutUUDiktiadalahpendidikanTinggi
setelah program sarjana yangmenyiapkanMahasiswa dalam pekerjaan yangmemerlukan
persyaratankeahliankhusus.
Jenis pendidikan profesi meliputi 2 (dua) program pendidikan, yaitu program profesi danprogramspesialis.
BerdasarkanUUDikti, tujuanmasing-masing programpendidikan tersebut dapat diuraikan
sebagaiberikut:
1. Programprofesimerupakanpendidikankeahliankhususyangdiperuntukkanbagilulusan
program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan
memperolehkecakapanyangdiperlukandalamduniakerja.
2. Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan
diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai
profesionaluntukmengembangkanbakatdankemampuannyamenjadispesialis.
Menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) UU Dikti, program profesi dan programspesialis dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan
Kementerian,Kementerianlain,LembagaPemerintahNonKementerian,dan/atauorganisasi
profesiyangbertanggungjawabatasmutulayananprofesi.
Penyelenggaraanpendidikanprofesi, yangmeliputi programprofesi danprogram spesialis,
dapat dimandatkan kepada perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah
tinggi,ataupolteknikapabilamemenuhisyaratsesuaiperaturanperundang-undangan.
Kata ‘dapat’ menunjukkan bahwa pendidikan profesi seharusnya diselenggarakan oleh
organisasi profesi terkait, namun dalam hal organisasi profesi belum dapat
menyelenggarakannya, maka penyelenggaraannya dilakukan oleh universitas, institut,
sekolah tinggi, atau polteknik yang harus bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian
lain,LembagaPemerintahNonKementerian,dan/atauorganisasiprofesiyangbertanggung
jawabatasmutulayananprofesi.HalinidikemukakandalamPenjelasanPasal24ayat(2)UU
Diktiyangmenyatakanbahwaprogramprofesimerupakantanggungjawabdankewenangan
Kementerian,Kementerian lain, LPNK,dan/atauorganisasiprofesi yangbertanggung jawab
atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat
menyelenggarakannyabekerjasamadenganKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atau
organisasiprofesi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
123
Adapun tentangnamaprogramprofesidanprogramspesialis, PenjelasanPasal24ayat (2)
danPasal25ayat(2)UUDikti,menyatakansebagaiberikut:
a. Programprofesi dapatmenggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi
dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung
jawabatasmutulayananprofesi;
b. Programspesialisdapatmenggunakannamalainyangsederajatdanmemiliki tingkatan,
antara lain program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional
pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK,
dan/atauorganisasiprofesiyangbertanggungjawabatasmutulayananprofesi.
B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
Secaraumum,diatastelahdikemukakanapa,mengapa,bagaimana,siapa/pihakmana,dan
bilamanapenetapanStandarSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi.Didalambagian
iniakandiuraikantentangmacamdantahappenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanProfesi.
1. MacamStandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesiBerbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dapat
diklasifikasikansesuaidenganstrukturStandardalamSPMI(StandarDikti)padaumumnya
sebagaiberikut:
a. SNDiktiuntukPendidikanProfesi
SNDikti telahditetapkandi dalamPermenristekdiktiNo. 44 Tahun2015Tentang SN
Dikti,sehinggaketikamenetapkanSNDiktiuntukPendidikanProfesi,makasemuaSN
Dikti yang relevan dengan Pendidikan Profesi dalam Permenristekdikti tersebut
merupakanstandarminimumdanwajibditetapkansebagaiSNDiktiuntukPendidikanProfesidiperguruantinggiyangbersangkutan.
SNDiktiuntukPendidikanProfesimemilikistrukturyangsamadenganstrukturSNDikti
padaumumnya,sebagaiberikut:
1) KelompokStandarNasionalPendidikanyangterdiriatas:
a) Standarkompetensilulusan;
b) Standarisipembelajaran;
c) Standarprosespembelajaran;
d) Standarpenilaianpembelajaran;
e) Standardosendantenagakependidikan;f) Standarsaranadanprasaranapembelajaran;
g) Standarpengelolaanpembelajaran;dan
h) Standarpembiayaanpembelajaran;
2) KelompokStandarNasionalPenelitianyangterdiriatas:
a) Standarhasilpenelitian;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
124
b) Standarisipenelitian;c) Standarprosespenelitian;d) Standarpenilaianpenelitian;e) Standarpeneliti;f) Standarsaranadanprasaranapenelitian;g) Standarpengelolaanpenelitian;danh) Standarpendanaandanpembiayaanpenelitian;
3) KelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatyangterdiriatas:
a) StandarhasilPKM;
b) StandarisiPKM;
c) StandarprosesPKM;
d) StandarpenilaianPKM;
e) StandarpelaksanaPKM;
f) StandarsaranadanprasaranaPKM;
g) StandarpengelolaanPKM;dan
h) StandarpendanaandanpembiayaanPKM.
b. StandarDiktiyangditetapkanolehperguruantinggiuntukPendidikanProfesi
Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Profesi yang
ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang wajib danmelampauiSNDiktiuntukPendidikanProfesi.
Pengertian ‘melampaui’ dimaksudkanbahwamacam dan jumlah StandarDikti untukPendidikanProfesiyangditetapkansendiriolehperguruantinggidapatberupastandar
yangisinyamelebihiSNDikti(kedalamanvertikal),ataupundapatberupastandaryang
belum tercakup dalam SN Dikti (kedalaman horizontal), sehingga memberikan
kekhasan pada Pendidikan Profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
tersebut.
Penentuanmacam dan jumlah Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruantinggi iniditentukanberdasarkanvisiperguruantinggiyangbersangkutan,karenavisiperguruantinggimerupakantolokukurutamauntukmenentukanmacamdanjumlah
Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Semakin jauh visiperguruan tinggi yangditetapkan,maka semakinberagam jumlah StandarDikti yang
ditetapkansendiriolehperguruantinggiyangbersangkutan.
Sehubungandenganitu,kepemilikanvisiperguruantinggiolehsuatuperguruantinggi
merupakan persyaratan mutlak, selain karena akan memberikan arah ke mana
perguruan tinggiakandikembangkan, jugaberfungsi sebagai tolokukurutamadalam
menetapkanmacamdanjumlahStandarDiktiyangditetapkansendiriolehperguruan
tinggi. Menurut Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, struktur Standar Dikti yang ditetapkan
sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas Kelompok Standar Bidang Akademik danKelompokStandarBidangNonAkademik.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
125
1) Kelompok Standar Bidang Akademik untuk Pendidikan Profesi antara lain dapatterdiriatas:
a) StandarpendidikanuntukPendidikanProfesiyangmelampauiKelompokStandar
Nasional Pendidikan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok
StandarNasionalPendidikandalamSNDikti;
b) StandarpenelitianuntukPendidikanProfesiyangmelampauiKelompokStandar
Nasional Penelitian dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok
StandarNasionalPenelitiandalamSNDikti;
c) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Profesi yang
melampauiKelompokStandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakatdalamSN
Dikti, atau selain yang merupakan Kelompok Standar Nasional Pengabdian
KepadaMasyarakatdalamSNDikti;
2) KelompokStandarBidangNonAkademikuntukPendidikanProfesiyangantaralaindapatterdiriatas:a) Standar pengelolaan untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar
Pengelolaan dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar Pengelolaan
dalamSNDikti;
b) StandarkeuanganuntukPendidikanProfesiyangmelampauiStandarPendanaan
danPembiayaandalamSNDikti,atauselainyangmerupakanStandarPendanaan
danPembiayaandalamSNDikti;
c) Standar ketenagaan untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar Dosen
dan Tenaga Kependidikan dalam SNDikti, atau selain yangmerupakan Standar
DosendanTenagaKependidikandalamSNDikti;dan
d) Standar sarana prasarana untuk Pendidikan Profesi yang melampaui Standar
Sarana dan Prasarana dalam SN Dikti, atau selain yang merupakan Standar
StandarSaranadanPrasaranadalamSNDikti;
e) Standar kemahasiswaan untuk Pendidikan Profesi yang melampaui SN Dikti
karenatidakadadidalamSNDikti;
f) Standar kerjasama untuk Pendidikan Profesi yang melampaui SN Dikti karena
tidakadadidalamSNDikti;
g) StandarlainyangditurunkandarivisiperguruantinggiuntukPendidikanProfesiyangmelampauiSNDiktikarenatidakadadidalamSNDikti.
BaikSNDiktimaupunStandarDiktiyangditetapkanolehPerguruanTinggisendiriuntuk
PendidikanProfesidapatditurunkanmenjadisatuataulebihStandarTurunan.
2. TahapPenetapanStandarSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesi
Penetapan Standar SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Profesi dapat dilakukan
dengancarasebagaiberikut:
a. KetersediaanDokumenKebijakanSPMIuntukPendidikanProfesiSebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan
mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
126
terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut yang dimuat dalam
DokumenSPMI.DidalamDokumenSPMItersebutdapatditemukanVisiPerguruanTinggiyangbersangkutanyangberfungsisebagaitolokukurpenetapanStandarDikti(SNDikti dan StandarDikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri). Selain itu, di
dalam Dokumen Kebijakan akan ditemukan pulamacam dan jumlah Standar DiktiyangakandiimplementasikanmelaluiSPMI.
b. KetersediaanDokumenManualSPMIuntukPendidikanProfesi
SetelahVisiPerguruanTinggidanmacamsertajumlahStandardalamSPMI(Standar
Dikti) untuk Pendidikan Profesi diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka
penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi harus
dilakukanberdasarkanManualPenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanProfesiyangmerupakansalahsatumanualdariDokumenManualSPMIyangmemuatpulaManualPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti),Manual
Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Pengendalian
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), danManual Peningkatan Standar
dalamSPMI(StandarDikti).
Berdasarkan uraian tentang Manual SPMI di dalam Bab III di atas, maka khusus
tentang penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi,
harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalamManual
SPMI):
1) MacampekerjaanyangharusdilakukandalamPenetapan (PPertamadari siklusPPEPP)StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
a) MenghubungidanmelakukankerjasamadenganKementerian,Kementerianlain,
LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan
diselenggarakan,sertamemintawakildarimereka;
b) Membentuk Tim Perumus Standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang
ditetapkanperguruantinggisendiri)untukPendidikanProfesi,yangterdiriatas:
(1) Pimpinanperguruantinggi;
(2) WakildariKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi
terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan;
(3) Pimpinanfakultas(jikaada);
(4) Pimpinanunitpengelolaprogramstudi;dan
(5) dosen.
Jika perguruan tinggimemiliki unit khusus SPMI,maka unit tersebut yang akan
mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanProfesi,denganmelibatkanwakildariKementerian,Kementerianlain,
LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan
diselenggarakan;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
127
c) Mengambil Visi Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen
KebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;
d) Mengambil nama Standar dalam SPMI (Standar Dikti)untuk Pendidikan Profesiyang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) sebagaimana dicantumkan dalam
DokumenKebijakanSPMIPerguruanTinggiyangbersangkutan;
e) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan
denganpenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;
f) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikan Profesi yang akan digunakan, antara lain dalam bentuk ABCD(Audience,Behavior,Competence,Degree) atauKPI (KeyPerformance Indicator)ataubentuklainyangdipandangpalingcocok;
g) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar dalam SPMI (Standar
Dikti) untuk Pendidikan Profesi yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, danhasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan
StandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;
h) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikan Profesi kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga
kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja
danduniaindustri,alumni,danpihaklainyangdipandangperlu);
i) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik
rancanganStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;
j) MemintapersetujuanSenatPerguruanTinggi,danBadanPenyelenggara(khusus
untukPTS)atasStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;
k) MenetapkanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesidalam
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk PTN, atau meminta Keputusan
BadanPenyelenggarauntukPTS;
2) Pihakyangharusmelakukanpekerjaantersebut
a) Pekerjaan angka 1) huruf a dan huruf b) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan
Tinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
b) Pekerjaanangka1)hurufc)sampaidenganhurufi)dilakukanolehTimPerumus
atau unit khusus penjaminanmutu (dapatmeilbatkanWakil dari Kementerian,
Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan
profesiyangakandiselenggarakan);
c) Pekerjaan angka 1) huruf j) dan huruf k) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan
Tinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
128
3) Carapekerjaantersebutharusdilakukana) Pekerjaanangka1)hurufadilakukandengancaramelakukanpertemuandengan
pihak Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait
denganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan
b) Pekerjaanangka1)hurufbdilakukandengancaramemintausulan:
(1) wakildariKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesi
terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan;
(2) calon anggota Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit
terkait di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit
Penjaminan Mutu (jika memiliki unit penjaminan mutu), untuk dipilih dan
ditetapkanolehPemimpinPerguruanTinggi(Rektor/Ketua/Direktur);
c) Pekerjaan angka 1) huruf c), huruf d) dan huruf e) dilakukan dengan caramembacadanmengkaji (jikaperludiselenggarakanFGDdi antaraTimPerumus
atau Unit Penjaminan Mutu) Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang
bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang
relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44
Tahun 2015, Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Permenristekdikti No. 62
Tahun2016,danPermenristekdiktiNo.100Tahun2016;
d) Pekerjaanangka1)huruff)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatuntuk
menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit Penjaminan Mutu
mengenai bentuk rumusan Standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang
ditetapkanperguruantinggisendiri)untukPendidikanProfesi;
e) Pekerjaan angka 1) huruf g) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-
kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan
sejumlahStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi;
f) Pekerjaanangka1)hurufh)dilakukandengancaramenyelenggarakanlokakarya
untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanProfesi;
g) Pekerjaanangka1)huruf i)dilakukandengancaramenyelenggarakanrapatTim
Perumus atau rapat unit penjaminanmutu untuk memasukkan hasil uji publik
atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan
Profesi;
h) Pekerjaan angka 1) huruf j) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi
(Rektor/Ketua/ Direktur) meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk
menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus
yaitu pemberian pertimbangan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanProfesi.SedangkankhususuntukPTS,Pemimpin
Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/ Direktur) selain meminta pertimbangan Senat
PerguruanharuspulamemintapertimbanganBadanPenyelenggara;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
129
i) Pekerjaanangka1)hurufk)dilakukandengancaraPemimpinPTNmenggunakan
hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Surat Keputusan
Tentang Dokumen SPMI untuk Pendidikan Profesi. Untuk PTS, Pemimpin PTS
menggunakan hasil persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk mengusulkan
penerbitanSuratKeputusanBadanPenyelenggaraTentangDokumenSPMIuntuk
PendidikanProfesi.
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi inimerupakan isi
dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen dari 4 (empat)
DokumenSPMIlainyangharusditetapkanberdasarkanPermenristekdiktiNo.62
Tahun2016TentangSPMDikti.
4) BilamanapekerjaantersebutharusdilakukanBerbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum
penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun.
Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permenristekdikti No. 62
Tahun 2016 tersedia,maka implementasi SPMImasuk pada tahap Pelaksanaan (P
KeduadarisiklusPPEPP)SPMI,yaituPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanProfesi.
JikadigambarkandenganmatriksmakaPenetapanStandarDalamSPMI (StandarDikti)UntukPendidikanProfesisebagaiberikut:
StandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesi
SNDikti StandarDiktiyangditetapkanperguruantinggisendiri
Macam Tahap Macam Tahap
Kelompok
Standar
Nasional
Pendidikan
1.KetersediaanDokumen
KebijakanSPMI;
2.KetersediaanDokumen
ManualSPMI(Khususnya
ManualPenetapan
Standar),yangberisi:
a. Macampekerjaanyang
harusdilakukan;
b. Pihakyangharusmelakukanpekerjaan
tsb;
c. Carapekerjaan
dilakukan;
d. Bilamanapekerjaan
harusdilakukan;
KelompokBidang
Akademik
1.KetersediaanDokumen
KebijakanSPMI;
2.KetersediaanDokumen
ManualSPMI(Khususnya
ManualPenetapan
Standar),yangberisi:
a. Macampekerjaanyang
harusdilakukan;
b. Pihakyangharusmelakukanpekerjaan
tsb;
c. Carapekerjaan
dilakukan;
d. Bilamanapekerjaan
harusdilakukan;
Kelompok
Standar
Nasional
Penelitian
KelompokBidang
nonAkademik
Kelompok
Standar
Nasional
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
130
3. ContohPenetapanStandarDalamSPMI(StandarDikti)UntukPendidikanProfesi
a. ContohPenetapanSNDiktiUntukPendidikanProfesi(BidangPendidikan)
1) StandarKompetensiLulusan(SKL)untukPendidikanProfesi
StandarKompetensiLulusanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasikemampuan
lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakandalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk
pengembanganstandarlaindibidangTridharmaPerguruanTinggi.
BerdasarkanpengertianStandarKompetensiLulusantersebut,SKLdapatditurunkan
menjadisejumlahStandarTurunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisi
standarnya,yaitu:
a) StandarSikapuntukPendidikanVokasi;b) StandarPengetahuanuntukPendidikanVokasi;c) StandarKeterampilanuntukPendidikanVokasi;
d) StandarPengalamanKerjaMahasiswauntukPendidikanVokasi.
Standar Sikap dan Standar Keterampilan Umum sudah ditetapkan dalam
PermenristekdiktiNo.44Tahun2015.SedangkanStandarPengetahuandanStandarKeterampilanKhususuntukpendidikanprofesiharusdisusunoleh:
a) forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola
programstudidalamhalbelummemilikiforumprogramstudisejenis;bersama
b) wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi
terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan;
untukdikajidanditetapkanolehMenristekdikti.
Uraianmasing-masingstandartersebutsebagaiberikut:
a) StandarSikapadalahkriteriatentangperilakubenardanberbudayasebagaihasildariinternalisasidanaktualisasinilaidannormayangtercermindalamkehidupan
spiritual dan sosialmelalui proses pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
(sudahditetapkandalamLampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015Tentang
SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila
diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersamaKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan).
Standar Sikap untuk setiap lulusan pendidikan profesi telah ditetapkan dalam
LampiranPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,sebagaiberikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
131
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral,danetika;
c. berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyarakat,berbangsa,
bernegara,dankemajuanperadabanberdasarkanPancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalismesertarasatanggungjawabpadanegaradanbangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
sertapendapatatautemuanorisinaloranglain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakatdanlingkungan;
g. taathukumdandisiplindalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara;
h. menginternalisasinilai,norma,danetikaakademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secaramandiri;dan
j. menginternalisasisemangatkemandirian,kejuangan,dankewirausahaan.
b) StandarPengetahuanadalahkriteriaminimaltentangpenguasaankonsep,teori,
metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang
dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara bersamaKementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan,dandiaplikasikanmelalui
penalarandalamprosespembelajaran,pengalamankerjamahasiswa,penelitian
dan/ataupengabdiankepadamasyarakat (PermenristekdiktiNo.44Tahun2015
TentangSNDikti).
c) Standar Keterampilan adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan
unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau
instrumen yang diperolehmelalui pembelajaran, pengalaman kerjamahasiswa,
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44
Tahun2015TentangSNDikti),yangmeliputi:
(1) Standar Keterampilan Umum adalah kriteriaminimal tentang kemampuan
kerjaumumyangwajibdimilikiolehsetiap lulusandalamrangkamenjamin
kesetaraankemampuanlulusansesuaitingkatprogramdanjenispendidikan
tinggi (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun
2015TentangSNDikti,tetapikarenaSNDiktimerupakanstandarminimum,
maka apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh PerguruanTinggibersamaKementerian,Kementerianlain,LPNK,dan/atauorganisasiprofesiterkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan).
Standar Keterampilan Umum untuk Pendidikan Profesi yang diselenggarakanmelalui Program Profesi, Program Spesialis, dan Program Sub Spesialis
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
132
sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun
2015TentangSNDiktisebagaiberikut:
STANDARKETERAMPILANUMUM
ProgramProfesi ProgramSpesialis ProgramSubSpesialis
a.mampubekerjadibidang
keahlianpokokuntuk
jenispekerjaanyang
spesifikdanmemiliki
kompetensikerjayang
minimalsetaradengan
standarkompetensikerja
profesinya;
a.mampubekerjadibidang
keahlianpokok/profesi
untukjenispekerjaanyang
spesifikdankompleksserta
memilikikompetensikerja
yangminimalsetaradengan
standarkompetensiprofesi
yangberlakusecara
nasional/internasional;
a.mampubekerjadibidang
keahlianpokok/profesi
untukjenispekerjaanyang
spesifikdankompleks
sertamemiliki
kompetensikerjayang
setaradenganstandar
kompetensiprofesiyang
berlakusecarainternasional;
b.mampumembuat
keputusanyang
independendalam
menjalankanpekerjaan
profesinyaberdasarkan
pemikiranlogis,kritis,
sistematis,dankreatif;
b.mampumembuat
keputusanyangindependen
dalammenjalankan
pekerjaanprofesinya
berdasarkanpemikiran
logis,kritis,sistematis,
kreatif,dankomprehensif;
b.mampumembuat
keputusanyang
independendalam
menjalankanpekerjaan
profesinyaberdasarkan
pemikiranlogis,kritis,
sistematis,kreatif,
komprehensif,danarif;
c.mampumengomunikasi-
kanpemikiran/argumen
ataukaryainovasiyang
bermanfaatbagi
pengembanganprofesi
dankewirausahaan,yang
dapatdipertanggungjawa-
bkansecarailmiahdan
etikaprofesikepada
masyarakatterutama
masyarakatprofesinya;
c.mampumengomuni-
kasikanhasilkajian,kritik,
apresiasi,argumen,atau
karyainovasiyang
bermanfaatbagi
pengembanganprofesi,
kewirausahaan,dan
kemaslahatanmanusia,
yangdapat
dipertanggungjawabkan
secarailmiahdanetika
profesi,kepadamasyarakat
umummelaluiberbagai
bentukmedia;
c.mampumengomunikasi-
kanhasilkajian,kritik,
apresiasi,argumen,atau
karyainovasiyang
bermanfaatbagi
pengembanganprofesi,
dankemaslahatan
manusia,yangdapat
dipertanggungjawabkan
secarailmiahdanetika
profesi,kepada
masyarakatumummelalui
berbagaibentukmedia;
d.mampumelakukan
evaluasisecarakritis
terhadaphasilkerjadan
keputusanyangdibuat
dalammelaksanakan
pekerjaannyaolehdirinya
sendiridanolehsejawat;
d.mampumelakukanevaluasi
secarakritisterhadaphasil
kerjadankeputusanyang
dibuatdalammelaksanakan
pekerjaanprofesinyabaik
olehdirinyasendiri,
sejawat,atausistem
institusinya;
d.mampumelakukan
evaluasisecarakritis
terhadaphasilkerjadan
keputusanyangdibuat
dalammelaksanakan
pekerjaanprofesinyabaik
olehdirinyasendiri,
sejawat,atausistem
institusinya;
e.mampumeningkatkan
keahliankeprofesiannya
padabidangyangkhusus
melaluipelatihandan
pengalamankerja;
e.mampumeningkatkan
keahliankeprofesiannya
padabidangyangkhusus
melaluipelatihandan
pengalamankerjadengan
mempertimbangkan
kemutakhiranbidang
profesinyaditingkat
nasional,regional,dan
e.mampumeningkatkan
keahliankeprofesiannya
padabidangyang
khususmelaluipelatihan
danpengalamankerja
denganmempertim-
bangkankemutakhiran
bidangprofesinyadi
tingkatnasional,regional,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
133
internasional; daninternasional;
f.mampumeningkatkan
mutusumberdayauntuk
pengembanganprogram
strategisorganisasi;
f.mampumeningkatkanmutu
sumberdayauntuk
pengembanganprogram
strategisorganisasi;
f.mampumeningkatkan
mutusumberdayauntuk
pengembanganprogram
strategisorganisasi;
g.mampumemimpinsuatu
timkerjauntuk
memecahkanmasalah
padabidangprofesinya;
g.mampumemimpinsuatu
timkerjauntuk
memecahkanmasalahbaik
padabidangprofesinya,
maupunmasalahyanglebih
luasdaribidangprofesinya;
g.mampumemimpinsuatu
timkerjauntuk
memecahkanmasalah
baikpadabidang
profesinya,maupun
masalahyanglebihluas
daribidangprofesinya;
h.mampubekerjasama
denganprofesilainyang
sebidangdalam
menyelesaikanmasalah
pekerjaanbidang
profesinya;
h.mampubekerjasama
denganprofesilainyang
sebidangmaupunyang
tidaksebidangdalam
menyelesaikanmasalah
pekerjaanyangkompleks
yangterkaitdenganbidang
profesinya;
h.mampubekerjasama
denganprofesilainyang
sebidangmaupunyang
tidaksebidangdalam
menyelesaikanmasalah
pekerjaanyangkompleks
yangterkaitdengan
bidangprofesinya;
i.mampumengembangkan
danmemeliharajaringan
kerjadenganmasyarakat
profesidankliennya;
i.mampumengembangkan
danmemeliharajaringan
kerjadenganmasyarakat
profesidankliennya;
i.mampumengembangkan
danmemeliharajaringan
kerjadenganmasyarakat
profesidankliennya;
j.mampu
bertanggungjawabatas
pekerjaandibidang
profesinyasesuaidengan
kodeetikprofesinya;
j.mampubertanggungjawab
ataspekerjaandibidang
profesinyasesuaidengan
kodeetikprofesinya;
j.mampubertanggungjawab
ataspekerjaandibidang
profesinyasesuaidengan
kodeetikprofesinya;
k.mampumeningkatkan
kapasitaspembelajaran
secaramandiri;
k.mampumeningkatkan
kapasitaspembelajaran
secaramandiridantimyang
beradadibawah
tanggungjawabnya;
k.mampumeningkatkan
kapasitaspembelajaran
didisendiridantimyang
beradadibawah
tanggungjawabnya;
l.mampuberkontribusi
dalamevaluasiatau
pengembangankebijakan
nasionaldalamrangka
peningkatanmutu
pendidikanprofesiatau
pengembangankebijakan
nasionalpadabidang
profesinya;dan
l.mampuberkontribusidalam
evaluasiatau
pengembangankebijakan
nasionalrangkamutu
pendidikanprofesiatau
dalampeningkatan
pengembangankebijakan
nasionalpadabidang
profesinya;dan
l.mampuberkontribusi
dalamevaluasiatau
pengembangankebijakan
nasionaldalamrangka
peningkatanmutu
pendidikanprofesiatau
pengembangankebijakan
nasionalpadabidang
profesinya;dan
m.mampumendokumen-
tasikan,menyimpan,
mengaudit,mengaman-
kan,danmenemukan
kembalidatadan
informasiuntukkeperluan
pengembanganhasilkerja
profesinya.
m.mampumendokumen-
tasikan,menyimpan,
mengaudit,mengaman-
kan,danmenemukan
kembalidatainformasi
keperluanpengembang-an
kerjaprofesinya.serta
untukhasilkerjaprofesinya.
m.mampumendokumen-
tasikan,menyimpan,
mengaudit,
mengamankan,dan
menemukankembali
datasertainformasi
untukkeperluan
pengembanganhasil
kerjaprofesinya.
(2) Standar Keterampilan Khusus adalah kriteriaminimal tentang kemampuan
kerjayangwajibdimilikiolehsetiaplulusansesuaibidangilmudalamprodi,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
134
yangdipanduolehvisiprodimelaluipenalarandalamprosespembelajaran,
pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada
masyarakat.
Standarketerampilankhususinidisusunoleholehforumprodisejenisataunama lain yang setara bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK,dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akandiselenggarakan, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Menristekdikti
(PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti).
(3) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang
pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang
tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja,
kerjapraktik,praktikkerjalapanganataukegiatanlainyangsejenis.
Dalam praktek, dapat diberikan beberapa contoh mengenai organisasi profesi
yangdapatdimintauntuksecarabersamamerumuskanstandarpengetahuandanstandarketerampilankhusus,antaralain:
• PersatuanInsinyurIndonesia(PII);
• IkatanAkuntanIndonesia(IAI);
• IkatanNotarisIndonesia(INI);
• danorganisasiprofesilainsesuaidenganbidangprofesinya.
Sedangkanuntukpendidikanspesialisdapatdiberikanbeberapacontoh:
• PerhimpunanDokterSpesialisMataIndonesia;
• IkatanDokterAnakIndonesia;
• PerhimpunanDokterParuIndonesia;
• danorganisasiprofesilainsesuaidenganbidangspsialisasinya.
Demikian pula dapat diberikan contoh rumusan kompetensi (pengetahuan dan
keterampilan) yang ditetapkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk
ProgramProfesiInsinyur,sebagaiberikut:
a) Mampumelaksanakanpekerjaanyangbersifatkecendekiaandanberagam;
b) Mampumenguasai,memelihara,mengembangkandanmemutakhirkankeahlian
dalambidangpekerjaandankejuruannya;
c) Mampumemahamidanmenerapkanmetoda-metodaperekayasaan;
d) Mampu memilih dan menerapkan penggunaan perangkat perekayasaan dan
teknologiyangtepatguna.
2) StandarIsiuntukPendidikanProfesiStandar Isiadalahkriteriaminimal tentangtingkatkedalamandankeluasanmateri
pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam
bahankajianyangdistrukturkandalambentukmatakuliah.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
135
NoTingkatkedalamandankeluasan
materipembelajaranpada:Penguasaanyangharusdimiliki
palingsedikitadalah:
a. ProgramProfesi Menguasaiteoriaplikasibidangpengetahuan
danketerampilantertentu
b. ProgramSpesialis Menguasaiteoridanteoriaplikasibidang
pengetahuantertentu
Lebih lanjut, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, khususnya pada
program profesi dan program spesialis wajib memanfaatkan hasil penelitian dan
hasilpengabdiankepadamasyarakat.
Berdasarkan penguasaan minimum sebagaimana dikemukakan di atas, maka
kurikulum pendidikan profesi wajib dirumuskan bersama antara perguruan tinggi
penyelenggara program profesi dengan kementerian, kementerian lain, dan/atau
organisasiprofesiterkaitdenganpendidikanprofesiyangakandiselenggarakan.
3) StandarProsesPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan
pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan
mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek
bengkelatauprakteklapangan.
Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai
metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk
pembelajaran. Standar terkait dengan bentuk pembelajaran, khususnya untuk
programprofesidanprogramspesialiswajibditambahbentukpembelajaranyang
berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran ini
merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka
pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta
meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk
program profesi dan spesialis, masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang
berupapengabdiankepadamasyarakat.
Dengan demikian terdapat beberapa Standar Turunan dari Standar ProsesPembelajaransebagaiberikut:
(a) Standar Karakteristik Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang
karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif,
saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada
mahasiswa.Metode pembelajaranmampumendorong interaksi antara dosen
denganmahasiswa, pembentukanpola pikir yang komprehensif dan luas, dan
mengutamakanpendekatanilmiah.
(b) StandarPerencanaanProsesPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangRPS
(Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh
dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu
pengetahuandan/atauteknologidalampendidikanprofesi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
136
(c) Standar Beban Belajar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kegiatan
belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester
(sks)yangharusditempuholehmahasiswaperminggupersemester.
DalamPasal15PermenristekdiktiNo.44Tahun2015,bebanbelajarmahasiswa
dinyatakandalambesaransks.Pengertianiniberlakuumumuntuksemuajenis
danprogrampendidikan,sebagaiberikut:
(1) Programprofesi,masadanbebanbelajarpenyelenggaraanprogramtersebut
dapatditempuhpaling lama3(tiga)tahunakademiksetelahmenyelesaikan
programsarjanaataudiplomaempat/sarjanaterapan,denganbebanbelajar
mahasiswapalingsedikit24(duapuluhempat)sks;
(2) Program spesialis, masa dan beban belajar penyelenggaraan program
tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah
menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan,
denganbebanbelajarmahasiswapalingsedikit36(tigapuluhenam)sks.
Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk
pembelajaransebagaiberikut:
No BebanBelajar1skspada: BentukKegiatanBelajar
1. Bebanbelajardalamkuliah,responsi
dantutorial
a. Kegiatantatapmuka50memitper
minggupersemester
b. Kegiatanpenugasanterstruktur60
menitperminggupersemester
c. Kegiatanbelajarmandiri60menitper
minggupersemester
2. Bebanbelajardalamseminaratau
bentuklainyangsejenis
a. Kegiatantatapmuka100menitper
minggupersemester
b. Kegiatanbelajarmandiri70menitper
minggupersemester
3. Bebanbelajardalampraktikum,
praktekstudio,praktekbengkel,
prakteklapangan,penelitian,
pengabdiankepadamasyarakat
170menitperminggupersemester
4. Bebanbelajardalamsistemblok,
modul,ataubentuklain
ditetapkansesuaidengankebutuhan
dalammemenuhicapaianpembelajaran
4) StandarRencanaPembelajaranSemesteruntukPendidikanProfesiadalahkriteriaminimaltentangrencanapembelajaranyangpalingsedikitmemuattentang:
a. Nama program studi, nama dan kodemata kuliah, semester, sks, nama dosen
pengampu;
b. Capaianpembelajaranlulusandarimatakuliah;
c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk
memenuhicapaianpembelajaranlulusan;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
137
d. Bahankajianuntukmencapaikemampuanyangditetapkan;
e. Metodepembelajaran;
f. Waktuyangdisediakanuntukmencapaikemampuanyangtelahditetapkan;
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang
harusdikerjakanolehmahasiswaselamasatusemester;
h. Kriteria,indikatordanbobotpenilaian;dan
i. Daftarreferensiyangdigunakan.
5) StandarPenilaianPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandarPenilaianPembelajaranadalahkriteriaminimaltentangprinsip,teknikdan
instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil
belajarsertakelulusanmahasiswadalamrangkapemenuhancapaianpembelajaran
lulusan.
Pada umumnya standar penilaian pembelajaran berlaku untuk semua jenis
pendidikan, termasuk pendidikan profesi dan pendidikan spesialis. Khusus pada
penilaian pembelajaran untuk program subspesialis terdapat kewajiban untukmenyertakantimpenilaieksternaldariperguruantinggiyangberbeda.
Mahasiswa program profesi dan program spesialis dinyatakan lulus apabila telahmenempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikikompetensilulusan
yangditargetkanolehprogramstuditerkait,denganIndeksPrestasiKumulatif(IPK)
lebihbesaratausamadengan3,00(tigakomanolnol).
Sedangkanpenetapanstandarpredikatkelulusansebagaiberikut;
(a) predikat memuaskan apabila rentang IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai
dengan3,50(tigakomalimapuluh;
(b) predikatsangatmemuaskanuntukIPKantara3,51(tigakomalimapuluhsatu)
sampaidengan3,75(tigakomatujuhpuluhlima),dan
(c) predikatpujiandenganIPKlebihdari3,75(tigakomatujuhpuluhlima).
Menurut Pasal 24 UU Dikti lulusan program profesi berhak menggunakan gelar
profesi. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara dan
penetapannya bersama-sama dengan kementerian, kementerian lain dan/atau
organisasiprofesisebagaimitrakerjadalampenyelenggaranprogramtersebut.
Kemudian, lulusan pendidikan profesi wajib mendapatkan sertifikat profesi yangmerupakanbentukpengakuankemampuanuntukdapatmelakukanpraktikprofesi
yangditerbitkanperguruan tinggipenyelenggaraprogramprofesibersamadengan
kementerian, kementerian lain dan/atau organisasi profesi sebagai mitra kerja
dalampenyelenggaranprogramtersebut.
6) StandarDosendanTenagaKependidikanuntukPendidikanProfesi
StandarDosendanTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
138
dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan
pendidikandalamrangkapemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
StandarTurunandariStandarDosensebagaiberikut:(a) StandarKualifikasiAkademikDosenadalahkriteriaminimaltentangpendidikan
palingrendahyangharusdipenuhiolehseorangdosendandibuktikandengan
ijazah,denganrinciansbb:
NoKualifikasiAkademikDosen
pada:Kualifikasiyangpalingsedikitharus
dimiliki
1. ProgramProfesi Dosenlulusanmagisterataumagister
terapanyangrelevandenganprogramstudi
danberpengalamankerjapalingsedikit2
(dua)tahun,ataudosenbersertifikatprofesi
yangrelevandenganprogramstudidan
memilikipengalamankerjapalingsedikit2
(dua)tahun,sertaberkualifikasipaling
rendahsetaradenganjenjang8(delapan)
KKNI
2. ProgramSpesialisdanSubSpesialis Dosenlulusansubspesialis,lulusandoktor
ataululusandoktorterapanyangrelevan
denganprogramstudidanberpengalaman
kerjapalingsedikit2(dua)tahun,atau
(b) Standar Kompetensi Dosen adalah kiteria minimal kemampuan dosen sesuai
dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti, yang dinyatakan
dengansertifikatpendidikdan/atausertifikatprofesi.
(c) StandarBebanKerjaDosenadalahkriteriaminimaltentangpenghitungantugas
pokok danwaktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Permenristekdikti
No.100Tahun2016palingsedikit40jamperminggu.
Penghitunganbebankerjadosentetapdidasarkanantaralainpada:
1)kegiatanpokokdosenmencakup:
a) perencanaan,pelaksanaan,danpengendalianprosespembelajaran;
b) pelaksanaanevaluasihasilpembelajaran;
c) pembimbingandanpelatihan;
d) penelitian;dane) pengabdiankepadamasyarakat;
2) kegiatandalambentukpelaksanaantugastambahan;dan
3) kegiatanpenunjang.
Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur
dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya
desain/seni/bentuklainyangsetarapalingbanyak10(sepuluh)mahasiswa.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
139
(d) Standar Jumlah Dosen Tetap adalah kriteria minimal tentang perbandingan
jumlahdosentetapdandosentidaktetap,jumlahdosenyangditugaskansecara
penuh waktu untuk menjalankan proses proses pembelajaran pada setiap
progarmstudi.
Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh
persen)darijumlahseluruhdosen.
StandarTenagaKependidikanadalahkriteriaminimaltentangkualifikasiakademik
yangwajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan
fungsiyangbersangkutan.
Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua
jenis pendidikan, seperti yang tercantumdalamPasal 30 PermenristekdiktiNo. 44
Tahun2015TentangSNDiktibahwatenagakependidikanwajibmemilikikualifikasi
akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan
ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi
akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau
sederajat.
7) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandarsaranadanprasaranapembelajaranadalahkriteriaminimaltentangsarana
danprasaranasesuaidengankebutuhanisidanprosespembelajarandalamrangka
pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
Dasarpenetapanstandarsaranadanprasaranapembelajaran,baikjumlah,jenisdan
spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan
karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin
terselenggaranyaprosespembelajarandanpelayananadministrasiakademik.
Olehkarenaitu,untukpendidikanprofesistandarsaranadanprasaranaditetapkan
sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan
profesi.
Standarsaranadanprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:
(a) Standar lahan adalah kriteria mnimal tentang kepemilikan tanah oleh
penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara
ekologisnyamandansehatuntukmenunjangprosespembelajaran;
(b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan
bentukperguruantinggi;
(c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang
memenuhipersyaratankeselamatan,kesehatan,kenyamanandankeamanan;
(d) Standarruangkelas;
(e) Standarperpustakaan;
(f) Standarlaboratorium;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
140
(g) Standarstudio;
(h) Standarbengkelkerja;
(i) Standarunitproduksi;
(j) Standarsaranaolahraga;
(k) Standarruanguntukberkesenian;
(l) Standarruangunitkegiatanmahasiswa;
(m) Standarruangpimpinanperguruantinggi;
(n) Standarruangdosen;
(o) Standarruangtatausaha;
(p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan
komunikasisuaradandata;
Standarprasaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:
(a) Standarperabot;
(b) Standarperalatanpendidikan;:
(c) Standarmediapendidikan;
(d) Standarbuku;
(e) Standarteknologiinformasidankomunikasi
(f) Standarinstrumeneksperimen
(g) Standarsaranaolahraga
(h) Standarsaranaberkesenian
(i) Standarbahanhabispakai
(j) Standarsaranapemeliharaan,keselamatandankeamanan.
Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalahkriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam
bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di
lingkungankampus,toilet.
8) StandarPengelolaanPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan
pembelajaranpadatingkatprogramstudi.
Standar pengelolaan pembelajaran ini juga berlaku pada program profesi danprogramspesialis.
Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk
pendidikanprogramprofesiharusmengacupadapadastandarkompetensilulusan,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
141
standar isi pembelajaran, standar prosespembelajaran, standar dosendan tenaga
kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan
sebelumnya.
9) StandarPembiayaanPembelajaranuntukPendidikanProfesiStandarpembiayaanpembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
Standar pembiayaan pembelajaran ini berlaku untuk semua jenis pendidikan,
termasukuntukpendidikanprofesi.
StandarPembiayaanPembelajaranadalahkriteriaminimal tentangkomponendan
besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka
pemenuhancapaianpembelajaranlulusan.
a) StandarBiayaInvestasiadalahkriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggi
yangdigunakanuntukpengadaansaranadanprasarana,pengembangandosen,
dantenagakependidikan.
b) Standar biaya operasional/ standar satuan biaya operasional adalah kriteriaminimaltentangbiayapendidikantinggiuntuksetiapmahasiswapertahunyang
diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya
dosen,biaya tenagakependidikan,biayabahanoperasionalpembelajarandan
biayaoperasionaltidaklangsung.
Sebagaicontoh,penetapanstandarsatuanbiayaoperasionalpendidikantinggi
bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri
denganmempertimbangkan:
(a) jenisprogramstudi;
(b) tingkatakreditasiperguruantinggidanprodi,dan(c) indekskemahalanwilayah.
Oleh karena itu, penetapan besaran standar biaya operasional bagi program
profesitentuakanberbedadenganprogramlainnya.
a. Contoh Penetapan suatu Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggisendiriuntukPendidikanProfesi(BidangPendidikan)
StandarTenagaKependidikandapatditurunkanmenjadisejumlahStandarTurunanuntukkemudiandirumuskandanditetapkanisistandarnya:
a) standarrekrutasi;b) standarmasapercobaan;
c) standarperjanjiankerja;d) standarpenilaianprestasikerja;e) standarpromosi,standarmutasi,standardemosi;
f) standarwaktukerja;g) standarkerjalemburdancuti;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
142
h) standarpenghasilandanpenghargaan;i) standarjaminansosialdanKesejahteraan;
j) standarpengembangandanpembinaan;
k) standarKeselamatan&KesehatanKerja;
l) standardisiplin;m) standarperjalanandinas;n) standarpengakhiranhubungankerja.
b. Contoh Perumusan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi
SebagaimanadikemukakandalamBab III di atas, StandardalamSPMI (StandarDikti)
untuk Pendidikan Vokasi dapat menggunakan bentuk rumusan yang sesuai dengan
pilihanPerguruanTinggiyangbersangkutan.
Salah satu bentuk rumusan Standar Dikti menggunakan bentuk ABCD (Audience,Behavior, Competence, Degree). Jika bentuk rumusan ini yang dipilih, maka harus
digunakan kata kerja yang dapat diukur, antara lain menetapkan, membuat,menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, antara lainmemahami,merasakan.
Contoh rumusan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk PendidikanVokasi dalam
bentukABCD,sebagaiberikut:
Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenanganmasing-masing
(A) harusmelakukan rekrutasi, pembinaan,danpengembangandosen tetap (B)agartercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada
tahun2018(D).
c. Contoh Penetapan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi(BidangPeneiitian)BerdasarkanPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,StandarNasional
Penelitianmerupakankriteriaminimaltentangsistempenelitianpadaperguruantinggi
yangberlakudiseluruhIndonesia.
Adapun ruang lingkup standar nasional penelitian, dalam Pasal 43 Permenristekdikti
No.44Tahun2015TentangSNDikti,disebutkanterdiriatas:
1) standarhasilpenelitian;2) standarisipenelitian;3) standarprosespenelitian;4) standarpenilaianpenelitian;5) standarpeneliti;6) standarsaranadanprasaranapenelitian;7) standarpengelolaanpenelitian;dan8) standarpendanaandanpembiayaanpenelitian.
KedelapanstandaryangtermasukdalamStandarNasionalPenelitiansepertitersebut
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
143
di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan, tidak terkecuali juga untuk
pendidikan profesi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi programprofesidanprogramspesialis,walaupundalamPasal14 (6)PermenristekdiktiNo.44
Tahun 2015 Tentang SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran bagi program
profesidanspesialiswajibditambahbentukpembelajaranyangberupapenelitian.
Berhubungtidakadakekhususandalampendidikanprofesimengenaistandarnasional
penelitian,makadalambukupedomaninitidakdibahasmekanismepenetapanstandar
nasionalpenelitiansecararinci,sepertipadastandarnasionalpendidikan.
d. Contoh Penetapan suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PendidikanProfesi(BidangPengabdianKepadaMasyarakat)BerdasarkanPermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,StandarNasional
Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sistem
pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh
Indonesia.
Adapunruanglingkupstandarnasionalpengabdiankepadamasyarakat,dalamPasal54
PermenristekdiktiNo.44Tahun2015TentangSNDikti,disebutkanterdiriatas:
1) standarhasilpengabdiankepadamasyarakat;
2) standarisipengabdiankepadamasyarakat;
3) standarprosespengabdiankepadamasyarakat;
4) standarpenilaianpengabdiankepadamasyarakat;
5) standarpelaksanapengabdiankepadamasyarakat;
6) standarsaranadanprasaranapengabdiankepadamasyarakat;
7) standarpengelolaanpengabdiankepadamasyarakat;dan
8) standarpendanaandanpembiayaanpengabdiankepadamasyarakat.
Serupa dengan standar nasional penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada
Masyarakat jugaberlakusecaraumumuntuksemuajenispendidikantinggiyangada,
termasuk juga program profesi dan program spesialis. Oleh karena itu, dalam Buku
Pedoman ini tidakdibahas secaradetil terkaitdenganmekanismepenetapanstandar
PKMuntukpendidikanprofesi.
C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
Secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
untukPendidikanProfesimerupakankegiatanPelaksanaandarisiklusPPEPPStandardalam
SPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi.
Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi merupakan
kegiatan Perguruan Tinggi setelah Perguruan Tinggi tersebut berhasilmenetapkan Standar
dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi. Pemimpin Perguruan Tinggi
(Rektor/Ketua/Direktur) beserta jajarannya harusmengupayakan agar Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanProfesitersebutdapatdilaksanakan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
144
1.LangkahPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
Langkah yang perlu lakukan dalam tahap pelaksanaan sebuah Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, adalah mengikuti prosedur sebagaimana
diuraikandidalamDokumenManualPelaksanaanSPMIyang jugaharusditetapkanoleh
setiap perguruan tinggi. Perlu dikemukakan bahwamasing-masing Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi memiliki karakteristik tersendiri, sehingga
penerapannyatidakdapatdigeneralisasiuntuksemuaStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanProfesi.
Langkah-langkah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk
melaksanakan sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi
diuraikansepertiberikut:
a) PersiapanPelaksananStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
Ketika sebuah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi akan
diberlakukan, biasanya diawali dengan melakukan persiapan teknis dan/atau
administratif, sesuai isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi
yangtelahditetapkan.
b) SosialisasiStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
LangkahstrategisberikutnyaadalahmenyosialisasikanisiStandardalamSPMI(Standar
Dikti) untuk Pendidikan Profesi kepada Pimpinan/Pejabat dan para pihak yang
berkepentingan di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPendidikanProfesitersebut.
c) Penyiapan Dokumen Pelaksanan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untukPendidikanProfesi
UntukmelaksanakanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesiyang
telah ditetapkan, perlu disiapkan beberapa dokumen yang sesuai dengan kebutuhan
untuk mencatat/ merekam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk
PendidikanProfesi,misalnyauntukpelaksananStandarKompetensiLulusandiperlukan
dokumenRencanaPembelajaranSemester(RPS),untukmemantaubahankajianyang
disajikandidalamkegiatantatapmukadiperlukandokumenBeritaAcaraPerkuliahan.
d) PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
Setelahsemuadokumenyangdiperlukantelahtersedia,barulahStandardalamSPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi dilaksanakan atau dilaksanakan dengan
menggunakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi tersebut
sebagaitolokukurpencapaianpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untuk
PendidikanProfesi.
Pada saat akan dilaksanakan, Pemimpin perguruan tinggi dapat memanfaatkan
kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan pemberlakuan Standar dalam SPMI
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
145
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi di perguruan tinggi kepada pemangku
kepentinganinternaldaneksternal.
Selainberbentukdeklarasi,sosialisasipelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)
untukPendidikanProfesidapatdilakukandenganberbagaicara,misalnyapenyampaian
dalam rapat pimpinan, dosen, pegawai,mahasiswa, dll. Upaya sosialisasi juga dapat
ditempuh melalui kegiatan formal seperti seminar, lokakarya, dan bentuk lainnya.
Dapatpuladilakukandenganmenyebarkanlewatmediamassasepertimajalah,koran,
radio kampus atau dibuat dalam brosur, poster, cenderamata, dll. Sosialisasi
merupakan langkah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Standar dalam SPMI
(Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi, mengingat tujuan sosialisasi adalah untuk
memasyarakatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi,
sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh semua pihak yang akan
melaksanakanStandardalamSPMI (StandarDikti) untukPendidikanProfesi tersebut.
Olehkarenaitu,sosialisasiharusdilakukansecaraperiodikdanberkelanjutan.
2. KekhasanPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
a.StandarNasionalPendidikan
1)StandarKompetensiLulusan(SKL)PendidikanProfesi
Padapendidikanprofesi,pelaksanaanStandarKompetensiLulusanyangdinyatakan
dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan, harus mempertimbangkan
aspek-aspek di dalamnya, yaitu Standar Sikap, Standar Keterampilan dan Standar
Pengetahuan. Pemimpin unit pengelola program studi bertanggungjawab penuh
atas tercapainya Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Profesi ini
terhadaplulusanProgramProfesidanProgramSpesialis.Pemimpinunitpengelola
program studi dan Tim Perumus Standar Dikti pada saat menyusun kurikulum
program studi tentu telah mempertimbangkan keterkaitannya dengan Standar
KompetensiLulusan.
Monitoringdanevaluasipelaksanaankurikulumdilaksanakansecaraperiodikuntuk
memastikan bahwa capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan Standar
Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan bersama dengan Kementerian,
kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi
yangakandiselenggarakan.
Dalam hal ini, Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi profesi terkait
dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan sebagai stakeholdermempunyai peran yang sangat penting dalammelakukanmonitoring dan evaluasi
terhadap kinerja lulusan yangdihasilkanolehprogramprofesi tersebut. Selain itu,
peran dan tanggungjawab Pemimpin unit pengelola program studi maupun
pemimpin perguruan tinggi ikut memantau pelaksanaan kurikulum dalam proses
pembelajaran, sehingga lulusan Program Profesi dan Program Spesialis dapatmemenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kementerian, kementerian
lain, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
146
diselenggarakan, memiliki kewenangan untuk melakukan asesmen terhadap
ketercapaiankompetensiyangharusdimilikiolehlulusan.
Seperti contoh pada Program Profesi Insinyur, dimana kompetensi lulusan
ditetapkan bersama dengan organisasi profesi, dalam hal ini adalah Persatuan
Insinyur Indonesia (PII). PII telah menetapkan rumusan kompetensi yang harus
menjadiukuranbagiprogramprofesiinsinyuryangdiselenggarakanolehperguruan
tinggi. PII akan melakukan uji kompetensi terhadap lulusan program tersebut,
apakahtelahmemenuhiStandarKompetensiLulusanyangtelahditetapkan.
StandarKompetensiLulusanprogramprofesidanprogramspesialismemilikiposisi
dan peran yang sangat penting, karena akanmenjadi rujukan atau pertimbangan
utama bagi perguruan tinggi ataupun unit pengelola program studi pada saat
menetapkandanmelaksanakanstandaryanglainnya.
2)StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi
TerdapatduaaspekdalampelaksanaanStandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi
yangharusmendapatkanpertimbangan,yaitu:
a) tingkatkedalamanisipembelajaranpendidikanProfesi;dan
b) keluasanmateripembelajaranpendidikanProfesi.
Dalam tahap penetapan Standar Isi pendidikan Profesi mengacu pada Standar
KompetensiLulusanpendidikanProfesiyangtelahditetapkansebelumnya.Standar
IsiPembelajaraninidapatdilihatpadadokumenkurikulumProgramProfesimaupun
ProgramSpesialis.
Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi atapun asesmen terhadap
pelaksanaan kurikulum dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan, Pemimpin
Unit Pengelola Program Studi menyusun peta kurikulum atau peta kompetensi
pendidikan Profesi. Dokumen ini sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang akan
melakukan monitoring ataupun evaluasi apakah kurikulum yang disusun dapat
menjamin tercapainya standar isipembelajaran.Karenamenyangkut implementasi
kurikulum program studi, maka dosen juga memiliki peran yang sangat penting
dalampelaksanaanpencapaianStandar IsiPembelajaran.PemimpinUnitPengelola
Program Studi, Pimpinan Fakultas (jika ada) maupun pimpinan perguruan tinggi
mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi dengan sumberdaya yang mendukung
proses pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran pendidikan Profesi, sehingga lulusan
Program Profesi maupun Program Spesialis memiliki kompetensi seperti telah
ditetapkan.
3) StandarProsesPembelajaranPendidikanProfesi
Sejalan dengan pelaksanaan Standar Isi, Standar Proses Pembelajaran pendidikan
Profesi jugamerupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan Standar
Kompetensi Lulusan. Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi juga dapat
dilihatpadadokumenkurikulum,misalnyabebanbelajarmahasiswa (sks),metode
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
147
pembelajaran, dll. Oleh karena itu, pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
pendidikanProfesimenjaditanggungjawabPemimpinunitpengelolaprogramstudi,
dan setiap dosen pengampu mata kuliah. Sebagai contoh, pemenuhan standar
beban belajar atau sks pada setiapmata kuliah langsungmenjadi tanggungjawab
dosenpengampumatakuliahyangbersangkutan.Pemimpinunitpengelolaprogram
studidantimpengembangkurikulum(jikaada)melakukanpemantauandanevaluasi
di setiap akhir semester. Sedangkan, Pemimpin unit pengelola program studi,
pimpinan fakultas (jika ada), maupun pimpinan perguruan tinggi mempunyai
kewajibanuntukdapatmemfasilitasidengansumberdayauntukmendukungproses
pelaksanaanpembelajaransehingga lulusanProgramProfesidanProgramSpesialis
memilikikompetensiyangsepertitelahditetapkan.
UntukmenjaminterpenuhinyaStandarBebanBelajardanStandarMasaStudidalam
proses pembelajaran, selain dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah,
Pemimpinunitpengelolaprogramstudi,pimpinanfakultas(jikaada)danpimpinan
perguruan tinggi juga sangat berperan melalui penetapan kebijakan ataupun
peraturan yangmendukung pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pendidikan
Profesiini,sebagaicontohevaluasihasilstudimahasiswasecaraperiodik.
Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran pendidikan Profesi, berupa pemenuhan
karakteristikdanperencanaan,sertapelaksanaanprosespembelajaransepenuhnya
menjadi tanggungjawabdosen atau timpengampumata kuliah yang dapat dilihat
daridokumenRencanaPembelajaranSemester(RPS)setiapmatakuliah.Pemimpin
unitpengelolaprogramstudi,pimpinanfakultas(jikaada)harusmemastikanbahwa
pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan Standar Proses
Pembelajaranyangtelahditetapkan.
4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi
StandarpenilaianpembelajaranpendidikanProfesimerupakansalahsatu indikator
untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti proses
pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan standar
penilaianpembelajaranberhubunganlangsungdengankewenangandosenatautim
dosen pengampumata kuliah. Dosen harus memahami mekanisme dan prosedur
penilaianyangdisesuaikandengancapaianpembelajaranlulusanyangharusdicapai
dalam mata kuliah yang tertuang dalam RPS. Selain itu, dosen pengampu wajib
memahami prinsip-prinsip penilaian, antara lain edukatif, otentik, obyektif,
akuntabel, dan transparan. Juga dosen mampu menentukan atau menggunakan
teknikpenilaianyangsesuaidengankaraktersitikmatakuliahyangdiampu.
Pada Program Profesi dan Program Spesialis keterlibatan penilai eksternal yang
berasaldariperguruantinggiyangberbedawajibdiikutsertakandalampelaksanaan
standar penilaian pembelajaran. Oleh karena itu, penilai eksternal juga harus
memahamimekanismedanprosedur penilaian sesuai dengan yang telah tertuang
dalamRPS.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
148
Dosen ataupun tim dosen pengampu mata kuliah wajib memahami standar
pelaporanpenilaianpembelajaranyang telahditetapkan.Mekanismekonversidari
nilai angka menjadi huruf untuk setiap mata kuliah harus konsisten dan dapat
dipertanggungjawabkan.Perguruantinggidapatmenerbitkanperaturanyangdapat
dijadikan acuan bagi dosen pengampu dalam mendukung tercapainya standar
pelaporanpenilaian.
Penerbitanijazah,sertifikatprofesi,dansertifikatkompetensimenjadikewenangan
perguruan tinggi bersama Kementerian, kementerian lain, dan/atau organisasi
profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan diselenggarakan. Penerbitan
dokumen-dokumen tersebut tentunya mengikuti mekanisme dan prosedur yang
telah ditetapkan berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan untuk
menjaminterlaksananyaStandarPenilaianPembelajaran.
5) StandarDosendanTenagaKependidikanPendidikanProfesi
Pelaksanaan Standar Dosen pada pendidikan profesi mengenai kualifikasi dan
kompetensinya denganmengacu pada peraturan perundang-undangan,mulai dari
Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah, sampai pada peraturan
yangdikeluarkanolehperguruantinggi.Sebagaicontoh,pelaksanaanStandarDosen
program profesi mengacu pada peraturan yang menyatakan bahwa dosen harus
berkualifikasi akademik, dan paling rendah lulusanmagister atau yang setara dan
telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, atau dosen yang
memilikisertifikatprofesiyangrelevandenganprogramstudinya.Dengandemikian,
untuk menjamin terlaksananya Standar Dosen tersebut, perguruan tinggi dalam
melakukan rekrutmendanpenugasandosenpengampupadaProgramProfesidan
ProgramSpesialistinggalmenaatiperaturanperundang-undangantersebut.
Demikian juga untuk pelaksanaan standar dosenpengampuprogram spesialis dan
subspesialis,mekanismedanprosedurnyamengacupadaperaturanyangtelahada,
yaitu;dosenharusberkualifikasilulusansubspesialis,ataululusandoktoratauyang
sederajad yang relevan dengan program studinya, serta mempunyai pengalaman
kerjaselama2(dua)tahun. Institusiperguruantinggidalammelakukanperekrutan
dan penugasan dosen program spesialis dan subspesialis tinggal mengikuti
peraturantersebut.
SedangkanuntukpelaksanaanStandarTenagaKependidikan,tidakadayangkhusus
untuk Program Profesi dan Program Spesialis. Standar minimal untuk kualifikasi
tenaga kependidikan berlaku sama untuk semua jenis pendidikan yang ada, yaitu
memilikikualifikasiakademikminimalprogramdiploma3(tiga).Pimpinanperguruan
tinggi, dalam hal ini bidang SDM dapatmengeluarkan peraturan perguruan tinggi
denganmengacu syaratminimal standar tersebut untuk proses rekrutmen tenaga
kependidikan.
6) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranPendidikanProfesi
Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan Profesi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
149
memiliki dampak yang sangat signifikan untuk berkontribusi pada pencapaian
kompetensi lulusan. Pemenuhan standar sarana dan prasarana sangat bergantung
padakinerjamanajemendariPemimpinUnitPengelolaProgramStudi,departemen,
fakultas (jika ada) dan pimpinan perguruan tinggi. Dapat diartikan bahwa
tanggungjawab penuh dari pelaksanaan Standar Sarana Dan Prasarana ada pada
jajaranpimpinanmanajemensumberdayapendidikan.
Kekhususan penyelenggaraan pendidikan Program Profesi dan Program Spesialis
adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian, kementerian lain,
dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan profesi yang akan
diselenggarakan.Dengademikian,pemenuhanStandarSaranaDanPrasaranadapat
dilakukan mekanisme resource sharing, sehingga target Standar Sarana DanPrasaranayangingindicapaidapatdiwujudkan.
7) StandarPengelolaanPembelajaranPendidikanProfesi
Kinerja unit penyelenggara Program Profesi dan Program Spesialis diukur melalui
hasil pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar ini sangat terkait
dengan capaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan Standar Pengelolaan
Pembelajaran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan
danevaluasi,sertapelaporanpenyelenggaraanpembelajaran.PelaksanaanStandar
Pengelolaan Pembelajaran dilakukan oleh pimpinan unit pengelola program studi
danperguruantinggi,mulaidaritingkatunitpengelolaprogramstudi,fakultas(jika
ada)sampaipadatingkatperguruantinggi.
Dalam pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran, unit pengelola program
studi lebih fokus pada penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk
setiapmatakuliah,sertapenyelenggaraanprogrampembelajaranyangdisesuaikan
dengan standar isi, proses dan penilaian pembelajaran. Unit pengelola ini juga
melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka
menjagadanmeningkatkanmutuprosespembelajaran,yangkemudiandilaporkan
jugasecaraperiodiksebagaibentukakuntabilitaspenyelenggaraanprogramstudi.
Kemudian,pelaksanaanStandarPengelolaanPembelajaranpadatingkatperguruan
tinggi lebih pada pengelolaan sumberdaya pendukung proses pembelajaran,
misalnya penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional,
penyelenggaraan pembelajaran yang disesuaikan dengan jenis dan program
pendidikan, sertamenjamin dan selalu berusahameningkatkanmutu pelaksanaan
program.
8) StandarPembiayaanPembelajaranPendidikanProfesi
Ketercapaian dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran pendidikan
Profesi dikaitkaneratdenganpemenuhan capaianpembelajaran lulusan. Terdapat
dua komponen pembiayaan untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu biaya
investasi dan biaya operasional. Secara khusus, tidak ada perbedaan mekanisme
pelaksanaanstandarpembiayaanpembelajaranantarapendidikanProgramProfesi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
150
danProgramSpesialisdenganprogram-programlainnya.
DalamtahapanpelaksanaanStandarPembiayaanPembelajaranpendidikanProfesi,
perguruan tinggi wajib mempunyai sistem dan melaksanakan pencatatan biaya,
melakukan analisa biaya operasional pendidikan tinggi, dan melakukan evaluasi
tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi di setiap akhir tahun
anggaran.Untuk dijadikan sebagai acuan dalampelaksanaan standar pembiayaan,
perguruan tinggi jugawajibmenyusun kebijakan,mekanisme dan prosedur dalam
membangunprogram-programyangdapatmendatangkanuang(incomegeneratingactivity).
Khusus untuk perguruan tinggi swasta yang memiliki badan penyelenggara
mempunyai kewajiban untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari
berbagaisumberpendanaan.Halinijugamasukmenjadibagiandalampemenuhan
standarpembiayaanpembelajaran.
SejalandenganuraianpadapenetapanStandarDiktidibagiansebelumnya,khusus
untuk Program Profesi dan Program Spesialis hanya dijabarkan pada 8 (delapan)
standar bidang pendidikan. Sedangkan untuk standar bidang penelitian dan
pengabdian kepadamasyarakat tidakdiuraikan secaradetil, denganpertimbangan
bahwa untuk butir-butir standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
padaprogramprofesirealtiftidaksignifikansepertipadaprogrampendidikanlain.
b.StandarNasionalPenelitian
Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SNDikti, pengertian dari
Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan)
standar.
KedelapanstandaryangtermasukdalamStandarNasionalPenelitiansepertitersebut
di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga
untuk pendidikan profesi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi
Program Profesi dan Program Spesialis, walaupun dalam Pasal 14 ayat (6)
Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk
pembelajaran bagi Program Profesi dan Program Spesialis wajib ditambah bentuk
pembelajaranyangberupapenelitian.
Berhubungtidakadakekhususandalampendidikanprofesimengenaistandarnasional
penelitian, maka dalam buku pedoman ini tidak dibahas mekanisme pelaksanaan
standarnasionalpenelitiansecararinci,sepertipadastandarnasionalpendidikan.
c.StandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada Standar Nasional
Penelitian,merupakankriteriaminimaltentangsistempengabdiankepadamasyarakat
yangdiberlakukanbagisemuaperguruantinggidiseluruhIndonesia,yangterdiriatas8
(delapan)standar.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
151
Serupa dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada
Masayarakatjugaberlakusecaraumumuntuksemuajenispendidikantinggi,termasuk
jugaProgramProfesidanProgramSpesialis.Olehkarenaitu,dalamBukuPedomanini
tidak dibahas secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan standar PKM untuk
pendidikanprofesi.
D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
EvaluasiPelaksanaanStandarPendidikanProfesiwajibdiprogramkandandilaksanakanoleh
Pemimpin Unit Pengelola Program Studi berdasarkan Standar Dikti yang telah ditetapkan,
khususnya Standar Dikti untuk pendidikan profesi, berdasarkan Permenristekdikti No. 44
Tahun2015TentangSNDikti.EvaluasiPelaksanaanStandarPendidikanProfesidilaksanakan
untukmelihatapakahStandarDiktitelahdicapaiataubahkantelahmelampauiStandarDikti
yang telah ditetapkan atau mungkin belum tercapai. Evaluasi Pelaksanaan Standar
Pendidikan Profesi dapat dilakukan melalui monitoring/evaluasi diagnostik, evaluasi (diri)
ataupunauditmutuinternal(AMI).
Monitoringmerupakanprosespengumpulandatadanpengukurankemajuanatasprogram
tertentuyangdilakukansaatkegiatansedangberlangsung.Apabilamonitoringdilakukanoleh
pimpinan maka mengandung fungsi pengendalian. Monitoring dapat berupa pelaporan
setiapenambulantentangkegiatanyangtelahdilakukandankeluaran(outputs)yangtelahdicapai, sehinggamenitoringmencakup antara lain penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (outputs), pelaporan tentang kemajuan ataupun identifikasi masalah
pengelolaandanpelaksanaan.
Evaluasi (diri)merupakan fungsimanajemen yang dilakukan setelah kurunwaktu tertentu
atau setelah suatu kegiatan telah berlangsung, dilakukan secara sistematis untuk
menginvestigasi efektivitas program. Evaluasi (diri) dilakukan untuk menilai kontribusi
programterhadapgoal/objektifdanmenilaikebutuhanperbaikan,kelanjutanatauperluasan
program (rekomendasi). Evaluasi (diri) memerlukan desain studi yang terkadang
membutuhkan kontrol atau pembanding. Evaluasi (diri) melibatkan pengukuran seiring
denganberjalannyawaktu.
Monitoringdanevaluasi(diri)tidaksama,tetapikeduanyamemerlukanberbagaiunsurdan
alat yang sama, antara lain adanya sasaranprogramyang jelas, target dan indikator, serta
basis data yangmengandung datamutakhir.Monitoring dapatmempermudah kita dalam
mengamatiterus-menerustrenddanmasalah,danbilaperlumelakukanpenyesuaiandalam
rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Bila dikaitkan dengan
sistem monitoring yang kokoh, evaluasi (diri) tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil
program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan
bagaimana implementasi programmeleset dari rencana semula dan kemudianmenyajikan
rekomendasi untuk mengatasi masalah itu. Monitoring dan evaluasi (diri) penting untuk
merekamtemuan, inovasi,hasil,danpraktikbaik,untukdisebarluaskansertadimanfaatkan
pihak lain.Monitoring dan Evaluasi (diri) harus dirancang sebelum Implementasi, idealnya
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
152
dirancang pada tahap desain program. Paling lambat tahap pemantapan rencana
implementasi.
Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan sistematik dan mandiri untuk memastikan
apakah SPMI yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diterapkan
secaraefektifdanefisien.Tujuanauditmutuinternaluntuk:
1. mengetahuiketercapaianstandaryangtelahditetapkan;
2. mengevaluasikapabilitasdaristandaryangtelahditetapkan;
3. mengevaluasi efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu internal dalam mencapai
standaryangtelahditetapkan;
4. mengidentifikasipeluangperbaikan.
Manfaatauditmutuinternaladalah:
1. mengenallebihbaikprosesuntukmencapaistandaryangtelahditetapkan.
2. menyempurnakandanmengembangkansistempenjamianmutuinternal.
3. meminimalkanrisikokegagalansistempenjamianmutueksternal(akreditasi).
Denganpenerapanevaluasiyangmeliputimonitoring,evaluasidiridanauditmutu internal
diharapkanresikopencapaianstandaryangtelahditetapkandapatdiminimalkandanupaya
untukmelampauistandaryangtelahditetapkandapatdimaksimalkan.
SebagaimanadiaturdalamPasal17ayat (1)dan (2)UUDiktidan telahdiuraikanpadaBab
sebelumnya,pendidikanprofesimerupakanPendidikanTinggisetelahprogramsarjanayang
menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
Pendidikan profesi dapat diselenggarakanoleh Perguruan Tinggi dan bekerja samadengan
Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau
organisasiprofesiyangbertanggungjawabatasmutulayananprofesi.Olehkarenaitufihak-
fihakyangbertanggung jawabuntukmelakukanevaluasiadalahKementerian,Kementerian
lain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesiKementerian,
Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesi,
tergantungpadaskemakerjasamapenyelenggaraanprogramprofesiyangtelahditetapkan.
Deskripsi evaluasi untuk setiap standar secara lebih rinci akan diuraian dalam paparan
berikut.
a. StandarNasionalPendidikan
1) StandarKompetensiLulusanPendidikanProfesi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang SN
Dikti, Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Rumusan sikap dan
keterampilan umum sebagai bagian dari CPL tercantum dalam Lampiran yang
merupakanbagianyangtidakterpisahkandariPeraturanMenteritersebut,dandapat
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
153
ditambah oleh perguruan tinggi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus
sebagaibagiandariCPLwajibdisusunolehforumprogramstudisejenisataunamalain
yang setara; atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program
studi sejenis. Khusus untuk Program Profesi dan Program Spesialis, Kementerian,
Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi
profesiwajibberperanlangsungdalampenyusunankompentensilulusan.
Evaluasi dilakukan terhadap proses penyusunan CPL dan isi CPL. Pada proses
penyusunanCPLperluditekankanpadatahapanpenyusunanCPLdanfihakmanayang
terlibat. Sejauhmanapemangku kepentingan, khususnyaKementerian, Kementerian
lain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesiterlibat
dalampenyusunanCPL.Dalamhal isiCPLperludipastikahbahwaisiCPLsudahsesuai
dengan amanat Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Evaluasi terhadap proses
penyusunan CPL maupun isi CPL dapat dilakukan melalui monitoring proses
penyusunanCPL, evaluasi (diri)maupunaudit internal.Monitoringdanevaluasi (diri)
dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara, di antaranya melalui kuesioner
kepada pemangku kepentingan yang dapat dilaksanakan secara online (IT) ataupunmanual. Secara prinsip penyelengaraan evaluasi (diri) dan auditmutu internal dapat
dilaksanakan secara periodik, terprogram, dan terstruktur dengan tujuan bahwa
evaluasi yang dilakukan dapat lebih mendalam dan detail dibanding dengan
monitoring. Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non
Kementrian),dan/atauorganisasiprofesidapatjugamelakukanauditsecaramandiri.
2) StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi.
Seperti yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SNDikti,
StandarIsiPembelajaranmerupakankriteriaminimaltingkatkedalamandankeluasan
materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program
profesiwajibmemanfaatkanhasilpenelitiandanhasilpengabdiankepadamasyarakat
yangdirumuskandenganmengacupadadeskripsiCPL.Tingkatkedalamandankeluasan
materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi
bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman dan keluasan
materipembelajarandituangkandalambahankajianyangdistrukturkandalambentuk
matakuliah.
Mengingat bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan
dalam bentuk kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah maka evaluasi
kedalamandankeluasanmateripembelajaransebaiknyadifokuskanpadasetiapmata
kuliah. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran apakah sudah sesuai dengan
standaryangtelahditetapkanyangmengacupadaCPL,yaitupalingsedikitmenguasai
teoriaplikasibidangpengetahuandanketerampilantertentu.Evaluasidapatdilakuan
secara periodik melalui monitoring dengan cara mendistribusikan kuesioner baik
manual ataupuan secara on-line, evalausi (diri) maupun audit mutu internal. Hasil
evalausi dipakai sebagai masukan dalam evalusi kurikulum yang bisanya dilakukan
minimal setiap setiap satu periode kelulusan (mis: 5 tahun). Dalam hal peninjauan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
154
kurikulum peran Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non
Kementrian),dan/atauorganisasiprofesitidakbisadikesampingkan.
3) StandarProsesPembelajaranPendidikanProfesi.
Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan
prosespembelajarandanbebanbelajarmahasiswa.Karakteristikprosespembelajaran
terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,
kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sedangkan perencanaan proses
pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana
pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. Pelaksanaan proses pembelajaran
berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar
dalamlingkunganbelajartertentu.Bebanbelajarmahasiswadinyatakandalambesaran
sks. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling
sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir
semester.
Melihatbahwapadastandarprosespembelajaran,komponenyangterpentingadalah
dosen pengampu mata kuliah yang bertugas merancang dan melaksanakan proses
pembelajaran maka pelaksanaan standar proses pembelajaran dievaluasi setiap
semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dan pengelola program studi
khususnya mengenai karakteristik proses pembelajaran, jumlah tatap muka, makna
dari setiap sks dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Khusus untuk
program profesi yang banyak melibatkan kalangan profesional sebagai dosen
pengampu maka monitoring proses pembelajaran sangat urgen untuk dilakukan
mengangat bahwa pembelajaran bukan merupakan tugas utama para profesionalis.
Tenaga kependidikan yang berperan dalam pengelolaan dan pelayanaan proses
pembelajaranjugaperludievaluasi.
Model evaluasi yang paling starategis adalah dengan melakukan monitoring karena
denganmonitoringbila adapenyimpangandari standar yang sudahditetapkanmaka
segera dapat dilakukan perbaikan. Pada akhir program (akhir semester) seharusnya
dilakukanevaluasi(diri)danauditmutuinternalsehinggacelah-celahperbaikandapat
segeradiketahuidanperbaikandapatdengancepatdilakukan. Hasildarievaluasi ini
wajib juga disampaikan kepada Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga
PemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesi.
4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi.
Standarpenilaianpembelajaranmeliputipenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,
mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan
kelulusan mahasiswa. Mahasiswa Program Profesi dan Program Spesialis dinyatakan
lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki
capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi bersama sama
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
155
denganKementerian,Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),
dan/atau organisasi profesi, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau
samadengan3,00(tigakomanolnol).
Pada standar penilaian pembelajaran, komponen yang terpenting juga dosen
pengampu mata kuliah dalam melaksanakan proses penilaian maka pelaksanaan
standarpenilaianpembelajarandievaluasi setiap semesteryangdapatdilakukanoleh
mahasiswa maupun pengelola program studi bersama-sama dengan Kementerian,
Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian), dan/atau organisasi
profesi, khususnya mengenai prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,
mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan
kelulusan mahasiswa dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Peran
tenaga kependidikan dalam pengelolaan dan pelayanaan proses penilaian juga perlu
dievaluasi. Sama halnya dengan Standar Proses Pembelajaran, model evaluasi yang
palingstarategisadalahdenganmelakukanmonitoringkarenadenganmonitoringbila
ada penyimpangan dari standar penilaian yang sudah ditetapkanmaka segera dapat
dilakukanperbaikan.Namundemikian,evaluasi(diri)danauditmutuinternaljugatidak
kalahpentingnyauntukperbaikanpadasikluspenilaianpadaperiodeberikutnya.
5) StandarDosendanTenagaKependidikanPendidikanProfesi.
Standardosendantenagakependidikanmeliputikualifikasidankompetensidosendan
tenaga kependidikan untukmenyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
menyelenggarakanpendidikan.Kualifikasiakademikharusdipenuhiolehseorangdosen
dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat
pendidik,dan/atausertifikatprofesi.
Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusanmagister
ataumagister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja
paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta
berkualifikasipalingrendahsetaradenganjenjang8(delapan)KKNI.
Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program
diploma3 (tiga)yangdinyatakandengan ijazahsesuaidengankualifikasi tugaspokok
dan fungsinya, sedangkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling
rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yangmemerlukan keahlian khusus
wajibmemilikisertifikatkompetensisesuaidenganbidangtugasdankeahliannya.
Evaluasi untuk dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dapat
dilakukan denganmodelmonitoring pada pertengahan proses pembelajaran, namun
mengingat syarat kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sudah
bisa dimonitor pada awal proses pembelajaran maka dalam hal ini evaluasi yang
terpenting adalah apakah dosen atau tenaga kependidikan tersebut mampu
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
156
melaksanakan tugas sesuai dengan syarat yang telah dipenuni khususnya bagi dosen
yang diambil dari para profesional mengingat pendidikan profesi idealnya banyak
melibatkankalanganprofesionalsehinggamodelevaluasidalambentukevaluasi (diri)
dan auditmutu internalmerupakanmodel yang dianggap lebih tepat. Evaluasi (diri)
danauditmutuinternalperihalkinerjadosendantenagakependidikandapatdilakukan
denganmenggunakanborangevaluasi(diri)dan/atauborangauditmutuinternalyang
dibagikan dan diisi oleh mahasiswa dan unit pelaksana standar. Substansi yang
dievaluasiantaralainkinerjadalammengelolapembelajaran,pengembangankeilmuan
khususnyauntukprogramprofesi(penelitian,publikasi,pengabdianmasyarakat),DP3,
SKPdanpelaksanaantugastambahan.
6) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranPendidikanProfesi
Standarsaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:perabot,peralatanpendidikan,
media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi
dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian,
saranafasilitasumum,bahanhabispakaidansaranapemeliharaan,keselamatan,dan
keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio
penggunaansaranasesuaidengankarakteristikmetodedanbentukpembelajaranpada
program profesi, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan
pelayananadministrasiakademik.
Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga,
ruanguntukberkesenian, ruangunit kegiatanmahasiswa, ruangpimpinanperguruan
tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan
komunikasisuaradandata).
Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh
mahasiswayangberkebutuhankhusus.
Sarana dan prasarana untuk program profesi meliputi sarana dan prasasarana pada
institusi penyelenggara program dan institusi/lindustri/ lembaga yang bekerja sama
denganistitusipenyelenggaraprogramuntukpenyelenggaraanpraktekkeprofesian.
Oleh karena itu, evaluasi sarana dan prasarana pada program profesi dilakukan
terhadap penyelenggara program dan institusi/industri/lembaga yang bekerjasama
dengan institusi penyelenggaraprogramuntukpenyelenggaraanpraktek keprofesian.
Evaluasi yang paling sesuai untuk standar ini adalah denganmodel evaluasi diri dan
audit mutu internal. Pertama, evaluasi perlu dilakukan terhadap standar yang telah
ditetapkan oleh perguruan tinggi, apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai atau
melampaui standar minimal yang sudah ditetapkan pemerintah melalui peraturan
perundanganmengingatsaranadanprasaranamemerlukaninvestasiyangtidaksedikit.
Tahap kedua adalah evaluasimengenai kesesusuaian sarana danprasarana yang ada
denganstandaryangsudahditetapkan.Evaluasi tahapkeduadapatdilakukandengan
membagikan kuisioner kepada semua pengguna sarana dan prasarana yaitu dosen,
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
157
tenagakependidikandanmahasiswa.Evaluasiakanlebihsempurnaapabilamelibatkan
alumnidanpenggunalulusan.
7) StandarPengelolaanPembelajaranPendidikanProfesi.
Standarpengelolaanpembelajaranditetapkandalamranahperencanaan,pelaksanaan,
pengendalian,pemantauandanevaluasi,sertapelaporankegiatanpembelajaranpada
tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada
standar-standar yang lain. Standar ini ditetapkan dan diperuntukkan bagi unit
pengelolaprogramstudidanperguruantinggi.Untukprogramprofesistandarinijuga
penting bagi Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non
Kementrian),dan/atauorganisasiprofesi,karenaidealnyaprogramprofesidi jalankan
olehmereka.
Unit Pengelola program studi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK
(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesiwajibmelakukan
penyusunankurikulumdanrencanapembelajarandalamsetiapmatakuliah,sedangkan
penyelenggaraan program pembelajaran, penciptaan suasana akademik dan budaya
mutuyangbaik,pemantauandanevaluasisecaraperiodik,danlaporanhasilprogram
pembelajaransecaraperiodikdilakukanolehunitpengelolaprogramstudi.
Perguruan tinggi wajib: menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional,
menyelenggarakan pembelajaran, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan
programstudi;melakukanpemantauandanevaluasiterhadapkegiatanprogramstudi,
memilikipanduanperencanaan,pelaksanaan,evaluasi,pengawasan,penjaminanmutu,
dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan menyampaikan laporan
kinerjaprogramstudipalingsedikitmelaluipangkalandatapendidikantinggi.
OlehkarenaStandarPengelolaanPembelajarandiimplementasikanpadalevelprogram
studidanperguruantinggimakaevaluasiyangdilakukanjugaharuspadalevelprogram
studidanperguruantinggi.Evaluasidapatdilakukanmelaluimonitoring,evaluasi(diri)
dan audit mutu internal. Evaluasi dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner
secara periodik yang berisi tentang pengukuran pencapaian standar khususnya
pengelolaan proses pembelajaran baik pada level program studi maupun perguruan
tinggi.Kuesionerditujukanpadapemangkukepentingancontohnyamahasiswa,dosen
dan tenaga kependidikan. Pencermatan terhadap implementasi kebijakan Program
Profesi dan Program Spesialis dalam Renstra dan RKA termasuk alokasi dana dan
program kerja pengembangan Program Profesi dan Program Spesialis,
pengorganisasiankegiatanProgramProfesidanProgramSpesialis,pengelolaansarana
dan prasarana teknologi informasi, administrasi akademik dan non akademik, serta
penjaminanmutuakademikwajibdilakukan.Laporanhasilevalausiwajibdisampaikan
kepadaKementerian,Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),
dan/atauorganisasiprofesigunamendapatkanperhatiandantindaklanjut.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
158
8) StandarPembiayaanPembelajaranPendidikanProfesi
Standar PembiayaanPembelajaranmencakup komponendanbesaranbiaya investasi
dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan. Perguruan tinggi wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan
melaksanakanpencatatanbiaya,melakukananalisisbiayaoperasionaldanmelakukan
evaluasitingkatketercapaianstandarsatuanbiayapendidikantinggipadasetiapakhir
tahunanggaran.
BadanPenyelenggara(padaPTS)danperguruantinggiwajibmengupayakanpendanaan
pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari
mahasiswa. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur
dalammenggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka
peningkatankualitaspendidikan.
Olehkarenaitumonitoring,evaluasi(diri)danauditmutuinternalpelaksanaanstandar
pembiayaandilakukanuntukmemastikanbahwasetiapkomponendana(investasidan
operasional) yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah diprogramkan
sertaefektifdanefisien.
Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian),
dan/atau organisasi profesi wajib berperan dalam evaluasi standar pembiayaan dan
ikut berperan dalam memikirkan keberlanjutan penyelenggaraan program dari segi
pembiayaan.
b. StandarNasionalPenelitian
Standar Nasional Penelitian seperti yang diamanatkan pada Permenristekdikti No. 44
Tahun2015TentangSNDiktimeliputi8(delapan)standar.
StandarNasionalPenelitianberlakuuntuksemuajenispendidikantermasukjugaprogram
profesi, lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengelola Program
ProfesidanProgramSpesialis,penelitiantidakditerapkanbagimahasiswakeduaprogram
tersebutwalaupundalamPasal14ayat(6)PermenristekdiktiNo.44Tahun2015Tentang
SN Dikti dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran bagi Program Profesi dan Program
Spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian. Oleh karena itu
dalambukupedomaninitidakdibahasmekanismeevaluasipelaksanaanstandarnasional
penelitiansecararinci.
Kewajiban penelitian berlaku pada dosen pada Program Profesi dan Program Spesialis,
sehingga evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian mengikuti siklus PPEPP yang belaku
padaprogrampendidikanyanglaintanpaadakekhususan.
c. StandarPengabdianKepadaMasyarakat
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat meliputi 8 standar sebagaimana
dikemukakandiatas.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
159
Serupa dengan Standar Nasional Penelitian, Standar Nasional Pengabdian Kepada
Masyarakat berlaku untuk semua jenis pendidikan termasuk juga Program Profesi dan
Program Spesialis. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengelola program
profesi, pengabdian kepadamasyarakat juga tidak diterapkan bagi mahasiswa program
profesi. Beberapa perguruan tinggi melibatkan para mahasiswa dalam kegiatan
pengabdian kepadamasyarakat yangdilakukanolehdosendanbersifat non-sks dengan
tujuanuntukmenambahketerampilankeprofesiankepadapesertadidik.Olehkarenaitu
dalambukupedomaninitidakdibahasmekanismeevaluasipelaksanaanstandarnasional
pengabdian kepasa masyarakat secara rinci. Kewajiban pengabdian kepada masyakarat
berlaku pada dosen denganhomebase Program Profesi dan Program Spesialis sehingga
evaluasipelaksanaanstandarpenelitianmengikutisiklusPPEPPyangbelakupadaprogram
pendidikanyanglaintanpaadakekhususan.
E. PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
Pengendalianadalahpelaksanaanlangkah-langkahyangtelahdirencanakansecaraterkendali
agarsemuanyaberlangsungsebagaimanamestinya,sehinggahasilyangdirencanakandapat
tercapaidan terjamin.Pengendaliandapat jugadiartikan sebagai suatu sistemyangefektif
untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan mutu dalam
suatuorganisasisehinggadapatdiperolehproduksidanpelayanandalamtingkatyangpaling
ekonomisdanmemuaskanparapemangkukepentingan.DalamkonteksSPMI,pengendalian
terhadap pelaksaan standar dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang direncanakan
secara terkendaliagar semuaprosesberlangsungsecara terkontrolgunamencapai standar
yangtelahditetapkan.Tujuandaripengendalianadalahuntukmemenuhikeinginan/harapan
pelanggan terhadapprodukdan layanan.Dalamkonteks SPMI tentu sajauntukmemenuhi
standaryangtelahditetapkan.
Dalam konteks implementasi SPMI pada pergurun tinggi, ada tiga tipe pengendalian yang
wajibdilaksanakansesuaidenganpencapaiannya:
1. Apabila perguruan tinggi telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan maka
perguruan tinggi wajib mempertahankan pencapaian dan berupaya melampaui standar
yangtelahditetapkan.
2. Apabila perguruan tinggi telah melampaui Standar Dikti maka perguruan tinggi wajib
mempertahankanpelampauandanberupayalebihmeningkatkanstandarnya.
3. Apabila perguruan tinggi belum mencapai Standar Dikti maka perguruan tinggi wajib
melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar perguruan tinggimengembalikan
pelaksanaanstandarnyapadastandaryangtelahditetapkan.
Data utama pada pengendalian tentu saja dari hasil evaluasi. Pada evaluasi dapat
diketahuikegiatanyangmengarahpadapencapaianstandaryangtelahditetapkan.
a. StandarNasionalPendidikan
1) StandarKompetensiLulusanPendidikanProfesi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
160
Olehkarenaevaluasidilakukan terhadapprosespenyusunanCPLdan isiCPLmaka
pengendalian terhadap standar kompetensi lulusan ditekankan pada dua hal
tersebut, contohnya apabila penyusunan CPL tidak melibatkan pemangku
kepentingan atau lembaga profesi (khusus untuk program prefesi) sehingga CPL
yangdihasilkantidakmencerminkankebutuhanpasar (marketsignal)makaproses
penyusunan CPL harus dikendalikan danmelibatkan pemangku kepentingan. Hasil
evaluasi tentang isi CPL juga perlu dikendalikan, contohnya apabila hasil evaluasi
menujukkanbahwa isi CPL belum sesuai denganPasal 5 PermenrintekdiktiNo. 44
Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka harus dikendalikan. Apabila isi CPL sudah
memenuhi Pasal 5 Permenrintekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti, maka
perlu ditingkatkan lagi. Khusus untuk Program Profesi dan Program Spesilais,
Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian),
dan/atau organisasi profesi wajib berperan langsung dalam penyusunan
kompentensilulusan.
2) StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi.
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib
memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang
dirumuskandenganmengacupadadeskripsiCPLdariKKNI.Tingkatkedalamandan
keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit menguasai
teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Tingkat kedalaman
dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang
distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Oleh karena itu pengendalian perlu
dilakukan pada hasil evaluasi tentang kajian yang terstruktur setiap mata kuliah.
Apabila hasil evaluasi belum menunjukkan peran setiap matakuliah dalam
perwujudan CPL maka perlu dilakukan pengendalian untuk mecapai tataran
tersebut. Proses pengendalianmenjadi tanggung jawab penyelenggara program
profesi dan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non
Kementrian),dan/atauorganisasiprofesi.
3) StandarProsesPembelajaranPendidikanProfesi.
Pengendalianpadaprosespembelajaranlebihmenekankanbagaimanahasilevaluasi
tentang pencapaian standar CPL yang meliputi karakteristik, perencanaan,
pelaksanaanprosespembelajarandanbebanbelajarmahasiswa,contohnyaapabila
hasilevaluasimenunjukkanbahwaperencanaanpembelajaranpadabeberapamata
kuliahbelumdilengkapidenganRencanaPembelajaransemester (RPS)makaperlu
dikemdalikan agar semua mata kuliah memiliki RPS sebelum kuliah berlangsung
padasetiapsemesternya.Apabilapelaksanaanmatakuliahtertentutidakmengikuti
aturan SKS (2 sksmenerapkan 4 jam tatapmuka perminggu dengan tujuan agar
mahasiswalebihmemahami isipembelajaranmatakuliah)makaperludkendalikan
sehingga beban mahasiswa tidak menjadi berlebih. Fihak yang berwajib
mengendalikanadalahpengelolaprogramstudidanKementerian,Kementerianlain,
LPNK(LembagaPemerintahNonKementrian),dan/atauorganisasiprofesi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
161
4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi.
Pengendalian pada standar penilaian pembelajaran memastikan bahwa penilaian
prosesdanhasilbelajarmahasiswadalamrangkapemenuhancapaianpembelajaran
lulusan telah sesuai standar yang ditetapkan, misalnya pada mekanisme dan
prosedur penilaian tidak mengikuti mekanisme adanya kesempatan memberikan
umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada
mahasiswamakaperludilalkukanpengendalian sehinggapresespenilaianmenjadi
transparan. Pengendalian wajib dilakukan oleh pengelola program bekerjasama
dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non
Kementrian),dan/atauorganisasiprofesi.
5) StandarDosendanTenagaKependidikanPendidikanProfesi.
Pengendalian terhadap standar dosen dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang
menekankan pada dua hal yaitu kualifikasi dosen dan kompetensi dosen. Apabila
dalam proses evaluasi sudah dipenuhi standar dosen pada tingkat minimal maka
carapengendaliannyadengancaradipertahankandandiupayakanpelampauannya
tanpameninggalkan aturan internal PT tersebut, namun apabila belum terpenuhi
dapat dikendalikan dengan cara menindaklanjuti dengan studi lanjut bagi yang
belum terpenuhi kulaifikasinya dan mengikutsertakan dalam ujian kompentensi
(misalnya sertifikasi dosen) bagi dosen yang belum terpenuhi kompentensinya.
Standar minimal bagi dosen program profesi yaitu harus berkualifikasi akademik
palingrendahlulusanmagisterataumagisterterapanyangrelevandenganprogram
studidanberpengalamankerjapalingsedikit2(dua)tahunataudosenbersertifikat
profesi yang relevan dengan program studi danmemiliki pengalaman kerja paling
sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8
(delapan)KKNI.
Pengendalian untuk tenaga kependidikan juga dilakukan dengan cara yang sama,
misalnya hasil evaluasi menemukan bahwa kualifikasi tenaga kependidikan belum
terpenuhi. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan cara studi lanjut juga bagi
tenagakependidikantersebut.
6) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranPendidikanProfesi
StandarminimaltentangsaranadanprasaratelahtertuangdalamPermenristekdikti
nomor 44 tahun 2015. Apabila hasil evaluasimenunjukkan bahwa standar sarana
dan prasarana minimal belum tercukupi maka perguruan tinggi harus
mengupayakanpemenuhannyaagardapatmenjalankanprosespembelajaransesuai
denganstandaryangtelahditetapkan.Dalamhal iniyayasan(bagiPTS)harusmau
menginvestasikan sejumah dana untuk memuhi standar minimal. Namun apabila
standarminimal sudah tercapai maka pengendaliannya dengan cara ditingkatkan.
Satuhalyangperludiperhatikanbahwasaranadanprasaranauntukprogramprofesi
meliputisaranadanprasasaranapadaperguruantinggipenyelenggaraprogramdan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
162
Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian),
dan/atauorganisasiprofesi.
7) StandarPengelolaanPembelajaranPendidikanProfesi.
Pada standar ini perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatanpembelajaranpada tingkat program studi perlu
dievaluasi dan dikendalikan. Apabila semua rangkaian kegiatan tersebut belum
memenuhi standar minimal maka perlu dikendalikan dengan cara
pendampingan/pembinaan/pembimbingan bagi unit pengelola program studi dan
perguruantinggi,sehinggaseluruhaspekkegiatanyangadabisamemenuhistandar
minimalataumelampaui standaryangditetapkan. Pengendalianstandar iniharus
mengacu pada standar-standar yang lain. Pengendalian juga perlu dilakukan pada
Kementerian, Kementerian lain, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian),
dan/atau organisasi profesi karena idealnya program profesi di jalankan oleh
mereka.
8) StandarPembiayaanPembelajaranPendidikanProfesi
Pengendalian standar pembiayaan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi
terhadapkomponendanbesaranbiayainvestasidanbiayaoperasionalyangdisusun
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Perguruan tinggi wajib
mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya,
melakukananalisis biayaoperasional danmelakukanevaluasi tingkat ketercapaian
standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Badan
Penyelenggara (pada PTS) dan perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan
pendidikantinggidariberbagaisumberdiluarbiayapendidikanyangdiperolehdari
mahasiswa.Perguruantinggiwajibmenyusunkebijakan,mekanisme,danprosedur
dalammenggalangsumberdanalainsecaraakuntabeldantransparandalamrangka
peningkatan kualitas pendidikan. Organisai profesi wajib berperan dalam evaluasi
standar pembiayaan dan ikut berperan dalammemikirkan keberlanjutan program
darisegipembiayaan.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan belum terpenuhinya standar minimal
pembiayaanpembelajaranmakaperguruantinggiwajibmengupayakan,sedangkan
apabilabagianyangbelumterpenuhimerupakansalahsatukomponendaristandar
pembiayaanmakaPTperlumengupayakanpemerataananggaran terhadap semua
komponensehinggadistribusinyamerata.
b. StandarNasionalPenelitian
Penelitian tidakditerapkanpadamahasiswaprogramprofesi pada sejumlahprogram
prefesi.Olehkarena itu,pengendalianstandarnasionalpenelitian tidakdibahaspada
bukuini.Kewajibanpenelitianberlakupadadosendenganhomebaseprogramprofesi
sehingga pengendalian pelaksanaan standar penelitian mengikuti siklus PPEPP yang
belakupadaprogrampendidikanyanglaintanpaadakekhususan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
163
c. StandarNasionalPengabdiankepadaMasyarakat
Pengabdian kepada masyarakat juga jarang diterapkan pada program profesi. Oleh
karena itu, pengendalian standar nasional pengabdian kepadamasyarakat juga tidak
dibahaspadabukuini.Kewajibanpengabdiankepadamasyarakatberlakupadadosen
dengan homebase program profesi sehingga pengendalian pelaksanaan standar
pengabdian pada masyarakat mengikuti siklus PPEPP yang belaku pada program
pendidikanyanglaintanpaadakekhususan.
F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPendidikanProfesi
Peningkatan standar pendidikan tinggi dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
danpengendalianterhadappelaksanaanstandardidapatibahwastandarsudahtercapaiatau
bahkan telahdilampaui sehinggaperludisusun standarbaru sesuai denganperkembangan
ilmupengetahuandanteknologi,sertakebutuhanmasyarakat.Penetapanstandarbaruperlu
memperhatikanvisi,misidantujuansertabaselineperguruantinggiyangdiperolehdarihasilmonitoring,hasilevaluasi (diri)atauauditmutu internaldantelahdianalisisdalamkonteks
pengendalian serta menunjukkan bahwa standar telah dicapai bahkan dilampaui. Dalam
kontekspendidikanprofesi,Kementerian,Kementerianlain,LPNK(LembagaPemerintahNon
Kementrian), dan/atau organisasi profesi harus berperan langsung dalam peningkatan
standar.
a. StandarNasionalPendidikan
1) StandarKompetensiLulusanPendidikanProfesi
Standar komputensi lulusan berisi tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan
capaian pembelajaran lulusan (CPL). Apabila berdasarkan evaluasi dan pengendalian
standar yang telah ditetapkan telah dicapai atau dilapaui maka standar kompetensi
lulusanperluditingkatkan,misalnyadenganmenambahkantentangpenghargaanpada
budayasetempat (kearifan lokal),padaketrampilanbisaditambahkanberbagaiaspek
ketranpilan yang bisa melampaui CPL. Pada program profesi perlu ditekankan pada
aspekprofesionalitaspadaCPLnya.
2) StandarIsiPembelajaranPendidikanProfesi
Standar isi pembelajaran berisi tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi
wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang
dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI. Tingkat kedalaman dan
keluasanmateripembelajaran lulusanprogramprofesipaling sedikitmenguasai teori
aplikasibidangpengetahuandanketerampilan tertentu.Olehkarena itupeningkatan
standar isi pembelajaran pada program profesi bisa ditingkatkan dari aspek
pengetahuanataupunketrampilansesuaidenganbidangilmusetiapprogramprofesi.
3) StandarProsesPembelajaranPendidikanProfesi.
Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
164
prosespembelajarandanbebanbelajarmahasiswa.Karakteristikprosespembelajaran
terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,
kolaboratif,danberpusatpadamahasiswa.
Apabilastandarprosespembelajaransudahtercapaiatauterlampauimakastandarbisa
ditingkatkan,misalnyapadakarakteristikpembelajaranyangberpusatpadamahasiswa
(Student Center Learning), standar bisa ditingkatkan dengan menambahkan aspek
estetikapadametodepembelajaranSCLsehinggaakanmeningkatkaninteraksiantara
mahasiswadandosen.Contohlainapabiladiperlukanpemahamanyanglebih,pada14
kalitatapmukauntuksetiapsksbisaditambahkanprogramtutorialataupunasistensi
sehinggamahasiswalebihmemahamimateriperkuliahan.
4) StandarPenilaianPembelajaranPendidikanProfesi
Standarpenilaianpembelajaranmeliputipenilaianprosesdanhasilbelajarmahasiswa
dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil
belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian,
mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan
kelulusan mahasiswa. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah
menempuhseluruhbebanbelajaryangditetapkandanmemilikicapaianpembelajaran
lulusanyangditargetkanolehprogramstudibersamasamadenganorganisasiprofesi
dengan indeksprestasikumulatif (IPK) lebihbesaratausamadengan3,00 (tigakoma
nolnol).
Peningkatanstandardapatdilakukandenganmenambahkanaspekpenilaian(misalnya
sikapmendapatkanporsi yang lebih tinggi) ataumenambahkan syarat kelulusanagar
alumnilebihkompetitifdalammendapatkanlapanganpekerjaan.
5) StandarDosendanTenagaKependidikanPendidikanProfesi.
Standardosendantenagakependidikanmeliputikualifikasidankompetensidosendan
tenaga kependidikan untukmenyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan
capaian pembelajaran lulusan. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik
paling rendah lulusanmagister ataumagister terapan yang relevan dengan program
studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun atau dosen bersertifikat
profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling
sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8
(delapan)KKNI.
Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program
diploma3 (tiga)yangdinyatakandengan ijazahsesuaidengankualifikasi tugaspokok
dan fungsinya, sedangkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling
rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yangmemerlukan keahlian khusus
wajibmemilikisertifikatkompetensisesuaidenganbidangtugasdankeahliannya.
Peningkatan standar bisa dilakukan dengan menambahkan berbagai macam
persyaratan khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan, misalnya bagi dosen dan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
165
tenaga kependidikan di PT yang menuju berkelas internasional bisa ditambahkan
persyaratantentangkemampuanbahasaasing,sedangkankhususuntukdosennyabisa
ditambahkanstandarmemilikipengalamanpublikasidijurnalinternasional.
6) StandarSaranadanPrasaranaPembelajaranPendidikanProfesi
Standarsaranapembelajaranpalingsedikitterdiriatas:perabot,peralatanpendidikan,
media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi
dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian,
saranafasilitasumum,bahanhabispakaidansaranapemeliharaan,keselamatan,dan
keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio
penggunaansaranasesuaidengankarakteristikmetodedanbentukpembelajaranpada
program profesi, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan
pelayananadministrasiakademik.
Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas,
perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga,
ruanguntukberkesenian, ruangunit kegiatanmahasiswa, ruangpimpinanperguruan
tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan
komunikasisuaradandata).
Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh
mahasiswayangberkebutuhankhusus.
Sarana dan prasarana untuk program profesi meliputi sarana dan prasasarana pada
institusi penyelenggara program dan institusi/lindustri/ lembara yang bekerja sama
denganistitusipenyelenggaraprogramuntukpenyelenggaraanpraktekkeprofesian.
Peningkatanstandardapatdilakukanmisalnyadenganpeningkatanrasiopenggunaan
sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran pada program
profesi. Pada program profesi perlu juga ditambahkan standar untk tempat praktek
(PKL)mahasiwaprogramprefesi.
7) StandarPengelolaanPembelajaranPendidikanProfesi.
Standarpengelolaanpembelajaranditetapkandalamranahperencanaan,pelaksanaan,
pengendalian,pemantauandanevaluasi,sertapelaporankegiatanpembelajaranpada
tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada
standar-standar yang lain. Standar ini ditetapkan dan diperuntukkan bagi unit
pengelolaprogramstudidanperguruantinggi.Untukprogramprofesistandarinijuga
penting bagi organisasi profesi karena idealnya program profesi di jalankan oleh
organisasiprofesi.
Penngkatan standar pengelolaan pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih
menekankanpadaefektivitaspelaksanaanpengelolaandanefisiensinyabaikpadaunit
pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi, misalnya apakah
setiap tahapanpadakegiatanprosespembelajaransudahterencanadenganbaikdan
apakahperencanaannyaefisienditerapkanatautidak.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
166
8) StandarPembiayaanPembelajaranPendidikanProfesi
Standarpembiayaanpembelajaranmencakup komponendanbesaranbiaya investasi
dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
lulusan.
Peningkatan standar bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan di luar
penerimaandarimahasiswa,idealnyaberasaldaridanakerjasamadenganindustriatau
institusilain.Peningkatanstandarjugabisadilakukandenganmenyeimbangkanantara
beayainvestasidanbiayaoperasionaltergantungdarihasilevaluasidanpengendalian.
Organisai profesi wajib berperan dalam peningkatan standar pembiayaan dan ikut
berperandalammemikirkankeberlanjutanprogramdarisegipembiayaan.
b. StandarNasionalPenelitian
Penelitian tidak diwajibkan pada hampir semuamahasiswa program profesi. Kewajiban
penelitianberlakupadadosendenganhomebaseProgramProfesidanProgramSpesialis
sehingga peningkatan standar penelitian berlaku umum mengikuti siklus PPEPP yang
belaku pada program pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan. Oleh Karen itu,
peningkatanstandarnasionalpenelitiantidakdibahassecarakhususpadabukuini.
c. StandarNasionalPengabdianKepadaMasyarakat
Program Pengabdian kepadamasyarakat bukanmerupakan kewajiban padamahasiswa
program profesi di banyak perguruan tinggi. Kewajiban pengabdian kepadamasyarakat
berlaku pada dosen dengan homebase program profesi sehingga peningkatan standar
pengabdian kepada masyarakat mengikuti siklus PPEPP yang belaku pada program
pendidikan yang lain tanpa ada kekhususan, sehingga peningkatan standar pengabdian
kepadamasyarakattidakdibahasdalambukuini.
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
167
BabVIISistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauhA. GambaranUmumPendidikanJarakJauh
PendidikanJarakJauhyangselanjutnyadisebutPJJadalahprosespembelajaranyangdosen
dan mahasiswa terpisah tempat dan/atau waktu dan dilakukan secara jarak jauh melalui
penggunaanberbagaimediakomunikasi.Perkembanganteknologiinformasidankomunikasi
(TIK) yang pesat mendukung PJJ sebagai sistem pendidikan fleksibel dapat meningkatkan
keterbukaanpendidikan,meminimalkanketerbatasanwaktu,tempat,dankendalaekonomi
maupundemografiseseoranguntukmemerolehpendidikantinggi.
Sebagaisalahsatubentukpendidikannon-konvensional,hal-halyangmendasaripelaksanaan
PJJadalahperaturanperundang-undanganberikut:
• Pasal31danPasal52UUNo.12Tahun2012tentangPendidikanTinggi;
• PermenristekdiktiNo.44Tahun2015tentangStandarNasionalPendidikanTinggi;
• Permendikbud No. 109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada
PendidikanTinggi.
Agardiperolehpemahamanyangkomprehensif tentang PJJ,dapatdikemukakanbeberapa
aspekPJJsebagaiberikut:
1. TujuanPenyelenggaraanPJJ:
a. memberikanlayananpendidikantinggikepadakelompokmasyarakatyangtidakdapat
mengikutipendidikansecaratatapmuka;
b. memperluasaksessertamempermudahlayananpendidikantinggi;dan
c. memeratakanmutudanrelevansipendidikantinggi.
Meskipun memiliki tujuan yang serupa, PJJ tidak sama dengan Program Studi Di luar
Kampus Utama (PSDKU). PSDKU yangmerupakan program studi di luar kampus utama
perguruan tinggi adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota
administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama perguruan tinggi
tersebut. Ketentuan tentang PSDKU diatur dengan Permenristekdikti No. 1 Tahun 2017
tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama
PerguruanTinggi.
2. KarakteristikPenyelenggaraanPJJ:
PJJmemiliki karakteristik terbuka, belajarmandiri, belajar dimana dan kapan saja, dan
berbasisteknologiinformasidankomunikasi.
Terbukadiartikansebagaipembelajaranyangdiselenggarakansecara fleksibeldalamhal
cara penyampaian, pemilihan mata kuliah, program studi dan waktu penyelesaian
program,lintassatuan,jalurdanjenispendidikan,multi-entrymulti-exit,tanpamembatasi
kewarganegaraan,usia,tahunijazah,latarbelakangbidangstudi,masaregistrasi,tempat
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
168
dan cara belajar, serta masa penilaian hasil belajar. Dengan demikian, PJJ merupakan
sistem pendidikan tinggi yangmemiliki daya jangkau luas, baik itu lintas ruang, waktu,
maupunsosioekonomi. KarakteristikterbukaPJJ jugatampak jelasdaripesertaPJJyang
terdiri atas peserta PJJ dan/atau masyarakat. Peserta PJJ dapat berasal dan/atau
berdomisili di dalam dan/atau luar negeri yang memiliki ijazah paling rendah sekolah
menengah atas atau sederajat, sedangkan masyarakat dapat mengikuti PJJ untuk
pengembangankapasitaspribadiatauprogrampercepatan/akselerasidalambentukmata
kuliah.
Belajar mandiri merupakan penekanan proses, porsi, dan kendali belajar lebih banyak
ditentukanolehpesertaPJJsesuaidengankondisidankecepatanbelajarmasing-masing.
BelajardimanadankapansajamerupakankeluwesansebagaikonsekuensidariPJJyang
yangmemilikisifatterbukadanbelajarmandiri.
Berbasis teknologi informasidankomunikasimerupakankeharusanbagiPJJ,yaituuntuk
menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat guna memfasilitasi
komunikasidaninteraksipembelajaranantaraPendidikpadaPJJdanPesertadidik.
Dengankarakteristik seperti tersebutdiatas,maka sistemPJJmembukaakses terhadap
pendidikan bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dengan karakteristik yang
dimilikinyatersebut,sistemPJJdapatdianggapsebagaisalahsatusolusiterhadapmasalah
pendidikan,terutamayangberkaitandenganpemerataandandemokratisasipendidikan,
sertaperluasanaksesterhadappendidikanberkualitaskepadaseluruhlapisanmasyarakat.
DalameraRevolusiIndustri4.0,makasistemPJJmerupakansalahsatubentukpendidikan
non-konvensional yang luwes untuk percepatan dan perluasan pendidikan lintas ruang
danwaktu.
3. LingkupdanModusPenyelenggaraanPJJ
Dalam peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak Jauh diatur tentang
lingkup penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. PJJ dapat
diselenggarakanpadalingkupmatakuliahatauProgramStudi.
PJJ pada lingkupmata kuliahmerupakan penyelenggaraan PJJ padamata kuliah dalam
suatu Program Studi yang memiliki izin Menteri. PJJ pada lingkup mata kuliah
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan izin Pemimpin perguruan tinggi
setelah memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi. Sementara itu, PJJ lingkup
mata kuliah yang diselenggarakan secara nasional dalam sistem pembelajaran daring
harusmemperoleh izinDirektur Jenderal PembelajarandanKemahasiswaan. PJJ lingkup
matakuliahdapatdialihkreditkan.
PJJlingkupprogramstudimerupakanpenyelenggaraanlebihdari50%(limapuluhpersen)
jumlahmatakuliahdan/ataubebanstudidalamkurikulumprogramstuditatapmukayang
memilikiizinMenteri.PenyelenggaraanPJJlingkupprogramstudiharusmemperolehizin
Menteri.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
169
Sementara itu, peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak mengatur
tentangmoduspenyelenggaraanpendidikanjarakjauhpadapendidikantinggi.PJJdapat
diselenggarakanmelaluimodustunggal,modusganda,ataumelaluimoduskonsorsium.
PenyelenggaraanPJJmelaluimodustunggalmerupakanpenyelenggaraanPJJpadasemua
proses pembelajaran pada mata kuliah atau Program Studi PJJ. Penyelenggaraan PJJ
denganmodusgandamerupakanpenyelenggaraanPJJpadaProgramStudi secara tatap
mukadanjarakjauh.AdapunpenyelenggaraanPJJdenganmoduskonsorsiummerupakan
penyelenggaraan PJJ oleh beberapa Program Studi dalam bentuk kerja sama
antarperguruan tinggi dalam wilayah nasional dan/atau internasional. Ketentuan untuk
penyelenggaraan PJJ dengan modus konsorsium tersebut diatur dengan Peraturan
Menteritersendiri.
Penyelenggaraan PJJ modus tunggal seperti dijelaskan di atas, tidak mencakup
penyelenggaraanprogramstudidiUniversitasTerbuka,karenauntukUniversitasTerbuka
diaturdenganperaturantersendiri.
Di luar hal-hal tersebut di atas, penyelenggaraan PJJ secara umum sama dengan
penyelenggaraanpendidikankonvensional(tatapmuka)yaitudalamhal:
a. Capaian pembelajaran dalam Program Studi PJJ sama dengan capaian pembelajaran
padaProgramStudiyangdiselenggarakandalambentuktatapmuka.
b. BebanstudiminimumuntukmenyelesaikanprogrampendidikandalamProgramStudi
PJJsamadenganbebanstudiminimumpadaProgramStuditatapmuka.
4. PrinsipPembelajaranJarakJauh
Pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pembelajaran yang dosen dan
mahasiswanyaterpisahtempatdan/atauwaktusehinggasebagianatauseluruhprosesnya
dilakukan secara jarak jauhmenggunakan TIK. Oleh karena itu pembelajaran jarak jauh
diselenggarakandenganprinsip-prinsip:
a. Pembelajaran meliputi pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing.
Pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang dilakukan mahasiswa dengan
mengkaji materi pembelajaran secara mandiri tanpa bantuan dosen ataupun tutor.
Pembelajaran terbimbing adalah proses belajar yang dilakukanmahasiswa di bawah
panduandosendan/ataututor;
b. Prosespembelajaranharusbersifatinteraktif,holistik,integratif,saintifik,kontekstual,
tematik,efektif,danberpusatpadamahasiswa;
c. Pembelajaran dilakukan secara sinkron maupun asinkron dengan memanfaatkan TIK
danperangkatlunakpengelolaanpembelajarandalamjaringan(online).Pembelajaran
sinkronadalahpembelajaranyangmelibatkandosen,mahasiswa,dan/ataututoryang
berinteraksi pada waktu yang sama dengan mediasi berbantuan teknologi informasi
dankomunikasi.Pembelajaranasinkronadalahpembelajaranyangmelibatkandosen,
mahasiswa,dan/ataututoryangberinteraksipadawaktuyangberbedadenganmediasi
berbantuanteknologiinformasidankomunikasi;
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
170
d. Pembelajaran dilakukan untukmeraih capaian pembelajaran denganmengutamakan
pengembangan kreativitas, kapasitas, tanggung jawab, kepribadian, dan kebutuhan
mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari, menemukan serta
mengembangkanpengetahuan;
e. Interaksipembelajarandilakukanantarmahasiswa,antaramahasiswadengansumber
belajar, dan antaramahasiswa dengan dosen/tutor secara sinkronmaupun asinkron,
difasilitasidenganberagammediadanTIK;
Sesuaidenganperaturanperundang-undangan,makaperguruantinggipenyelenggaraPJJ
harus juga melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang dalam hal ini
akandisebutsebagaiSistemPenjaminanMutuInternalPendidikanJarakJauh(SPMI-PJJ).
SPMI-PJJadalahkegiatanpenetapandanpemenuhanStandarNasionalPendidikanTinggi
(SNDikti) dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi yangmelampaui SNDikti secara
konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (peserta PJJ, orang tua,duniakerja,pemerintah,dosen,tenagapenunjang,sertapihaklainyangberkepentingan)
memperolehkepuasan.
Dalam pelaksanaannya SPMI-PJJ mencakup tahapan/siklus PPEPP, yaitu penetapan
standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan
standar,danpeningkatanstandar.
Peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan Jarak Jauh menegaskan bahwa
Program Studi PJJ diusulkan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki Program Studi
dalam bentuk tatapmuka dengan nama dan jenjang yang sama. Hal ini berarti bahwa
kelembagaan perguruan tinggi harus sudah ada, yang berarti pula di dalamnya sudah
wajib melaksanakan SPMI. Oleh karena itu penjaminan mutu internal untuk PJJ
hendaknya terintegrasi atau diintegrasikan ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) yang sudah ada. Dengan demikian organisasi untuk pelaksanaan SPMI-PJJ juga
terintegrasi denganorganisasi untukpelaksanaanSPMIPerguruanTinggi. Dalamhal ini
dokumenSPMI-PJJdikembangkansecaraterintegrasidengandokumenSPMIdiperguruan
tinggiyangbersangkutan,khususnyadokumenKebijakanSPMI,sedangkandokumenlain
(Manual SPMI, Standar SPMI,danFormulir SPMI)untukPJJdapatdikembangkan secara
khusus.
B. PenetapanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ
SebagaimanahalnyaprogramtatapmukayangwajibmemenuhiSNDikti,makaPJJjugawajib
memenuhistandartersebut.SebagaimanatelahdisebutkandidalamBabI,Undang-undang
Nomor12tahun2012menyatakanbahwaStandarNasional PendidikanTinggi (SNDikti)
meliputistandarnasionalpendidikan,ditambahdenganstandarpenelitian,danstandar
pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan
PendidikanTinggi. Namundemikiankarenaperbedaankarakterisikpesertadidikdanmoda
pembelajarannya(jarakjauh),makabeberapahaldalamsetiapstandarpadajenispendidikan
akademikatauvokasiperlumendapatperhatianberupapenambahanelemenbutirstandar
khususPJJ.PadaTabel4.1disajikaninspirasibagipengeloladalammenetapkanelemenbutir
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
171
standarkhususPJJ.
Tabel4.1ElemenButirStandarkhususpadaPendidikanTinggidenganmodusPJJ
No ButirStandar ElemenButirStandarkhususPJJ
1 KompetensiLulusan StandarkompetensilulusanuntukPJJsamadengan
standarkompetensilulusantatapmuka,danoleh
karenanyatidakadaelemenstandarkhusus
kompetensiyangperluditambahkan.
Namunkarenaprosespembelajaranyangberbeda
dengansistemtatapmuka,makauntukdapat
mencapaikompetensiyangditentukan,diperlukan
elemenstandarkhususinputpesertadidikPJJ,untuk
menjaminbahwapesertadidikPJJmemilikimotivasi
tinggi,mampubelajarsecaraindependen,dan
bertanggungjawab.Untukmemenuhistandar
tersebut,penyelenggaraPJJperlupulamenetapkan
standarpenyiapanpesertaPJJuntukmengikutiPJJ.
2 IsiPembelajaran TerkaitdenganpenyelenggaraansistemPJJyang
paraleldengansistemtatapmuka,makastandarisi
berlakuuntukkeduanya.ArtinyapadaPJJditerapkan
standarisiyangsamadenganyangditetapkanuntuk
pendidikantatapmuka,namunpelaksanaan
kurikulumPJJlebihfleksibel.
3 ProsesPembelajaran Selainbutirstandarprosespembelajaranyangtelah
ditetapkandalamSNDikti,untukPJJdiperlukan
elemenbutirstandarkhususprosespembelajaran
untukmemastikanbahwaprosespembelajaran
berlangsungsecaraberkualitas,seperti:
- pesertadidikPJJmengikutipembelajaran(belajar)
secaraaktif,mandiridanbertanggungjawab;
penyelenggaraPJJharusmempunyaisistemuntuk
memantauprosespembelajaranberbasisTIK.
- interaksiyangdilakukandosen/tutordengan
pesertadidikPJJ,antarpesertadidikPJJ,dan
antarapesertadidikPJJdengankonten
pembelajaranmelaluiskenariodarikegiatan
belajar,jalurbelajar,mediabelajarberbasisTIK,
evaluasihasilbelajar,sertaaspekumpanbalik
yangdirancangsecaraterintegrasi;
- interaksimencakupberagamaktivitasyang
berfokuspadapengembanganpengetahuandan
ketrampilanpesertadidikPJJyangmenjamin
terjadinyaprosesbelajarsecaramandiri
(individualized)melaluikeluwesanberagam
skenariodanjalurbelajar;
- materipembelajaran(yangdisebutjugaobjek
pembelajaran)dituangkandalambentuk
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
172
informasitekstual,grafis,citra(image),audio,video,simulasi,animasi,glossary,forumdanlain-
lain,dandapatdiaksesmelaluiLMS(LearningManagementSystem)lintasruangdanwaktu.
- Untukmenjaminkualitastugasakhir
pembelajaran,prosespembimbingandilakukan
secaratatapmukalangsungatautermediasiTIK
(sinkron)diselenggarakansekurang-kurangnya3
kali,yaknisatukalipadatahappenulisan
proposal,satukalipadatahappelaksanaan
penelitian,dansatukalipadatahappenulisan
laporan.
4 PenilaianPembelajaran PenilaianpembelajaranpadaPJJmeliputipenilaian
terhadaphasilbelajardanpenilaianprogramPJJoleh
institusi.Secaraumumpenilaianpembelajaran
adalahsamadenganyangberlakuuntukpendidikan
sistemtatapmuka.
MenyesuaikandengankarakteristikPJJ,perlu
diperhatikanelemenstandarkhususpenilaian
perencanaanpembelajaranyangmencakuphal-hal
yangterkaitdenganpengembanganobjek
pembelajaran(aspekcontentexpert,contentdesignerexpert,mediaexpert,spesialisTIK).Standarpelaksanaanpembelajaranperlumemperhatikan
tingkatpartisipasipesertadidikPJJuntuksecaraaktif
mengikutiprosespembelajaranmenjadihalyang
pentinguntukdiatur,dipantaudandikelola.
Diperlukanjugaelemenstandarkhususpenilaian
hasilpembelajaransistemPJJ.Elemenstandar
khusustersebutuntukmemastikanbahwapenilaian
hasilpembelajaranberjalansecaraefektifuntuk
mengukurpencapaianhasilbelajarpesertadidik
secaratepat.Disampingitu,standar
penyelenggaraanpenilaianhasilpembelajaransistem
PJJjugamerupakanaspekyangpentingyangharus
ada,karenapenyelenggaraanpenilaianhasil
pembelajarandapatdilaksanakansecaratatapmuka
maupundaring,terawasiatautidak(“proctored”,
terjadwalataukapansaja,dilokalmahasiswaatau
terpusat,dll.Standarpenilaianhasilpembelajaran
akanmencakupantaralainmekanismeujian,
verifikasi/otentifikasipesertaujian,bentukujian,
bentukpenilaian,sistempenilaian,danhal-hallain
yangdianggaprelevan.
Dalamhalujianyangwajibdiselenggarakan,yakni
ujiantengahsemester(atautengahperiode),ujian
akhirsemester(atauakhirperiode),danujianhasil
akhirbelajarpelaksanaannyadapatsecaratatap
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
173
mukalangsung,online(daring)atautatapmuka
termediasiTIKtetapiharusdenganpengawasan
langsung.
5 DosendanTenagaKependidikan DisampingstandarDosenyangtertuangdalam
SNDikti,diperlukanstandarkhususkompetensi
pedagogikdosenPJJyangmencakuphal-halberikut:
a.mampumerancangprogrampembelajaran
(instructionaldesigner);
b.mampumenyusun/mengembangkanobyek
pembelajaran;
c.mampumemproduksiobyekpembelajaran;
d.mampumenyebarluaskan/mengunggah
(distributor)obyekpembelajaran;
e.mampumembuatsoal/tugas/ujiankhususPJJ;
f.mampuberperansebagaitutoryangmemfasilitasi
pembelajarandaringmaupunpembelajarantatap
muka(langsungdan/atautermediasiteknologi
informasidankomunikasi).
Standarkompetensitersebutdiatasdapatjuga
dipenuhimelaluipenyediaantenagapendukungyang
relevan.
Kualifikasi/kompetensitenagakependidikankhusus
PJJ,tutor,pembimbingpraktek/tugasakhirdan
administratorujian,jugaperluditetapkan.Tutor
harusmemilikikualifikasiakademikpalingrendah
setaradenganprogrampendidikantinggipada
ProgramStudiPJJdalambidangilmuyangrelevan
denganmatakuliahyangditutorkan,bersertifikat
tutor,danmemilikiNomorUrutPendidik.Tutor
harusmampumenyelenggarakantutorialtatapmuka
maupuntutorialdaring,sertainteraksitatapmuka
maupuninteraksitermediasiteknologiinformasidan
komunikasi(termasuktelekonferensi,chat,dansurat-menyuratelektronik).
Untuktenagakependidikan,perluditambahkan
standarpengeloladiperguruantinggipenyelenggara
PJJdandiwilayahjangkauan;administratorujian;
laborandan/atauteknisi;pranatateknologi
informasidankomunikasi;danpustakawan.
6 SaranadanPrasaranaPembelajaran
SelainharusmemenuhiSNDikti,penyelenggaraanPJJ
memerlukanelemenstandarkhusussaranadan
prasaranayangdapatberfungsisebagaisarana
komunikasi,sumberbelajar,pusatbelajarjarakjauh,
danlayananpendukung(supportsystem):
a.Saranakomunikasi:untukmenjaminbahwa
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
174
tersediasaranaTIKyanghandaldanmekanisme
yangmemungkinkanobjekpembelajarandapat
terkirim/diterimadandiaksespesertaPJJsecara
tepatwaktu,sertamengelolapembelajaran
denganhandal.
b.Sumberbelajar:untukmenjaminketersediaan
semuasumber(berupadata,orangdanwujud
tertentu)yangdapatdigunakanolehpesertaPJJ
dalambelajardanmencapaitujuanbelajar,baik
secaraterpisahmaupunsecaraterkombinasi.
c.PusatBelajarJarakJauh(PBJJ):merupakanunit
fungsionaldibawahpengelolaanPenyelenggara
PJJyangberfungsimemberikandukungan
pelayananuntukmemenuhikebutuhanbelajar,
praktik,praktikum,ujiandenganpengawasan,
dan/ataututorialbagipesertaPJJyangsecara
geografismudahdiaksesolehpesertaPJJ.
d.Layananpendukung(supportsystem):standar
layananakademikdanadministrasi,informasi,
bimbinganbelajar,layanandukunganTIKyang
relevanuntukpelaksanaansistemPJJ.
7 PengelolaanPembelajaran Standarpengelolaanpembelajaranmencakup
perencanaan,pelaksanaan,pengendalian,
pemantauandanevaluasi,sertapelaporankegiatan
pendidikan,ditetapkanagartercapaiefisiensidan
efektivitaspenyelenggaraanpendidikantinggi.
UntukpenyelenggaraPJJlingkupmatakuliah
diperlukanpenguatanantaralainpada:
a. KebijakantentangPJJdalamRenstradanRenop
termasukalokasidana(untukinvestasi,operasi
danpersonal)danprogramkerjapengembangan
PJJ;
b. OrganisasipengelolaPJJdankaitannyadengan
organisasiPTdanketerkaitandenganpusat
belajarjarakjauhdiwilayahjangkauan;
c. Pengelolaansaranaprasaranateknologi
informasiyangmenjaditulangpunggungPJJ;
d. Administrasiakademikdannonakademik
termasukkeuanganonlinesesuaidengankarakteristikpesertadidikyangtersebar;
e. Penjaminanmutuakademiktermasuk
mekanismemonitoringdanevaluasi.
UntukmenyelenggarakanPJJpadalingkupprogram
studi,selainpenguatanpadabutiras/detersebutdi
atas,perludiperhatikanpersyaratanperijinandari
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
175
Kemenristekdikti.
8 PembiayaanPembelajaran
StandarpembiayaanpembelajarannPJJterintegrasi
dalamstandarpembiayaanpembelajaranyang
ditetapkanperguruantinggisecarakeseluruhan.
Sebagaimanapembiayaanprogramtatapmuka,
standarpembiyaanuntukPJJjugamencakup
berbagaiaspekpenyelenggaraanpendidikantinggi,
termasukbiayainvestasidanbiayaoperasional.
KhususpenyelenggaraanPJJ,standarbiayainvestasi
danbiayaoperasionalharusmemperhatikan
kelengkapansaranadanprasaranaTIKdipusat
penyelenggaraanPJJ(PerguruanTinggi/Program
studi)maupundiPusatBelajarJarakJauh(PBJJ).
Dalamhalinibesarannominalbiayainvestasi,biaya
operasionalperguruantinggiditetapkansesuai
denganperaturanperundang-undangan.
Standar penelitian dan standar pengabdian kepadamasyarakat yang terkait pembelajaran
mengikuti standar yang ditetapkan pada pendidikan tatapmuka. Standar-standar tersebut
padaintinyamenekankanpadaaspekketercapaiancapaianpembelajaranlulusan.
C. PelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ
Untukmenjaminmutu pelaksanaan danoutput PJJmemenuhi atau bahkanmelampaui SN
Diktiataustandarpendidikantinggiyangtelahditetapkanolehperguruantinggi,makaperlu
dipastikan bahwa setiap kegiatan penyelenggaranaan PJJ berjalan sesuai dengan standar
yangtelahditetapkan.Untukitu,selainharusmengikutimanual/SOPyangtelahadadalam
penyelenggaraantatapmuka,penyelenggaraPJJperlumenambahkanmanualkhususuntuk
PJJdanmelaksanakannya secarakonsisten. PadaTabel4.2ditunjukkanbeberapahal yang
perludiperhatikandidalampelaksanaanstandarmutu.
Tabel4.2Hal-halkhususdidalamPelaksanaanStandarMutupadaSPMIperguruantinggi
penyelenggaraPJJ
No.ButirStandarterkaitStandarNasional
PendidikanPelaksanaanButirStandar
1 Kompetensilulusan Kompetensilulusanyangdinyatakandalamrumusancapaian
pembelajaranlulusandibangunmulaidaricapaianpembelajaran
matakuliah,kelompokmatakuliahdancapaianpembelajaran
kurikulumsehinggasetelahstandarkompetensiditetapkan,
seluruhsistempembelajaranmaupunpenyelenggaraPJJharus
melaksanakan/memenuhistandartersebut.Sebagaicontoh
untukmemenuhielemenstandarcapaianpembelajaransikap
dantatanilai,walaupuntidakadaatausangatminimtatap
muka,capaianpembelajarantersebuttetapharusterbangun.
Haltersebutdapatdisampaikanmelaluimateriajar,penetapan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
176
komposisibelajarmandiri,mukimdannon-mukimyangfleksibel
memperhatikankarakteristikpesertadidikPJJ,danpadasaat
interaksipesertaPJJdengantutor/dosen.Dilaksanakanjuga
evaluasi/tessecaraterstrukturdanterorganisir,perperiode
semester/capaiankompetensi,Ketercapaianlevelkompetensi
dapatdievaluasipermatakuliahdanataupersemester.
SebagaiinspirasibagipenyelenggaraPJJ,manualyangperlu
disusunantaralainmanualpenyiapanpesertaPJJagarmemiliki
motivasitinggi,mampubelajarsecaraindependen,dan
bertanggungjawabagardapatmencapaicapaianpembelajaran,
manualpelaksanaantutorial,manualpenyusunanmateriajar,
manualpenyusunanmaterievaluasi,manualtatapmuka,atau
tutorialyangdisusunmemperhatikanstandarkompetensidan
pelaksanaan.
2 IsiPembelajaran Mengingatstandarisipembelajaranyangberlakuuntukprogram
programPJJsamadenganprogramtatapmuka,makaStandarIsi
PembelajaranberupaKurikulumwajibdilaksanakanoleh
pengelolaPJJ.Untukitu,pedoman/manualuntuk
pelaksanaan/pemenuhanstandarisitersebutperludigunakan,
sepertiManualPenyusunanKurikulum,ManualPenyusunan
KalenderAkademik,ManualPenyusunanSilabusdanRPS,dan
ManualEvaluasi/PeninjauanKurikulum
3 ProsesPembelajaran PelaksanaanstandarprosespembelajaranprogramPJJ
memerlukanberbagaimanualperencanaansepertipenyusunan
silabusdanRPSsertamanualperancanganprogram
pembelajaranuntukmenjaminterpenuhinyapelaksanaan
standarprosespembelajaranprogramPJJ.Manualpenyusunan
danpengembanganmateridanmediaajarjugadiperlukanuntuk
menjaminbahwamateripembelajarandituangkandalambentuk
informasitekstual,image/clipsarts,audio,video,simulasi,dan
sebagainya.Manualpenyebarluasan(distribusi)materiajar
digunakanuntukmenjamindapatdiaksesnyamateri
pembelajaranolehmahasiswasecaraelektronik,kapansaja,di
manasaja.Selainitudiperlukanjugamanualpenyelenggaraan
tutorialtatapmuka,tutorialelektronik,telewicara,surat
menyuratelektronik,daninteraksijarakjauhberbasise-learningdanmanualpelaksanaanpenilaiandanevaluasipembelajaran
yangvaliddandapatdiandalkan.
4 PenilaianPembelajaran Pelaksanaanstandarpenilaianpembelajaranmemerlukan
petunjukteknis(manual)yangmengaturtentangtahap-tahap
penilaianhasilpembelajaran,pelaksanaanujikompetensi,cara
penilaiandanstandarnilai,sertapetunjukteknis(manual)
evaluasipelaksanaanprosespembelajaran.
Evaluasiolehdosen/tutorsecaraberkala(tengahsemester,akhir
semester)dapatberbentukujian,pelaksanaantugasatau
pengamatanSasaranMutuIPK,danCapaianKompetensi.
Dalamrangkamenjaminobjektivitaspenilaianperluada
kepastianbahwapesertaujianadalahbenar-benarpesertadidik
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
177
PJJyangsahsehinggadiperlukanprosesverifikasi/otentifikasi.
Evaluasihasilakhirbelajarharusdapatmencerminkantingkat
kemandiriandankemampuanpesertadidikPJJmelalui
mekanismeujiankomprehensifsecaratatapmukaatausecara
jarakjauhdenganpengawasanlangsung.
Presentasihasilpenelitiandalambentukujianskripsi/tugasakhir,
tesis,dandisertasiataukaryadesign/seni/bentuklain,dilakukan
olehpesertadidikPJJsecaratatapmukalangsungataupuntatap
mukatermediasiTIKdidepanpengujidikampuspenyelenggara
PJJataudiPBJJ.
Evaluasiterhadappelaksanaanpembelajaranperlu
memperhatikantingkatpartisipasipesertadidikPJJ,kesesuaian
aliranproses,kecepatanprosesdankedalamanmateri.
5 DosendanTenagaKependidikan Setelahstandardosendantenagakependidikanpenyelenggara
PJJditetapkan,makaseluruhdosendantenagakependidikan
yangterlibatdalamprosesakademik,administrasiakademikdan
penyelenggarainteraksidenganpesertadidikharusbekerja
sesuaidenganisistandartersebut.Untukitu,seluruh
penyelenggaraPJJtermasukpejabatmemerlukan
petunjuk/manual/prosedurtentanglangkahapayangharus
dilakukan,kapanmelakukannya,siapayangmelakukandan
bagaimanacaranya.Jenisdanjumlahpetunjukteknis(manual)
sangattergantungpadakegiatanyangharusdilakukanmengikuti
standar-standaryangtelahditetapkan.Sebagaiinspirasi,jenis
manualyangdiperlukanuntukmemenuhistandardosendan
tenagakependidikanantaralaindiperlukanjugamanualstudi
lanjut,manualpelatihanTIKuntukPJJbagidosen/tutor,
pelatihanlaindanseminar,manualpelaksanaansertifikasidosen
danmanualpeningkatanjenjangkarier.Jikadiperlukan,dapat
puladiselenggarakantraining/pelatihan-pelatihanbagidosen
dantenagakependidikanagardosendantenagakependidikan
dapatmemenuhistandaryangditetapkan.
6 SaranadanPrasaranaPembelajaran
PelaksanaanstandarsaranadanprasaranapembelajaranPJJ
telahditetapkanfungsinyasecaraspesifikdantelahdisepakati
bersamaantarunityangterkaityangmencakupempataspek,
yaitusebagaisaranakomunikasi,sumberbelajar,pusatbelajar
jarakjauh,danlayanan(supportsystem).Agarelemenbutir
standartersebuttercapaidiperlukanantaralainmanual
pengadaan,manualpenggunaan,danmanualpemeliharaan
saranakomunikasi,sumberbelajardanlayanan.
7 PengelolaanPembelajaran Pelaksanaanstandarpengelolaanpembelajaranmencakup
perencanaan,pelaksanaan,pengendalian,pemantauandan
evaluasi,sertapelaporankegiatanpendidikandandilaksanakan
olehpejabat,dosen/tutor,dantenagakependidikan.Oleh
karenaitu,diperlukanadanyamanualyangmenjadipedoman
bagipenyelenggaraagarberlangsungsesuaidenganstandar.
Selainkeberadaanmanual,diperlukansosialisasidan
internalisasimanualagarmenjadibagiandaritugaskeseharian.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
178
SebagaiinspirasibagipengelolaPJJ,manualpengelolaanyang
diperlukanantaralaina)Manualpembentukanorganisasi
pengelolaPJJPTdanpusatbelajarjarakjauh;b)Manual
pengelolaanadministrasiakademikdannonakademikonline;c)ManualSPMI-PTonlinetermasukPJJ.
8 PembiayaanPembelajaran Pelaksanaanstandarpembiayaanpembelajaranmemerlukan
manualyangmengaturantaralaina)komponenbiayainvestasi,
b)biayaoperasidanpersonal,danc)langkah-langkahdalam
menghitungbiaya,termasuklangkah-langkahpengajuanbiaya
kepadaPimpinanPTpenyelenggaraPJJ.
D. EvaluasiPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ
Evaluasi adalah pemeriksaan pada suatu proses yang telah selesai. Evaluasi yang efektif
harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ pada seluruh aspek
penyelenggaraan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses untuk mencapai/
melaksanakan standar berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan standar yang telah
ditetapkandapatdicapaiataudilampaui.
Evaluasi dapat berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh diri sendiri (unit, unit pengelolaprodi, jurusan atau perguruan tinggi) dan audit mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI)
yang dilakukan oleh orang dari luar unit yang diaudit, yangmemiliki kompetensi sebagai
auditor.Untuk ituunitpenjaminanmutupenyelenggaraPJJwajibmengembangkansistem
audit sendiri danmelaksanakannya secara berkala. Di samping itumonitoring juga harusdilakukan pada semua proses yang sedang berlangsung untukmemastikan bahwa proses
telah berjalan sesuai dengan tahapan dan capaiannya. Agar sistematis, evaluasi dilakukan
denganmengacu pada peraturan perundangan, peraturan internal penyelenggara PJJ, SN
DiktimaupunstandaryangditetapkanolehinstitusipenyelenggaraPJJ.
Di dalam Tabel 4.3 disajikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaanstandarpendidikandalamPJJ.
Tabel4.3Hal-halkhususdidalamEvaluasiPelaksanaanStandarMutupadaSPMIperguruan
tinggipenyelenggaraPJJ
No ButirStandar Evaluasi
1 KompetensiLulusan MengingatstandarkompetensilulusanPJJsamadenganstandar
kompetensilulusantatapmuka,evaluasipelaksanaanstandar
kompetensijugasamadenganyangdilakukanpadatatapmuka.
Selainitu,perludilakukanevaluasiapakahpenyelenggaraPJJ
memilikiprogramdanmenjalankannyasecaraefektifuntuk
menyiapkanpesertadidikPJJagarmemilikimotivasitinggi,
mampubelajarsecaraindependen,danbertanggungjawabagar
dapatmencapaikompetensiyangdiharapkan.
2 IsiPembelajaran Dalamevaluasipelaksanaanstandarisipembelajarandievaluasi
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
179
apakahisipembelajaranyangtercermindalamkurikulumPJJ
samadenganisipembelajarantatapmukapadaprogramstudi
yangsama.
3 ProsesPembelajaran Evaluasipelaksanaanstandarprosespembelajaranberkaitan
dengan:
- EvaluasiapakahpesertadidikPJJmengikutipembelajaran
(belajar)secaraaktif,mandiridanbertanggungjawabdengan
caramemeriksadatarekamanaktivitasmahasiswadalam
sistempengelolaanpembelajaran.
- EvaluasiapakahterjadiinteraksiyangdilakukanpesertadidikPJJdengandosen,antarpesertadidikPJJ,danantarapeserta
PJJdengankontenpembelajarandengancaramemeriksadata
rekamanaktivitasmahasiswadandosendalamsistem
pengelolaanpembelajaran.
- Evaluasiapakahmateripembelajarandituangkandalam
bentukinformasitekstual,grafis,citra(image),audio,video,
simulasi,animasi,glossary,forumdanlain-lain,dandapat
diaksesmelaluisistempengelolaanpembelajaranlintasruang
danwaktumelaluiberagamgawai.
- Evaluasiapakahpembimbingantelahdilaksanakansesuai
standaryangditetapkandenganmemeriksadokumen
pembimbingan.
4 PenilaianPembelajaran
Secaraumumevaluasipelaksanaanstandarpenilaian
pembelajaranadalahsamadenganyangberlakuuntuk
pembelajarantatapmuka,ditambah:
-Evaluasiapakahpengembanganobyekpembelajaran(aspek
contentexpert,contentdesignerexpert,spesialisTIK)telahdilaksanakansesuaistandar.
-Evaluasitingkatpartisipasipesertadidikuntuksecaraaktif
mengikutiprosespembelajarandenganmelihatrekaman
prosespembelajarandalamsistempengelolaanpembelajaran.
-Evaluasiapakahmekanismeujian,verifikasi/otentifikasi
pesertaujian,bentukujian,pengawasanujian,bentuk
penilaian,sistempenilaiantelahdilaksanakansesuaistandar
denganmelihatbuktipelaksanaan.
5 DosendanTenagaKependidikan
Dalamevaluasipelaksanaanstandardosendantenaga
kependidikandievaluasi:
-apakahdosen/tutormemilikikualifikasidankompetensi
sebagaimanaditetapkandalamstandardengancara
memeriksaobjekpembelajaranyangtelahdisiapkan
- apakahtenagakependidikankhususPJJ,tutor,pembimbing
praktik/tugasakhirdanadministratorujianmemilikikualifikasi
danbersertifikatyangrelevandengantugasnyadengancara
memeriksadokumenkelengkapankualifikasi.
- apakahtutormampumenyelenggarakantutorialtatapmuka
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
180
maupuntutorialdaring,sertainteraksitatapmukamaupun
interaksitermediasiTIK(termasuktelekonferensi,chat,dansurat-menyuratelektronik)dengancaramenyaksikanlangsung
ketikatutorsedangbertugas.
- apakahtelahtersediatenagapengelolauntukwilayahjangkauan,administratorujian,sertapranatateknologi
informasidankomunikasi;
6 Saranaprasaranapembelajaran
Evaluasipelaksanaanstandarsaranaprasaranapembelajaran
menyangkutapakahPJJtelahdilengkapidengan:
a.SaranakomunikasidanTIK
b.Sumberbelajar
c.PusatBelajarJarakJauh(PBJJ),dan
d.Layanan(supportsystem)
yangmencukupiuntukpenyelenggaraanPJJdengancara
memeriksanyasecaralangsungkeberadaandanfungsinya.
7 PengelolaanPembelajaran Evaluasipelaksanaanstandarpengelolaanpembelajaran
mencakupantaralain:
a. ApakahadakebijakantentangPJJdalamRenstradanRenop
termasukalokasidana(untukinvestasi,operasidan
personal)danprogramkerjapengembanganPJJ;
b. ApakahtelahdibentukorganisasipengelolaPJJdandiaturkaitannyadenganorganisasiPT,sertaketerkaitandengan
pusatbelajarjarakjauhdiwilayahjangkauan;
c. Apakahtelahdirumuskanpengelolaansaranaprasarana
teknologiinformasiyangefektif
d. Apakahadministrasiakademikdannonakademiktermasuk
keuanganonlinetelahsesuaidengankarakteristikpesertadidikyangtersebar;
e. Apakahpenjaminanmutuakademiktermasukmekanisme
monitoringdanevaluasitelahdilaksanakandenganefektif
8 PembiayaanPembelajaran
Dalamevaluasipelaksanaanstandarpembiayaanpembelajaran
dievaluasiapakahRenstradanRenopmemuatpembiayaan
operasionalPJJ,sertainvestasisaranaPJJdanPBJJdengancara
memeriksalangsungRenstradanRenop
E. PengendalianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ
HasilmonevpelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJmerupakanumpan
balik bagi perbaikan proses baik selama proses berjalan maupun sesudahnya. Tindakan
pengendalian perlu dilakukan agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (StandarDikti) untuk
PJJ berlangsung berdasarkan temuan di lapangan. Pada Tabel 4.4 ditunjukkan contoh
langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap pengendalian setiap standar dari delapan
standaryangterdapatdidalamStandarNasionalPendidikanTinggi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
181
Tabel4.4PengendalianPelaksanaanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ
No ButirStandar Pengendalianpelaksanaanbutirstandar
1 KompetensiLulusan Pemeriksaanterhadaphasilmonitoringdanevaluasicapaian
sasaranmututerhadaptingkatan/levelkompetensisertahasil
tracerstudy,digunakansebagaifaktauntukmelihatkesesuaian
capaiansasaranmutudankinerjalulusanpadasaatberkarya
diduniakerja.FormIsianuntukEvaluasiCapaianSasaranMutu,
FormIsian,evaluasiKinerjaLulusandiDuniaKerjaadalah
instrumenyangdapatmembantumenjaringinformasitentang
kompetensi.
2 IsiPembelajaran EfektivitasPelaksanaanKurikulumdalammencapaikompetensi
lulusanmatakuliah,kelompokmatakuliahdanlulusanPJJ,
dapatdikendalikandenganmenindaklanjutihasilevaluasi
pelaksanaanstandarIsipembelajaran.Apabilaadamatakuliah
yangkurangrelevan/mendukungkompetensilulusanmaka
segeradilakukanpeninjauanparsialbaikjenismatakuliah
maupunmateribahasanpadasetiapakhirtahunajaran.
3 ProsesPembelajaran Apabilapadasaatprosespembelajaran,praktekmaupun
pengerjaantugasakhirberlangsung,ternyataditemuibeberapa
persoalanmisalnyapelaksanaantugastutorialtidaksesuai
denganisistandar,penyebarluasanmateriajar/obyek
pembelajaran&mediatidaksesuaidenganstandar,masa
bimbingantugasakhiryanglebihpanjangdaristandar,maka
pejabatterkaitmencatat/merekamdanmengoreksi/
memperbaiki.Tindakankorektiftersebutbisaberupamenulis
ulangprosedur/petunjukteknisagarlebihdimengerti,menegur
personilyangtidakmelaksanakanstandar,mengulangkembali
pelaksanaanstandar,danmenyelenggarakanpelatihanterkait
denganpelaksanaanstandar.AgarpenyelenggaraPJJtermasuk
pejabatterkaitmampumengendalikanpemenuhanisistandar
danmeningkatkankepatuhanpenyelenggarandalam
memenuhiisistandardiperlukanmanualpengendalianstandar.
4 PenilaianPembelajaran
Pengendalianpenilaianpembelajarandapatdilakukandengan
menganalisissebarancapaiannilaiUTS,UAS,danIPKmhs
untuksetiapsemester,setiaptahundankumulatif(ujiansidang
akhirpendidikan).Selanjutnyadilakukankoordinasiuntuk
melakukantindakankoreksi.
5 DosendanTenagaKependidikan
Pengendalianpelaksanaanstandardosendantenaga
kependidikanmemperhatikanhasilevaluasikinerjayang
dilaksanakansetiaptahun.Apabiladitemuipenyimpangan
pelaksanaantugasdosendantenagakependidikanmaka
diperlukanadanyatindakankoreksidaripimpinan.
6 SaranaPrasaranaPembelajaran Tindakankoreksidilakukansesuaidenganhasilaudit
mutu/hasilmonev.
7 PengelolaanPembelajaran Mengingatsifatnyayangrutin,pengendalianstandar
pengelolaanpembelajaranharusdilakukansecararutin,dan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
182
berkelanjutanagarpenyimpangandaristandarbisadiatasi
sesegeramungkin.Manualpengendalianstandartermasuk
daftar/checklistpelaksanaanstandarperludisusundandisosialisasikan.PTharusmenetapkanjadwalmonevdan
audit,danPejabatterkaitwajibmenggunakanhasilaudit
tersebutuntukmengendalikanpelaksanaanstandar.
8 PembiayaanPembelajaran Tindakankoreksidilakukansesuaidenganhasilauditmutu
/hasilmonev.
F. PeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ
TahappeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJdilaksanakanapabilahasil
monevdanpengendalianStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJmenemukanbahwa
Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ sudah tercapai dan perlu disusun Standar
dalamSPMI(StandarDikti)untukPJJyangbaruuntukmengikutiperkembanganIpteksdan
kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholders). Penetapan Standar dalam SPMI
(StandarDikti)untukPJJyangbaruharusmemerhatikanvisi-misidantujuanPT,kondisiawal
PT(hasilevaluasidiri),hasilmonitoringdanevaluasisertahasilpelacakanlulusan.Selainitu
peningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJperlumemperhatikanbenchmark,baikinternal,nasional,maupuninternasional.PadaTabel4.5disajikanlangkah-langkahyang
perludiikutidalammeningkatkanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ.
Tabel4.5Hal-halkhususdalamPeningkatanStandardalamSPMI(StandarDikti)untukPJJ
No Butirstandar PeningkatanbutirstandarkhususPJJ
1 KompetensiLulusan Ketercapaiankompetensilulusanmerupakanindikatordari
keberhasilanpenyelenggaraanPJJ.Peningkatanstandar
kompetensilulusandilakukanantaralaindengan
memperhatikanperkembangankebutuhanparapemangku
kepentingan(antaralainduniakerja/industri),
perkembanganilmudanteknologi,sertatingkat
penghargaanduniakerjaterhadapkompetensitertentu.
Langkah-langkahpeningkatanstandarantaralain:
a. MenganalisishasilEvaluasiCapaianKompetensi
berdasarkanhasilTracerStudy(antaralainketepatanpemilihanbidangilmu;kesesuaiankompetensilulusan
denganduniakerja,masatunggululusan),dengan
memperhatikanKKNI.
b. MengevaluasiSasaranMututingkatCapaian
Kompetensi(lebihrendah,sama,ataulebihtinggidari
sasaranmutukompetensiyangtelahditentukanoleh
unitpengelolaprogramstudi,danperguruantinggi)
c. MenyempurnakanSasaranMutuCapaianKompetensi
berdasarkanhasilTracerStudydanEvaluasilainnya
d. Menetapkansasaranmutuuntukperiodewaktu
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
183
tertentuberikutnya.
2 IsiPembelajaran Untukmenyesuaikandenganperkembanganipteksdan
kebutuhanparapemangkukepentingandalam
menindaklanjutitemuansaatpengendaliankurikulum,
evaluasisecaraperiodikkurikulumkeseluruhandijadwalkan
setiap5tahun.Manualpengembangan/penyusunan
kurikulumantaralainmengaturtentangunsuryangperlu
dilibatkandalampengembangankurikulum,jadwal,dan
langkahlangkahyangharusdiikuti.
Peningkatanstandarisidapatdilakukanantaralaindengan
melalukanbenchmarkkeperguruantinggilainyangmenyelenggarakanprogramstudidansistemserupa.
3 ProsesPembelajaran Peningkatanstandarprosespembelajarandilakukan
terutamauntukmeningkatkanefektivitasdanefisiensi
penyelenggaraanpembelajaran,dengantetap
memperhatikankarakteristikprosespembelajaranyang
interaktif,holistik,integratif,saintifik,kontekstual,tematik,
efektif,kolaboratif,danberpusatpadapesertaPJJ.
Peningkatantersebutdapatmencakupmisalnyaperluasan
sumberbelajar,peningkatanintensitasinteraksidosendan
pesertadidikPJJ,jugapeningkatanstandar-standar
penugasan.
4 PenilaianPembelajaran
Peningkatanstandarpenilaianpembelajarandilakukan
antaralainberdasarkananalisisterhadapperubahan
sasaranmutuIPK(lebihbesar,sama,ataulebihkecilIPK)
danketuntasanhasilbelajar(tingkatankompetensi),
perubahantingkatanmateriajarpertatapmuka,serta
penyempurnaanstrategipembelajaranberbasisTI
5 DosendanTenagaKependidikan
PenyelenggaraanPJJyangberbasisteknologiinformasi
sangatcepatmenjadiusangsehinggadiperlukan
peningkatanstandarkompetensitenagapendidikdan
kependidikanagarsenantiasamampumengikuti
perkembanganteknologibahkankalauperlumampu
mengembangkanmetodedanteknikpembelajaranjarak
jauh.Hasilpenilaiankinerjatenagapendidikdan
kependidikanolehpesertaPJJdanpenyelenggaraPJJ
digunakanuntukmengevaluasiprosespembelajaran,
penggunaansaranadanprasaranapembelajaranbagi
tenagapendidikdantenagakependidikan,serta
perencanaanpelatihanuntukmeningkatkankompetensi
tenagapendidikdankependidikan.
6 Saranaprasaranapembelajaran
Hasilbenchmarkingdancapaiankondisiyangada,dievaluasidanmenjadidasarapakahperluadapeningkatan
standarsarana&prasaranapembelajaran.StandarSarana
prasaranapembelajaranjugaperluditingkatkanagardapat
mendukungprosespembelajaranyangsesuaidengan
standarkompetensiyangtelahditingkatkan.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
184
7 PengelolaanPembelajaran Pemenuhanstandarpengelolaanpembelajaranbukanlah
halyangmudahmengingatsifatnyayangkompleksdan
melibatkanbanyaksumberdaya.Olehkarenaitu,data
tentangevaluasidanpengendalianstandarsangatpenting
diarsipkanagarmudahdiketahuikapansaatyangtepat
untukmengembangkanstandar.Untukitu,unityang
menanganiSPMIdiperguruantinggiharusmenyusun
manualpengembanganstandarpengelolaanpembelajaran.
8 PembiayaanPembelajaran Peningkatanstandarpembiayaanpembelajarandilakukan
tergantungdarihasilevaluasipembiayaandanmutu
lulusandiperguruantinggimasing-masing.Peningkatan
standarpembiayaanpembelajarantidakselaluberarti
peningkatanstandarnominalbiaya,tetapibisajugaterkait
penambahankomponenstandarpembiayaanuntuk
memastikantercapainyatujuanpendidikan.
*******
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
185
BabVIII
PenutupA.Kesimpulan
Dalam upayamengembangkan BudayaMutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang
berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan
bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), maka setiap perguruan
tinggi wajib mengimplementasikan SPMI. Buku panduan ini diharapkan dapat membeikan
acuan dalam merancang dan mengimplementasikan SPMI di perguruan tinggi yang
menyelenggarakanpendidikantinggi.
Implementasi SPMI di perguruan tinggi harus terus didorong denganmenaati siklus PPEPP
StandarDiktisecaraberkelanjutan. KetaatanpadasiklusPPEPPdalamimplementasisetiap
Standar Dikti untuk pendidikan tinggi, diyakini akan menciptakan dan mengembangkan
BudayaMutuperguruantinggidalammenyelenggarakanpendidikantinggi.
Sudah saatnyaperguruan tinggi di Indonesia sebagai penghasil sumberdayamanusia yang
handal danmampumenghadapimasa depan, sebagai pengembang ilmu, teknologi , serta
senidikelolasecarakonsistendanberkesinambunganberdasarkanStandarDikti.
B.Saran
BukuPanduaninimemuathal-halpokokyangmenyangkutpraktikbaikpenerapanSPMIpada
perguruan tinggiyangmenyelenggarakanpendidikan tinggi. Untukselanjutnya,disarankan
agar dalam mengimplementasikan SPMI diperhatikan karakteristik masing-masing jenis
pendidikan (akademik, vokasi, dan profesi), serta modus pembelajaran jarak jauh,
sebagaimanatelahdiuraikandalamBukuPanduanini.
********
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
186
Lampiran1.PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiNomor62Tahun2016Tentang
SistemPenjaminanMutuPendidikanTinggi
MENTERIRISET,TEKNOLOGI,DANPENDIDIKANTINGGI
REPUBLIKINDONESIA
PERATURANMENTERIRISET,TEKNOLOGI,DANPENDIDIKANTINGGI
REPUBLIKINDONESIA
NOMOR62TAHUN2016
TENTANG
SISTEMPENJAMINANMUTUPENDIDIKANTINGGI
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
MENTERIRISET,TEKNOLOGI,DANPENDIDIKANTINGGI
REPUBLIKINDONESIA,
Menimbang: bahwauntukmelaksanakanPasal52ayat(3)danPasal54ayat(8)
Undang-UndangNomor12Tahun2012tentangPendidikanTinggi,
perlumenetapkanPeraturanMenteriRiset,Teknologi,dan
PendidikanTinggitentangSistemPenjaminanMutuPendidikan
Tinggi;
Mengingat
: 1.Undang-UndangNomor12Tahun2012tentangPendidikanTinggi
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor158,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5336);
2.PeraturanPemerintahNomor4Tahun2014tentang
PenyelenggaraanPendidikanTinggidanPengelolaanPerguruan
Tinggi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor
16,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5500);
3) PeraturanPresidenNomor13Tahun2015tentangKementerian
Riset,Teknologi,danPendidikanTinggi(LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun2015Nomor14);
4) KeputusanPresidenNomor121/PTahun2014tentang
PembentukanKementeriandanPengangkatanMenteriKabinet
KerjaPeriodeTahun2014-2019;
5) PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiNomor
15Tahun2015tentangOrganisasidanTataKerjaKementerian
Riset,Teknologi,danPendidikanTinggi(BeritaNegaraRepublik
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
187
IndonesiaTahun2015Nomor889);
6.PeraturanMenteriRiset,Teknologi,danPendidikanTinggiNomor
44Tahun2015tentangStandarNasionalPendidikanTinggi(Berita
NegeraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor1952);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURANMENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
TENTANGSISTEMPENJAMINANMUTUPENDIDIKANTINGGI.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:
1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara
penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan
Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
StandarPendidikanTinggiyangDitetapkanolehPerguruanTinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya
disingkatSPMDiktiadalahkegiatansistemikuntukmeningkatkan
mutupendidikantinggisecaraberencanadanberkelanjutan.
3. SistemPenjaminanMutuInternalyangselanjutnyadisingkatSPMI,
adalahkegiatansistemikpenjaminanmutupendidikantinggioleh
setiapperguruantinggisecaraotonomuntukmengendalikandan
meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara
berencanadanberkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat
SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program
studidanperguruantinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkatPDDiktiadalahkumpulandatapenyelenggaraanpendidikantinggi
seluruhperguruantinggiyangterintegrasisecaranasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yangmeliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar
Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat.
7. StandarPendidikanTinggi yangDitetapkanolehPerguruanTinggiadalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yangmelampaui
StandarNasionalPendidikanTinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakanpendidikantinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
188
disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah
untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan
tinggisecaramandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya
disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah
atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan
akreditasiprogramstudisecaramandiri.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi
urusanpemerintahandibidangpendidikantinggi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahandibidangpendidikantinggi.
13.Direktorat Jenderal adalahDirektorat Jenderal Pembelajaran dan
KemahasiswaanKementerianRiset,Teknologi,danTinggi.
Pasal2
(1)SPMDiktibertujuanmenjaminpemenuhanStandarPendidikan
Tinggisecarasistemikdanberkelanjutan,sehinggatumbuhdan
berkembangbudayamutu.
(2)SPMDiktiberfungsimengendalikanpenyelenggaraanpendidikan
tinggiolehperguruantinggiuntukmewujudkanpendidikantinggi
yangbermutu.
BABII
MEKANISMESISTEMPENJAMINANMUTUPENDIDIKANTINGGI
Pasal3
(1)SPMDiktiterdiriatas:
a.SPMI;dan
b.SPME
(2)SPMIsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa
direncanakan,dilaksanakan,dievaluasi,dikendalikan,dan
dikembangkanolehperguruantinggi.
(3)SPMEsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb
direncanakan,dievaluasi,dilaksanakan,dikendalikan,dan
dikembangkanolehBAN-PTdan/atauLAMmelaluiakreditasi
sesuaidengankewenanganmasing-masing.
(4)LuaranpenerapanSPMIolehperguruantinggisebagaimana
dimaksudpadaayat(2)digunakanolehBAN-PTatauLAMuntuk
penetapanstatusdanperingkatterakreditasiperguruantinggi
atauprogamstudi.
Pasal4
(1)Perencanaan,pelaksanaan,evaluasi,pengendalian,dan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
189
pengembanganSPMIdanSPMEdidasarkanpadaStandar
PendidikanTinggi.
(2)StandarPendidikanTinggisebagaimanadimaksudpadaayat(1)
terdiriatas:
a.StandarNasionalPendidikanTinggi;dan
b.StandarPendidikanTinggiyangDitetapkanolehPerguruan
Tinggi.
(3)StandarNasionalPendidikanTinggidisusundandikembangkan
olehBadanStandarNasionalPendidikanTinggidanditetapkan
dalamPeraturanMenteri.
(4)StandarPendidikanTinggiyangDitetapkanolehPerguruanTinggi
disusundandikembangkanolehperguruantinggidan
ditetapkandalamperaturanpemimpinperguruantinggibagi
PTN,atauperaturanbadanhukumpenyelenggarabagiPTS,
setelahdisetujuisenatpadatingkatperguruantinggi.
Pasal5
(1)SPMImemilikisikluskegiatanyangterdiriatas:
a. penetapanStandarPendidikanTinggi;
b. pelaksanaanStandarPendidikanTinggi;
c. evaluasipelaksanaanStandarPendidikanTinggi
d. pengendalianpelaksanaanStandarPendidikanTinggi;dan
e. peningkatanStandarPendidikanTinggi.
(2)Evaluasisebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufcdilakukan
melaluiauditmutuinternal.
(3)SPMIdiimplementasikanpadasemuabidangkegiatanperguruan
tinggi,yaitubidang:
a. akademik,meliputipendidikan,penelitian,danpengabdian
kepadamasyarakat;dan
b. nonakademik,antaralainsumberdayamanusia,keuangan,
saranadanprasarana.
(4) Kegiatansebagaimanadimaksudpadaayat(3)digunakanuntuk
mencapaiStandarPendidikanTinggi.
(5) SPMIsebagaisuatusistemdievaluasidandikembangkansecara
berkelanjutanolehperguruantinggiyangbersangkutan.
(6) SPMIditetapkandalamperaturanpemimpinperguruantinggi
bagiPTNatauperaturanbadanhukumpenyelenggarabagiPTS,
setelahdisetujuisenatatausenatakademikperguruantinggi.
Pasal6
(1) SPMEyangdilakukanmelaluiakreditasimemilikisiklus
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
190
kegiatanyangterdiriatas:
a. tahapEvaluasiDatadanInformasi;
b. tahapPenetapanStatusAkreditasidanPeringkatTerakreditasi;dan
c. tahapPemantauandanEvaluasiStatusAkreditasidan
PeringkatTerakreditasi.
(2) SPMEdikembangkansecaraberkelanjutanolehBAN-PT
dan/atauLAMsesuaidengankewenanganmasing-masing.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaisikluskegiatansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diaturdalamperaturanMenteri.
Pasal7
Data,informasipelaksanaan,sertaluaranSPMIdanSPMEdilaporkan
dandisimpanolehperguruantinggidalamPDDikti.
BABIII
PEMBAGIANTUGASDANWEWENANG
Pasal8
(1)DirektoratJenderalmempunyaitugasdanwewenangdalam
perumusan,koordinasi,danpelaksanaankebijakanSPMDikti.
(2)BadanStandarNasionalPendidikanTinggimempunyaitugasdan
wewenangmenyusundanmengembangkanStandarNasional
PendidikanTinggi.PenjaminanMutumempunyaidalam
penyiapanperumusan
(3) DirektoratPenjaminanMutumempunyaitugasdanwewenang
dalampenyiapanperumusankebijakan,fasilitasi,pelaksanaan,
koordinasi,pengawasan,pengendalianpemantauan,evaluasi
danpelaporandibidangSPMI.
(4) Perguruantinggimempunyaitugasdanwewenang:
a.merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi,
mengendalikan,danmengembangkanSPMI;
b. menyusundokumenSPMIyangterdiriatas:
1.dokumenkebijakanSPMI;
2.dokumenmanualSPMI;
3.dokumenstandardalamSPMI;dan
4.dokumenformuliryangdigunakandalamSPMI;
c. membentukunitpenjaminanmutuataumengintegrasikan
SPMIpadamanajemenperguruantinggi;dan
d. mengelolaPDDiktipadatingkatperguruantinggi.
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
191
(5)BadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi(BANPT)dan/atau
LembagaAkreditasiMandiri(LAM)mempunyaitugasdan
wewenangmelakukanSPMEmelaluiakreditasiPerguruanTinggi
dan/atauprogramstudi.
BABIV
KETENTUANPERALIHAN
Pasal9
(1)SebelumBadanStandarNasionalPendidikanTinggi
sebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(2)terbentuk,tugas
danwewenangBadanStandarNasionalPendidikanTinggi
dilaksanakanolehBadanStandarNasionalPendidikan.
(2)Dalammelaksanakantugasnya,BadanStandarNasional
PendidikanTinggiberkoordinasidenganBadanStandarNasional
Pendidikan.
(3)KetentuanlebihlanjutmengenaipembentukanBadanStandar
NasionalPendidikanTinggidiaturdenganPeraturanMenteri.
BABV
KETENTUANPENUTUP
Pasal10
PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku,PeraturanMenteri
PendidikandanKebudayaanNomor50Tahun2014tentangSistem
PenjaminanMutuPendidikanTinggidicabutdandinyatakantidak
berlaku.
Pasal11
PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalamBeritaNegara
RepublikIndonesia.
DitetapkandiJakarta
padatanggal23September2016
MENTERIRISET,TEKNOLOGI,
DANPENDIDIKANTINGGI
REPUBLIKINDONESIA,
TTD.
MOHAMADNASIR
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
192
DiundangkandiJakarta
padatanggal28September2016
DIREKTURJENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
TTD.
WIDODOEKATJAHJANA
BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2016NOMOR1462
Salinansesuaidenganaslinya
KepalaBiroHukumdanOrganisasi
KementerianRiset,Teknologi,danPendidikanTinggi,
TTD.
AniNurdianiAzizah
NIP.195812011985032001
2.SusunanTimPengembangSPMIDirektoratPenjaminanMutuPenyusunBukuPedoman
a.KoordinatorTimPengembangSPMIdanPenyelarasBukuPanduan:
Prof.Dr.JohannesGunawan
b.PenyusunMateriSPMIUntukPendidikanAkademik
o Koordinator : Prof.Dr.NyomanSadraDharmawan
o Anggota : Prof.Dr.BernadetteM.Waluyo
Prof.BambangSuryoatmono,Ph.D
Prof.DrTirzaHanum
c. PenyusunMateriSPMIUntukPendidikanVokasi
o Koordinator : Dr.J.P.GenturSutapa
o Anggota : Prof.Dr.MosesL.Singgih
Dr.KomangMerthayasa
d.PenyusunMateriSPMIUntukPendidikanProfesi
o Koordinator : Prof.Dr.LilikSoetiarso
o Anggota : Prof.Dr.HartantoNugroho
Prof.Dr.JohannesGunawan
PedomanSistemPenjaminanMutuInternal
193
e.BukuPanduanSPMIUntukPendidikanJarakJauh
o Koordinator : WidiyantoS.Nugroho,Ph.D
o Anggota : Dr.SetyoPertiwi
Prof.Dr.Kusminarto
Prof.Dr.HannaBachtiar
********